Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Usulan Model Pemanfaatan Berbasis Ekosistem


Berikut salah satu presentasi yang pernah saya buat terkait Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Memasukkan aspek lingkungan hidup dan konservasi didalamnya.

Ambang Batas Luasan Wilayah untuk Perlindungan Lingkungan (Mengapa perlu 30%? )


Threshold atau ambang batas luasan wilayah yang perlu dikonservasi selalu menjadi pertanyaan yang menarik. Ditahun 2001 saya di Papua dan diperkenalkan konsep ecoregion oleh rekan-rekan peneliti dari lembaga WWF-US dimana kajian memperkenalkan konsep threshold dengan skenario 30% per wilayah ecoregion. Konsep ecoregion sendiri mengkaji batas-batas ecosistem dengan menggunakan layer-layer seperti geomorfologi, iklim, tanah dan biology, dan kemudian muncul kawasan seperti kawasan ecoregion highlind forest, moutain forest, dryland forest, mangrove forest, dll. Berapa persen yang perlu dilindungi per -ekoregion? Maka ditentukan skenario perlindungan 30% kawasan, 20% kawasan dan 10% kawasan per ecoregion.

Konsep konservasi berbasis landscape/bentang alam memang berkembang dengan cukup cepat. Salah satu pendorongnya adalah semakin mudahnya melakukan kajian pada skala bentang alam dengan menggunakan GIS. Kaajian-kajian lain berbasis pendekatan lanscape seperti bioregion, watershed/daerah aliran sungai, high conservation value forest sampai high carbon stock, bisa dilakukan dengan menggunakan model-model proximity dengan GIS sebagai tools. Tetapi ini tetap mempertanyakan berapa ambang batas luasan kawasan yang perlu dilindungi.

Saya menemukan satu artikel menarik Conservation Thresholds for Land Use Planners dari The Environment Law Institute yang mencoba menggali ambang batas untuk kepentingan konservasi dalam penataan ruang dengan fokus perencanaan tata guna lahan. Artikel di atas memuat bagaimana aspek konservasi menjadi sangat penting dalam penataan ruang (spatial planning) dan memperhatikan aspek-aspek mulai dari jasa ekosistem, biodiversity dan skala dari dampak dalam skala waktu panjang. Meskipun perhitungan threshold mengenai luasan kawasan yang perlu dikonservasi sangatlah bervariasi yang ditentukan oleh tipe-tipe ekosistem, jenis biodiversity dan aspek lainnya termasuk skala perencanaan.

Threshold atau ambang batas ini dmisalnya ditentukan dengan melihat aspek luasan patch area (wilayah/habitat), proporsi wilayah yang sesusi sepertipada halaman 14 disebutkan bahwa land use planners should strive to conserve at least 20% to 60% of natural habitat in a landscape. Damapak wilayah tepi yang terbuka dimaintai dengan buffer minimal 300 m, buffer sungai dan sumber air lainnya dengan leebar 25 m sampai 100 meter sesuaui dengan fungsi kawasan serta terakhir untuk memperhatikan konektifitas antar landscape dengan membuat kawasan koridor.

Buku diatas sangat menarik karena prinsip-prinsip lingkungan ini memang menjadi keharusan untuk diperhatikan, tentu saja dasar dari semua aspek tersebut penting karena kondisi kerusakan lingkungan hidup, baik jasa ekosistem dan keanekaragaman hayati satu waktu akan berbalik merugikan manusia.

Lokasi: Kalimantan

Darimana angka 30%?

Dalam banyak perencanaan kawasan berbasis konservasi, sering dimasukkan threshold 30 persen kawasan perlu di lindungi. Angka ini banyak digunakan oleh perencana berdasarkan banyak kajian-kajian ilmiah yang menyebutkan pentingnya mempertahankan kawasan ekosistem asli paling tidak 30% dari luas kawasan. Ini berlaku baik untuk perencanaan konservasi jasa ekosistem (penyediaan air, dan sumberdaya alam lain) maupun konservasi keanekaragaman hayati (sebagai habitat penting). Jika angka ini tidak ada maka konsekwensinya adalah kekurangan sumberdaya air, bencana alam dan tentunya kepunahan keanekaragaman hayati. Ini mungkin menjelaskan mengapa Jawa dan Bali mengalami kepunahan harimau, dan terancam kepunahan badak, elang, dll.

Satu riset berjudul: Application of habitat thresholds in conservation: Considerations, limitations, and future directions dari Elsevier mencoba merangkum berbagai dasar penentuan ambang batas ini. Dalam artikel ini salah satunya dilist beberapa negara yang mengadopsi ambang batas kawasan yang perlu dilindungi seperti Amerika, Canada, Australia, dll.

Sumber: van der Hoek, 2015 (https://www.researchgate.net/publication/274963436_Application_of_habitat_thresholds_in_conservation_Considerations_limitations_and_future_directions)

Benar memang bahwa penentuan ambang batas tidak dapat digeneralisir dengan angka 30% tetapi konsekwensi tidak angka minimum adalah HARUS dilakukan kajian detail yang memasukkan keseluruhan aspek jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati. Jadi dengan tidak menetapkan angka maka perlu dilakukan kajian detail pada skala landscape yang terintegrasi.

Ambil contoh, jika perencanaan tata guna lahan ingin memastikan bahwa Jakarta terpenuhi kebutuhan airnya, maka kajian dapat dimulai dengan menghitung total kebutuhan air di Jakarta. Kemudian kajian melakukan perhitungan DAS-DAS mana saja yang menjadi kontributor bagi asupan air tanah DKI Jakarta, misalnya DAS Ciliwung, Cisadane dan Citarum. Kemudian dibuat kajian modelling pada kawasan 3 DAS tersebut berapa hektar kawasan perlu dilindungi/dibiarkan secara natural untuk memastikan kebutuhan air Jakarta terpenuhi. Selain itu terdapat serapan kawasan lokal dimana kemudian perlu dikalkulasi kembali berapa kawasan perlu menjadi kawasan hijau agar limpasan air terkendali dan tidak terjadi banjir. Data dan informasi hasil kajian ini yang kemudian diberi masukkan ke semua perencana di Jakarta.

Memetakan Pilkada 2020 dalam konteks pendemi


Ditengah pandemi Covid 19, Pilkada serentek tetap akan dilakukan di Indonesia. Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Peta Sembilan Provinsi Pelaksana Pilkada 2020

Ada banyak wacana mengenai perlu-nya ditunda kegiatan Pilkada 2020 karena pendemi Covid 19 ini, tetapi pada akhirnya kebijakan yang diambil pemerintah tetap melaksanakan Pilkada serentak dengan menggunakan protokol pandemi.

Hubungan Pilkada dan Perkembangan Pandemi

Jika ingin melihat hubungan antara Pilkada dengan perkembangan pandemi, salah satu cara sederhana adalah membandingkan data kejadian pandemi seperti jumlah penduduk terinfeksi dengan timeline Pilkada. Idealnya ini dilakukan time series dengan periodik per bulan.

Sumber: https://experience.arcgis.com/experience/bf4eb5d76e98423c865678e32c8937d4

Kajian perbandingan dapat dilakukan membandingkan angka terkena Covid 19 dengan sejalan dengan perkembangan Pilkada. Jika ini dilakukan dalam batas kabupaten, akan lebih terlihat bagaimana keterkaitan antara Pilkada dengan peningkatan pandemi.

Cluster-cluster penularan Covid 19 seperti diketahui adalah lokasi dimana massa berkumpul seperti tranportasi umum, tempat perbelanjaan, tempat hiburan, atau cluster kecil seperti kantor atau pertemuan lainnya. Pilkada memiliki peluang besar untuk menjadi cluster baru, baik mulai dari kegiatan pendaftaran (yang dilakukan dengan pengumpulan massa), kampanye yang dilakukan dengan pengumpulan massa dan tentunya pengambilan suara yang tidak dilakukan dengan protokol pandemi. Resiko ini tentunya dapat dicegah dengan menerapkan protokol yang super ketat, tetapi sayangnya masih pada tahap awal saja sudah ditemui banyak pelanggaran.

Tips: Membuat ArcGIS Story Maps


Apa itu Story Maps?

Story Maps merupakan salah aplikasi berbasis online untuk bercerita dengan peta. Media online ini disediakan oleh ESRI dengan menggunakan platform ArcGIS Online. Salah satu keunggulan dari Story Maps adalah kita bisa menambahkan peta kedalam cerita dan peta tersebut adalah peta interaktif yang bisa dibuat oleh penulis dengan menggunakan ArcGIS Online.

Apa yang dibutuhkan untuk membuat Story Maps?

Untuk menyusun Story Maps yang dibutuhkan pertama adalah ‘sebuah cerita’ yang akan sangat menarik jika ditampilkan secara spatial dengan peta. Ceritanya bisa sangat sederhana sampai yang cukup kompleks.

Selain cerita tentunya yang dibutuhkan lebih lanjut adalah kemampuan untuk menulis dan yang terakhir adalah kemampuan bekerja secara online untuk membuat peta dengan ArcGIS. Kenapa menyusun peta dengan ArcGIS online menjadi prasyarat terakhir? Karena kita bisa saja menyusun Story Maps tanpa peta interaktif.

Tips: Langkah Efektif Menyusun Story Maps

Salah satu langkah paling efektif yang saya praktekkan adalah menyusun sebuah mock-up page dengan menggunakan powerpoint. Kita bisa menyusun powerpoint presentasi dengan mulai dari Judul, page 2, page 3 dan halaman selanjutnya.

Kerangka Story Maps Orangutan

Di atas adalah contoh kerangka Story Maps yang saya susun dengan menggunakan powerpoint.

Powerpoint ini tentunya bisa kita gunakan sebagai media untuk mendapatkan masukkan dari pihak lain. Sangat mudah, tinggal mengirimkan ke rekan-rekan untuk mendapatkan input.

Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, ini dapat berupa textual sebagai bahan narasi, foto, peta-peta layout jadi dalam format jpeg dan tentunya bahan peta interaktif berupa file GIS dalam format shapefile.

Jika akan menggunakan peta interaktif, maka langkah selanjutnya adalah membuat peta online dengan menggunakan ArcGIS Online. Anda memerlukan account ArcGIS Online untuk melakukan tahapan ini. ArcGIS Online memberikan layanan gratis secara terbatas, kita bisa subscribe free dengan langsung masuk ke website ArcGIS online.

ArcGIS online bukan platform yang sulit untuk dipelajari, cukup dengan kemampuan GIS basic, kita bisa menyusun peta sederhana terlebih dahulu, yang perlu diingat adalah adanya keterbatasan besaran file yang digunakan dalam ArcGIS online. Satu hal lain yang harus diingat adalah peta yang dibuat akan di-publish untuk public, jadi pastikan peta merupakan layer yang memang boleh diakses.

Langkah berikutnya adalah menyusun Story Maps, cukup dengan masuk ke website StoryMaps. Di website ini kita bisa mulai dengan mempelajari Story Maps dan tentunya melihat contoh template yang sudah ada.

Berikut Story Maps Orangutan yang pernah saya buat.

Selanjutnya kita diminta login, pastikan log in menggunakan user yang sama dengan ArcGIS online. Setelah login akan ada pilihan untuk mulai menyusun dan memilih template-nya.

Silahkan mencoba.

Nilai Kehilangan Hutan Mangrove


Hutan mangrove di seluruh dunia mencapai kawasan seluas 145.000 km2 merupakan salah satu ekosistem yang terancam kelestariannya, ada banyak ancaman atas keberadaan hutan mangrove yang disebabkan oleh aktifitas manusia.

Hutan mangrove memiliki nilai yang sangat penting, ekosistem mangrove merupakan ekosistem dengan spesies-spesies unik baik flora dan fauna. Nilai jasa ekosistem kawasan mangrove diperkirakan mencapai 9000 USD per hektar per tahun. Sementara studi lain menyebutkan nilai 32.000 USD per hektar per tahun hanya untuk jasa penghasil ikan/udang/kepiting.

Dari sisi perubahan iklim, ekosistem mangrove memiliki nilai carbon stock yang sangat tinggi diperkirakan nilainya antara rentang 200 megagrams per hectare sampai 2000 megagrams per hectare. Kalimantan sendiri memiliki nilai sektar 1200 megagrams perhektar. Nilai ekologi ini ditambah dengan kekayaan biodiversity endemik di Kalimantan seperti bekantan, dll.

Ancaman utama ekosistem mangrove adalah alih fungsi lahan menjadi tambak, perkebunan dan tentu saja pembangunan infrastruktur lainnya. Kawasan mangrove umumnya merupakan kawasan pemukiman ini tidak terlepas dari nilai mangrove secara ekonomi yang menyediakan pangan dan kebutuhan lainnya.

Berikut beberapa peta perubahan hutan mangrove di Kalimantan dengan menggunakan peta tahun 2012 dan 2019. Dalam jangka waktu 7 tahun saja perubahan mangrove sudah sangat luar biasa..

Perubahan di Kalimantan Utara
Perubahan di Kalimantan Timur
Perubahan di Kalimantan Timur

Penyebab perubahan per lokasi pasti akan berbeda-beda, untuk Kalimantan penyebab utama antara lain perubahan menjadi tambak. Pada beberapa lokasi diperkirakan perubahan disebabkan oleh pembangunan pemukiman serta infrastruktur lain seperti pelabuhan, pertambangan.

Langkanya Data Spatial Biodiversity di Indonesia


Salah kesulitan dalam kajian spatial terkait konservasi di Indonesia adalah langkanya data spatial terkait distribusi kekayaan spesies di Indonesia. Padahal informasi ini dibutuhkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan keanekaragaman hahati, termasuk diantaranya peta sebabaran baik distribusi habitat maupun distribusi permasalahan seperti kejadian perburuan/poaching atau konflik antara manusia dan satwa.

Berdasarkan kutipan dari Buku Wilayah Kritis Keanekaragaman Hayati di Indonesia (Bappenas, 2004), beberapa kekurangan dari sistem informasi yang sudah ada diantaranya ialah:

  • Lokasi: data yang digali dan ditampilkan belum menyeluruh atau hanya pada lokasi-lokasi tertentu saja. Biasanya hanya lokasi yang potensial mendapatkan bantuan proyek dalam bentuk hibah maupun pinjaman luar negeri;
  • Jenis data: kedalaman dan cakupannya tidak sama, tergantung dari kebutuhan instansi masing-masing;
  • Waktu: tidak berkesinambungan;dan
  • Sumber data: kebanyakan diambil secara langsung di lapangan (primer), data sekunder atau dalam bentuk statistik sulit diperoleh.

Bagi para pengambil keputusan, informasi yang terintegrasi sangat berharga untuk digunakan sebagai dasar intervensi maupun usulan penyelesaian suatu masalah yang prioritas dilakukan.

Dalam kontek perencanaan, data biodiversity dapat digunakan untuk beberapa hal dibawah ini:

  1. Menyusun dokumen RTRW, khususnya penentuan wilayah Kawasan Strategis Propinsi atau Kabupaten untuk Lingkungan Hidup.
  2. Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah.
  3. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Keanekaregaman Hayati.

Sumber-sumber data saat ini

Salah satu sumber data global yang menampilkan distribusi keanekaragaman hayati adalah data IUCN. Dimana IUCN memaparkan deskripsi serta distribusi dari beberapa satwa yang masuk dalam kategori red list.

Selengkapnya dapat dilihat di: https://www.iucnredlist.org/

Secara spesifik terkait biodiversity juga dapat dilihat dari lembaga yang bekerja di bidang konservasi, misalnya terkait ekoregion dapat dilihat dalam data yang ditampilkan oleh TNC melalui website: https://maps.tnc.org/

Beberapa lembaga yang bekerja dibidang konservasi species tertentu juga menampilkan data spatial-nya misalnya dalam untuk spesies khusus burung,maka dapat mengakses data sebaran ekosistem burung melalui data dari Birdlife: http://datazone.birdlife.org/site/mapsearch

Salah satu data yang pernah saya lihat adalah data orangutan yang dikeluarkan oleh PHVA ditahun 2016. Ini menggambarkan habitat orangutan di Indonesia. Sayang sekali saya tidak menemukan link untuk mendapatkan data ini.

Bagaimana dengan data tanaman? Salah satu website yang menampilkan data spatial tanaman global Ecotope yang dapat diakses melalui link: http://ecotope.org/anthromes/biodiversity/plants/maps/

Resiko dan Tantangan

Data general memang tidak memiliki resiko untuk diakses oleh publik secara langsung. Berbeda dengan data detail spesies yang memiliki resiko untuk dimana dapat saja disalahgunakan untuk kepentingan yang justru melawan aspek konservasi.

Tentu saja menampilkan data spatial lokasi habitat memiliki resiko tersendiri, misalnya data tersebut bisa disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan yang merusak konservasi. Data spatial detail mengenai lokasi biodiversity bisa digunakan oleh pihak poacher (pemburu) untuk mengetahui lokasi buruannya.

Karena itu perlu dikembangkan sebuah upaya untuk memastikan bahwa data detail hanya dapat diakses oleh pihak yang terdata secara jelas.

Show me the map!


“Tunjukkan peta-nya” sudah menjadi pertanyaan banyak pengambil kebijakan saat ini. Ketika kita menyampaikan bahwa Covid19 tertinggi di Indonesia di Jakarta, Surabaya dan Makassar maka ‘tunjukkan peta-nya’ dan akan lebih mudah untuk mengambil kebijakan penanganan.

Ketika membicarakan ‘kemiskinan’, maka tunjukkan peta-nya, dimana lokasi-lokasi yang menjadi wilayah miskin atau tidak. Maka ketika peta pertama muncul akan muncul pertanyaan kedua ‘tunjukkan peta kepadatan penduduk-nya’, lalu tunjukkan ‘peta tingkat pendidikan’, lalu tunjukkan ‘peta fasilitas kesehatan’, lalu ‘peta kekayaan sumberdaya alam’. Terakhir baru kita sadar bahwa pola kemiskinan akan sangat terkait dengan pendidikan dan kesehatan, bukan kekayaan sumberdaya alam.

Kemajuan teknologi saat ini menjadi proses pembuatan peta bukan lagi hal sulit, yang terpenting adalah memahami KONTEKS dan mengisi dengan KONTEN yang dapat diandalkan. Geographic Information System (GIS) sudah menjadi tools yang mudah dijangkau, mudah digunakan dan bahkan pada negara-negara maju sudah diajarkan sejak masa kecil. National Geographic menyebut proses geNGeo, sebuah proses membangun GeNerasi yang melek Geography dan GeoSpatial secara umum.

Show me the map!

Tunjukkan saya peta-nya.

Karena dengan memahami masalah dengan konteks spatial-nya akan banyak hal-hal yang dapat dijawab atau diselesaikan dengan lebih baik.

Sumber : ESRI Conference, 2020

Trend Titik Api 2020


Trend angka hotspots di beberapa tempat di Indonesia nampaknya mulai naik terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Beberapa wilayah yang merupakan kawasan dengan ekosistem gambut menjadi kawasan yang rentan kebakaran. Tetapi ternyata terdapat anomali yang cukup unik dimana dibulan Mei sampai Juli ini ternyata terjadi penurunan titik api yang cukup drastis.

Anomali atau faktor lain?

Beberapa wilayah seperti Riau, Kalimantan mengalami tren penurunan drastis titik api berdasarkan data Sipongi di bulan Mei dan Juni. Apakah ini karena faktor cuaca?

Perkiraan saya adalah ini lebih karena menurunnya kegiatan pembakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Kemungkinan lain yang menarik adalah wilayah seperti Sulawesi Selatan memiliki tren yang tidak berubah dan tetap naik, apakah ini karena memang minim kegiatan usaha perkebunan skala besar / PBS di wilayah ini?

Menyusun Tata Ruang Pasca Covid 19


Praktek penyusunan tata ruang di Indonesia mustinya dapat mengantisipasi beberapa hal terkait pandemi seperti Covid 19. Ini dilakukan baik pada skala regional maupun pada penyusunan Rencana Detail Tata Ruang. Pandemi Conid 19 mengajarkan kita bahwa ruang publik di Indonesia sangatlah kurang, kurangnya ruang publik misalnya akan menyebabkan adanya penumpukkan masyarakat pada aktifitas seperti rekreasi outdoor (taman, lokasi hiburan, dll). Selain itu penumpukkan masa terkait penyebaran fasilitas umum yang terbatas misalnya saja sarana tranportasi publik, sarana kesehatan, dll. Idealnya detail tata ruang sudah mampu memberikan rekomendasi dimana fasilitas umum ditempatkan sehingga mampu menampung kebutuhan sesuai dengan distribusi pendudukk (misalnya pemukiman).

Jika terjadi penumpukkan massa di GOR Senayan, salah satu alasan utama adalah tidak adanya fasilitas yang sama di wilayah lain, sehingga jika dilakukan survey maka akan didapatkan kunjungan ke Senayan berasal dari seluruh Jakarta dan sekitarnya. Bayangkan jika ada fasilitas yang sama di lokasi lain, tentu akan membagi pengunjung dan mengurangi kerumunan masa. Ini tidak terlepas dari minimnya rencana alokasi lahan untuk sarana Ruang Terbuka Hijau.

Peningkatan pergerakan masa dari luar Jakarta misalnya pergerakan komuter tidak terlepas dari tidak terintegrasinya antara perencanaan pemukiman dan perencanaan transportasi. Saat ini perkembangan pemukiman di sekitar Jakarta tidak diimbangi dengan perencanaan dan pembangunan sarana transportasi publik. Pergerakan yang besar menyebabkan penumpukkan masa di stasiun kereta api atau terminal bus. Perencanaan infrastruktur jalan juga harus mulai mengakomodir penumpukkan, ini dapat dilakukan dengan mulai merencanakan jalan dengan trotoar luas yang memadai yang memungkinkan bukan hanya pejalan kaki tetapi pengguna sepeda. Saya melihat ini dilakukan dibanyak kota di US dan Aus dengan trotoar yang luas.

Tata Ruang secara detail sebenarnya memungkinkan pengaturan ruang terbuka di setiap percil bangunan. Bangunan-bangunan publik yang memberikan jasa pelayanan seperti kependudukan, perpajakan, ijin mengemudi, dll semestinya mulai dirancang untuk membuat ruang terbuka yang dapat menampung antrian. Inipun dapat menjadi solusi untuk menghindari kerumunan di ruang jasa publik.

Perencanaan pembangunan infrastruktur juga seharusnya mulai mengakomodir trend baru terkait dengan pergerakan masa dengan saran pribadi seperti sepeda. Jalur sepeda di perkotaan seharusnya sudah menjadi keharusan. Ini harus dirancang pada saat perencanaan ruang detail, bukan kemudian dibuat dengan mengambil jalur kendaraan bermotor.

Pada skala regional pasca Covid 19 tata ruang harus mampu memberikan ruang untuk isu terkait ketahanan pangan. Bayangkan di Kalimantan misalnya alokasi kawasan APL (area penggunaan lain) yang memang untuk pembangunan didominasi oleh alokasi Perkebunan (90 persen kemudian menjadi sawit). Alokasi ruang perkebunan di Kabupaten atau provinsi bisa mencapai 70 % dari APL. Sementara alokasi pertanian rata-rata dibawah 10 persen. Resiko kedepannya adalah pada proses penggadaan pangan yang kemudian sangat tergantung pada impor. Selama puluhan tahun neraca perdagangan pertanian dan pangan kita selalu minus dan ini dapat diatasi dengan menggiatkan pertanian pada skala masyarakat dengan mempertahankan dan melindungi zonasi kawasan pertanian dari perubahan ke kawasan terbangun atau perkebunan skala besar.

Pada skala regioanal banyak juga terdapat kelemahan dalam penyusunan struktur ruang, dimana secara teoritis direncanakan kawasan-kawasan berdasarkan hirarki, tetapi dalam praktek perijinan dan perkembangan dilakukan secara organik berdasarkan perkembangan alami kawasan. Akibatnya terjadi kesenjangan kawasan yang menyebabkan penumpukkan fasilitas di wilayah perkotaan dan minimnya di kawasan pedesaan.

Jalan toll, fasilitas kawasan urban, dimana kualitas jalan yang sama tidak ada di pedesaan.

Pembelajaran Yang Belum Selesai Dari Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan


Pada bulan Oktober berdasarkan data Global Forest Watch Fire jumlah hotspot sekitar 358.099 hotspot, dengan pola peningkatan jumlah dari Juli sampai minggu ketiga September 2019. Kalkulasi ini menggunakan data dari NASA Fire Information for Resource Management Sytem (FIRMS). Diperkirakan 20% kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di luar konsesi dan sisanya terdapat di lahan konsesi baik konsesi HPH, HTI dan perkebunan sawit.

Telah banyak kajian yang dilakukan untuk kebakaran hutan dan lahan, misalnya beberapa kajian atas kebakaran besar di tahun 1997-1998 dan juga  kajian atas kebakaran hutan tahun 2015. Kajian tentang kebakaran 1997/1998 yang misalnya memberikan rekomendasi tentang perlu-nya koordinasi antar kelembagaan terkait, selain itu rekomendasi untuk menyusun tools untuk pemantauan resiko kebakaran dimana kedua rekomendasi tersebut sudah dijalankan. Beberapa rekomendasi lain adalah mengkaitkan resiko kebakaran dengan pengaturan perijinan sector kehutanan dan perkebunan serta upaya peringatan dini.  

Citra Satelit menunjukkan bahwa kebakaran hutan terjadi pada kawasan tanah gambut dan sebagian kawasan tanah mineral. Kebakaran juga terjadi pada kawasan hutan dan kawasan konsesi seperti HTI dan konsesi perkebunan. Pola kebakaran ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya dengan wilayah yang terbakar terfokus pada beberapa wilayah seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Pembelajaran Yang Belum Selesai

Hutan hujan tropis merupakan salah satu jenis hutan yang sebenarnya sulit terbakar secara alami, apalagi jika kawasan tersebut adalah hutan primer dengan beberapa tajuk pohon lebih dari 40 meter yang menyebabkan wilayah di bawah tajuk akan selalu lembab. Sementara itu gambut juga sulit terbakar jika tidak dikeringkan, karena wilayah gambut pada dasarnya adalah ekosistem basah yang akan sulit terbakar jika dalam kondisi alami. Ada banyak kajian ilmiah yang dapat digunakan untuk membantu mitigasi kebakaran hutan, misalnya riset mengenai iklim, termasuk pola-pola iklim  el-nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan. Selaian itu riset tentang tipe-tipe hutan dikaitkan dengan kemudahan terbakar dan tipe vegetasi dikaitkan dengan kemudahan terbakar pada kondisi musim kemarau atau kemarau panjang. Beberapa riset lain bukan hanya hanya aspek fisik tetapi sosial dan ekonomi misalnya menyebutkan keterkaitan antara wilayah terbakar dengan penggunaan lahan, dimana beberapa wilayah hutan yang terbakar misalnya sangat erat dengan praktek pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan.

Pada tahun 1997/1998 terjadi kebakaran hebat di Indonesia dengan total wilayah terbakar sekitar 9,7 juta hektar berdasarkan estimasi Bappenas. Pada masa itu diperkirakan kebakaran terjadi di 176 lokasi yang merupakan konsesi perkebunan sawit, HTI dan wilayah pertanian transmigrasi. Kerugian kebakaran hutan di tahun 1997/1998 dilakukan oleh banyak pihak, salah satu nya Bappenas yang bekerjasama dengan ADB memperkirakan total kerugian mencapai 9,3 miliar dollar.  Pada tahun 2015 terjadi kebakaran seluas 2,6 juta hektar dengan tersangka sekitar 63 perusahaan dengan total kerugian diperkirakan 210 triliun. Pada tahun 2015 terjadi kebakaran dikawasan konsesi dimana kejadian 2015 diproses oleh Kementrian dengan tuntutan ganti kerugian 3,15 triliun sedangkan yang sudah terbayarkan 78,5 milliar. Tahun 2019 sampai Oktober terbakar 328 ribu hektar dengan tersangka 52 perusahaan diantaranya 14 perusahaan asing.

Belajar dari Kebakaran Hutan Sebelumnya

Faktor iklim merupakan salah satu yang perlu diperhatikan, BMKG sejak akhir tahun 2018 telah mengeluarkan rilis akan potensi el nino di tahun 2019. BMKG misalnya merilis bahwa pengaruh el nino akan terasa sampai bulan Juli 2019 dimana akan terjadi kemarau yang panjang serta Juli-September 2019 iklim akan lebih kering dari pada tahun biasanya. Diperkirakan BMKG bahwa 25,5 persen wilayah berpotensi mengalami musim kemarau lebih maju, dan 24 persen wilayah berpotensi mengalami musim kemarau di atas normal.

Menteri LHK juga mengantisipasi dengan menyurati Gubernur mengenai antisipasi ini (Mongabay, 14 januari 2014).  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah mengetahui resiko ini dan melakukan antisipasi misalnya dengan meningkatkan pengawasan misalnya melaluii kegiatan yang dilakukan Manggala Agni. Sayangnya keluhan dari Daerah Operasi BPPIKHL antara lain kekurangan personil untuk melakukan pengawasan di wilayah yang cukup luas di seluruh Indonesia. Pada wilayah Riau (Kompas, 12 Nov, 2018) disebutkan bahwa satu personil meng-cover 72.926 hektar, sesuatu yang sangat kurang.

Pengaruh el-nino atas kejadian kebaranan hutan sebenarnya bukan hal baru untuk diketahui, dimana pada tahun 1997-1998 serta tahun 2015, kejadian kebakaran hutan besar terjadi pada saat terjadi fenomena iklim el-nino. Sayangnya informasi el-nino belum dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan secara menyeluruh, misalnya apakah unit seperti KPH, Kabupaten atau Provinsi sudah melakukan tindakan preventif dikaitkan dengan kejadian el-nino.

Aspek spatial sangat penting dalam pengambilan kebijakan terkait kebakaran hutan dan lahan, ketersediaan dan tentunya penggunaan informasi spatial dalam kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan sangat penting untuk dilakukan mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten sampai  tingkat operasional. KLHK melalui webGIS sudah merislis peta kebakaran hutan dan public bisa mengakses format pdf dari peta kebakaran hutan tahun 2015-2016. Tentunya akan sangat menarik jika bisa ditampilkan bukan hanya pdf tetapi dalam webGIS dan dapat dioverlay layer lain termasuk dengan konsesi misalnya, sehingga konsesi bisa menggunakan data untuk melakukan tindakan ditahun-tahun kedepannya. Melalui aplikasi monitoring karhutla, KLHK misalnya merilis angka kebakaran hutan pertahun serta menyediakan informasi titik api  dengan data dari LAPAN. Jika dicermati, wilayah-wilayah seperti Riau, Jambi, Kalimantan Tengah Beberapa lembaga lain misalnya WRI juga melakukan kegiatan pemetaan resiko kebakaran hutan dan membuat global forest watch fire untuk menampilkan titik api serta analisis-nya. WebGIS  seperti SiPongi, global forest watch fire merupakan beberapa system berbasis web yang sangat berguna dan dapat diakses oleh public terkait dengan kebakaran hutan. Ada baiknya system berbasis web ini dapat digunakan sampai pada tingkat implementasi kebijakan.Salah satu ide yang bisa digunakan adalah menyusun sebuah platform berbasis web untuk membangun system peringatan dini kebakaran hutan. Ini bukan merupakan ide baru, tetapi perkembangan teknologi serta diskusi pengelolaan hutan diera digital akan mengarah pada penggunaan platform online.

Pemetaan wilayah terbakar secara time series sangat diperlukan, BIG dan KLHK misalnya akan menyusun peta rawan kebakaran hutan dan lahan yang disepakati untuk dilakukan di bulan September. Ini mungkin belum  terlambat, tetapi pertanyaan lebih lanjut adalah apakah peta ini akan digunakan dalam penyusunan rencana kegiatan mitigasi kebakaran hutan mulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat kabupaten atau bahkan konsesi? Membangun peta sebenarnya tidaklah cukup sampai kemudian peta tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan kehutanan di Indonesia. Pemetaan juga dapat digunakan dalam kaitan pencegahan, salah satu rekomendasi berdasarkan perkembangan teknologi adalah dengan penggunaan drone dalam melakukan kegiatan monitoring dan pemantauan wilayah yang terindikasi rawan kebakaran.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia masih akan menjadi ancaman ditahun-tahun kedepan, penyebab baik vegetasi, ekologi, iklim serta aspek sosial dan ekonomi bahkan politik telah dikaji berdasarkan pengalaman karhutla sebelumnya. Demikian pula dengan rekomendasi-rekomendasi pencegahan, penanganan serta kebutuhan akan koordinasi dan kebijakan telah dirumuskan dalam kajian sebelumnya. Pertanyaan terbesar adalah apakah kita mau belajar dan terus memperbaiki diri dalam penanganan bencana karhutla untuk tujuan-tujuan kebaikan bersama.

dav