Menyusun Tata Ruang Pasca Covid 19


Praktek penyusunan tata ruang di Indonesia mustinya dapat mengantisipasi beberapa hal terkait pandemi seperti Covid 19. Ini dilakukan baik pada skala regional maupun pada penyusunan Rencana Detail Tata Ruang. Pandemi Conid 19 mengajarkan kita bahwa ruang publik di Indonesia sangatlah kurang, kurangnya ruang publik misalnya akan menyebabkan adanya penumpukkan masyarakat pada aktifitas seperti rekreasi outdoor (taman, lokasi hiburan, dll). Selain itu penumpukkan masa terkait penyebaran fasilitas umum yang terbatas misalnya saja sarana tranportasi publik, sarana kesehatan, dll. Idealnya detail tata ruang sudah mampu memberikan rekomendasi dimana fasilitas umum ditempatkan sehingga mampu menampung kebutuhan sesuai dengan distribusi pendudukk (misalnya pemukiman).

Jika terjadi penumpukkan massa di GOR Senayan, salah satu alasan utama adalah tidak adanya fasilitas yang sama di wilayah lain, sehingga jika dilakukan survey maka akan didapatkan kunjungan ke Senayan berasal dari seluruh Jakarta dan sekitarnya. Bayangkan jika ada fasilitas yang sama di lokasi lain, tentu akan membagi pengunjung dan mengurangi kerumunan masa. Ini tidak terlepas dari minimnya rencana alokasi lahan untuk sarana Ruang Terbuka Hijau.

Peningkatan pergerakan masa dari luar Jakarta misalnya pergerakan komuter tidak terlepas dari tidak terintegrasinya antara perencanaan pemukiman dan perencanaan transportasi. Saat ini perkembangan pemukiman di sekitar Jakarta tidak diimbangi dengan perencanaan dan pembangunan sarana transportasi publik. Pergerakan yang besar menyebabkan penumpukkan masa di stasiun kereta api atau terminal bus. Perencanaan infrastruktur jalan juga harus mulai mengakomodir penumpukkan, ini dapat dilakukan dengan mulai merencanakan jalan dengan trotoar luas yang memadai yang memungkinkan bukan hanya pejalan kaki tetapi pengguna sepeda. Saya melihat ini dilakukan dibanyak kota di US dan Aus dengan trotoar yang luas.

Tata Ruang secara detail sebenarnya memungkinkan pengaturan ruang terbuka di setiap percil bangunan. Bangunan-bangunan publik yang memberikan jasa pelayanan seperti kependudukan, perpajakan, ijin mengemudi, dll semestinya mulai dirancang untuk membuat ruang terbuka yang dapat menampung antrian. Inipun dapat menjadi solusi untuk menghindari kerumunan di ruang jasa publik.

Perencanaan pembangunan infrastruktur juga seharusnya mulai mengakomodir trend baru terkait dengan pergerakan masa dengan saran pribadi seperti sepeda. Jalur sepeda di perkotaan seharusnya sudah menjadi keharusan. Ini harus dirancang pada saat perencanaan ruang detail, bukan kemudian dibuat dengan mengambil jalur kendaraan bermotor.

Pada skala regional pasca Covid 19 tata ruang harus mampu memberikan ruang untuk isu terkait ketahanan pangan. Bayangkan di Kalimantan misalnya alokasi kawasan APL (area penggunaan lain) yang memang untuk pembangunan didominasi oleh alokasi Perkebunan (90 persen kemudian menjadi sawit). Alokasi ruang perkebunan di Kabupaten atau provinsi bisa mencapai 70 % dari APL. Sementara alokasi pertanian rata-rata dibawah 10 persen. Resiko kedepannya adalah pada proses penggadaan pangan yang kemudian sangat tergantung pada impor. Selama puluhan tahun neraca perdagangan pertanian dan pangan kita selalu minus dan ini dapat diatasi dengan menggiatkan pertanian pada skala masyarakat dengan mempertahankan dan melindungi zonasi kawasan pertanian dari perubahan ke kawasan terbangun atau perkebunan skala besar.

Pada skala regioanal banyak juga terdapat kelemahan dalam penyusunan struktur ruang, dimana secara teoritis direncanakan kawasan-kawasan berdasarkan hirarki, tetapi dalam praktek perijinan dan perkembangan dilakukan secara organik berdasarkan perkembangan alami kawasan. Akibatnya terjadi kesenjangan kawasan yang menyebabkan penumpukkan fasilitas di wilayah perkotaan dan minimnya di kawasan pedesaan.

Jalan toll, fasilitas kawasan urban, dimana kualitas jalan yang sama tidak ada di pedesaan.

Pembelajaran Yang Belum Selesai Dari Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan


Pada bulan Oktober berdasarkan data Global Forest Watch Fire jumlah hotspot sekitar 358.099 hotspot, dengan pola peningkatan jumlah dari Juli sampai minggu ketiga September 2019. Kalkulasi ini menggunakan data dari NASA Fire Information for Resource Management Sytem (FIRMS). Diperkirakan 20% kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di luar konsesi dan sisanya terdapat di lahan konsesi baik konsesi HPH, HTI dan perkebunan sawit.

Telah banyak kajian yang dilakukan untuk kebakaran hutan dan lahan, misalnya beberapa kajian atas kebakaran besar di tahun 1997-1998 dan juga  kajian atas kebakaran hutan tahun 2015. Kajian tentang kebakaran 1997/1998 yang misalnya memberikan rekomendasi tentang perlu-nya koordinasi antar kelembagaan terkait, selain itu rekomendasi untuk menyusun tools untuk pemantauan resiko kebakaran dimana kedua rekomendasi tersebut sudah dijalankan. Beberapa rekomendasi lain adalah mengkaitkan resiko kebakaran dengan pengaturan perijinan sector kehutanan dan perkebunan serta upaya peringatan dini.  

Citra Satelit menunjukkan bahwa kebakaran hutan terjadi pada kawasan tanah gambut dan sebagian kawasan tanah mineral. Kebakaran juga terjadi pada kawasan hutan dan kawasan konsesi seperti HTI dan konsesi perkebunan. Pola kebakaran ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya dengan wilayah yang terbakar terfokus pada beberapa wilayah seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Pembelajaran Yang Belum Selesai

Hutan hujan tropis merupakan salah satu jenis hutan yang sebenarnya sulit terbakar secara alami, apalagi jika kawasan tersebut adalah hutan primer dengan beberapa tajuk pohon lebih dari 40 meter yang menyebabkan wilayah di bawah tajuk akan selalu lembab. Sementara itu gambut juga sulit terbakar jika tidak dikeringkan, karena wilayah gambut pada dasarnya adalah ekosistem basah yang akan sulit terbakar jika dalam kondisi alami. Ada banyak kajian ilmiah yang dapat digunakan untuk membantu mitigasi kebakaran hutan, misalnya riset mengenai iklim, termasuk pola-pola iklim  el-nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan. Selaian itu riset tentang tipe-tipe hutan dikaitkan dengan kemudahan terbakar dan tipe vegetasi dikaitkan dengan kemudahan terbakar pada kondisi musim kemarau atau kemarau panjang. Beberapa riset lain bukan hanya hanya aspek fisik tetapi sosial dan ekonomi misalnya menyebutkan keterkaitan antara wilayah terbakar dengan penggunaan lahan, dimana beberapa wilayah hutan yang terbakar misalnya sangat erat dengan praktek pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan.

Pada tahun 1997/1998 terjadi kebakaran hebat di Indonesia dengan total wilayah terbakar sekitar 9,7 juta hektar berdasarkan estimasi Bappenas. Pada masa itu diperkirakan kebakaran terjadi di 176 lokasi yang merupakan konsesi perkebunan sawit, HTI dan wilayah pertanian transmigrasi. Kerugian kebakaran hutan di tahun 1997/1998 dilakukan oleh banyak pihak, salah satu nya Bappenas yang bekerjasama dengan ADB memperkirakan total kerugian mencapai 9,3 miliar dollar.  Pada tahun 2015 terjadi kebakaran seluas 2,6 juta hektar dengan tersangka sekitar 63 perusahaan dengan total kerugian diperkirakan 210 triliun. Pada tahun 2015 terjadi kebakaran dikawasan konsesi dimana kejadian 2015 diproses oleh Kementrian dengan tuntutan ganti kerugian 3,15 triliun sedangkan yang sudah terbayarkan 78,5 milliar. Tahun 2019 sampai Oktober terbakar 328 ribu hektar dengan tersangka 52 perusahaan diantaranya 14 perusahaan asing.

Belajar dari Kebakaran Hutan Sebelumnya

Faktor iklim merupakan salah satu yang perlu diperhatikan, BMKG sejak akhir tahun 2018 telah mengeluarkan rilis akan potensi el nino di tahun 2019. BMKG misalnya merilis bahwa pengaruh el nino akan terasa sampai bulan Juli 2019 dimana akan terjadi kemarau yang panjang serta Juli-September 2019 iklim akan lebih kering dari pada tahun biasanya. Diperkirakan BMKG bahwa 25,5 persen wilayah berpotensi mengalami musim kemarau lebih maju, dan 24 persen wilayah berpotensi mengalami musim kemarau di atas normal.

Menteri LHK juga mengantisipasi dengan menyurati Gubernur mengenai antisipasi ini (Mongabay, 14 januari 2014).  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah mengetahui resiko ini dan melakukan antisipasi misalnya dengan meningkatkan pengawasan misalnya melaluii kegiatan yang dilakukan Manggala Agni. Sayangnya keluhan dari Daerah Operasi BPPIKHL antara lain kekurangan personil untuk melakukan pengawasan di wilayah yang cukup luas di seluruh Indonesia. Pada wilayah Riau (Kompas, 12 Nov, 2018) disebutkan bahwa satu personil meng-cover 72.926 hektar, sesuatu yang sangat kurang.

Pengaruh el-nino atas kejadian kebaranan hutan sebenarnya bukan hal baru untuk diketahui, dimana pada tahun 1997-1998 serta tahun 2015, kejadian kebakaran hutan besar terjadi pada saat terjadi fenomena iklim el-nino. Sayangnya informasi el-nino belum dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan secara menyeluruh, misalnya apakah unit seperti KPH, Kabupaten atau Provinsi sudah melakukan tindakan preventif dikaitkan dengan kejadian el-nino.

Aspek spatial sangat penting dalam pengambilan kebijakan terkait kebakaran hutan dan lahan, ketersediaan dan tentunya penggunaan informasi spatial dalam kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan sangat penting untuk dilakukan mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten sampai  tingkat operasional. KLHK melalui webGIS sudah merislis peta kebakaran hutan dan public bisa mengakses format pdf dari peta kebakaran hutan tahun 2015-2016. Tentunya akan sangat menarik jika bisa ditampilkan bukan hanya pdf tetapi dalam webGIS dan dapat dioverlay layer lain termasuk dengan konsesi misalnya, sehingga konsesi bisa menggunakan data untuk melakukan tindakan ditahun-tahun kedepannya. Melalui aplikasi monitoring karhutla, KLHK misalnya merilis angka kebakaran hutan pertahun serta menyediakan informasi titik api  dengan data dari LAPAN. Jika dicermati, wilayah-wilayah seperti Riau, Jambi, Kalimantan Tengah Beberapa lembaga lain misalnya WRI juga melakukan kegiatan pemetaan resiko kebakaran hutan dan membuat global forest watch fire untuk menampilkan titik api serta analisis-nya. WebGIS  seperti SiPongi, global forest watch fire merupakan beberapa system berbasis web yang sangat berguna dan dapat diakses oleh public terkait dengan kebakaran hutan. Ada baiknya system berbasis web ini dapat digunakan sampai pada tingkat implementasi kebijakan.Salah satu ide yang bisa digunakan adalah menyusun sebuah platform berbasis web untuk membangun system peringatan dini kebakaran hutan. Ini bukan merupakan ide baru, tetapi perkembangan teknologi serta diskusi pengelolaan hutan diera digital akan mengarah pada penggunaan platform online.

Pemetaan wilayah terbakar secara time series sangat diperlukan, BIG dan KLHK misalnya akan menyusun peta rawan kebakaran hutan dan lahan yang disepakati untuk dilakukan di bulan September. Ini mungkin belum  terlambat, tetapi pertanyaan lebih lanjut adalah apakah peta ini akan digunakan dalam penyusunan rencana kegiatan mitigasi kebakaran hutan mulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat kabupaten atau bahkan konsesi? Membangun peta sebenarnya tidaklah cukup sampai kemudian peta tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan kehutanan di Indonesia. Pemetaan juga dapat digunakan dalam kaitan pencegahan, salah satu rekomendasi berdasarkan perkembangan teknologi adalah dengan penggunaan drone dalam melakukan kegiatan monitoring dan pemantauan wilayah yang terindikasi rawan kebakaran.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia masih akan menjadi ancaman ditahun-tahun kedepan, penyebab baik vegetasi, ekologi, iklim serta aspek sosial dan ekonomi bahkan politik telah dikaji berdasarkan pengalaman karhutla sebelumnya. Demikian pula dengan rekomendasi-rekomendasi pencegahan, penanganan serta kebutuhan akan koordinasi dan kebijakan telah dirumuskan dalam kajian sebelumnya. Pertanyaan terbesar adalah apakah kita mau belajar dan terus memperbaiki diri dalam penanganan bencana karhutla untuk tujuan-tujuan kebaikan bersama.

dav

New Normal dan Adaptasi yang Diperlukan


Istilah ‘new nomal’ muncul sebagai bentuk adaptasi masyarakat atas pandemi Covid19 akan mengharuskan prasyarat yang cukup,  ini termasuk regulasi dan kesadaran masyarakat sendiri untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam mencegah penularan virus Covid19.

Meskipun sebagian orang pesimis bahwa kondisi ‘new normal’ akan sulit dilakukan secara ideal dengan berbagai alasan, tetapi bentuk-bentuk adaptasi perlu diperkenalkan dan didukung secara terus menerus, sampai kemudian antivirus Covid19 ditemukan.

Work from Home

Apa bentuk adaptasi yang terjadi saat ini dan beberapa persyaratan yang diperlukan, bisa dilihat dalam uraian berikut:

Sudah dua bulan lebih bekerja dari rumah rasanya bentuk adaptasi work from home menyisakan banyak hal yang benar-benar dibenahi sebelum ini bisa menjadi ‘new normal’ misalnya diperlukan prasyarat adanya infrastruktur pendukung seperti internet yang memadai, adanya pengaturan schedule yang terstruktur dan terencana dengan baik, adanya supporting system yang memadai terkait bidang-bidang administrasi dan pendanaan.

Satu yang pertanyaan terbesar dari adaptasi Work from Home adalah:

  1. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan dengan bekerja dari rumah?
  2. Bagaimana membangun sistem quality control, monitoring dan pengukuran hasil kerja yang baik?
  3. Bagaimana membangun ruang komunikasi yang baik antar bidang dan sektor untuk mencapai hasil yang baik?

Bidang pekerjaan saya pemetaan dan GIS untuk konservasi merupakan salah satu bidang yang sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan Work from Home. Meskipun demikian terdapat komponen yang tidak bisa digantikan dengan WfH yaitu kajian lapangan yang harus dilakukan dengan field visit, serta proses inventarisasi data yang perlu dilakukan sangat detail dengan pengukuran atau interview langsung. Kemajuan teknologi seperti remote sensing skala detail mampu mengisi sebagian gap yang ada, tetapi terdapat kendala seperti biaya yang sangat tinggi untuk mendapatkan citra resolusi tinggi terkini.

Food Distribution

Distribusi makanan menjadi salah satu PR besar disamping tentunya ketersediaan makanan itu sendiri. Setiap satu minggu sekali atau dua kali saya selalu melakukan perjalanan keluar rumah untuk mendapatkan supply bahan makanan. Beberapa bahan makanan bisa di stock dalam jangka waktu lama, tetapi beberapa jenis bahan seperti sayur dan buah mungkin perlu 3 hari maksimal.

Telah muncul beberapa layanan distribusi makanan misalnya melalui layanan belanja online dan pengantaran, tetapi ini masih dilakukan dengan sistem yang belum sempurna. Misalnya ada layanan pembelian sayur dan buah yang masih harus melakukan pemesanan dalam 1-3 hari, masih tergantung kepada kondisi supply and demand.

Distribusi makanan dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu distribusi normal yang dilakukan sesuai dengan permintaan supply and demand. Yang kedua adalah distribusi yang dilakukan dalam rangka program-program pemerintah yang dikaitkan dengan program jaminan sosial atau pemerataan disktribusi.

Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam kaitan dengan distribusi:

  1. Jaminan akan kualitas barang sesuai dengan permintaan. Untuk ini perlu dibangun mekanisme yang memastikan adanya jaminan kualitas serta proses grievance yang baik.
  2. Jaminan ketepatan waktu distribusi. Ketepatan waktu dapat dibangun dengan sistem distribusi yang didukung layanan transportasi yang memadai, ini dapat dilakukan dengan membangun sistem berbasis data digital yang baik.
  3. Jaminan ketepatan sasaran dalam kaitan dengan distribusi pangan untuk program jaminan sosial dan program pemerintah. Salah satu pendukung yang musti dilakukan adalah adanya sistem pendataan kependudukan yang baik. Satu penduduk idealnya didata dengan unik ID yang satu dan terintegrasi. PR besar dalam kaitan one data masih menjadi program jangka panjang pemerintah.

Belajar Dari Rumah

Sistem pembelajaran online mungkin bukan hal baru, ada banyak sekolah atau kampus yang telah menerapkan sistem pembelajaran online sebelum pandemi ini terjadi tetapi tentu saja prosentase-nya masih minim. Anak saya yang masih satu SD musti belajar menggunakan Google Class dan Google Hangout selama pandemi Covid19. Pembelajaran dari belajar di rumah saat ini antara lain sistem yang belum terbangun dan ketidak siapan baik sumberdaya manusia dan infrastruktur. Saya melihat guru-guru yang terbiasa melakukan pembelajaran langsung kebingungan untuk memberikan pelajaran via online.

Prasyarat apa yang musti dipenuhi terkait pembelajaran online:

  1. Dukungan infrastruktur internet berkecapatan tinggi.
  2. Dukungan bahan-bahan pembelajaran yang sifatnya interaktif melalui layanan online.
  3. Adanya kurikulum yang sistematis dan terukur sehingga model-model pembelajaran online memiliki nilai dan bobot yang sama di lintas institusi pengelola pendidikan.

Public Services

Jasa layanan publik sebagian seharusnya dapat digantikan dari sistem berbasis interaksi fisik dengan sistem berbasis digital. Misalnya pelayanan kependudukan, pajak atau administrasi pemerintah lainnya.

Layanan jasa publik tentunya membutuhkan infrastruktur pendukung yang baik seperti sistem online yang stabil dan bebas dari kendala teknis, sumberdaya manusia yang sudah mendapatkan training pelayanan online. Sementara disisi lain masyarakat sebagai penerima jasa juga harus mengenai sistem dan mempunyai infrastruktur pendukung seperti internet dan computer.

Prasyarat apa yang harus dipenuhi dalam kaitan dengan layanan publik, misalnya:

  1. Kepastian akan hasil yang terukur dan terkomunikasikan dengan baik. Misalnya jika layanan diperlukan 1 hari selesai, maka harus 1 hari selesai kecuali ada kejadian luar biasa sebagai penghalangnya.
  2. Sistem pendataan yang baik, akan sangat ideal jika terhubung dengan one data dimana setiap individu memiliki ID unik yang berlaku untuk berbagai layanan publik.
  3. Big data, dimana pemerintah memiliki kapasitas pengelolaan data besar dengan sistem yang dapat diandalkan.

Ada banyak sektor-sektor lain yang memerlukan penyesuaian yang tidak semata berbasis online tetapi perlu penyesuaian dengan kondisi ‘new normal’

Tranportasi Publik

Transportasi publik akan memerlukan penyesuaian dalam rangka protokol kesehatan. Seharusnya saat ini sudah dilakukan kalkulasi untuk memperkirakan daya dukung transportasi umum dengan adanya pembatasan jumlah penumpang, dll. Salah satu yang pasti adalah jumlah kapasitas harus dikurangi, pertanyaannya adalah bagaimana dengan sisa penumpang lain sebelum kondisi pandemi. Transportasi publik dengan penerapan protokol kesehatan juga harus didukung oleh sistem pengawasan yang memadai, terdapat penegakan protokol yang standar di semua tempat.

Sepertinya diperlukan kajian spatial terkait transportasi umum untuk memastikan antara keterlayanan dan jaminan pengelelolaan yang berbasis protokol kesehatan dapat dilakukan. Kajian misalnya dapat berupa besaran flow dan rekomendasi distribusi flow untuk membagi secara rata dan tidak terjadi penumpukkan.

Jasa dan Perdagangan

Diperlukan pengaturan yang sedemikian detail dalam rangka penanganan sektor perdagangan dan jasa. Misalnya terkait jarak antar antrian, penggunaan lift, penggunaan toilet umum, dll.

Secara umum distribusi jasa dan perdagangan saat ini biasanya berupa cluster-cluster yang sudah dipetakan. Bisa saja dilakukan kajian spatial untuk membagi dalam pusat-pusat yang lebih kecil dalam rangka menghindari penumpukkan, atau disubstitusi dengan model jasa dan perdagangan berbasis online.

Tutupan Lahan dan Wacana Pembangunan Lahan Pertanian


Pandemi Covid 19 menjadi salah satu pemicu untuk kembali memikirkan ketahanan pangan di Indonesia. Ketergantungan pada produk pertanian  impor memang tidak memberikan rasa aman terkait ketahanan pangan di Indonesia.

Salah satu kebijakan yang muncul belakangan adalah instruksi presiden untuk pencetakan 600.000 hektar lahan pertanian baru dengan komposisi sekitar 400.000 hektar di lahan gambut dan sisanya di lahan mineral.

Tentu saja kebijakan pembukaan lahan di gambut menuai protes dari banyak pihak, mulai dari lembaga swadaya masyarakat sampai beberapa ahli yang menanyakan alasan dibalik memilih lahan gambut, mengingat kegagalan pada kebijakan pembukaan 1 juta hektar di lahan gambut yang dilakukan di Kalimantan Tengah.

Lalu bagaimana sebenarnya profil penggunaan lahan di Indonesia?

LC_2018

Berdasarkan data land cover 2018 terdapat sekitar 7,9 juta hektar sawh di Indonesia, 9,7 juta hektar pertanian lahan kering, 27,6 juta hektar pertanian lahan kering campuran dan sekitar 16 juta hektar lahan perkebunan yang 99,9 persen mungkin sawit. Secara mudah mungkin bisa dilihat ada 13,5 juta hektar semak belukar dan 3,2 juta hektar lahan terbuka, ini mungkin  bisa menjadi potensi pengembangan lahan pertanian baru. Tetapi kita harus ingat bahwa lahan pertanian seharusnya dikembangkan di wilayah fungsi non hutan atau area penggunaan lain/APL. 

LC_2018_APL

Dengan tanah terbuka 878 ribu hektar dan semak belukar 5,3 juta hektar di APL, maka potensi pengembangan hanya 6,2 juta hektar. Inipun baru perhitungan berdasarkan landcover tanpa melihat kesesuaian lahan, kepemilikan lahan dan distribusi secara spatial.

Target 600 ribu hektar jika dilihat memang sangat kecil, dibandingkan luas lahan tanah terbuka dan semak belukar. Tentu saja jika ingin membuka lahan baru, maka beberapa persyaratan seharusnya dilakukan:

  1. Lahan gambut seharusnya menjadi pilihan terakhir untuk dibuka menjadi lahan pertanian.
  2. Lahan gambut tidak cocok untuk menjadi sawah padi, kondisi ekosistem gambut memerlukan penyesuaian dan biaya besar untuk dapat ditanami.
  3. Lahan gambut merupakan cadangan karbon yang tinggi, mengubah fungsi kawasan ini akan berisiko pada kerusakan lingkungan, termasuk kebakaran hutan.

Pilihan yang lain dalam kaitan peningkatan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan antara lain.

  1. Intensifikasi lahan; melalui kegiatan peningkatan produksi baik di lahan sawah yang hampir 8 juta hektar ini ataupun 37,1 juta hektar lahan kering di Indonesia.
  2. Diversifikasi komoditas; bicara pangan tentunya tidak hanya padi, perlu diversifikasi produk pangan seperti jenis-jenis ubi, singkong, jagung dan tentunya sagu.

Jika kita bisa menanam 16 juta hektar sawit (data dari perhitungan peta) atau lebih luas lagi, pasti kita bisa menanam tanaman pangan juga.

Tutupan lahan Kalimantan

Dari peta tutupan hutan Kalimantan, terlihat bahwa tutupan hutan untuk hutan dataran rendah primer sudah semakin sedikit dan menyisakan wilayah dibagian perbatasan sepanjang Kalimantan dan negara Malaysia.

Tutupan lahan Sulawesi_Maluku

Sementara di Sulawesi dan Maluku, kawasan hutan juga semakin menipis.

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan Transportasi dan Tata Ruang Perkotaan


Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ridwan Djamaluddin menyebut kemacetan mengakibatkan pemborosan BBM sebesar Rp29,7 triliun per tahun dan kerugian kesehatan sebesar Rp38,5 triliun untuk mengobati penyakit akibat polusi dan stres (CNN Indonesia online: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200204160016-85-471560/bappenas-sebut-transportasi-massal-jakarta-masih-tertinggal). Disebutkan juga dalam berita itu bahwa penggunaan transportasi umum di Jakarta saja hanya 18% jauh dibandingkan dengan negara lain. Jakarta sendiri menempati urutan 10 sebagai kota termacet di dunia.

Salah satu kegagalan dalam penanganan permasalahan transportasi adalah kegagalan (atau mungkin pengabaian) pembangunan infrastruktur pendukung transportasi untuk pemenuhan dalam jangka panjang. Ambil contoh Jakarta dan kawasan metropolitan BoTaBek-nya gagal membangun infrastruktur transport dalam jangka panjang.

Perencanaan transportasi mengalami beberapa model pengembangan (TRANSPORT PLANNING MODELS – AN HISTORICAL AND CRITICAL REVIEW. Available from: https://www.researchgate.net/publication/253927190_TRANSPORT_PLANNING_MODELS_-_AN_HISTORICAL_AND_CRITICAL_REVIEW [accessed Feb 05 2020]:

  • 1950s – 1960s: developments in response to accelerated highway construction and advances in computing;
  • 1970s – 1980s: developments in response to criticisms of aggregate methods
  • 1980s – 1990s: developments in response to criticisms of static, trip-based analysis;
  • 1990s: developments in response to environmental pollution, and policy shifts towards travel demand management (Behrens, 2002).

Tahapan perencanaan transport di atas terjadi Afrika Selatan, sementara  di Amerika Serikat lebih awal lagi dimana step awal pembangunan transport adalah membangun jalan bebas hambatan (toll) yang ditahun 40-an sudah mengembangkan rencana pembangunan jalan toll yang menghubungkan antar state dan county.

Dari tahapan tersebut tampaknya perencanaan general di Indonesia masih pada tahapan 1 dan 2 yang berarti sangat terlambat, dimana rencana besar tranportasi di Indonesia seperti terlihat dalam Perencanaan RTRW Provinsi dan Kabupaten khususnya dokumen Rencana Struktur Ruang, dimana perencanaan jalan masih terfokus pada pembangunan jaringan jalan penghubung antar pusat-pusat pertumbuhan tanpa memasukkan kajian detail tambahan.

Kegagalan Mengantisipasi Perkembangan Wilayah

Kemacetan Jakarta dan sekitarnya salah satunya adalah kegagalan mengantisipasi perkembangan wilayah di Jabodetabek. Berdasarkan Tata Ruang Tangerang Selatan 2011-2031 disebutkan skenario daya tampung Tangsel untuk pemukiman adalah 10 ribu hektar dari 16,5 ribu hektar luasannya, perluasan ini adalah perluasan pemukiman dari penduduk Jakarta dimana kemudian penduduk ini sebagian (besar) merupakan komuter yang bekerja di Jakarta. Tidak heran kalau ruas jalan menuju ibukota sepanjang perbatasan menjadi titik kemacetan.

Kegagalan ini juga menjadi trend bukan hanya Jakarta tapi  hampir semua kota di Indonesia. Secara bertahap, kota-kota di Indonesia bergerak menuju krisis transportasi yang sama dengan Jakarta. Misalnya kota-kota dimana saya pernah tinggal atau kunjungi seperti Jayapura, Samarinda, Menado dan lainnya. Hampir tidak ada pembangunan transportasi masal dilakukan di kota-kota ini yang kemudian membuat pilihan transportasi individual menjadi satu-satunya yang ada, disisi lain pembangunan jalan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan dan volume lalulintas.

Satu hal yang tidak sinkron antara perencanaan transportasi adalah timeline, dimana kebanyakan perencanaan transport dibangun dalam jangka pendek 5-10 tahun, sementara perencanaan ruang dalam kurun waktu 20 tahun. Tengok saja wacana untuk membangun masterplan transportasi Jakarta ditahun ini, dibuat dalam kurun waktu 10 tahun kedepan dengan total investasi sekitar 600 triliun (ini sama dengan 10 tahun biaya kerugian kemacetan) , idealnya timeline sejalan dengan tata ruang yang 20 tahun.

Indonesia akan menyusun Rencana Induk Transportasi Nasional 2045 oleh Kementrian Perhubungan. Akan sangat baik jika rencana ini dilakukan sejalan dengan perencanaan tata ruang nasional 2017 revisi 2019 dimana Rencana Induk Transportasi dilakukan dalam rangka mengantisipasi pembangunan ruang dalam jangka waktu 20 tahun kedepan. Rencana Induk Tranportasi Nasional juga sebaiknya mendefinisikan secara detail karakteristik pembangunan wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan dimana dinamika landuse akan sangat berbeda. Disisi lain aspek terkait lingkungan juga mulai harus dimasukkan dalam perencanaan transport ini termasuk mengantisipasi dampak polusi udara dan nantinya terkait dengan kerugian kesehatan.

Dibandingkan menghitung kerugian setiap tahun akibat kemacetan, lebih baik perencanaan transportasi dilakukan lebih awal bayangkan jika kemacetan Jakarta dapat dicegah 10 tahun yang lalu, kerugian puluhan trilyun per tahun dapat dicegah.

Bencana Banjir dan Tata Ruang


Banjir di Jakarta dan sekitarnya pada awal Januari menjadi kado buruk untuk tahun baru 2020. Diperkirakan 60 korban meninggal dengan perkiraan pengungsi korban banjir di Jabodetabek mencapai hampir 100 ribu pengungsi di hampir 200 lokasi. Meskipun kejadian banjir ini seperti bencana musiman tetapi tampaknya pelaksanaan pencagahan dan penanggulangan bencana banjir masih belum mampu memberikan solusi terbaik. Membandingka peta lokasi banjir dari tahun ke tahun tampaknya wilayah terdampak masih merupakan wilayah yang sama.

Meninggalkan Aspek Lingkungan

Salah satu penyebab bencana banjir adalah ketika aspek lingkungan diabaikan dalam pembangunan. Upaya pembangunan kota tampaknya didorong oleh kepentingan ekonomi semata. Kota-kota terbangun dengan pelanggaran aspek-aspek lingkungan. Beberapa catatan aspek lingkungan antara lain:

  • Mengabaikan rekomendasi kajian-kajian ilmiah bidang-bidang geografi, geologi, lingkungan, dll.
  • Perencanaan pembangunan yang mengabaikan aspek hidrologi dengan kegiatan pembangunan pada kawasan sepadan sungai, pengambilan air tanah yang tidak terkontrol yang menyebabkan penurunan tanah, dll.
  • Mengabaikan aspek tutupan lahan, dimana kawasan terbuka untuk hutan kota, taman dan kebutuhan lain tergerus oleh pembangunan infrastruktur.
  • Mengabaikan aspek klimatologi termasuk mengabaikan tren curah hujan, gejalan el nino,  trend pemanasan global.

Tata Ruang Buruk dan Pelanggaran Tata Ruang

Satu penyebab utama bencana banjir di Jabodetabek adalah pelanggaran tata ruang terkait dengan alokasi ruang terbuka hijau yang jauh dibawah regulasi yang menetapkan kawasan RTH adalah 30%. Berdasarkan kajian remote sensing, kawasan hijau Jakarta hanya 5%.

Pelanggaran yang lain adalah pemanfaatan kawasan di sepadan sungai, dimana regulasi menyebutkan kawasan sepadan sungai seharusnya menjadi kawasan lindung tetapi kawasan ini telah berkembang menjadi kawasan pemukiman.

Tata Ruang Buruk menjadi penyebab yang lain, dimana penyusunan tata ruang tidak dilakukan dengan baik, tata ruang dibangun bukan dengan memperhatikan aspek-aspek keseimbangan pembangunan fisik dengan kondisi wilayah. Tata Ruang seperti Jakarta dengan segala alasan keterlanjuran mempersilahkan pembangunan pada sepadan sungai. Tata Ruang juga tidak dibangun dengan kajian utuh dengan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung serta kondisi kawasan. Tata ruang dibuat seperti menyusun template perencanaan ruang tanpa melihat kondisi di lapangan.

Berikut link untuk Tata Ruang Jakarta: http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/166862-%5B_Konten_%5D-Konten%20D1855.pdf

Pola Bencana Perkotaan Yang Sama

Jakarta bukan satu-satunya kota yang terkena bencana banjir masih banyak kota-kota lain seperti Surabaya, Samarinda bahkan Jayapura.

Tampaknya kota-kota lain tidak belajar dari bencana di Jakarta, kota-kota di Indonesia kebanyakan merupakan kota yang berkembang secara organik, berkembang tanpa menggunakan perencanaan yang baik.

Program Jangka Panjang

Program jangka panjang pengentasan bencana banjir sebenarnya tidak terlepas dari keseriusan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

1.Review dan Revisi Tata Ruang

Tata ruang perkotaan seharusnya direvisi dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Kajian tata ruang perkotaan seharusnya dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan memperhitungkan keterkaitan antar wilayah dengan mengkaji faktor lingkungan hidup (landscape approach, DAS, biodiversity, dll), ekonomi (pekerja komuter, kebutuhan), sosial.

Perlu revisi proses proses perencanaan ruang dengan melihat kualitas perencanaan tata ruang yang buruk, ini dapat terjadi dengan mengkaji pembiayaan perencanaan ruang, kualitas dokumen perencanaan tata ruang, implementasi tata ruang. Banyak yang masih mengangap bahwa perencanaan ruang akan berhenti saat dokumen RTRW atau RDTR sudah selesai dibuat, padahal ini baru pertengahan proses tata ruang dimana perlu evaluasi pelaksanaan dilakukan.

2. Kajian detail berbasis ilmiah dalam menyusun perencanaan.

Kajian detail perlu dilakukan pada perencanaan ruang, skala data dalam tata ruang  perlu dilakukan dengan benar. Misalnya terkait buruknya data cuaca dan klimatologi Apakah 1-10 stasiun curah hujan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan? Apakah data cuaca 5 tahun cukup untuk mengkaji fenomena banjir di Jakarta?

Kajian detail juga perlu dilakukan dengan melakukan pemetaan yang lebih baik, misalnya aplikasi pemetaan LIDAR misalnya dibutuhkan untuk mengkaji topografi Jakarta, ini diperlukan dalam menyusun zonasi dan kajian penurunan permukaan dalam kajian RDTR.

3. Integrasi antar sektor

Integrasi antar sektor bahkan di Jakarta dapat dikatakan masih  belum baik, misalnya terkait tata ruang apakah ada integrasi yang baik antara zonasi dengan perijinan? Apakah ada integrasi antara jaringan listrik dengan potensi banjir?

 

Kebakaran Hutan, Tools Online dan Kebijakan Pencegahan


Tahun ini kembali terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, sebuah kejadian tahunan yang buat sebagian yang tidak terpengaruh langsung seperti sebuah berita rutin tahunan. Pada wilayah terpengaruh seperti Riau, Jambi, Kalteng misalnya kejadian ini seperti musibah tahunan yang tidak bisa dielakkan dan membuat frustasi.

Tools Online Yang Tersedia

Sebenarnya terdapat beberapa tools online yang bisa digunakan untuk melakukan pemantauan hotspot, pemerintah misalnya memiliki tools Sipongi.

sipongi_01
Screen Capture Sipongi, 23 September 2019

Sipongi menggunakan citra Terra/Aqua (LAPAN), NPP (LAPAN) dan NOAA (ASMC) dan menampilkan hospot dengan tingkat kepercayaan 80% atau lebih.

Tools di atas memberikan informasi jumlah hotspot di Indonesia, dimana konsep hotspot merupakan titik panas pixel citra satelit yang menunjukkan lokasi dengan intensitas infra red yang tinggi.

“Sebaran hotspot belum tentu kebakaran”

Hal diatas merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, karena tidak semua hotspot identik dengan kebakaran, karena hotspot merupakan interpretasi citra satelit dan belum menggambarkan peristiwa kebakaran.

Selain Sipongi terdapat juga beberapa tools yang dibangun oleh beberapa non profit seperti Global Forest Watch Fires.

GFW_fires_01
Global Forest Watch Fire, screen capture 23 September 2019.

Berbeda dengan Sipongi, Global Forest Watch Fires menampilkan beberapa hotspot global termasuk khusus untuk Indonesia yang kemungkinan mengacu ke Sipongi. Selain itu GFW Fires juga memunculkan fungsi analisis per negara atau sub-national (provinsi dan kabupaten) dengan menampilkan beberapa layer data seperti konsesi dan status kawasan dan wilayah administrasi.

Report_GFW_02
Hasil analisis dengan GFW Fires- 23 Sept 2019

Hasil kajian di atas dapat diperlakukan sebagai sebuah indikatif berdasarkan overlay hotspot dengan layer lain seperti konsesi.

Kedua tools sebenarnya bisa diakses oleh siapapun untuk membantu memberikan informasi mengenai wilayah hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan.

Kebijakan Pencegahan

Salah satu sorotan menarik  sebenarnya adalah mempertanyakan kebijakan pencegahan dimana tools ini bisa memberikan ‘sejarah sebaran hotspot’ yang kemudian dapat digunakan untuk membuat kebijakan pencegahan.

Sipongi misalnya memberikan gambaran kondisi hotspot

sipongi_02
Graphik perkembangan hostpot Indonesia. 

sipongi_03
Data per bulan di tahun 2019

Dari data di atas terdapat tren peningkatan di bulan Juli, dimana kemudian aksi pencegahan dapat dilakukan melalui dukungan kebijakan seperti pengecekan lapangan dan kebijakan pencegahan lainnya.

Juga dengan menggunakan GFW-Fires menggambarkan sebaran hotspot di beberapa bulan di Indonesia:

Juni – 5,610

July – 20,047

Agustus – 78,586

September (s/d 23 Sept) – 196,222

Jika ini dilakukan pada tingkat kabupaten sebenarnya trend hotspot dengan kejadian kebakaran cenderung satu arah, sehingga peningkatan jumlah hotspot yang terdeteksi jika di breakdown dalam hitungan mingggu maka proses pencegahan bisa dilakukan dengan menggunakan data hotspot.

Sekali lagi kebijakan pencegahan sebenarnya bisa dilakukan di bulan Juli, sehingga dampak kebakaran di September dapat diminimalkan.

 

 

 

 

 

Maps: Bukit Soeharto


If new capital move to East Kalimantan with specific place in or surrounding Tahura Bukit Soeharto, then here maps of Tahura Bukit Soeharto.

BS_spatial Plan_edit

From map above Bukit Soeharto stated as Conservation Areas that surrounded by plantation zone and some settlement that part of Balikpapan city areas. North west Bukit Soeharto is production forest areas that some as logging and timber plantation.

No More Forest

Based on land cover maps from government, we could see that only very small and patchy forest left in Bukit Soeharto. Areas dominated with shrubs (semak belukar) and agriculture (pertanian lahan kering). As in maps below can see that some plantation (that you could assumed as oil palm) already encroached Tahura areas.  Some mining (which is coal mining) area located inside Tahura, and some settlement.

BS_land_cover_2018_edit1

Restoration

If assumed that new capital locate in Bukit Soeharto or area sorrounding then first thing to do is restoration. By using series land cover maps from previous year we could propose restoration of Tahura into forest.

 

Photography: Los Angeles


This is some of photos left in my disk from trip to LA in 2015.

IMG_7469
No caption needed

I was stayed in Hermosa Beach that one of popular beach along west coast Los Angeles California.

IMG_7242
Hermosa beach

IMG_7249
Hermosa beach

One of most important is keep the nature and protect biodiversity (left) in the areas.

IMG_7262
Sign for pier visitor

Watching birds play with wave

IMG_7252
Seabirds

IMG_3998
Sun down in Hermosa

IMG_3969
Hermosa pier – like painting ?

IMG_3974
Sundown at Hermosa pier

IMG_4006
Perfect silhouette

Hollywood

IMG_4090
Hollywood walk of fame

IMG_4098
Hollywood – perhaps this place most visited place in LA 

Luas Kebun Sawit 21 juta ha, tetapi luas bawang putih 2 ribu hektar.


petaasawit

Peta di atas adalah hasil browsing saya untuk data kesesuaian lahan sawit di Indonesia, hasilnya adalah peta jpg yang mungkin hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang mencari dengan keyword yang benar. Peta bukan dirilis oleh lembaga resmi dan entah bagaimana proses-nya bisa di rilis untuk publik.  Peta diatas menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil wilayah Indonesia yang sangat sesuai untuk Sawit sekitar 8 juta ha, sisanya kebanyakan adalah sesuai bersyarat atau tidak sesuai.

Salah satu peta tematik pertanian dan perkebunan adalah peta kesesuaian lahan yang dapat digunakan untuk menjadi panduan bagi kegiatan pertanian dan perkebunan. Peta pertanian mustinya akses publik ini akan sangat membantu untuk mendorong kegiatan pertanian sehingga kita tidak lagi tergantung ekspor.

INDEKS_LOKASI_TANAMAN-HORTI_BAWANG-PUTIH

Peta di atas adalah peta lokasi tanaman bawang putih. Saya yang awam pertanian cukup kaget bahwa bawang putih ternyata bisa ditanam di Indonesia dengan baik. Lalu kenapa selama ini kita impor dan menjadikan harga bawang putih sampai 100 ribu per kg.

Luas Produksi Bawang Putih Indonesia hanya 2.100 hektar tetapi Luas Sawit 21 juta hektar. Harga bawang putih Rp. 100 ribu / kg dan harga Sawit Rp. 1500 per kg.

Disisi lain kita banyak-banyak menanam sawit yang harganya sekarang ini hanya 1.000 sampai 2.000 rupiah per kg. Sementara jumlah kebun sawit bisa mencapai 22 juta hektar di seluruh Indonesia dan disisi lain jumlah luas kebun bawang putih di Indonesia hanya di angka 2100 hektar seluruh Indonesia.

Seandainya saja ada niatan berhenti menjadi pengimport komoditas bawang putih tentu saja yang pertama kali dilakukan adalah melakukan edukasi tentang komoditas ini. Salah satunya adalah memberi akses ke peta kesesuaian lahan di Indonesia secara gratis. Tentu saja saat ini kita bisa mendapatkan peta kesesuaian lahan pertanian dan perkebunan tetapi tidak murah BPPP Sumberdaya Lahan Pertanian di Bogor menjual data kesesuaian Rp. 1000 /kb dan jika ingin mendapatkan data kesesuaian lahan spatial SHP se provinsi Kaltim untuk semua komoditas pertanian perlu mengeluarkan dana Rp. 300 juta. Wow… Sekali lagi saya mempertanyakan keseriusan dalam hal transparansi data spatial.

%d bloggers like this: