Baru saja saya melakukan survey mengenai inisiatif terkait dengan REDD+ dan melakukan wawancara dengan beberapa stakeholder terkait di tingkat propinsi. Dengan target kegiatan propinsi sebenarnya ada banyak hal yang ingin di gali mengenai tingkat pengertian, komitmen, dan kesiapan beberapa stakeholder terkait melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan REDD+.
Kesimpulan yang saya dapatkan bahwa inisiatif ditingkat propinsi sudah mulai berjalan, demikian pula dengan beberapa kegiatan sudah mulai dilakukan dengan beberapa hasil yang cukup bagus. Dilakukan di beberapa geomer tertentu yang umumnya adalah kawasan lindung.
Pada implementasi yang lebih detail sampai pada kesimpulan bahwa implementer sebenarnya pada kegiatan ini (sebenarnya pada semua inisiatif pembangunan) adalah KABUPATEN.
Yang menjadi permasalahan misalnya pada sektor kehutanan, terkait dengan kegiatan pengelolaan kawasan hutan yang lestari dan beberapa inisiatif lainnya adalah terputusnya rantai koordinasi antara propinsi dengan kabupaten. Yang terjadi adalah hampir semua inisiatif yang terbangun ditingkat nasional, dan tingkat propinsi kemudian ditingkat kabupaten tidak berjalan karena otonomi.
uppsss….
Dinas terkait di Kabupaten ternyata lebih memilih untuk menjalankan program ataupun kebijakan yang ditetapkan di kabupaten. Dalam hal ini dinas atau lembaga sektoral lainnya akan lebih memilih arahan pak Bupati dibandingkan dengan arahan pembangunan yang sudah dibuat ditingkat nasional maupun tingkat propinsi.