Tips: Membuat ArcGIS Story Maps


Apa itu Story Maps?

Story Maps merupakan salah aplikasi berbasis online untuk bercerita dengan peta. Media online ini disediakan oleh ESRI dengan menggunakan platform ArcGIS Online. Salah satu keunggulan dari Story Maps adalah kita bisa menambahkan peta kedalam cerita dan peta tersebut adalah peta interaktif yang bisa dibuat oleh penulis dengan menggunakan ArcGIS Online.

Apa yang dibutuhkan untuk membuat Story Maps?

Untuk menyusun Story Maps yang dibutuhkan pertama adalah ‘sebuah cerita’ yang akan sangat menarik jika ditampilkan secara spatial dengan peta. Ceritanya bisa sangat sederhana sampai yang cukup kompleks.

Selain cerita tentunya yang dibutuhkan lebih lanjut adalah kemampuan untuk menulis dan yang terakhir adalah kemampuan bekerja secara online untuk membuat peta dengan ArcGIS. Kenapa menyusun peta dengan ArcGIS online menjadi prasyarat terakhir? Karena kita bisa saja menyusun Story Maps tanpa peta interaktif.

Tips: Langkah Efektif Menyusun Story Maps

Salah satu langkah paling efektif yang saya praktekkan adalah menyusun sebuah mock-up page dengan menggunakan powerpoint. Kita bisa menyusun powerpoint presentasi dengan mulai dari Judul, page 2, page 3 dan halaman selanjutnya.

Kerangka Story Maps Orangutan

Di atas adalah contoh kerangka Story Maps yang saya susun dengan menggunakan powerpoint.

Powerpoint ini tentunya bisa kita gunakan sebagai media untuk mendapatkan masukkan dari pihak lain. Sangat mudah, tinggal mengirimkan ke rekan-rekan untuk mendapatkan input.

Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, ini dapat berupa textual sebagai bahan narasi, foto, peta-peta layout jadi dalam format jpeg dan tentunya bahan peta interaktif berupa file GIS dalam format shapefile.

Jika akan menggunakan peta interaktif, maka langkah selanjutnya adalah membuat peta online dengan menggunakan ArcGIS Online. Anda memerlukan account ArcGIS Online untuk melakukan tahapan ini. ArcGIS Online memberikan layanan gratis secara terbatas, kita bisa subscribe free dengan langsung masuk ke website ArcGIS online.

ArcGIS online bukan platform yang sulit untuk dipelajari, cukup dengan kemampuan GIS basic, kita bisa menyusun peta sederhana terlebih dahulu, yang perlu diingat adalah adanya keterbatasan besaran file yang digunakan dalam ArcGIS online. Satu hal lain yang harus diingat adalah peta yang dibuat akan di-publish untuk public, jadi pastikan peta merupakan layer yang memang boleh diakses.

Langkah berikutnya adalah menyusun Story Maps, cukup dengan masuk ke website StoryMaps. Di website ini kita bisa mulai dengan mempelajari Story Maps dan tentunya melihat contoh template yang sudah ada.

Berikut Story Maps Orangutan yang pernah saya buat.

Selanjutnya kita diminta login, pastikan log in menggunakan user yang sama dengan ArcGIS online. Setelah login akan ada pilihan untuk mulai menyusun dan memilih template-nya.

Silahkan mencoba.

Nilai Kehilangan Hutan Mangrove


Hutan mangrove di seluruh dunia mencapai kawasan seluas 145.000 km2 merupakan salah satu ekosistem yang terancam kelestariannya, ada banyak ancaman atas keberadaan hutan mangrove yang disebabkan oleh aktifitas manusia.

Hutan mangrove memiliki nilai yang sangat penting, ekosistem mangrove merupakan ekosistem dengan spesies-spesies unik baik flora dan fauna. Nilai jasa ekosistem kawasan mangrove diperkirakan mencapai 9000 USD per hektar per tahun. Sementara studi lain menyebutkan nilai 32.000 USD per hektar per tahun hanya untuk jasa penghasil ikan/udang/kepiting.

Dari sisi perubahan iklim, ekosistem mangrove memiliki nilai carbon stock yang sangat tinggi diperkirakan nilainya antara rentang 200 megagrams per hectare sampai 2000 megagrams per hectare. Kalimantan sendiri memiliki nilai sektar 1200 megagrams perhektar. Nilai ekologi ini ditambah dengan kekayaan biodiversity endemik di Kalimantan seperti bekantan, dll.

Ancaman utama ekosistem mangrove adalah alih fungsi lahan menjadi tambak, perkebunan dan tentu saja pembangunan infrastruktur lainnya. Kawasan mangrove umumnya merupakan kawasan pemukiman ini tidak terlepas dari nilai mangrove secara ekonomi yang menyediakan pangan dan kebutuhan lainnya.

Berikut beberapa peta perubahan hutan mangrove di Kalimantan dengan menggunakan peta tahun 2012 dan 2019. Dalam jangka waktu 7 tahun saja perubahan mangrove sudah sangat luar biasa..

Perubahan di Kalimantan Utara
Perubahan di Kalimantan Timur
Perubahan di Kalimantan Timur

Penyebab perubahan per lokasi pasti akan berbeda-beda, untuk Kalimantan penyebab utama antara lain perubahan menjadi tambak. Pada beberapa lokasi diperkirakan perubahan disebabkan oleh pembangunan pemukiman serta infrastruktur lain seperti pelabuhan, pertambangan.

Langkanya Data Spatial Biodiversity di Indonesia


Salah kesulitan dalam kajian spatial terkait konservasi di Indonesia adalah langkanya data spatial terkait distribusi kekayaan spesies di Indonesia. Padahal informasi ini dibutuhkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan keanekaragaman hahati, termasuk diantaranya peta sebabaran baik distribusi habitat maupun distribusi permasalahan seperti kejadian perburuan/poaching atau konflik antara manusia dan satwa.

Berdasarkan kutipan dari Buku Wilayah Kritis Keanekaragaman Hayati di Indonesia (Bappenas, 2004), beberapa kekurangan dari sistem informasi yang sudah ada diantaranya ialah:

  • Lokasi: data yang digali dan ditampilkan belum menyeluruh atau hanya pada lokasi-lokasi tertentu saja. Biasanya hanya lokasi yang potensial mendapatkan bantuan proyek dalam bentuk hibah maupun pinjaman luar negeri;
  • Jenis data: kedalaman dan cakupannya tidak sama, tergantung dari kebutuhan instansi masing-masing;
  • Waktu: tidak berkesinambungan;dan
  • Sumber data: kebanyakan diambil secara langsung di lapangan (primer), data sekunder atau dalam bentuk statistik sulit diperoleh.

Bagi para pengambil keputusan, informasi yang terintegrasi sangat berharga untuk digunakan sebagai dasar intervensi maupun usulan penyelesaian suatu masalah yang prioritas dilakukan.

Dalam kontek perencanaan, data biodiversity dapat digunakan untuk beberapa hal dibawah ini:

  1. Menyusun dokumen RTRW, khususnya penentuan wilayah Kawasan Strategis Propinsi atau Kabupaten untuk Lingkungan Hidup.
  2. Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah.
  3. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Keanekaregaman Hayati.

Sumber-sumber data saat ini

Salah satu sumber data global yang menampilkan distribusi keanekaragaman hayati adalah data IUCN. Dimana IUCN memaparkan deskripsi serta distribusi dari beberapa satwa yang masuk dalam kategori red list.

Selengkapnya dapat dilihat di: https://www.iucnredlist.org/

Secara spesifik terkait biodiversity juga dapat dilihat dari lembaga yang bekerja di bidang konservasi, misalnya terkait ekoregion dapat dilihat dalam data yang ditampilkan oleh TNC melalui website: https://maps.tnc.org/

Beberapa lembaga yang bekerja dibidang konservasi species tertentu juga menampilkan data spatial-nya misalnya dalam untuk spesies khusus burung,maka dapat mengakses data sebaran ekosistem burung melalui data dari Birdlife: http://datazone.birdlife.org/site/mapsearch

Salah satu data yang pernah saya lihat adalah data orangutan yang dikeluarkan oleh PHVA ditahun 2016. Ini menggambarkan habitat orangutan di Indonesia. Sayang sekali saya tidak menemukan link untuk mendapatkan data ini.

Bagaimana dengan data tanaman? Salah satu website yang menampilkan data spatial tanaman global Ecotope yang dapat diakses melalui link: http://ecotope.org/anthromes/biodiversity/plants/maps/

Resiko dan Tantangan

Data general memang tidak memiliki resiko untuk diakses oleh publik secara langsung. Berbeda dengan data detail spesies yang memiliki resiko untuk dimana dapat saja disalahgunakan untuk kepentingan yang justru melawan aspek konservasi.

Tentu saja menampilkan data spatial lokasi habitat memiliki resiko tersendiri, misalnya data tersebut bisa disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan yang merusak konservasi. Data spatial detail mengenai lokasi biodiversity bisa digunakan oleh pihak poacher (pemburu) untuk mengetahui lokasi buruannya.

Karena itu perlu dikembangkan sebuah upaya untuk memastikan bahwa data detail hanya dapat diakses oleh pihak yang terdata secara jelas.

Show me the map!


“Tunjukkan peta-nya” sudah menjadi pertanyaan banyak pengambil kebijakan saat ini. Ketika kita menyampaikan bahwa Covid19 tertinggi di Indonesia di Jakarta, Surabaya dan Makassar maka ‘tunjukkan peta-nya’ dan akan lebih mudah untuk mengambil kebijakan penanganan.

Ketika membicarakan ‘kemiskinan’, maka tunjukkan peta-nya, dimana lokasi-lokasi yang menjadi wilayah miskin atau tidak. Maka ketika peta pertama muncul akan muncul pertanyaan kedua ‘tunjukkan peta kepadatan penduduk-nya’, lalu tunjukkan ‘peta tingkat pendidikan’, lalu tunjukkan ‘peta fasilitas kesehatan’, lalu ‘peta kekayaan sumberdaya alam’. Terakhir baru kita sadar bahwa pola kemiskinan akan sangat terkait dengan pendidikan dan kesehatan, bukan kekayaan sumberdaya alam.

Kemajuan teknologi saat ini menjadi proses pembuatan peta bukan lagi hal sulit, yang terpenting adalah memahami KONTEKS dan mengisi dengan KONTEN yang dapat diandalkan. Geographic Information System (GIS) sudah menjadi tools yang mudah dijangkau, mudah digunakan dan bahkan pada negara-negara maju sudah diajarkan sejak masa kecil. National Geographic menyebut proses geNGeo, sebuah proses membangun GeNerasi yang melek Geography dan GeoSpatial secara umum.

Show me the map!

Tunjukkan saya peta-nya.

Karena dengan memahami masalah dengan konteks spatial-nya akan banyak hal-hal yang dapat dijawab atau diselesaikan dengan lebih baik.

Sumber : ESRI Conference, 2020

Trend Titik Api 2020


Trend angka hotspots di beberapa tempat di Indonesia nampaknya mulai naik terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Beberapa wilayah yang merupakan kawasan dengan ekosistem gambut menjadi kawasan yang rentan kebakaran. Tetapi ternyata terdapat anomali yang cukup unik dimana dibulan Mei sampai Juli ini ternyata terjadi penurunan titik api yang cukup drastis.

Anomali atau faktor lain?

Beberapa wilayah seperti Riau, Kalimantan mengalami tren penurunan drastis titik api berdasarkan data Sipongi di bulan Mei dan Juni. Apakah ini karena faktor cuaca?

Perkiraan saya adalah ini lebih karena menurunnya kegiatan pembakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Kemungkinan lain yang menarik adalah wilayah seperti Sulawesi Selatan memiliki tren yang tidak berubah dan tetap naik, apakah ini karena memang minim kegiatan usaha perkebunan skala besar / PBS di wilayah ini?

Menyusun Tata Ruang Pasca Covid 19


Praktek penyusunan tata ruang di Indonesia mustinya dapat mengantisipasi beberapa hal terkait pandemi seperti Covid 19. Ini dilakukan baik pada skala regional maupun pada penyusunan Rencana Detail Tata Ruang. Pandemi Conid 19 mengajarkan kita bahwa ruang publik di Indonesia sangatlah kurang, kurangnya ruang publik misalnya akan menyebabkan adanya penumpukkan masyarakat pada aktifitas seperti rekreasi outdoor (taman, lokasi hiburan, dll). Selain itu penumpukkan masa terkait penyebaran fasilitas umum yang terbatas misalnya saja sarana tranportasi publik, sarana kesehatan, dll. Idealnya detail tata ruang sudah mampu memberikan rekomendasi dimana fasilitas umum ditempatkan sehingga mampu menampung kebutuhan sesuai dengan distribusi pendudukk (misalnya pemukiman).

Jika terjadi penumpukkan massa di GOR Senayan, salah satu alasan utama adalah tidak adanya fasilitas yang sama di wilayah lain, sehingga jika dilakukan survey maka akan didapatkan kunjungan ke Senayan berasal dari seluruh Jakarta dan sekitarnya. Bayangkan jika ada fasilitas yang sama di lokasi lain, tentu akan membagi pengunjung dan mengurangi kerumunan masa. Ini tidak terlepas dari minimnya rencana alokasi lahan untuk sarana Ruang Terbuka Hijau.

Peningkatan pergerakan masa dari luar Jakarta misalnya pergerakan komuter tidak terlepas dari tidak terintegrasinya antara perencanaan pemukiman dan perencanaan transportasi. Saat ini perkembangan pemukiman di sekitar Jakarta tidak diimbangi dengan perencanaan dan pembangunan sarana transportasi publik. Pergerakan yang besar menyebabkan penumpukkan masa di stasiun kereta api atau terminal bus. Perencanaan infrastruktur jalan juga harus mulai mengakomodir penumpukkan, ini dapat dilakukan dengan mulai merencanakan jalan dengan trotoar luas yang memadai yang memungkinkan bukan hanya pejalan kaki tetapi pengguna sepeda. Saya melihat ini dilakukan dibanyak kota di US dan Aus dengan trotoar yang luas.

Tata Ruang secara detail sebenarnya memungkinkan pengaturan ruang terbuka di setiap percil bangunan. Bangunan-bangunan publik yang memberikan jasa pelayanan seperti kependudukan, perpajakan, ijin mengemudi, dll semestinya mulai dirancang untuk membuat ruang terbuka yang dapat menampung antrian. Inipun dapat menjadi solusi untuk menghindari kerumunan di ruang jasa publik.

Perencanaan pembangunan infrastruktur juga seharusnya mulai mengakomodir trend baru terkait dengan pergerakan masa dengan saran pribadi seperti sepeda. Jalur sepeda di perkotaan seharusnya sudah menjadi keharusan. Ini harus dirancang pada saat perencanaan ruang detail, bukan kemudian dibuat dengan mengambil jalur kendaraan bermotor.

Pada skala regional pasca Covid 19 tata ruang harus mampu memberikan ruang untuk isu terkait ketahanan pangan. Bayangkan di Kalimantan misalnya alokasi kawasan APL (area penggunaan lain) yang memang untuk pembangunan didominasi oleh alokasi Perkebunan (90 persen kemudian menjadi sawit). Alokasi ruang perkebunan di Kabupaten atau provinsi bisa mencapai 70 % dari APL. Sementara alokasi pertanian rata-rata dibawah 10 persen. Resiko kedepannya adalah pada proses penggadaan pangan yang kemudian sangat tergantung pada impor. Selama puluhan tahun neraca perdagangan pertanian dan pangan kita selalu minus dan ini dapat diatasi dengan menggiatkan pertanian pada skala masyarakat dengan mempertahankan dan melindungi zonasi kawasan pertanian dari perubahan ke kawasan terbangun atau perkebunan skala besar.

Pada skala regioanal banyak juga terdapat kelemahan dalam penyusunan struktur ruang, dimana secara teoritis direncanakan kawasan-kawasan berdasarkan hirarki, tetapi dalam praktek perijinan dan perkembangan dilakukan secara organik berdasarkan perkembangan alami kawasan. Akibatnya terjadi kesenjangan kawasan yang menyebabkan penumpukkan fasilitas di wilayah perkotaan dan minimnya di kawasan pedesaan.

Jalan toll, fasilitas kawasan urban, dimana kualitas jalan yang sama tidak ada di pedesaan.

Pembelajaran Yang Belum Selesai Dari Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan


Pada bulan Oktober berdasarkan data Global Forest Watch Fire jumlah hotspot sekitar 358.099 hotspot, dengan pola peningkatan jumlah dari Juli sampai minggu ketiga September 2019. Kalkulasi ini menggunakan data dari NASA Fire Information for Resource Management Sytem (FIRMS). Diperkirakan 20% kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di luar konsesi dan sisanya terdapat di lahan konsesi baik konsesi HPH, HTI dan perkebunan sawit.

Telah banyak kajian yang dilakukan untuk kebakaran hutan dan lahan, misalnya beberapa kajian atas kebakaran besar di tahun 1997-1998 dan juga  kajian atas kebakaran hutan tahun 2015. Kajian tentang kebakaran 1997/1998 yang misalnya memberikan rekomendasi tentang perlu-nya koordinasi antar kelembagaan terkait, selain itu rekomendasi untuk menyusun tools untuk pemantauan resiko kebakaran dimana kedua rekomendasi tersebut sudah dijalankan. Beberapa rekomendasi lain adalah mengkaitkan resiko kebakaran dengan pengaturan perijinan sector kehutanan dan perkebunan serta upaya peringatan dini.  

Citra Satelit menunjukkan bahwa kebakaran hutan terjadi pada kawasan tanah gambut dan sebagian kawasan tanah mineral. Kebakaran juga terjadi pada kawasan hutan dan kawasan konsesi seperti HTI dan konsesi perkebunan. Pola kebakaran ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya dengan wilayah yang terbakar terfokus pada beberapa wilayah seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Pembelajaran Yang Belum Selesai

Hutan hujan tropis merupakan salah satu jenis hutan yang sebenarnya sulit terbakar secara alami, apalagi jika kawasan tersebut adalah hutan primer dengan beberapa tajuk pohon lebih dari 40 meter yang menyebabkan wilayah di bawah tajuk akan selalu lembab. Sementara itu gambut juga sulit terbakar jika tidak dikeringkan, karena wilayah gambut pada dasarnya adalah ekosistem basah yang akan sulit terbakar jika dalam kondisi alami. Ada banyak kajian ilmiah yang dapat digunakan untuk membantu mitigasi kebakaran hutan, misalnya riset mengenai iklim, termasuk pola-pola iklim  el-nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan. Selaian itu riset tentang tipe-tipe hutan dikaitkan dengan kemudahan terbakar dan tipe vegetasi dikaitkan dengan kemudahan terbakar pada kondisi musim kemarau atau kemarau panjang. Beberapa riset lain bukan hanya hanya aspek fisik tetapi sosial dan ekonomi misalnya menyebutkan keterkaitan antara wilayah terbakar dengan penggunaan lahan, dimana beberapa wilayah hutan yang terbakar misalnya sangat erat dengan praktek pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan.

Pada tahun 1997/1998 terjadi kebakaran hebat di Indonesia dengan total wilayah terbakar sekitar 9,7 juta hektar berdasarkan estimasi Bappenas. Pada masa itu diperkirakan kebakaran terjadi di 176 lokasi yang merupakan konsesi perkebunan sawit, HTI dan wilayah pertanian transmigrasi. Kerugian kebakaran hutan di tahun 1997/1998 dilakukan oleh banyak pihak, salah satu nya Bappenas yang bekerjasama dengan ADB memperkirakan total kerugian mencapai 9,3 miliar dollar.  Pada tahun 2015 terjadi kebakaran seluas 2,6 juta hektar dengan tersangka sekitar 63 perusahaan dengan total kerugian diperkirakan 210 triliun. Pada tahun 2015 terjadi kebakaran dikawasan konsesi dimana kejadian 2015 diproses oleh Kementrian dengan tuntutan ganti kerugian 3,15 triliun sedangkan yang sudah terbayarkan 78,5 milliar. Tahun 2019 sampai Oktober terbakar 328 ribu hektar dengan tersangka 52 perusahaan diantaranya 14 perusahaan asing.

Belajar dari Kebakaran Hutan Sebelumnya

Faktor iklim merupakan salah satu yang perlu diperhatikan, BMKG sejak akhir tahun 2018 telah mengeluarkan rilis akan potensi el nino di tahun 2019. BMKG misalnya merilis bahwa pengaruh el nino akan terasa sampai bulan Juli 2019 dimana akan terjadi kemarau yang panjang serta Juli-September 2019 iklim akan lebih kering dari pada tahun biasanya. Diperkirakan BMKG bahwa 25,5 persen wilayah berpotensi mengalami musim kemarau lebih maju, dan 24 persen wilayah berpotensi mengalami musim kemarau di atas normal.

Menteri LHK juga mengantisipasi dengan menyurati Gubernur mengenai antisipasi ini (Mongabay, 14 januari 2014).  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah mengetahui resiko ini dan melakukan antisipasi misalnya dengan meningkatkan pengawasan misalnya melaluii kegiatan yang dilakukan Manggala Agni. Sayangnya keluhan dari Daerah Operasi BPPIKHL antara lain kekurangan personil untuk melakukan pengawasan di wilayah yang cukup luas di seluruh Indonesia. Pada wilayah Riau (Kompas, 12 Nov, 2018) disebutkan bahwa satu personil meng-cover 72.926 hektar, sesuatu yang sangat kurang.

Pengaruh el-nino atas kejadian kebaranan hutan sebenarnya bukan hal baru untuk diketahui, dimana pada tahun 1997-1998 serta tahun 2015, kejadian kebakaran hutan besar terjadi pada saat terjadi fenomena iklim el-nino. Sayangnya informasi el-nino belum dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan secara menyeluruh, misalnya apakah unit seperti KPH, Kabupaten atau Provinsi sudah melakukan tindakan preventif dikaitkan dengan kejadian el-nino.

Aspek spatial sangat penting dalam pengambilan kebijakan terkait kebakaran hutan dan lahan, ketersediaan dan tentunya penggunaan informasi spatial dalam kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan sangat penting untuk dilakukan mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten sampai  tingkat operasional. KLHK melalui webGIS sudah merislis peta kebakaran hutan dan public bisa mengakses format pdf dari peta kebakaran hutan tahun 2015-2016. Tentunya akan sangat menarik jika bisa ditampilkan bukan hanya pdf tetapi dalam webGIS dan dapat dioverlay layer lain termasuk dengan konsesi misalnya, sehingga konsesi bisa menggunakan data untuk melakukan tindakan ditahun-tahun kedepannya. Melalui aplikasi monitoring karhutla, KLHK misalnya merilis angka kebakaran hutan pertahun serta menyediakan informasi titik api  dengan data dari LAPAN. Jika dicermati, wilayah-wilayah seperti Riau, Jambi, Kalimantan Tengah Beberapa lembaga lain misalnya WRI juga melakukan kegiatan pemetaan resiko kebakaran hutan dan membuat global forest watch fire untuk menampilkan titik api serta analisis-nya. WebGIS  seperti SiPongi, global forest watch fire merupakan beberapa system berbasis web yang sangat berguna dan dapat diakses oleh public terkait dengan kebakaran hutan. Ada baiknya system berbasis web ini dapat digunakan sampai pada tingkat implementasi kebijakan.Salah satu ide yang bisa digunakan adalah menyusun sebuah platform berbasis web untuk membangun system peringatan dini kebakaran hutan. Ini bukan merupakan ide baru, tetapi perkembangan teknologi serta diskusi pengelolaan hutan diera digital akan mengarah pada penggunaan platform online.

Pemetaan wilayah terbakar secara time series sangat diperlukan, BIG dan KLHK misalnya akan menyusun peta rawan kebakaran hutan dan lahan yang disepakati untuk dilakukan di bulan September. Ini mungkin belum  terlambat, tetapi pertanyaan lebih lanjut adalah apakah peta ini akan digunakan dalam penyusunan rencana kegiatan mitigasi kebakaran hutan mulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat kabupaten atau bahkan konsesi? Membangun peta sebenarnya tidaklah cukup sampai kemudian peta tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan kehutanan di Indonesia. Pemetaan juga dapat digunakan dalam kaitan pencegahan, salah satu rekomendasi berdasarkan perkembangan teknologi adalah dengan penggunaan drone dalam melakukan kegiatan monitoring dan pemantauan wilayah yang terindikasi rawan kebakaran.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia masih akan menjadi ancaman ditahun-tahun kedepan, penyebab baik vegetasi, ekologi, iklim serta aspek sosial dan ekonomi bahkan politik telah dikaji berdasarkan pengalaman karhutla sebelumnya. Demikian pula dengan rekomendasi-rekomendasi pencegahan, penanganan serta kebutuhan akan koordinasi dan kebijakan telah dirumuskan dalam kajian sebelumnya. Pertanyaan terbesar adalah apakah kita mau belajar dan terus memperbaiki diri dalam penanganan bencana karhutla untuk tujuan-tujuan kebaikan bersama.

dav

New Normal dan Adaptasi yang Diperlukan


Istilah ‘new nomal’ muncul sebagai bentuk adaptasi masyarakat atas pandemi Covid19 akan mengharuskan prasyarat yang cukup,  ini termasuk regulasi dan kesadaran masyarakat sendiri untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam mencegah penularan virus Covid19.

Meskipun sebagian orang pesimis bahwa kondisi ‘new normal’ akan sulit dilakukan secara ideal dengan berbagai alasan, tetapi bentuk-bentuk adaptasi perlu diperkenalkan dan didukung secara terus menerus, sampai kemudian antivirus Covid19 ditemukan.

Work from Home

Apa bentuk adaptasi yang terjadi saat ini dan beberapa persyaratan yang diperlukan, bisa dilihat dalam uraian berikut:

Sudah dua bulan lebih bekerja dari rumah rasanya bentuk adaptasi work from home menyisakan banyak hal yang benar-benar dibenahi sebelum ini bisa menjadi ‘new normal’ misalnya diperlukan prasyarat adanya infrastruktur pendukung seperti internet yang memadai, adanya pengaturan schedule yang terstruktur dan terencana dengan baik, adanya supporting system yang memadai terkait bidang-bidang administrasi dan pendanaan.

Satu yang pertanyaan terbesar dari adaptasi Work from Home adalah:

  1. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan dengan bekerja dari rumah?
  2. Bagaimana membangun sistem quality control, monitoring dan pengukuran hasil kerja yang baik?
  3. Bagaimana membangun ruang komunikasi yang baik antar bidang dan sektor untuk mencapai hasil yang baik?

Bidang pekerjaan saya pemetaan dan GIS untuk konservasi merupakan salah satu bidang yang sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan Work from Home. Meskipun demikian terdapat komponen yang tidak bisa digantikan dengan WfH yaitu kajian lapangan yang harus dilakukan dengan field visit, serta proses inventarisasi data yang perlu dilakukan sangat detail dengan pengukuran atau interview langsung. Kemajuan teknologi seperti remote sensing skala detail mampu mengisi sebagian gap yang ada, tetapi terdapat kendala seperti biaya yang sangat tinggi untuk mendapatkan citra resolusi tinggi terkini.

Food Distribution

Distribusi makanan menjadi salah satu PR besar disamping tentunya ketersediaan makanan itu sendiri. Setiap satu minggu sekali atau dua kali saya selalu melakukan perjalanan keluar rumah untuk mendapatkan supply bahan makanan. Beberapa bahan makanan bisa di stock dalam jangka waktu lama, tetapi beberapa jenis bahan seperti sayur dan buah mungkin perlu 3 hari maksimal.

Telah muncul beberapa layanan distribusi makanan misalnya melalui layanan belanja online dan pengantaran, tetapi ini masih dilakukan dengan sistem yang belum sempurna. Misalnya ada layanan pembelian sayur dan buah yang masih harus melakukan pemesanan dalam 1-3 hari, masih tergantung kepada kondisi supply and demand.

Distribusi makanan dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu distribusi normal yang dilakukan sesuai dengan permintaan supply and demand. Yang kedua adalah distribusi yang dilakukan dalam rangka program-program pemerintah yang dikaitkan dengan program jaminan sosial atau pemerataan disktribusi.

Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam kaitan dengan distribusi:

  1. Jaminan akan kualitas barang sesuai dengan permintaan. Untuk ini perlu dibangun mekanisme yang memastikan adanya jaminan kualitas serta proses grievance yang baik.
  2. Jaminan ketepatan waktu distribusi. Ketepatan waktu dapat dibangun dengan sistem distribusi yang didukung layanan transportasi yang memadai, ini dapat dilakukan dengan membangun sistem berbasis data digital yang baik.
  3. Jaminan ketepatan sasaran dalam kaitan dengan distribusi pangan untuk program jaminan sosial dan program pemerintah. Salah satu pendukung yang musti dilakukan adalah adanya sistem pendataan kependudukan yang baik. Satu penduduk idealnya didata dengan unik ID yang satu dan terintegrasi. PR besar dalam kaitan one data masih menjadi program jangka panjang pemerintah.

Belajar Dari Rumah

Sistem pembelajaran online mungkin bukan hal baru, ada banyak sekolah atau kampus yang telah menerapkan sistem pembelajaran online sebelum pandemi ini terjadi tetapi tentu saja prosentase-nya masih minim. Anak saya yang masih satu SD musti belajar menggunakan Google Class dan Google Hangout selama pandemi Covid19. Pembelajaran dari belajar di rumah saat ini antara lain sistem yang belum terbangun dan ketidak siapan baik sumberdaya manusia dan infrastruktur. Saya melihat guru-guru yang terbiasa melakukan pembelajaran langsung kebingungan untuk memberikan pelajaran via online.

Prasyarat apa yang musti dipenuhi terkait pembelajaran online:

  1. Dukungan infrastruktur internet berkecapatan tinggi.
  2. Dukungan bahan-bahan pembelajaran yang sifatnya interaktif melalui layanan online.
  3. Adanya kurikulum yang sistematis dan terukur sehingga model-model pembelajaran online memiliki nilai dan bobot yang sama di lintas institusi pengelola pendidikan.

Public Services

Jasa layanan publik sebagian seharusnya dapat digantikan dari sistem berbasis interaksi fisik dengan sistem berbasis digital. Misalnya pelayanan kependudukan, pajak atau administrasi pemerintah lainnya.

Layanan jasa publik tentunya membutuhkan infrastruktur pendukung yang baik seperti sistem online yang stabil dan bebas dari kendala teknis, sumberdaya manusia yang sudah mendapatkan training pelayanan online. Sementara disisi lain masyarakat sebagai penerima jasa juga harus mengenai sistem dan mempunyai infrastruktur pendukung seperti internet dan computer.

Prasyarat apa yang harus dipenuhi dalam kaitan dengan layanan publik, misalnya:

  1. Kepastian akan hasil yang terukur dan terkomunikasikan dengan baik. Misalnya jika layanan diperlukan 1 hari selesai, maka harus 1 hari selesai kecuali ada kejadian luar biasa sebagai penghalangnya.
  2. Sistem pendataan yang baik, akan sangat ideal jika terhubung dengan one data dimana setiap individu memiliki ID unik yang berlaku untuk berbagai layanan publik.
  3. Big data, dimana pemerintah memiliki kapasitas pengelolaan data besar dengan sistem yang dapat diandalkan.

Ada banyak sektor-sektor lain yang memerlukan penyesuaian yang tidak semata berbasis online tetapi perlu penyesuaian dengan kondisi ‘new normal’

Tranportasi Publik

Transportasi publik akan memerlukan penyesuaian dalam rangka protokol kesehatan. Seharusnya saat ini sudah dilakukan kalkulasi untuk memperkirakan daya dukung transportasi umum dengan adanya pembatasan jumlah penumpang, dll. Salah satu yang pasti adalah jumlah kapasitas harus dikurangi, pertanyaannya adalah bagaimana dengan sisa penumpang lain sebelum kondisi pandemi. Transportasi publik dengan penerapan protokol kesehatan juga harus didukung oleh sistem pengawasan yang memadai, terdapat penegakan protokol yang standar di semua tempat.

Sepertinya diperlukan kajian spatial terkait transportasi umum untuk memastikan antara keterlayanan dan jaminan pengelelolaan yang berbasis protokol kesehatan dapat dilakukan. Kajian misalnya dapat berupa besaran flow dan rekomendasi distribusi flow untuk membagi secara rata dan tidak terjadi penumpukkan.

Jasa dan Perdagangan

Diperlukan pengaturan yang sedemikian detail dalam rangka penanganan sektor perdagangan dan jasa. Misalnya terkait jarak antar antrian, penggunaan lift, penggunaan toilet umum, dll.

Secara umum distribusi jasa dan perdagangan saat ini biasanya berupa cluster-cluster yang sudah dipetakan. Bisa saja dilakukan kajian spatial untuk membagi dalam pusat-pusat yang lebih kecil dalam rangka menghindari penumpukkan, atau disubstitusi dengan model jasa dan perdagangan berbasis online.

Tutupan Lahan dan Wacana Pembangunan Lahan Pertanian


Pandemi Covid 19 menjadi salah satu pemicu untuk kembali memikirkan ketahanan pangan di Indonesia. Ketergantungan pada produk pertanian  impor memang tidak memberikan rasa aman terkait ketahanan pangan di Indonesia.

Salah satu kebijakan yang muncul belakangan adalah instruksi presiden untuk pencetakan 600.000 hektar lahan pertanian baru dengan komposisi sekitar 400.000 hektar di lahan gambut dan sisanya di lahan mineral.

Tentu saja kebijakan pembukaan lahan di gambut menuai protes dari banyak pihak, mulai dari lembaga swadaya masyarakat sampai beberapa ahli yang menanyakan alasan dibalik memilih lahan gambut, mengingat kegagalan pada kebijakan pembukaan 1 juta hektar di lahan gambut yang dilakukan di Kalimantan Tengah.

Lalu bagaimana sebenarnya profil penggunaan lahan di Indonesia?

LC_2018

Berdasarkan data land cover 2018 terdapat sekitar 7,9 juta hektar sawh di Indonesia, 9,7 juta hektar pertanian lahan kering, 27,6 juta hektar pertanian lahan kering campuran dan sekitar 16 juta hektar lahan perkebunan yang 99,9 persen mungkin sawit. Secara mudah mungkin bisa dilihat ada 13,5 juta hektar semak belukar dan 3,2 juta hektar lahan terbuka, ini mungkin  bisa menjadi potensi pengembangan lahan pertanian baru. Tetapi kita harus ingat bahwa lahan pertanian seharusnya dikembangkan di wilayah fungsi non hutan atau area penggunaan lain/APL. 

LC_2018_APL

Dengan tanah terbuka 878 ribu hektar dan semak belukar 5,3 juta hektar di APL, maka potensi pengembangan hanya 6,2 juta hektar. Inipun baru perhitungan berdasarkan landcover tanpa melihat kesesuaian lahan, kepemilikan lahan dan distribusi secara spatial.

Target 600 ribu hektar jika dilihat memang sangat kecil, dibandingkan luas lahan tanah terbuka dan semak belukar. Tentu saja jika ingin membuka lahan baru, maka beberapa persyaratan seharusnya dilakukan:

  1. Lahan gambut seharusnya menjadi pilihan terakhir untuk dibuka menjadi lahan pertanian.
  2. Lahan gambut tidak cocok untuk menjadi sawah padi, kondisi ekosistem gambut memerlukan penyesuaian dan biaya besar untuk dapat ditanami.
  3. Lahan gambut merupakan cadangan karbon yang tinggi, mengubah fungsi kawasan ini akan berisiko pada kerusakan lingkungan, termasuk kebakaran hutan.

Pilihan yang lain dalam kaitan peningkatan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan antara lain.

  1. Intensifikasi lahan; melalui kegiatan peningkatan produksi baik di lahan sawah yang hampir 8 juta hektar ini ataupun 37,1 juta hektar lahan kering di Indonesia.
  2. Diversifikasi komoditas; bicara pangan tentunya tidak hanya padi, perlu diversifikasi produk pangan seperti jenis-jenis ubi, singkong, jagung dan tentunya sagu.

Jika kita bisa menanam 16 juta hektar sawit (data dari perhitungan peta) atau lebih luas lagi, pasti kita bisa menanam tanaman pangan juga.

Tutupan lahan Kalimantan

Dari peta tutupan hutan Kalimantan, terlihat bahwa tutupan hutan untuk hutan dataran rendah primer sudah semakin sedikit dan menyisakan wilayah dibagian perbatasan sepanjang Kalimantan dan negara Malaysia.

Tutupan lahan Sulawesi_Maluku

Sementara di Sulawesi dan Maluku, kawasan hutan juga semakin menipis.

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan Transportasi dan Tata Ruang Perkotaan


Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ridwan Djamaluddin menyebut kemacetan mengakibatkan pemborosan BBM sebesar Rp29,7 triliun per tahun dan kerugian kesehatan sebesar Rp38,5 triliun untuk mengobati penyakit akibat polusi dan stres (CNN Indonesia online: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200204160016-85-471560/bappenas-sebut-transportasi-massal-jakarta-masih-tertinggal). Disebutkan juga dalam berita itu bahwa penggunaan transportasi umum di Jakarta saja hanya 18% jauh dibandingkan dengan negara lain. Jakarta sendiri menempati urutan 10 sebagai kota termacet di dunia.

Salah satu kegagalan dalam penanganan permasalahan transportasi adalah kegagalan (atau mungkin pengabaian) pembangunan infrastruktur pendukung transportasi untuk pemenuhan dalam jangka panjang. Ambil contoh Jakarta dan kawasan metropolitan BoTaBek-nya gagal membangun infrastruktur transport dalam jangka panjang.

Perencanaan transportasi mengalami beberapa model pengembangan (TRANSPORT PLANNING MODELS – AN HISTORICAL AND CRITICAL REVIEW. Available from: https://www.researchgate.net/publication/253927190_TRANSPORT_PLANNING_MODELS_-_AN_HISTORICAL_AND_CRITICAL_REVIEW [accessed Feb 05 2020]:

  • 1950s – 1960s: developments in response to accelerated highway construction and advances in computing;
  • 1970s – 1980s: developments in response to criticisms of aggregate methods
  • 1980s – 1990s: developments in response to criticisms of static, trip-based analysis;
  • 1990s: developments in response to environmental pollution, and policy shifts towards travel demand management (Behrens, 2002).

Tahapan perencanaan transport di atas terjadi Afrika Selatan, sementara  di Amerika Serikat lebih awal lagi dimana step awal pembangunan transport adalah membangun jalan bebas hambatan (toll) yang ditahun 40-an sudah mengembangkan rencana pembangunan jalan toll yang menghubungkan antar state dan county.

Dari tahapan tersebut tampaknya perencanaan general di Indonesia masih pada tahapan 1 dan 2 yang berarti sangat terlambat, dimana rencana besar tranportasi di Indonesia seperti terlihat dalam Perencanaan RTRW Provinsi dan Kabupaten khususnya dokumen Rencana Struktur Ruang, dimana perencanaan jalan masih terfokus pada pembangunan jaringan jalan penghubung antar pusat-pusat pertumbuhan tanpa memasukkan kajian detail tambahan.

Kegagalan Mengantisipasi Perkembangan Wilayah

Kemacetan Jakarta dan sekitarnya salah satunya adalah kegagalan mengantisipasi perkembangan wilayah di Jabodetabek. Berdasarkan Tata Ruang Tangerang Selatan 2011-2031 disebutkan skenario daya tampung Tangsel untuk pemukiman adalah 10 ribu hektar dari 16,5 ribu hektar luasannya, perluasan ini adalah perluasan pemukiman dari penduduk Jakarta dimana kemudian penduduk ini sebagian (besar) merupakan komuter yang bekerja di Jakarta. Tidak heran kalau ruas jalan menuju ibukota sepanjang perbatasan menjadi titik kemacetan.

Kegagalan ini juga menjadi trend bukan hanya Jakarta tapi  hampir semua kota di Indonesia. Secara bertahap, kota-kota di Indonesia bergerak menuju krisis transportasi yang sama dengan Jakarta. Misalnya kota-kota dimana saya pernah tinggal atau kunjungi seperti Jayapura, Samarinda, Menado dan lainnya. Hampir tidak ada pembangunan transportasi masal dilakukan di kota-kota ini yang kemudian membuat pilihan transportasi individual menjadi satu-satunya yang ada, disisi lain pembangunan jalan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan dan volume lalulintas.

Satu hal yang tidak sinkron antara perencanaan transportasi adalah timeline, dimana kebanyakan perencanaan transport dibangun dalam jangka pendek 5-10 tahun, sementara perencanaan ruang dalam kurun waktu 20 tahun. Tengok saja wacana untuk membangun masterplan transportasi Jakarta ditahun ini, dibuat dalam kurun waktu 10 tahun kedepan dengan total investasi sekitar 600 triliun (ini sama dengan 10 tahun biaya kerugian kemacetan) , idealnya timeline sejalan dengan tata ruang yang 20 tahun.

Indonesia akan menyusun Rencana Induk Transportasi Nasional 2045 oleh Kementrian Perhubungan. Akan sangat baik jika rencana ini dilakukan sejalan dengan perencanaan tata ruang nasional 2017 revisi 2019 dimana Rencana Induk Transportasi dilakukan dalam rangka mengantisipasi pembangunan ruang dalam jangka waktu 20 tahun kedepan. Rencana Induk Tranportasi Nasional juga sebaiknya mendefinisikan secara detail karakteristik pembangunan wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan dimana dinamika landuse akan sangat berbeda. Disisi lain aspek terkait lingkungan juga mulai harus dimasukkan dalam perencanaan transport ini termasuk mengantisipasi dampak polusi udara dan nantinya terkait dengan kerugian kesehatan.

Dibandingkan menghitung kerugian setiap tahun akibat kemacetan, lebih baik perencanaan transportasi dilakukan lebih awal bayangkan jika kemacetan Jakarta dapat dicegah 10 tahun yang lalu, kerugian puluhan trilyun per tahun dapat dicegah.