Hari Bumi 2024: Perang antara Kelestarian Planet vs Plastik


Seperti tahun-tahun sebelumnya, 22 April diperingati sebagai hari bumi. Tahun ini tema yang diambil adalah Planet vs. Plastik dimana salah satu target nya adalah mengurangi produksi plastik sampai 60% ditahun 2040.


Hari Bumi mulai diperingati pertama kali tahun 1970 dimana inisiatif ini pertama kali oleh Senator Gaylord Nelson dari Wisconsin yang menjadi saksi saat terjadi tumpahan minyak di Santa Barbara. Gerakan ini menjadi besar saat Senator tersebut merekrut aktifist Denis Hayes yang melakukan kampanye ke seluruh Amerika dan menetapkan tanggal 22 April sebagai Hari Bumi. Ketika perayaan Hari Bumi dilakukan pertama kali tahun 1970 duoerkurakan Gerakan ini memberikan inspirasi bagi 20 juta rakyat Amerika Serikat. Sejak saat ini gerakan lingkungan terus berjalan dan menjadi agenda global, dimana salah satu milestone penandatanganan Paris Agreement tahun 2016 dilakukan bersamaan dengan Hari Bumi. Secara detail mengenai Hari Bumi dapat dibaca secara detail dalam website EarthDay.org.


Di Indonesia Hari Bumi diperingati oleh banyak kalangan mulai dari Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat bidang Lingkungan dan Akademisi. Saat ini kegiatan Hari Bumi menjadi agenda banyak lembaga dimana kegiatan yang dilakukan antara lain kampanye, talkshow sampai kegiatan lapangan berupa penanaman pohon atau kegiatan bersih lingkungan.


Tahun 2024 tema yang diambil untuk Hari Bumi adalah Planet vs. Plastik dengan mengedepankan pengurangan produksi plastic secara global. Sampah plastik memang telah menjadi isu lingkungan global yang mengancam lingkungan hidup dan mendampak pada kesehatan manusia, kelestarian keanekaragaman hayati dan menyumbang krisis iklim. Sampah plastic tidak mudah terurai bahkan bisa bertahan sampai ratusan tahun, selain itu sampah plastic dibuat dari bahan bakar fossil yaitu minyak bumi. Sampah plastik bersifat beracun dan menjadi pemicu beberapa penyakit seperti kanker dan beberapa penyakit kulit.


Beberapa agenda pada tingkat global telag disepakati seperti pengurangan produksi plastic dari bahan baku minyak bumi, mengharuskan produsen dan penyalur untuk memasukkan komponen biaya lingkungan, adanya Investasi untuk pengganti plastik, melarang ekpor sampah plastic, melarang pembakaran sampah plastik serta adanya pembiayaan untuk kampanye ke public mengenai sampah plastik. Kegiatan-kegiatan diatas menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah sebagai regulator, swasta terutama produsen, penyalur dan pengguna plastic, Lembaga swadaya Masyarakat dan Masyarakat secara langsung.

Urgensi Kebijakan Pembatasan Plastik di Indonesia

Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastic nomor dua di dunia berdasarkan studi oleh Jenna R. Jambeck tahun 2015 tentang sampah plastik laut. Studi ini menyebutkan adanya 192 negara berbatasan laut yang diperkirakan menghasilkan 275 juta metrik ton sampah plastik ditahun 2010, dimana 4,8 sampai 12,7 juta ton terbawa sampai ke laut. Hasil riset lainnya dari UC Davis dan Universitas Hasanuddin menunjukkan 23% sampel ikan yang diambil memiliki kandungan mikro plastik.
Intervensi Kebijakan dalam produksi dan pemakaian bahan plastic menjadi sangat penting, banyak riset yang menunjukkan hanya dengan Kebijakan daerah dalam membatasi penggunaan kantong plastic saja sudah mampu menurunkan konsumsi lebih dari 50 persen, ambil contoh Peraturan Gubernur Bali no 87 tahun 2018 yang mampu menurunkan penggunaan kantong plastic sampai 57%. Kebijakan yang sama dilakukan di Jakarta terutama pada retail-retail yang mampu memberikan dampak dalam menurunkan penggunaan kantong plastik. Dengan target 60% seperti tema hari bumi, maka kebijakan harus diperluas lagi pada produk-produk yang selama ini menggunakan plastik seperti produk minuman botol, produk makanan dan layanan retail yang masih menggunakan kantong plastik.


Situs Earth.org merilis 15 permasalahan lingkungan yang perlu diperhatikan oleh semua penduduk planet ini, yang pertama adalah isu perubahan iklim yang memang sudah dirasakan oleh Indonesia, kedua yang cukup mengagetkan adalah permasalahan lemahnya pemerintahan dalam mengambil kebijakan yang lebih mementingkan ekonomi tanpa memikirkan dampak lingkungan dalam jangka panjang. Isu-isu lainnya menyusul seperti sampah makanan, kehilangan keanekaragaman hayati, plastic, deforestasi, polusi udara sampai pada isu degradasi kualitas tanah. Jika ditelisik lebih jauh antara satu isu dengan isu lain akan berkaitan, misalnya isu-isu polusi plastic diatas akan tetap menjadi ancaman selama kebijakan negara tidak turun tangan untuk membatasi produksi dan penggunaan plastik.


Hari Bumi yang jatuh 22 April ini seharusnya dapat menjadi momen dimana upaya-upaya konservasi lingkungan hidup digaungkan kesemua pihak. Ada banyak pembelajaran-pembelajaran dari kerusakan lingkungan hidup yang tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi atau korban jiwa tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mewariskan satu-satunya bumi dimana tempat kita tinggal. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia saat ini cukup kompleks, bukan hanya sampah plastik tetapi permasalahan sampah dan limbah lainnya, kemudian yang cukup menyita belakangan adalah masalah kualitas udara serta ketersediaan serta kualitas air.

Perencanaan Transportasi dan Pemukiman Harusnya Sejalan


Could you imagine being traffic jam for an hour?

Temen-temen saya yang rumahnya bukan di Jakarta atau bahkan bukan di Indonesia pastinya kaget bahwa kemacetan di Jakarta sudah sangat parah. Butuh 30 menit untuk jarak 1 km menyebabkan kerugian mulai dari penggunaan BBM yang terbuang, kerugian waktu yang secara ekonomi dapat dikonversi menjadi produktifitas ekonomi.

Kajian World Bank (2019) menyebutkan kerugian 65 triliun per tahun, angka ini mendekati APBD DKI sebesar 81 triliun ditahun 2024. Trend kemacetan bukan hanya Jakarta dan Jabodetabek, kota seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makasar memiliki pola-pola kemacetan yang sama dengan DKI. Kota-kota lain akan menyusul karena minimnya perencanaan yang terintegrasi di Indonesia.

Sebagai planner, saya berpikir apa yang salah dengan perencanaan kota-kota di Indonesia atau pertanyaannya bisa diubah menjadi ‘ápakah kota-kota di Indonesia memang direncanakan atau tumbuh secara organik?“.“Planner yang mengerjakan perencanaan hanya membuat penyesuaian saja dan tidak bisa merekomendasikan pola-pola pengaturan ruang dan pengaturan struktur dari sebuah kota.

Laporan UNHabitat ditahun 2000 (The Role of Urban Transport in Sustainable Human Settlement Development) menyebutkan di point F mengenai kaitan perencanaan pemukiman dengan transportasi dimana salah satunya menyebutkan bahwa perencanaan tata guna lahan misalnya pemukiman atau kegiatan ekonomi perlu secara mendalam memikirkan implikasi kebutuhan transportasi. Kalau saya menengok perencanaan kota di Indonesia misalnya secara acak saya ambil dokumen RDTR wilayah perkotaan, maka hampir semua mencoba meneruskan pola yang sudah ada secara organik dan tidak ada yang mencoba menyebutkan bahwa satu kota memerlukan perombakan zonasi jika memang tujuan efesiensi terkait transportasi dari lokasi pemukiman, pusat bisni, atau sebuah rekomendasi jalur transportasi serta sistem transportasi untuk tujuan efesiensi 10-20 tahun kedepan.

Dalam laporan 24 tahun lalu itu juga disebutkan bahwa strategi yang perlu dikembangkan adalah mengurangi demand kebutuhan transportasi, simple nya adalah bahwa pemukiman dan lokasi-lokasi bisnis, jasa dan kebutuhan publik harus saling mendekati. Sayangnya rekomendasi se-simple ini tidak bisa dilakukan di Jabodetabek, karena kemudian pemukiman dibangun sebagai pusat-pusat pemukiman di pinggiran Jakarta, sementara pusat bisnis tetap berada di pusat kota Jakarta.

Masalah kemacetan tentu bukan hanya Jakarta, kota-kota modern di Asia juga pernah mengalami masalah dengan kemacetan. Tokyo pernah mengalami ditahun 90-an, Beijing di tahun 2010 mengalami kemacetan lebih dari 100 km selama 12 hari. Kota-kota di Amerika sudah mengalami hal ini ditahun 60-an sampai 80-an. Kasus-kasus di atas sebenarnya bisa menjadi pelajaran karena kemudian kota-kota tersebut membangun sistem transportasi dan pemukiman yang sejalan. Misalnya kota-kota di Eropa sangat ketat menjaga pembagian zonasi antara pemukiman dan kegiatan usaha, dimana ketatnya zonasi dibarengi dengan peningkatan jumlah dan kualitas angkutan umum.

Kembali ke kota Jakarta dan Bodetabek maka beberapa rekomendasi bisa dilakukan misalnya mempromisikan penggunaan transportasi umum dengan syarat bahwa transportasi umum menjangkau seluruh kawasan dengan lancar dan aman, kedua adalah membangun pemukiman berbentuk apartment/non tapak yang dilakukan dititik yang dapat ditempuh dengan berjalan ke lokasi transportasi umum, selanjutnya adalah menaikkan pajak kendaraan pribadi dan menggunakan pendanaanya untuk membangun transportasi umum.

Solusi

Masalah kemacetan tentu saja memberikan dampak yang sangat banyak, bukan hanya ekonomi tetapi juga permasalahan lingkungan hidup seperti dampak polusi dan tentunya emisi. Jika digambarkan maka permasalahan dan solusi dapat dilihat dalam bagan berikut:

Terdapat peluang pembelajaran menarin terkait hal ini, dimana saat ini sedang dibangun IKN yang akan menerapkan konsep Smart City. Jika IKN berhasil mengadopsi smart city yang mengakomodir model-model perencanaan terintegrasi antara pemukiman, pusat kegiatan, transportasi dan lingkungan hidup, maka kota-kota lain harus merombak sistem perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang memadukan tata ruang dengan transportasi secara utuh. Pada akhirnya semua akan mengarah pada keuntungan ekonomi, dimana biaya kerugian akibat kemacetan seharusnya bisa menjadi biaya untuk pembangunan.

Trend Geospasial (GIS, Remote Sensing dan Spatial Analysis) di Tahun 2024


Tahun 2024 baru saja mulai dan saya akan mencoba memberikan prediksi apa yang akan menjadi trend GIS ditahun 2024 baik secara Global dan konteks Indonesia.

GIS teknologi yang mencakup aspek penyimpanan, pengelolaan dan analisis data spasial yang memiliki referensi koordinat. Geospasial mencakup metode geografis analisis data spasial, yang dirancang untuk menghubungkan data dengan informasi komprehensif dan memungkinkan untuk mempelajari peta dan mengungkap pola geografis dengan lebih mudah. Teknologi geospasial menjadi alat penting bagi untuk menyusun berbagai peta dan data penginderaan jauh serta menghasilkan informasi spesifik lokasi dalam pengambilan kebijakan. Misalnya sektor real estate, mendapat manfaat besar dari platform GIS, yang dapat memberikan calon pembeli rumah mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai area yang mereka minati. karena platform ini melibatkan beberapa lapisan peta, pengguna dapat mengakses rincian seperti jarak ke dan dari berbagai fasilitas, distrik sekolah, dan informasi spesifik wilayah lainnya.

Perkembangan sektor-sektor lain dalam geospasial akan semakin berkembang bukan hanya spesifik sektor-sektor berbasis lokasi atau berbasis lahan seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan dan industri, tetapi sektor-sektor bisnis, pendidikan, kesehatan sampai politik dapat menggunakan metode dan pendekatan analisis geospasial.

Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning

Meskipun AI bukan merupakan trend baru untuk dunia geospasial tetapi 2024 akan menjadi tahun dimana perkembangan AI dalam dunia geospasial akan terus berkembang terutama dalam dunia desain dan processing data spasial. Dalam dunia geospasial telah berkembang proses otomatisasi untuk menghasilkan satu kajian secara lebih cepat dan menggunakan sumberdata besar (big data), misalnya kajian untuk penentuan lokasi akan menggunakan kecerdasan buatan untuk menentukan lokasi yang paling sesuai dimana ini dapat digabungkan dengan analisis lain terkait aspek ekonomi atau aspek sosial misalnya.

Machine learning adalah ilmu pengembangan algoritme dan model secara statistik yang digunakan sistem komputer untuk menjalankan tugas tanpa instruksi eksplisit, mengandalkan pola serta inferensi sebagai gantinya. Sistem komputer menggunakan algoritme machine learning untuk memproses data historis berjumlah besar dan mengidentifikasi pola data. Hal ini memungkinkannya untuk memprediksi hasil yang lebih akurat dari set data input yang diberikan. Misalnya, ilmuwan data dapat melatih aplikasi medis untuk mendiagnosis kanker dari gambar sinar-x dengan cara menyimpan jutaan gambar yang dipindai dan diagnosis yang sesuai. Dalam dunia geospasial machine leaning telah lama digunakan platform seperti Google untuk membantu proses analisis remote sensing seperti tutupan lahan.

Saat ini perkembangan penggunaan AI dan Machine Learning semakin besar dikajian geospasial, misalnya machine learning dalam remote sensing dapat digunakan untuk mendeteksi satu object seperti bangunan atau infrastruktur tertentu dalam analisis-nya. Sementara AI digunakan untuk melakukan analisis secara terstruktur dan cepat dengan sumber data besar.

Big Data

Data spasial merupakan salah satu jenis data yang membutuhkan ruang penyimpanan besar karena sifat data nya merupakan jenis data citra. Perkembangan teknologi remote sensing yang semakin detail juga dibarengi dengan kebutuhan penyimpanan data yang semakin besar. Misalnya untuk pemetaan 100 hektar lahan dengan menggunakan drone resolusi 50 cm, paling tidak dibutuhkan ruang penyimpanan dan pengolahan data sebesar 500 TB.

Big data akan terkait dengan pola penyimpanan data secara online (cloud storage) dimana saat ini penyimpanan data tersebut telah berkembang menjadi sistem pengolahan data secara online (cloud computing) dengan dukungan kecepatan internet yang semakin tinggi. Diproyeksikan ditahun 2027 perkembangan GIS berbasis cloud computing mengalami peningkatan lebih dari 23%.

Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia beberapa kemajuan dalam bidang teknologi geospasial akan mempengaruhi beberapa aspek, demikian juga dengan perkembangan geospasial akan mengubah cara-cara pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu apa yang akan menjadi trend dalam kajian-kajian geospasial di Indonesia?

  1. Perencanaan Wilayah Kota dan Regional Yang Lebih Baik
  2. Mengatasi Dampak Perubahan Iklim
  3. Persiapan Mengadapi Bencana Alam
  4. Pertanian dan Ketahanan Pangan
  5. Transportasi Manusia dan Logistik

Catatan Akhir Tahun 2023


Tahun 2023 menjadi tahun menarik karena kegiatan-kegiatan sudah kembali normal pasca Covid 19. Tahun ini ada banyak hal-hal baru yang saya lead maupun ikut terlibat didalamnya, tahun ini juga ada beberapa capaian yang menarik misalnya beberapa kajian spatial yang saya lead sudah dapat diselesaikan.

Kajian Development by Design merupakan salah satu kajian yang saya lead untuk beberapa lokasi di Kabupaten Mahakam Hulu dan Provinsi Kalimantan Utara.

Kajian ini merekomendasikan pengelolaan dengan mitigasi avoid sekitar 1 juta hektar dari 1,7 luasan kabupaten. Sesuai namanya Mahakam Hulu menjadi wilayah penting untuk dilindungi sebagai sumber air bagi DAS Mahakam yang mencakup 7,6 juta hektar Kalimantan Timur. Jika kawasan ini rusak, maka akan rusak satu DAS di Kaltim.

Kajian DbD Kaltara merekomendasikan wilayah Avoid seluas 5,5 juta hektar dari luasan 7,7 juta hektar seluruh Provinsi. Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi dengan nilai konservasi penting dimana terdapat inisiatif Heart of Borneo dan Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan rasio kawasan berhutan tertinggi di Kalimantan.

Tahun ini juga menarik karena ada banyak inisiatif baru yang muncul untuk konservasi di beberapa lokasi. Target ini penting karena akan berkontribusi ke target 2030.

Tahun ini ada beberapa publikasi ilmiah dimana saya terlibat dan ada empat op. ed yang dipublish di Kompas.

Krisis Iklim Tanggung Jawab Siapa?


Sebuah studi yang dilakukan oleh Oxfam menyebutkan bahwa konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat kaya menjadi penyumbang terbesar emisi di dunia. Hanya 10% saja dari masyarakat terkaya didunia menyumbang 50% emisi. Dari studi itu juga disebutkan bahwa pada tahun 2019 1% dari orang terkaya di dunia menyumbang 16% dari total emisi di dunia. Emisi 1% ini setara dengan emisi 66% atau sebesar 5 milyar penduduk miskin di dunia.

Laporan secara detail dapat dilihat dalam link berikut: https://policy-practice.oxfam.org/resources/climate-equality-a-planet-for-the-99-621551/

Jika tidak ada tindakan yang diambil, kelompok terkaya akan terus menghabiskan sisa karbon yang tersisa dan menjaga suhu global di bawah batas aman 1,5°C, sehingga menghancurkan peluang untuk mengakhiri kemiskinan dan menjamin kesetaraan. Dunia membutuhkan transformasi yang setara. Hanya pengurangan kesenjangan secara radikal, aksi iklim transformatif, dan perubahan mendasar dalam tujuan ekonomi kita sebagai masyarakat yang dapat menyelamatkan planet kita sekaligus memastikan kesejahteraan bagi semua orang.

https://policy-practice.oxfam.org/resources/climate-equality-a-planet-for-the-99-621551/

Pajak untuk Pengurangan Emisi

Salah satu hal yang diangkat adalah bagaimana kemudian mengoptimalkan pajak dari penduduk kaya untuk membantu program-program pengurangan emisi. Dalam laporan disebutkan pajak kekayaan orang terkaya di dunia senilai 1.7 trilion dollar pertahun, jika kemudian nilai ini ditambahkan berdasarkan emisi yang dikeluarkan sebesar 60%, maka dapat dihasilkan pajak 6.4 trilyun dolar pertahun.

Membangun Kepedulian Atas Data Kualitas Udara Perkotaan


Saat ini Jakarta menjadi sorotan akibat kualitas udara yang buruk, hasil pemantauan beberapa alat yang terletak di banyak lokasi menunjukkan kualitas  udara yang masuk kategori unhealthy atau tidak sehat. Ada 6 kelas kategori kualitas udara yaitu good (baik), moderate (sedang), unhealthy for sensitive groups (tidak sehat untuk group sensitive), unhealthy (tidak sehat), very unhealthy (sangat tidak sehat), hazardous (berbahaya). Kelas indek kualitas udara ini diperkenalkan di US untuk mempermudah pemahaman awam mengenai status kualitas udara dan melakukan mitigasi sesuai dengan implikasi bagi kesehatan.

Salah satu komponen kajian adalah menghitung kualitas berdasarkan partikel yang terdapat dalam udara, ukuran yang dikalkulasi adalam pm 2.5. Particulate Matter (PM2.5) adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2.5 µm (mikrometer). Pengukuran konsentrasi PM2.5 menggunakan metode penyinaran sinar Beta (Beta Attenuation Monitoring) dengan satuan mikrogram per meter kubik (µm/m3).

Saat ini banyak sumber-sumber kualitas udara yang tersedia secara online dengan update yang dilakukan secara berkala yaitu dalam hitungan jam. Riset mengenai kualitas udara menyarankan pemantauan yang up date dibawah 30 menit, karena jika menggunakan rata-rata akumulasi harian maka akan terdapat bias mengenai kualitas udara dalam satu tempat. Salah satu alasan  lain adalah perubahan kualitas udara dapat secara mendadak terjadi akibat perubahan factor cuaca lain seperti angin dan tentunya untuk memastikan kualitas udara pada saat kegiatan dilakukan.

Salah satu situs yang menyediakan data kualitas udara adalah rilis dari perusahaan Swiss Bernama IQAIR, perusahaan ini mendorong kolaborasi banyak pihak baik individu, perusahaan dan pemerintah dalam memperbaiki kualitas udara. Situs ini secara online menyediakan data kualitas udara di seluruh dunia dan untuk di Indonesia bisa menggunakan alamat web: https://www.iqair.com/id/. Website ini juga menyediakan peta kualitas udara, misalnya jika ingin mengetahui kondisi di Jakarta bisa mengakses alamat web: https://www.iqair.com/air-quality-map/indonesia/jakarta, dimana saat tulisan ini dibuat ada 3 lokasi pemantauan masuk kategori tidak sehat dan selebihnya tidak sehat untuk group yang memiliki sensitifitas (memiliki penyakit pernafasan).

Website lain yang menampilkan peta kualitas udara secara global adalah Air Quality Index. Website ini menampilkan kualitas udara melalui sensor real time sejak 2018 dengan menggunakan sensor yang kemudian diperbaharui dengan menggunakan sensor dengan menggunakan laser yang lebih efekif dan murah. Website ini juga menggunakan 5  kelas, yaitu  indeks kualitas udara yang sama dengan standar yang digunakan oleh  pemerintah US. Untuk peta dan data dapat diakses melalui web: https://aqicn.org/map/indonesia/.

Situs online lain yang dapat digunakan adalah World Air Quality Index dengan peta World Air Pollution yang dapat diakses melalui website: https://waqi.info/ . Website ini juga menggunakan standard perhitungan kulaitas udara yang sama dengan IQAIR yaitu standard yang dipakai oleh kementrian lingkungan Amerika Serikat,dimana detail pendekatan dan metodologi dapat dilihat dalam web: https://www.epa.gov/environmental-topics/air-topics. Sistem yang dipakai adalah mengubah jumlah partikel dengan pm 2.5 dalam rentang skala 0 sampai 500 sesuai kelas yang digunakan website sebelumnya. 

Dari website tersebut kita bisa melihat distribusi kualitas udara di Jakarta atau kota lain secara detail melalui peta yang ditampilkan. Selain itu terdapat informasi pendukung dimana terdapat 27 stasiun pengamatan yang digunakan oleh IQAir dan dimana saat ini kualitas udara Jakarta memiliki nilai 9,6 kali lebih buruk dari standar WHO. Pada kualitas udara saat ini rekomendasi yang diberikan adalah kelompok sensitive sebaiknya menggunakan masker di luar ruangan (ini termasuk anak-anak), mengurangi aktifitas di luar ruangan, menutup jendela untuk menghindari masuknya partikel udara buruk di rumah (terutama juga pada kendaraan) dan jika bisa menggunakan penyaring udara di rumah. Salah satu solusi jangka panjang dapat juga mulai menanam tanaman dipekarangan atau di sekitar rumah. Tanaman mampu menyaring udara sebelum udara masuk kedalam rumah.

Kemacetan, Polusi dan Kebijakan Transportasi Jangka Pendek


Pagi ini saya menjadi bagian dari ketidak pintaran bersama, ketika terjebak macet panjang di Jalan Ciputat Raya menuju Lebak Bulus. Ini termasuk ke tidak pintaran saya untuk memilih kendaraan pribadi (meskipun hanya sepeda motor) dan memilih untuk kerja di kantor ketika WFH seharusnya bisa dilakukan. Saat itu yang saya lihat adalah kumpulan sepeda motor yang mengular dan mobil-mobil pribadi jenis SUV kapasitas 7 orang yang hanya berisikan 1 orang. Sementara itu saya juga melihat angkutan transjakarta yang sama-sama terhenti akibat macet, saya membayangkan harus berdiri 1 jam dari Ciputat ke Lebak Bulus dalam transjakarta.

Kemacetan kali ini dipicu oleh pembangunan shelter Busway yang menutup 2 jalur dari 3 jalur tersedia di Lebak Bulus, tetapi bukan hanya karena itu Jalan Ciputat Raya merupakan salah satu jalan yang mengalami kemacetan pada saat jam sibuk. Buat saya ini adalah buah dari ketidak pintaran kebijakan transportasi yang dibuat dalam jangka pendek. Tahun 90-an saya sudah menyusuri jalan ini sebelum kemacetan itu ada, saat itu jalan masih dilalui oleh beberapa tranportasi publik yang kali ini sudah tidak ada seperti Kopaja dan digantikan oleh TransJakarta yang saya lihat terjebak macet bersama saya.

Seandainya saja kebijakan transportasi dibangun ditahun 1990-an dengan baik tentu akan memberikan dampak yang baik saat ini. Tetapi kebijakan transportasi publik memang selalu menjadi list terbawah dari kebijakan saat itu. Pemerintah lebih memilih memberikan subsidi BBM dibandingkan membangun transportasi publik dengan dana subsidi tersebut. Dana tersebut jika dikonversi menjadi infrastruktur jalan dan transportasi publik secara dini direncanakan dan diimplementasikan, mungkin kemacetan sekarang tidak akan sebesar dulu.

Jakarta dan beberapa wilayah sekitar menjadi sorotan atas kondisi polusi udara yang tinggi, hasil pengamatan melalui website iqair: https://www.iqair.com/air-quality-map/indonesia/jakarta menunjukkan kondisi Jakarta yang tidak sehat secara polusi. Kondisi ini salah satunya adalah karena kontribusi dari emisi sektor tranportasi. Kemacetan memberikan kontribusi tambahan emisi dimana emisi akan meningkat pada kawasan yang mengalami kemacetan. Beberapa kebijakan sesaat seperti WFH bagi staff ASN DKI diambil untuk mengurangi pergerakan, tetapi Kompas, 22 Agustus menuliskan bahwa kebijakan sesaat ini bukan solusi yang berdampak besar.

Diperlukan riset yang lebih detail untuk memberikan solusi mengenai kemacetan dan polusi di Jakarta. Apa yang menjadi sumber polusi terbesar masih harus diteliti, apakah memang hanya dari kendaraan, PLTU atau pengaruh musim panas tanpa hujan.

Terlepas dari keterbatasan riset, maka salah satu yang bisa diusulkan adalah membangun kebijakan transportasi jangka panjang untuk menyediakan moda transportasi publik yang nyaman, terhubung dan terjangkau/murah. Ketika ini tersedia maka tahapan selanjutnya adalah menarik pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke moda transportasi publik. Semua ini memang menjadi PR bersama, sehingga kita sama-sama lepas dari ketidak pintaran bersama.

Wajib Menjaga Hutan di Kawasan APL


Salah satu zonasi wilayah yang paling rentan untuk dikonversi adalah kawasan hutan yang terdapat di zonasi tata ruang APL. APL atau area penggunaan lain merupakan zonasi tata ruang nasional dimana kawasan inilah lokasi pembangunan dan kegiatan non kehutanan dapat dilakukan. Zonasi APL merupakan wilayah yang dapat digunakan untuk konsesi perkebunan sawit, meskipun sempat diberikan di HPK (hutan produksi konversi) sebenarnya regulasi kawasan untuk pertanian dan perkebunan diberikan dizonasi APL sejak dulu.

Terdapat 69,3 juta hektar APL dimana ditahun 2021 luas yang masih berhutan adalah 7,48 jta hektar atau hanya 4 persen dari luas darata Indonesia (Laporan Kinerja Dirjen IPSDH). Di Kalimantan sendiri sisa tutupan hutan sekitar 2,2 juta hektar di APL sementara luas tutupan sawit sudah hampir mencapai 6 juta hektar.

Pertanyaan menarik nya adalah Apakah semua APL yang tersisa akan dikonversi menjadi wilayah terbangun dengan dominasi sawit atau memang perlu disisakan demi aspek lingkungan hidup?

Secara spatial kawasan APL berada pada wilayah daratan rendah dimana secara ekologi harus ada keterwakilan wilayah dataran rendah yang perlu dijaga untuk kepentingan lingkungan hidup, ini mencakup jasa lingkungan penyediaan air, jasa lingkungan pencegah bencana maupun aspek konservasi dimana terdapat spesies penting yang masuk kategori dilindungi.

Sebaran APL dengan tutupan hutan di Kalimantan (tutupan lahan tahun 2020)

APL dan tutupan hutan di Kalbar (tutupan lahan 2020)

Pada peta d iatas tersisa tutupan hutan sekala kecil di APL yang terpecah dalam bentuk sebaran hutan yang jika dilihat dalam peta. Jika dilihat dalam skala lebih besar akan terlihat bagaimana dominasi kebun sawit pada wilatah ini.

Kawasan Lindung Lokal

Dalam UU Tata Ruang terdapat kewajiban menyisakan kawasan yang tidak dibangun di APL yaitu kawasan lindung setempat atau kawasan lindung lokal. Kawasan lindung lokal misalnya diatur pada kawasan sepadan sungai, sepadan pantai, sepadan danau serta kawasan ruang terbuka hijau.

Perencanaan pembangunan semestinya dapat mengalokasikan kawasan lindung lokal dalam RTRW dalam proyeksi waktu RTRW selama 20 tahun. Ini tampaknya lolos dari perencanaan ruang dimana ketika kawasan terbangun ditetapkan menjadi kota, kawasan bertutupan hutan pada sepadan sungai, sepadan pantai dan danau telah berubah tutupannya menjadi kawasan terbuka dan kawasan terbangun.

Menjaga kawasan berhutan di APL merupakan salah satu kewajiban dalam tata ruang untuk menyisakan kawasan lindung setempat. Strategi ini perlu dibangun dengan memastikan tidak semua APL perlu dikonversi menjadi kawasan terbangun.

Mendorong Adanya Peta HCV/ANKT Indikatif Provinsi

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah mendorong dibangunnya peta Indikatif Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) atau High Conservation Value (HCV) di alokasi ruang APL pada tingkat provinsi dan kabupaten sejak awal. Ini akan menjadi sebuah strategi untuk menyelamatkan sisa kawasan berhutan dari konversi ke penggunaan lain.

Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

  1. Menyusun kajian ANKT / HCV pada tingkat landscape
  2. Menyusun prioritas kawasan dengan menggunakan skenario mitigasi (avoid. minimize dan restore) dimana kawasan avoid merupakan kawasan yang tidak akan dikonversi lebih lanjut.

Ada banyak keuntungan dimasa depan jika kawasan berhutan di APL tidak seluruhnya di konversi, misalnya terkait dengan jasa lingkungan air, faktor kebencanaan dan tentunya akan menimalkan biaya restorasi kawasan hutan, gambut dan mangrove di masa depan.

kajian landscape HCV Kalimantan Timur
Avoid area sebagai wilayah yang harus dipertahankan untuk tidak dikonversi.

Mudik dan Kebijakan Transportasi Publik


Mudik telah membudaya dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia. Kompas 8 April 2023 menyebutkan kemungkinan pergerakan 123.8 juta pergerakan mudik dengan moda terbesar adalah menggunakan mobil pribadi sebesar 27,32 juta pemudik, , sepeda motor pribadi 25,13 juta, bus 22,27 persen, kereta api 14,7 juta dan mobil sewa 9,53 juta. Komposisi diatas menunjukkan bahwa dominasi penggunaan kendaraan pribadi yang hampir mencapai 50% total pergerakan di darat. Meskipun ada banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penggunaan sepeda motor misalnya dengan alasan keselamatan, tetapi faktor-faktor ekonomi menjadi alasan utama penggunaan sepeda motor.

Ada berbagai alasan mengapa tranportasi pribadi menjadi pilihan yang utama; (1) Keterbatasan tranportasi publik yang tersedia; (2) Aspek biaya yang lebih murah; (3) Keterbatasan tranportasi publik di lokasi tujuan. Alasan yang ketiga sebenarnya menunjukkan sekali bahwa keterbatasan tranportasi publik bukan hanya di wilayah perkotaan tetapi merata sampai ke wilayah desa.

Mudik sebenarnya dapat dijadikan indikator oleh pengambil kebijakan untuk pembenahan masalah transportasi di daerah dan perkotaan. Misalnya di daerah, mudik dapat menjadi dasar dalam menilai pergerakan dan memperkirakan wilayah mana yang akan mengalami kemacetan di 5-10 tahun kedepan. Pada wilayah perkotaan seperti Jakarta, mudik dapat menjadi indikator dalam melihat rasio kebutuhan dan fasilitas transportasi yang ideal dimana saat itu tidak terjadi kemacetan dan penumpukan jumlah pergerakan.

Kesimpulannya mudik dapat menjadi momen untuk belajar mengejar ketertingalan transportas publik selama 30 tahun.