Fakta Perkebunan Kalimantan Timur


Berikut adalah fakta bidang perkebunan di Kalimantan Timur yang dikutip dari data Dinas Perkebunan.

  • Peruntukan Lahan Perkebunan dalam RTRW 2016-2036: 3.269.561 hektar
    • Lahan yang telah dibebani ijin perkebunan (Ijin Lokasi): 2.969.152 hektar
    • Jumlah ijin: 373 ijin (konsesi)
  • IUP Perkebunan: 2.391.471 hektar
    • Jumlah ijin: 323
  • HGU: 1.123.907 hektar
    • Jumlah ijin: 178 ijin (konsesi)
  • IUP yang belum HGU:  1.267.564 hektar
    • Jumlah ijin: 145
  • Ijin lokasi yang belum ada progres: 243.541 hektar
    • Jumlah ijin: 50
  • Lahan peruntukan lahan yang belum dibebani ijin: 911.201 hektar
  • Lahan yang belum dibebani ijin dikurangi luas kebun non sawit: 204,783 hekta

 

Berikut realisasi-nya:

  • Luas komoditas perkebunan: 1.312.977 hektar
  • Luas tanam sawit: 1.150.078 hektar
  • Luas tanam kebun inti: 842.856 hektar
  • Luas tanam kebun rakyat/plasma: 307.222 hektar
  • Luas tanam non sawit: 162.899 hektar
  • Prosentase luas plasma: 21.72 %
  • Produksi:
    • CPO 2.511.984 ton
    • Tandan Buah Segar (TBS): 11.418.110
  • Jumlah pabrik minyak sawit: 75 mills
    • Kapasitas terpasang: 4.170 ton
    • Kapasitas terpakai: 3.775 ton

(sumber: Dinas Perkebunan, 2017)

Ada fakta dan pertanyaaan menarik:

  1. Apa yang menyebabkan perbedaan besar antara ijin lokasi dengan HGU, atau perbedaan besar jumlah luas ijin dengan realisasi tanam?
  2. Untuk apa ijin diberikan, jika realisasi tanam sangat rendah (kurang dari 50%) dari luas total ijin?
  3. Dengan membagi produksi luas tanam dan produktifitas TBS maka didapatkan hasil produksi/ha: 9,9 ton/ha. Ini adalah angka luas biasa karena Kementan menyampaikan produktifitas di Indonesia rata-rata 3 ton/ha. Ataukah ada luasan sawit diluar data tersebut seperti luasan kebun sawit mandiri (small holder) yang belum dihitung oleh Dinas Perkebunan?
IMG_7809

Kebun sawit di Kaltim 

 

Advertisements
Posted in Indonesia, Kalimantan Timur, Perkebunan | Tagged , , | Leave a comment

Newest East Kal Forest Status: More APL and HPK for oil palm


Anyone need spatial data on forest status in East Kalimantan, please follow this link and you could download shapefile format of the data.

https://drive.google.com/open?id=0B5TgHjfSZOMXX0dTUHBiWTBIVkk 

As you can see from table and chart below, some additional areas designated for APL (read: oil palm).

SK278_1

Additional area were in Berau as you could see from table below:

SK278

Difference between previous forest status with this new one

Regulation in decree format could download with this link: https://drive.google.com/open?id=0B5TgHjfSZOMXbHpsX0cxTUh2QVU

Posted in GIS, Kalimantan, Kalimantan Timur | Leave a comment

INA Geo-Portal: Bagaimana Kualitas Data Yang Di Share untuk di download?


Pernah mendowload data dari INA Geoportal?

Beberapa hari terakhir saya mencoba mendownload data dari INA Geoportal, tetapi sayang sekali bahwa data yang saya dapatkan bukan-lah data-data terbaik yang bisa langsung digunakan.

halaman download

Halaman download INA Geo-portal

Ada beberapa catatan penting dalam melakukan download.

  • Download data dalam bentuk shapefile biasanya selalu gagal. Cobalah download data dalam format geodatabase.
  • Data 25k hanya pada wilayah tertentu saja tersedia, terutama Jawa.

Ini beberapa clip data yang saya dapatkan:

pemukiman_GE

Overlay data PEMUKIMAN hasil download (2017) dari INA Geoportal dengan GoogleEarth

pemukiman

Hasil overlay Pemukiman dari INA Geoportal dengan ESRI Imageries (ini adalah basemap ArcGIS Online) dimana data INA Geoportal ditampilkan

Data Wilayah Terbangun

Hasil overlay dengan ESRI Imageries menunjukkan ada banyak wilayah yang tidak tercover. Akurasi data juga sangat rendah, mungkin sedikit tidak fair membandingkan dengan data citra resolusi tinggi, tetapi terlihat ada blok permukiman yang tida tercover yang seharusnya tercover pada citra resolusi rendah seperti LANDSAT.

pemukiman_GE_zoom

Cakupan permukiman yang tidak tergambar dari data yang didownload.

pemukiman_bandara

Delineasi pemukiman yang faktanya adalah kawasan Bandara

Data infrastruktur

Data data infrastruktur: data-data seperti lokasi airport ternyata tidak lengkap. Ada banyak airport di Kaltim yang tidak masuk dalam data infrastruktur yang didownload. Perbandingan dengan data dari imageries ArcGIS online menunjukkan banyak beberapa airport tidak masuk, padahal secara jelas airport dapat terlihat dengan menggunakan citra satelit.

Data Hipsografi/Sungai

Hasil overlay tampilan data sungai menunjukkan tingkat kedetailan yang berbeda dari beberapa sheet/grid yang didownload.

sungai_kaltim_inkonsistensi_data_antar_grid

Perbedaan tingkat kedetaialan antar grid

Peta di atas jika di zoom akan memperlihatkan inkonsistensi data yang besar.

inkonsistensi_data_sungai

Inkonsistensi antar grid pada peta sungai 1:50.000 hasil download dari INA Geoportal

Data Landcover

Saya men-download data landcover yang berisikan banyak layer perkebunan, pertanian, dll. Ketika data di overlay dengan data imageries ESRI yang merupakan data dasar ArcGIS online, maka data yang didownload sangat jauh berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Berikut overlay data tutupan lahan perkebunan hasil download dengan data imageries.

landcover_perkebunan

Overlay data Tutupan Lahan hasil download dengan data imageries. Ini hanya mengcover sebagian wilayah perkebunan dari sebuah hamparan besar. 

Dari peta di atas terlihat bahwa justru kawasan perkebunan yang sudah tertanam tidak ditampilkan, jika ini adalah data lama maka sebaliknya areal baru terbuka tidak akan tampak.

Kesimpulan yang saya ambil adalah data hasil download dari INA_geoportal tidak dapat digunakan langsung, perlu proses pengecekan ulang terkait dengan kualitas data yang telah didownload.

Sebagai sebuah webGIS portal yang merupakan wujud dari kebijakan OneMap Policy di Indonesia, seharusnya data yang disediakan untuk didownload adalah data-data yang memiliki kualitas yang baik. Ketersediaan peta-peta dasar serta peta lain secara online di Indonesia sebenarnya akan sangat berpengaruh positif, bayangkan ada banyak kajian dan proses perencanaan yang dapat disusun dan dilakukan dengan lebih baik jika data-data dasar yang tersedia untuk diakses oleh publik adalah data valid dengan kualitas yang baik.

.

 

Posted in Geografi, Geography, Indonesia, OneMap Policy Indonesia, WebGIS | Leave a comment

Pentingnya Peta dalam Pengambilan Kebijakan Ruang


Suatu hari saya sedang berada di desa di Kalimantan Timur, sebuah desa yang indah dengan pemandangan gunung karst di latar belakangnya dan hutan tropis yang masih bagus. Desa itu sedang konflik dengan perusahaan kayu yang diberikan konsesi di wilayah kelola penduduk local yang juga masih menggunakan hutan. Hari itu juga baru saja turun hujan deras, saya berniat mandi di sungai tetapi tiba-tiba seorang penduduk mengingatkan saya untuk tidak ke sungai karena air yang sangat keruh. Saya tanya kenapa? Penduduk itu bilang karena kebun sawit yang ada disekitar sungai menyebabkan keruhnyanya air. Dalam hati saya marah karena entah siapa yang memberikan ijin konsesi logging dan konsesi sawit di hulu sungai sementara masyarakat masih tergantung hidupnya pada hutan dan sungai.
Saya yang bekerja dibidang pemetaan melihat banyak sekali kebijakan yang diambil terkait pengelolaan lahan yang tidak dilakukan dengan baik. Terbang diatas Kalimantan seperti terbang diatas sebuah hamparan hutan yang terdegradasi, hutan rusak Karena expansi perkebunan, pertambangan dan pembangunan lain yang tidak direncanakan dengan dasar informasi spatial yang baik. Tanpa dukungan informasi spatial yang baik, saya menemukan ada banyak kebijakan yang akhirnya membawa dampak negative seperti kerusakan lingkungan, bencana alam.
Dulu ketika awal bekerja dengan pemetaan saya menyadari bahwa peta masih sulit di dapat, saya masih merasakan melakukan survey-survey dengan menggunakan peta cetakan dan handheld GPS yang besar ukurannya. Dijaman modern ini peta bukanlah barang langka, bahkan untuk negara berkembang seperti Indonesia, peta ada digengaman kita, setiap ponsel yang kita punya paling tidak punya satu aplikasi peta online dan satu aplikasi navigasi dengan menggunakan GPS dan peta. Ketika saya melihat ada banyak kebijakan pembangunan terkait lokasi tidak dilakukan dengan menggunakan peta yang baik, saya bertanya-tanya dalam hati ‘mengapa?”.
Sejarah penggunaan peta di Indonesia berkembang dengan beberapa tahapan; tahapan awal ketika Indonesia dibawah rejim militer adalah peta merupakan ‘rahasia’ negara. Peta dapat dikatakan sebagai ‘barang langka”, “barang bernilai” yang sebarannya terbatas di lingkungan pemerintah dan militer, buat geograf itu merupakan ‘masa kegelapan”. Jaman reformasi peta kemudian mulai bisa diakses oleh public, peta bisa diakses dan didapatkan dengan lebih mudah, beberapa lembaga pemerintah mulai memberikan akses kepada public untuk mendapatkan peta tetapi tetap yang bisa diakses adalah sangat umum informasinya. Pada masa awal reformasi sekalipun masih banyak pihak di lembaga pemerintah yang enggan berbagi dan enggan menggunakan data spatial dalam perencanaan. Perkembangan pesat dibidang informasi melalui internet kemudian membawa angin baru dimana peta kemudian menjadi barang public, beberapa situs dan program pemetaan kemudian memberikan informasi gratis mengenai peta, saat itulah peta kemudian menjadi milik public. Saat ini kebijakan penggunaan peta sudah diadopsi, bahkan pemerintah menerapkan kebijakan “one map” policy karena masing-masing lembaga pemerintah ternyata masih enggan berbagi peta dan mengakibatkan adanya duplikasi peta, sampai kemudian kebijakan satu peta ini menjadi cara menyediakan satu referensi peta untuk satu tema.
Sayangnya perkembangan pemetaan dan aplikasi penggunaan peta di Indonesia untuk pengambilan keputusan masih sangat lambat. Ada banyak kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan kebijakan terkait lokasi tidak dilakukan dengan menggunakan peta dan informasi spatial yang baik. Jakarta dimana tempat saya tinggal adalah ‘langanan’ banjir tahunan dan juga kota dengan tingkat kemacetan tertinggi bersama beberapa kota lain di Asia. Ketika beberapa riset geografi dilakukan ternyata penyebabnya adalah kebijakan pengelolaan ruang tidak dilakukan dengan baik. Bayangkan kebijakan penentuan lokasi pemukiman tidak dilakukan dengan menggunakan peta yang baik, kemudian muncullah pemukiman-pemukiman di sepanjang sungai Ciliwung, menutup wilayah aliran sungai dan meningkatkan resiko banjir. Tengok juga pembangunan pemukiman dan pembangunan jalan yang dibangun secara organic, tidak ada perencanaan dengan peta yang baik. Akibatnya kemacetan terjadi di semua ruas jalan di Jakarta.
Peta merupakan instrument penting dalam perencanaan, alat yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Bayangkan berapa kerugian yang bisa dihindari dengan memanfaatkan peta sebagai sebuah dasar dalam pengambilan keputusan. Kerugian banjir di Jakarta mencapai 1-5 trilun rupiah (100 mio USD) setahunnya, kerusakan akibat dampak perubahan iklim misalnya mencapai perkiraan 20 billion dollar berdasarkan riset World Bank. Semua kerusakan tersebut dapat dikurangi dengan melakukan perencanaan yang lebih baik dan perencanaan yang lebih baik hanya dapat dilakukan dengan menggunakan basis data spatial yang lebih. Ini bisa dilakukan dengan mulai menggunakan peta dan kajian berbasis spatial yang baik dalam melakukan perencanaan.

Posted in Geografi, Geography, Spatial Planning, Urban and Regional Planning | Tagged , , | Leave a comment

Photography: Sakura in Japan


Sakura is one of most attractive tourist object in Japan, million of peoples visited Japan during April only to see Sakura.

Here some of Sakura pictures from my last trip in Japan.

IMG_2303IMG_2311IMG_2370IMG_1787IMG_1788IMG_2123IMG_2127IMG_2128IMG_2159IMG_2170IMG_2175IMG_2183IMG_2184IMG_2186IMG_2190IMG_2193IMG_2226IMG_2290IMG_2298

Posted in Japan, Photography, Travel | Tagged | Leave a comment

Data LandSystem


Salah satu data ‘kuno’ yang masih terus dipakai adalah data Land system keluaran REPPPROT tahun 1988 dengan sedikit revisi yang dirilis tahun 1990. Data tersebut dibuat dengan sekala 1:250k.

Data landsystem merupakan salah satu data yang paling banyak dipakai untuk kajian HCV di Indonesia. Yang cukup membingungkan adalah kebanyakan kajian HCV tersebut pada sekala 1:5k – 1:25k, berarti terjadi bias yang sangat besar dalam penggunaan data ini.

Berikut link data landsystem Indonesia:  Indonesia: https://www.dropbox.com/s/ev0pgq9l1kedj52/Land_systemIDNandPNG.zip?dl=0 

 

Posted in GIS, Indonesia | Tagged , , | 2 Comments

Data Spatial Konsesi Sawit; Mana yang benar?


Setahun ini saya mencoba melakukan kompilasi data-data konsesi kebun sawit di Kalimantan Timur dan hasilnya adalah belum ada data yang benar.

Saya coba koleksi data-data seperti Ijin Lokasi, IUP dan HGU dan tidak ada satupun data yang tepat antara satu sumber dengan sumber lain.

Saya akan tampilkan beberapa data yang saya miliki dan akan  terlihat bagaimana perbedaan tersebut.

Konsesi Sawit Kaltim

Data HGU dan Data Ijin Lokasi yang sangat berbeda

Konsesi Sawit Kaltim 2

Dengan menggunakan referensi data dari Green Peace 2013

Dapat dikatakan bahwa salah satu data yang sulit sekali untuk diketahui adalah data konsesi sawit. Jangankan berbicara mengenai konsesi kecil dan data smallholder bahkan konsesi besar saja merupakan data spatial yang sangat sulit untuk didapatkan.

Berikut data spatial tersebut, jika ada yang memiliki data lebih baik, saya bersedia menampungnya. https://www.dropbox.com/s/mlhwudsiaaqogh2/Kebun_Kaltim_2016.zip?dl=0 

 

Posted in Indonesia, Oil Palm | Tagged , , , , | Leave a comment

Melihat Kebun Sawit dari Citra Google Earth


Pada tingkat nasional, sedang dibicarakan mengenai ban EU atas oil palm untuk biofuel, lihat : http://www.climatechangenews.com/2017/03/30/eu-palm-oil-restrictions-risk-sparking-trade-spat/

Saya justru akan mengangkat isu mengenai praktek perkebunan yang menyalahi UU Tata ruang mengenai wilayah perlindungan lokal. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan aspek perlindungan sepadan sungai dan sepadan danau.

Berdasarkan regulasi Permentan no 11 tahun 2015 , maka kawasan yang tidak bisa ditanami adalah:

  1. Sepadan sungai di daerah rawa 200 m
  2. Sepadan sungai di bukan rawa 100 m
  3. Anak sungai 50 m
  4. Sepadan/buffer danau 500 m
  5. Dua kali kedalaman jurang
  6. 130 kali selisih pasang surut tertinggi

Coba saja luangkan waktu 30 menit dengan menggunakan google earth yang gratis, ada banyak sekali pelanggaran yang dilakukan dengan melakukan penanaman pada  kawasan yang tidak diperbolehkan.

pelanggaran palm oil_Berau 8

Pelanggaran penanaman di Kaltim

pelanggaran palm oil_Kalbar01

Sawit yang berjarak dibawah 200 m dari Danau di Kalbar

pelanggaran palm oil_Kaltim 1

Sawit dengan jarak dibawah 100 m

pelanggaran palm oil_Kutim

RIAU_pelanggaran sawit01

Pelanggaran penanaman di Riau

Sumatera_pelanggaran sawit02.jpg

Pelanggaran penanaman di Sumatera

Sumatera_pelanggaran sawit03

Pelanggaran di wilayah Sumatera (kemungkinan wilayah ini dilaporkan sebagai HCV tetapi ditanami sawit

Posted in Conservation, Environment, Forestry, Indonesia, Oil Palm, Penataan Ruang, Water | Tagged | Leave a comment

Bencana Lingkungan dan AMDAL


AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan sebenarnya adalah sebuah langkah mitigasi dampak lingkungan yang dikaji sebelum kegiatan dilakukan.Dalam bahasa Inggris   AMDAL bisa disandingkan dengan Environment Impact Assessment atau yang lebih tepat sebenarnya Social Environment Impact Assessment karena AMDAL di Indonesia memasukkan aspek mitigasi sosial.

Bencana Lingkungan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan AMDAL di Indonesia. Yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah (1) Proses penyusunan AMDAL yang dilakukan tanpa kajian yang baik dan mengikuti kaidah kajian ilmiah (2) Proses konsultasi publik yang dilakukan tidak melibatkan semua stakeholder (3) Tidak adanya pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Setiap tahunnya kasus seperti longsor, banjir dan kebakaran hutan dan lahan terjadi di Indonesia. Kejadian longsor dan banjir di wilayah perkotaan menyebabkan korban material dan korban jiwa. Sementara kejadian kebakaran hutan dan lahan merusak ekosistem dan habitat hutan yang ada di Indonesia. Kejadian-kejadian tersebut sebenarnya dapat dikurangi dengan pelaksanaan AMDAL yang baik.

Pada kejadian banjir di wilayah pemukiman, terjadi dibanyak lokasi pengembang pemukiman yang seharusnya dilakukan dengan proses AMDAL yang baik.

Pada kejadian kebakaran hutan AMDAL dapat mengurangi frekwensi kejadian jika perusahaan yang melakukan ekploitasi hutan dan lahan (konsesi kehutanan dan perkebunan) melakukan proses AMDAL yang baik.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Palm Oil in Indonesia: when expansion will stops?


Palm oil industry in Indonesia increased with significant number both related to areas that released for concessions and other follow up fact related to production and income generated from this sector. Since 2006 Indonesia became number one CPO exporter, more than Malaysia.Indonesia and Malaysia covered 83% oil palm production worldwide.

 

Increased oil palm in Indonesia driven by expansion from big private concessions and also policy in plantation in Indonesia mostly to increase areas not production. Areas increment mostly used as indicator for development of oil palm in Indonesia, some provinces targeted million of hectares oil palm concessions as program in plantation sector.

Based on data from Ministry of agrarian  that oil palm concessions areas  in Indonesia in 2015 about 11.4 million hectares, with half of them owned by profit companies.

Distribution of  oil palm concession in Indonesia shown below:

oil-palm-maps-landcover

kebun indonesia

Oil palm sector is most dominated plantation sector in Indonesia, based on data from Ministry of Agriculture 2015 that oil palm covered 11.3 million hectares compared to others that only 3.6 million hectares  from rubber.

tabel-3-prod-lsareal-prodvitas-bun.jpgEast Kalimantan also increased related to oil palm concession, based on data 2014 from Dinas Perkebunan/East Kalimantan Agriculture Office that in 2014 about 1.02 million hectares.

kebun kaltim

Enter a caption

East Kalimantan targeted 1.6 million hectare oil palm plantation established in 2016 and about 1.8 million hectare for 2020. Compared to program from same office to maintain 650 hectares farming.

In East Kalimantan based on spatial planning there are total 3.3 million hectares allocated for plantation with majority allocated for oil palm. Meanwhile total permits in East Kalimantan about 2,8 million hectares in 2014 and based on newdata no more land available for oil palm.

Suitability Analysis; lack of implementation of spatial information

Several initiatives for sustainable palm oil start with recommendation for better sitting for oil palm.

WRI Potico project published suitability analysis for oil palm based on environment, economic, legal and social aspect. This project came with recommendation for suitable areas for oil palm in Indonesia.

WRI suitability maps_GFW

GFW Commodities; suitability analysis for oil palm

GFW commodities above provided analysis spatially with layers; conservation areas buffer, peat depth, water resource buffer, slope, elevation, rainfall, soil drainage, soil depth, soil acidity (pH).

For transmigration program in Indonesia in 1980’s a series of map produced within Reppprot Project with suitability analysis for several agriculture type including oil palm. Suitability from this only based on physical aspects and not other and need to combined with spatial planning regulation.

Oil Palm, Deforestation and GHG emissions

Several research such as Margono et all (2014) mentioned about deforestation in Indonesia that annually increased both for primary intact and degraded forest both in Forest Designation Areas or non Forest Designation Areas. Based on designated status that production forest on the top of list related to conversion.  Based on 2000-2012 Hansen data that total primary forest loss totalled 0.84 million hectares, and annually primary forest loss about 47,600 ha.Primary forest loss in production forest that about 27,000 ha.

Areas designated for oil palm concession in Indonesia still overlapped with current forest cover as shown below:

oil-palm-maps-landcover-2

Overlay oil palm concessions and forested areas in Indonesia

Other research showing that primary forest and peat land land clearing probably not by small holders but by agro-industrial land developer. Larger development in  peat land are often accompanied by draining wetland and impacted on carbon emission beyond footprint of actual development.

kalbar

One of example of oil palm concession in Wes Kalimantan, clearly that converted primary forest into palm oil.

Analysis that conducted in Berau, East Kalimantan showing that oil palm and deforestation very much related. Oil palm contribute 28% green house gas emissions (Griscom, et al 2015).

berau

Oil palm plantation in Berau, East Kalimantan, exactly located along Segah river with land cover primary to secondary forest.

 

Further Suitability Analysis: Legal Aspects and Voluntary Scheme

Two steps proposed for sustainable oil palm concession sitting, first by following legal aspects and second with following voluntary requirement.

Legal aspect analyze based on spatial planning regulation that allow oil palm expansion in APL (non forest use). Based on ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) regulation that oil palm could located in APL and production forest for conversion zone  (HPK). Detail spatial planning mentioned about preserve riparian, water source, tidal buffer areas.

Voluntary scheme ( ie. RSPO) required high conservation value (HCV) conducted before open oil palm plantation. Detail about HCV could accessed through HCV Resource Network. HCV covered environment, social and cultural aspects through six principle conducted through FPIC.

 

Posted in Environment, Forestry, Indonesia, Kalimantan, Kalimantan Timur, Oil Palm, Penataan Ruang, Spatial Planning, Tata Ruang, Urban and Regional Planning | Tagged , , , | Leave a comment