Pentingnya Kajian Landscape dalam KLHS


Salah satu yang menjadi perhatian saya ketika mendampingi kegiatan KLHS di beberapa lokasi adalah minim-nya baseline yang digunakan untuk memberikan masukkan bagi KRP yang dikaji, baik untuk KLHS RTRW maupun KLHS RPJMD.

Tanpa baseline yang baik, rekomendasi dalam KLHS tidak lebih dari usulan normatif yang tidak mampu memberikan solusi nyata atau memberikan pilihan mitigasi yang dapat diimplementasikan. Bagaimana baseline dibuat akan menjadi pertanyaan lain, dimana dalam regulasi KLHS disebutkan bahwa kajian seperti daya dukung dan daya tampung merupakan kajian yang dapat dilakukan, tetapi secara jelas tidak pernah ada regulasi detail yang menjelaskan bagaimana kajian dilakukan. KLH pernah membuat dokumen panduan tetapi tetap tidak keluar dengan detail kajian dilakukan.

Saya akan mencoba melihat dari sisi daya dukung, dimana esensi dasar dari daya dukung adalah perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan atau supply dan demand. Hal ini menjadi penting karena supply umumnya terbatas, sedangkan demand tidak terbatas. Perhitungan menjadi sulit, karena terlalu banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan ketersediaan.

Bagaimana kajian landscape dapat berkontribusi misalnya pada KLHS RTRW dan RPJMD saya akan mencoba melihat bagaimana kajian yang mampu mendukung KLHS:

  1. Pada kajian-kajian daya dukung lingkungan misalnya kajian detail mulai dari proyeksi perkembangan penduduk, kebutuhan lahan per sektor dan kemudian diterjemahkan secara spatial distribusi kebutuhan tersebut dalam pola ruang dan struktur ruang yang lebih baik.
  2. Pada kajian daya dukung lingkungan belum ada kajian detail mengenai DAS yang mampu memberikan masukkan mengenai bagaimana penataan ruang dikaji dalam kaitan dengan DAS. Ini akan link dengan daya tampung terkait DAS sebagai wilayah tangkapan air.

Bagaimana dengan kajian daya tampung, konsep daya tampung awalnya ditujukan untuk perlindungan spesies dimana dilakukan analisis untuk menilai jumlah populasi ideal yang dapat bertahan hidup secara baik dalam satu habitat. Ini dilakukan dengan menilai sisi ketesediaan pangan dan air misalnya. Daya tampung ini pada kajian penataan ruang kadang bersifat ekosentrik yang kebanyakan berfokus pada pembangunan ekonomi untuk kebutuhan manusia.

Kajian landscape akan banyak membantu misalnya dengan melihat kajian-kajian seperti HCV- high conservation area. Kajian mendasar lainnya adalah kajian yang dihubungkan dengan konsep siklus biologi dimana dalam satu ekosistem. Pemahaman siklus biologi akan memberikan gambaran daya tampung dari sisi ekosistem dimana ada banyak komponen yang perlu dilakukan.

KLH sebelum bergabung menjadi KLHK pernah mengeluarkan buku_DDTLH_2014, tetapi sayangnya beberapa baseline awal seperti Ecoregion yang semestinya sudah lengkap belum diadopsi secara utuh. Demikian juga konsep footprints masih sedikit dipahami oleh pihak-pihak yang melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

 

 

 

Advertisements
Posted in Kajian Lingkungan Hidup Strategis, SEA, Spatial Planning, Tata Ruang | Tagged , , | Leave a comment

Fakta Perkebunan Kalimantan Timur


Berikut adalah fakta bidang perkebunan di Kalimantan Timur yang dikutip dari data Dinas Perkebunan.

  • Peruntukan Lahan Perkebunan dalam RTRW 2016-2036: 3.269.561 hektar
    • Lahan yang telah dibebani ijin perkebunan (Ijin Lokasi): 2.969.152 hektar
    • Jumlah ijin: 373 ijin (konsesi)
  • IUP Perkebunan: 2.391.471 hektar
    • Jumlah ijin: 323
  • HGU: 1.123.907 hektar
    • Jumlah ijin: 178 ijin (konsesi)
  • IUP yang belum HGU:  1.267.564 hektar
    • Jumlah ijin: 145
  • Ijin lokasi yang belum ada progres: 243.541 hektar
    • Jumlah ijin: 50
  • Lahan peruntukan lahan yang belum dibebani ijin: 911.201 hektar
  • Lahan yang belum dibebani ijin dikurangi luas kebun non sawit: 204,783 hekta

 

Berikut realisasi-nya:

  • Luas komoditas perkebunan: 1.312.977 hektar
  • Luas tanam sawit: 1.150.078 hektar
  • Luas tanam kebun inti: 842.856 hektar
  • Luas tanam kebun rakyat/plasma: 307.222 hektar
  • Luas tanam non sawit: 162.899 hektar
  • Prosentase luas plasma: 21.72 %
  • Produksi:
    • CPO 2.511.984 ton
    • Tandan Buah Segar (TBS): 11.418.110
  • Jumlah pabrik minyak sawit: 75 mills
    • Kapasitas terpasang: 4.170 ton
    • Kapasitas terpakai: 3.775 ton

(sumber: Dinas Perkebunan, 2017)

Ada fakta dan pertanyaaan menarik:

  1. Apa yang menyebabkan perbedaan besar antara ijin lokasi dengan HGU, atau perbedaan besar jumlah luas ijin dengan realisasi tanam?
  2. Untuk apa ijin diberikan, jika realisasi tanam sangat rendah (kurang dari 50%) dari luas total ijin?
  3. Dengan membagi produksi luas tanam dan produktifitas TBS maka didapatkan hasil produksi/ha: 9,9 ton/ha. Ini adalah angka luas biasa karena Kementan menyampaikan produktifitas di Indonesia rata-rata 3 ton/ha. Ataukah ada luasan sawit diluar data tersebut seperti luasan kebun sawit mandiri (small holder) yang belum dihitung oleh Dinas Perkebunan?
IMG_7809

Kebun sawit di Kaltim 

 

Posted in Indonesia, Kalimantan Timur, Perkebunan | Tagged , , | Leave a comment

Newest East Kal Forest Status: More APL and HPK for oil palm


Anyone need spatial data on forest status in East Kalimantan, please follow this link and you could download shapefile format of the data.

https://drive.google.com/open?id=0B5TgHjfSZOMXX0dTUHBiWTBIVkk 

As you can see from table and chart below, some additional areas designated for APL (read: oil palm).

SK278_1

Additional area were in Berau as you could see from table below:

SK278

Difference between previous forest status with this new one

Regulation in decree format could download with this link: https://drive.google.com/open?id=0B5TgHjfSZOMXbHpsX0cxTUh2QVU

Posted in GIS, Kalimantan, Kalimantan Timur | Leave a comment

INA Geo-Portal: Bagaimana Kualitas Data Yang Di Share untuk di download?


Pernah mendowload data dari INA Geoportal?

Beberapa hari terakhir saya mencoba mendownload data dari INA Geoportal, tetapi sayang sekali bahwa data yang saya dapatkan bukan-lah data-data terbaik yang bisa langsung digunakan.

halaman download

Halaman download INA Geo-portal

Ada beberapa catatan penting dalam melakukan download.

  • Download data dalam bentuk shapefile biasanya selalu gagal. Cobalah download data dalam format geodatabase.
  • Data 25k hanya pada wilayah tertentu saja tersedia, terutama Jawa.

Ini beberapa clip data yang saya dapatkan:

pemukiman_GE

Overlay data PEMUKIMAN hasil download (2017) dari INA Geoportal dengan GoogleEarth

pemukiman

Hasil overlay Pemukiman dari INA Geoportal dengan ESRI Imageries (ini adalah basemap ArcGIS Online) dimana data INA Geoportal ditampilkan

Data Wilayah Terbangun

Hasil overlay dengan ESRI Imageries menunjukkan ada banyak wilayah yang tidak tercover. Akurasi data juga sangat rendah, mungkin sedikit tidak fair membandingkan dengan data citra resolusi tinggi, tetapi terlihat ada blok permukiman yang tida tercover yang seharusnya tercover pada citra resolusi rendah seperti LANDSAT.

pemukiman_GE_zoom

Cakupan permukiman yang tidak tergambar dari data yang didownload.

pemukiman_bandara

Delineasi pemukiman yang faktanya adalah kawasan Bandara

Data infrastruktur

Data data infrastruktur: data-data seperti lokasi airport ternyata tidak lengkap. Ada banyak airport di Kaltim yang tidak masuk dalam data infrastruktur yang didownload. Perbandingan dengan data dari imageries ArcGIS online menunjukkan banyak beberapa airport tidak masuk, padahal secara jelas airport dapat terlihat dengan menggunakan citra satelit.

Data Hipsografi/Sungai

Hasil overlay tampilan data sungai menunjukkan tingkat kedetailan yang berbeda dari beberapa sheet/grid yang didownload.

sungai_kaltim_inkonsistensi_data_antar_grid

Perbedaan tingkat kedetaialan antar grid

Peta di atas jika di zoom akan memperlihatkan inkonsistensi data yang besar.

inkonsistensi_data_sungai

Inkonsistensi antar grid pada peta sungai 1:50.000 hasil download dari INA Geoportal

Data Landcover

Saya men-download data landcover yang berisikan banyak layer perkebunan, pertanian, dll. Ketika data di overlay dengan data imageries ESRI yang merupakan data dasar ArcGIS online, maka data yang didownload sangat jauh berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Berikut overlay data tutupan lahan perkebunan hasil download dengan data imageries.

landcover_perkebunan

Overlay data Tutupan Lahan hasil download dengan data imageries. Ini hanya mengcover sebagian wilayah perkebunan dari sebuah hamparan besar. 

Dari peta di atas terlihat bahwa justru kawasan perkebunan yang sudah tertanam tidak ditampilkan, jika ini adalah data lama maka sebaliknya areal baru terbuka tidak akan tampak.

Kesimpulan yang saya ambil adalah data hasil download dari INA_geoportal tidak dapat digunakan langsung, perlu proses pengecekan ulang terkait dengan kualitas data yang telah didownload.

Sebagai sebuah webGIS portal yang merupakan wujud dari kebijakan OneMap Policy di Indonesia, seharusnya data yang disediakan untuk didownload adalah data-data yang memiliki kualitas yang baik. Ketersediaan peta-peta dasar serta peta lain secara online di Indonesia sebenarnya akan sangat berpengaruh positif, bayangkan ada banyak kajian dan proses perencanaan yang dapat disusun dan dilakukan dengan lebih baik jika data-data dasar yang tersedia untuk diakses oleh publik adalah data valid dengan kualitas yang baik.

.

 

Posted in Geografi, Geography, Indonesia, OneMap Policy Indonesia, WebGIS | Leave a comment

Pentingnya Peta dalam Pengambilan Kebijakan Ruang


Suatu hari saya sedang berada di desa di Kalimantan Timur, sebuah desa yang indah dengan pemandangan gunung karst di latar belakangnya dan hutan tropis yang masih bagus. Desa itu sedang konflik dengan perusahaan kayu yang diberikan konsesi di wilayah kelola penduduk local yang juga masih menggunakan hutan. Hari itu juga baru saja turun hujan deras, saya berniat mandi di sungai tetapi tiba-tiba seorang penduduk mengingatkan saya untuk tidak ke sungai karena air yang sangat keruh. Saya tanya kenapa? Penduduk itu bilang karena kebun sawit yang ada disekitar sungai menyebabkan keruhnyanya air. Dalam hati saya marah karena entah siapa yang memberikan ijin konsesi logging dan konsesi sawit di hulu sungai sementara masyarakat masih tergantung hidupnya pada hutan dan sungai.
Saya yang bekerja dibidang pemetaan melihat banyak sekali kebijakan yang diambil terkait pengelolaan lahan yang tidak dilakukan dengan baik. Terbang diatas Kalimantan seperti terbang diatas sebuah hamparan hutan yang terdegradasi, hutan rusak Karena expansi perkebunan, pertambangan dan pembangunan lain yang tidak direncanakan dengan dasar informasi spatial yang baik. Tanpa dukungan informasi spatial yang baik, saya menemukan ada banyak kebijakan yang akhirnya membawa dampak negative seperti kerusakan lingkungan, bencana alam.
Dulu ketika awal bekerja dengan pemetaan saya menyadari bahwa peta masih sulit di dapat, saya masih merasakan melakukan survey-survey dengan menggunakan peta cetakan dan handheld GPS yang besar ukurannya. Dijaman modern ini peta bukanlah barang langka, bahkan untuk negara berkembang seperti Indonesia, peta ada digengaman kita, setiap ponsel yang kita punya paling tidak punya satu aplikasi peta online dan satu aplikasi navigasi dengan menggunakan GPS dan peta. Ketika saya melihat ada banyak kebijakan pembangunan terkait lokasi tidak dilakukan dengan menggunakan peta yang baik, saya bertanya-tanya dalam hati ‘mengapa?”.
Sejarah penggunaan peta di Indonesia berkembang dengan beberapa tahapan; tahapan awal ketika Indonesia dibawah rejim militer adalah peta merupakan ‘rahasia’ negara. Peta dapat dikatakan sebagai ‘barang langka”, “barang bernilai” yang sebarannya terbatas di lingkungan pemerintah dan militer, buat geograf itu merupakan ‘masa kegelapan”. Jaman reformasi peta kemudian mulai bisa diakses oleh public, peta bisa diakses dan didapatkan dengan lebih mudah, beberapa lembaga pemerintah mulai memberikan akses kepada public untuk mendapatkan peta tetapi tetap yang bisa diakses adalah sangat umum informasinya. Pada masa awal reformasi sekalipun masih banyak pihak di lembaga pemerintah yang enggan berbagi dan enggan menggunakan data spatial dalam perencanaan. Perkembangan pesat dibidang informasi melalui internet kemudian membawa angin baru dimana peta kemudian menjadi barang public, beberapa situs dan program pemetaan kemudian memberikan informasi gratis mengenai peta, saat itulah peta kemudian menjadi milik public. Saat ini kebijakan penggunaan peta sudah diadopsi, bahkan pemerintah menerapkan kebijakan “one map” policy karena masing-masing lembaga pemerintah ternyata masih enggan berbagi peta dan mengakibatkan adanya duplikasi peta, sampai kemudian kebijakan satu peta ini menjadi cara menyediakan satu referensi peta untuk satu tema.
Sayangnya perkembangan pemetaan dan aplikasi penggunaan peta di Indonesia untuk pengambilan keputusan masih sangat lambat. Ada banyak kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan kebijakan terkait lokasi tidak dilakukan dengan menggunakan peta dan informasi spatial yang baik. Jakarta dimana tempat saya tinggal adalah ‘langanan’ banjir tahunan dan juga kota dengan tingkat kemacetan tertinggi bersama beberapa kota lain di Asia. Ketika beberapa riset geografi dilakukan ternyata penyebabnya adalah kebijakan pengelolaan ruang tidak dilakukan dengan baik. Bayangkan kebijakan penentuan lokasi pemukiman tidak dilakukan dengan menggunakan peta yang baik, kemudian muncullah pemukiman-pemukiman di sepanjang sungai Ciliwung, menutup wilayah aliran sungai dan meningkatkan resiko banjir. Tengok juga pembangunan pemukiman dan pembangunan jalan yang dibangun secara organic, tidak ada perencanaan dengan peta yang baik. Akibatnya kemacetan terjadi di semua ruas jalan di Jakarta.
Peta merupakan instrument penting dalam perencanaan, alat yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Bayangkan berapa kerugian yang bisa dihindari dengan memanfaatkan peta sebagai sebuah dasar dalam pengambilan keputusan. Kerugian banjir di Jakarta mencapai 1-5 trilun rupiah (100 mio USD) setahunnya, kerusakan akibat dampak perubahan iklim misalnya mencapai perkiraan 20 billion dollar berdasarkan riset World Bank. Semua kerusakan tersebut dapat dikurangi dengan melakukan perencanaan yang lebih baik dan perencanaan yang lebih baik hanya dapat dilakukan dengan menggunakan basis data spatial yang lebih. Ini bisa dilakukan dengan mulai menggunakan peta dan kajian berbasis spatial yang baik dalam melakukan perencanaan.

Posted in Geografi, Geography, Spatial Planning, Urban and Regional Planning | Tagged , , | Leave a comment

Photography: Sakura in Japan


Sakura is one of most attractive tourist object in Japan, million of peoples visited Japan during April only to see Sakura.

Here some of Sakura pictures from my last trip in Japan.

IMG_2303IMG_2311IMG_2370IMG_1787IMG_1788IMG_2123IMG_2127IMG_2128IMG_2159IMG_2170IMG_2175IMG_2183IMG_2184IMG_2186IMG_2190IMG_2193IMG_2226IMG_2290IMG_2298

Posted in Japan, Photography, Travel | Tagged | Leave a comment

Data LandSystem


Salah satu data ‘kuno’ yang masih terus dipakai adalah data Land system keluaran REPPPROT tahun 1988 dengan sedikit revisi yang dirilis tahun 1990. Data tersebut dibuat dengan sekala 1:250k.

Data landsystem merupakan salah satu data yang paling banyak dipakai untuk kajian HCV di Indonesia. Yang cukup membingungkan adalah kebanyakan kajian HCV tersebut pada sekala 1:5k – 1:25k, berarti terjadi bias yang sangat besar dalam penggunaan data ini.

Berikut link data landsystem Indonesia:  Indonesia: https://www.dropbox.com/s/ev0pgq9l1kedj52/Land_systemIDNandPNG.zip?dl=0 

 

Posted in GIS, Indonesia | Tagged , , | 2 Comments

Data Spatial Konsesi Sawit; Mana yang benar?


Setahun ini saya mencoba melakukan kompilasi data-data konsesi kebun sawit di Kalimantan Timur dan hasilnya adalah belum ada data yang benar.

Saya coba koleksi data-data seperti Ijin Lokasi, IUP dan HGU dan tidak ada satupun data yang tepat antara satu sumber dengan sumber lain.

Saya akan tampilkan beberapa data yang saya miliki dan akan  terlihat bagaimana perbedaan tersebut.

Konsesi Sawit Kaltim

Data HGU dan Data Ijin Lokasi yang sangat berbeda

Konsesi Sawit Kaltim 2

Dengan menggunakan referensi data dari Green Peace 2013

Dapat dikatakan bahwa salah satu data yang sulit sekali untuk diketahui adalah data konsesi sawit. Jangankan berbicara mengenai konsesi kecil dan data smallholder bahkan konsesi besar saja merupakan data spatial yang sangat sulit untuk didapatkan.

Berikut data spatial tersebut, jika ada yang memiliki data lebih baik, saya bersedia menampungnya. https://www.dropbox.com/s/mlhwudsiaaqogh2/Kebun_Kaltim_2016.zip?dl=0 

 

Posted in Indonesia, Oil Palm | Tagged , , , , | Leave a comment

Melihat Kebun Sawit dari Citra Google Earth


Pada tingkat nasional, sedang dibicarakan mengenai ban EU atas oil palm untuk biofuel, lihat : http://www.climatechangenews.com/2017/03/30/eu-palm-oil-restrictions-risk-sparking-trade-spat/

Saya justru akan mengangkat isu mengenai praktek perkebunan yang menyalahi UU Tata ruang mengenai wilayah perlindungan lokal. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan aspek perlindungan sepadan sungai dan sepadan danau.

Berdasarkan regulasi Permentan no 11 tahun 2015 , maka kawasan yang tidak bisa ditanami adalah:

  1. Sepadan sungai di daerah rawa 200 m
  2. Sepadan sungai di bukan rawa 100 m
  3. Anak sungai 50 m
  4. Sepadan/buffer danau 500 m
  5. Dua kali kedalaman jurang
  6. 130 kali selisih pasang surut tertinggi

Coba saja luangkan waktu 30 menit dengan menggunakan google earth yang gratis, ada banyak sekali pelanggaran yang dilakukan dengan melakukan penanaman pada  kawasan yang tidak diperbolehkan.

pelanggaran palm oil_Berau 8

Pelanggaran penanaman di Kaltim

pelanggaran palm oil_Kalbar01

Sawit yang berjarak dibawah 200 m dari Danau di Kalbar

pelanggaran palm oil_Kaltim 1

Sawit dengan jarak dibawah 100 m

pelanggaran palm oil_Kutim

RIAU_pelanggaran sawit01

Pelanggaran penanaman di Riau

Sumatera_pelanggaran sawit02.jpg

Pelanggaran penanaman di Sumatera

Sumatera_pelanggaran sawit03

Pelanggaran di wilayah Sumatera (kemungkinan wilayah ini dilaporkan sebagai HCV tetapi ditanami sawit

Posted in Conservation, Environment, Forestry, Indonesia, Oil Palm, Penataan Ruang, Water | Tagged | Leave a comment

Bencana Lingkungan dan AMDAL


AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan sebenarnya adalah sebuah langkah mitigasi dampak lingkungan yang dikaji sebelum kegiatan dilakukan.Dalam bahasa Inggris   AMDAL bisa disandingkan dengan Environment Impact Assessment atau yang lebih tepat sebenarnya Social Environment Impact Assessment karena AMDAL di Indonesia memasukkan aspek mitigasi sosial.

Bencana Lingkungan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan AMDAL di Indonesia. Yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah (1) Proses penyusunan AMDAL yang dilakukan tanpa kajian yang baik dan mengikuti kaidah kajian ilmiah (2) Proses konsultasi publik yang dilakukan tidak melibatkan semua stakeholder (3) Tidak adanya pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Setiap tahunnya kasus seperti longsor, banjir dan kebakaran hutan dan lahan terjadi di Indonesia. Kejadian longsor dan banjir di wilayah perkotaan menyebabkan korban material dan korban jiwa. Sementara kejadian kebakaran hutan dan lahan merusak ekosistem dan habitat hutan yang ada di Indonesia. Kejadian-kejadian tersebut sebenarnya dapat dikurangi dengan pelaksanaan AMDAL yang baik.

Pada kejadian banjir di wilayah pemukiman, terjadi dibanyak lokasi pengembang pemukiman yang seharusnya dilakukan dengan proses AMDAL yang baik.

Pada kejadian kebakaran hutan AMDAL dapat mengurangi frekwensi kejadian jika perusahaan yang melakukan ekploitasi hutan dan lahan (konsesi kehutanan dan perkebunan) melakukan proses AMDAL yang baik.

Posted in Uncategorized | Leave a comment