Bencana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup


Hasil kajian rawan bencana di Indonesia sebenarnya sudah bisa didapatkan dipeta-peta yang terdapat dalam beberapa web pemerintah, seperti BMKG, BNPB dan web provinsi. Tetapi yang sangat disayangkan adalah peta-peta tersebut tampil pada skala kecil yang sebenarnya sulit untuk diadopsi dalam kebijakan. Peta skala bencana nasional misalnya hampir sebagian besar provinsi di Indonesia masuk sebagai kawasan dengan indeks rawan bencana yang tinggi.

peta-indeks-rawan-bencana-Indonesia-tahun-2012

Sumber: ICEL

peta-wilayah-rawan-tsunami-indonesia

Sumber: BMKG

Apakah data tersebut salah? Tentu saja data yang ditampilkan tidak salah, tetapi data tersebut terlalu general untuk digunakan. Karena mitigasi dan adaptasi bencana sebenarnya fokus pada skala site.

04 Peta Rawan Bencana

Sumber: Tata Ruang Jawa Barat

Terdapat kejadian-kejadian bencana-seperti tanah longsor, banjir dan kebakaran yang sifatnya lokal. Bencana pada skala lokal ini membutuhkan peta-peta bencana pada skala detail. Kejadian bencana longsor di Sukabumi diawal 2019 ini merupakan satu contoh dimana kejadian bencana memerlukan pemetaan yang lebih detail.

Pemetaan kawasan yang lebih detail akan mampu menjadi acuan dalam kegiatan perencanaan lebih detail seperti rencana tata ruang kabupaten/kota dan  rencana detail tata ruang.

Salah satu peta yang cukup detail dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologiyang menampilkan wilayah rawan tsunami. Pada peta ini terdapat informasi yang cukup tepat terkait dengan kejadian tsunami terbaru di Selat Sunda.

20180509091933-2183a55f-me

Sumber: PVMBG

Peta diatas menggambarkan wilayah rawan di sekitar Carita dan Tanjung Lesung yang memang paling terdampak dari kejadian tsunami di tanggal 22 Desember.

Beberapa tools online yang dibangun misalnya PetaBencana.id: https://petabencana.id/map

Peta online tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, demikian juga dengan peta dari BNPB: http://geospasial.bnpb.go.id/category/peta-tematik/

Beberapa peta-peta diatas idealnya bisa digunakan dalam perencanaan pembangunan, sehinga kawasan-kawasan yang teridentifikasi rawan bencana bisa dikelola dengan lebih baik. Perencanaan seharusnya bisa mengadopsi zonasi rawan bencana sebagai acuan dalam merencanakan infrastruktur, pemberian ijin mendirikan bangunan atau mengeluarkan surat ijin lainnya.

Tata Ruang dan Bencana dan Lingkungan Hidup

Regulasi di tata ruang sebenarnya telah memasukkan sebagian dari kawasan-kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung lokal. UU tata ruang memungkinkan proses revisi tata ruang terkait dengan bencana besar. UU Tata Ruang juga mengamanatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung proses mitigasi dan adaptasi bencana misalnya membangun infrastruktur untuk evakuasi bencana. Pada wilayah-wilayah rawan tsunami seharusnya dibangun infrastruktur untuk evakuasi masyarakat. Infrastruktur ini kebanyakan terlupakan dalam membangun sebuah kawasan.

Salah satu konsep yang dapat ditawarkan adalah menyatukan ruang terkait dengan lingkungan dan kebencanaan. Misalnya menyatukan kawasan evakuasi tsunami dengan kawasan hutan kota atau ruang terbuka hijau. Konsep ini tentu saja dapat dilakukan dengan kajian yang lebih detail mengenai kondisi kawasan dan kondisi bencana spesifik dimasing-masing wilayah. Kondisi lingkungan dan bencana seringkali menjadi dua hal yang tidak terpisahkan, misalnya kawasan-kawasan berlereng 40 persen seharusnya merupakan kawasan yang tidak terbangun. Pelanggaran tata ruang pada pembangunan kawasan ini menjadi salah satu penyebab bencana longsor dan penyebab jatuhnya korban ketika terjadi bencana.

Pelanggaran Tata Ruang

Salah satu peraturan tata ruang yang sering dilanggar adalah sepadan pantai. Wilayah sepadan pantai sampai 100 meter dari titik pasang tertinggi seharusnya tidak dialokasikan atau digunakan untuk pemukiman. Tetapi dalam banyak prakteknya kawasan ini tetap digunakan untuk bangunan dan tidak dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau.

sepadan pantai CARITA

Bangunan di Carita; hanya 17 m jaraknya dari garis pantai

Pada kawasan rawan tsunami alokasi sepadan pantai seharusnya dikelola dengan lebih berhati-hati. Pasal 24 UU no 27 tahun 2007 menyebutkan kawasan ini sebaiknya digunakan untuk ruang terbuka hijau.

Sekali lagi bahwa aspek kebencanaan, lingkungan dan tata ruang adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, dibutuhkan penegakan hukum terkait tata ruang, mengedepankan aspek lingkungan hidup serta mitigasi bencana. Jika dilakukan maka resilience kita terhadap bencana akan lebih tinggi.

 

Posted in DRR, Penataan Ruang, Penataan Ruang Kabupaten, Perencanaan Kota, Spatial Planning, Urban and Regional Planning | Tagged , , | Leave a comment

Aspek Spasial Bencana Tsunami Letusan Anak Krakatau


citra_krakatau1

Sumber data: ESRI Imagery

Berapa jarak Gunung Anak Krakatau ke pantai Carita?

_104937357_java_sumatra_population_density_map640_english-nc

Sumber data BBC: https://www.bbc.com/news/world-asia-46667970

Tsunami akibat runtuhan letusan Gunung Anak Krakatau menjadi bencana yang sangat menyedihkan buat negeri tercinta diakhir tahun 2018 ini.

Rasa ingin tahu saya membuat saya mencari berita terkait bencana ini dari berbagai media, mulai dari media dalam negeri sampai media luar negeri.

Berikut liputan BBC dan beberapa media luar negeri dengan peta analisis kejadian:

Salah satu yang menarik adalah bagaimana media-media dari luar negeri mencoba melakukan analisis bagaimana kejadian tsunami dan tentunya menampilkan PETA. Sementara media lokal lebih banyak menampilkan dampak kejadian dan foto erupsi Anak Krakatau. Menurut saya media memiliki kewajiban juga untuk menampilkan data-data yang memberikan pencerahan mengenai proses kejadian serta gambaran lokasi.

Aspek spatial menjadi aspek penting dalam memberikan pemahaman kejadian bencana, kedepannya aspek spatial seharusnya menjadi pembelajaran publik untuk mengenali potensi bencana satu wilayah. Karena itu memberitakan aspek kebencanaan dengan aspek spatial menjadi hal penting dalam membangun pemahaman lokasi dan kedepannya membangun pemahaman dalam perencanaan mitigasi.

 

 

Posted in DRR, Geografi, Geography, Indonesia | Tagged , | Leave a comment

Apa Selanjutnya Setelah Peluncuran GeoPortal Kebijakan Satu Peta?


Pemerintah baru saja meluncurkan  geo portal Kebijakan Satu Peta, sebuah milestone terbaru dari kebijakan Satu Peta.

Portal ini bisa diakses melalui link: https://portalksp.ina-sdi.or.id/ , tetapi saat ini akses diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20/Tahun 2018, kewenangan akses berbagi data diperuntukkan bagi Presiden, Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Hasil peta yang menarik adalah Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT yang menurut saya menarik untuk dilihat. Pertanyaan bagaimana GeoPortal Kebijakan Satu Peta mampu menjadi bagian dari solusi dari penyelesaian tumpang tindih tersebut? Jawaban pertanyaan tersebut akan sangat banyak dan memerlukan proses panjang karena tumpang tindih yang ada sudah terjadi dalam jangka waktu lama dan melibatkan banyak pihak.

Sebagai penggiat pemetaan dan perencanaan spatial ada pertanyaan kunci bagi saya; Apakah kemudian semua pengambil kebijakan yang memiliki kewenangan akses berbagi data tersebut memiliki visi pentingnya data dan informasi spatial? Pertanyaan kedua adalah Jika akan digunakan dalam pengambilan kebijakan, apakah terdapat kemampuan untuk menggunakan data-data tersebut dalam proses pengambilan kebijakan?

Bayangkan satu kabupaten di pelosok mencoba menjawab pertanyaan dimana saya dapat menempatkan satu ijin lokasi perkebunan? Selama ini jawaban atas pertanyaan ini hanya mengacu pada tata ruang, jika kawasan itu APL atau HPK (dengan ijin pelepasan). Peta-peta di geoportal KSP sebenarnya mampu memberikan masukan lebih jauh. Data yang ada bisa digunakan sebagai screening layer misalnya data konsesi lainnya akan memastikan ijin tidak tumpang tindih, data sumberdaya alam lainnya termasuk bencana dapat digunakan, data sebaran industri akan membantu jika memang perkebunan akan diolah menjadi bukan hanya bahan mentah, data infrastruktur jalan, listrik, dll membantu memberikan gambaran apakah perkebunan tersebut memiliki akses ke pasar.

Kemampuan penggunaan data spatial sebagai pendukung pengambilan kebijakan akan menjadi hal penting yang segera harus diisi, untuk itu pengambil kebijakan tidak hanya disediakan data spatial yang lengkap tetapi dibangun pengetahuannya untuk mampu menggunakan data dan informasi spatial dalam pengambilan kebijakan.

Penggunaan data Geoportal KSP  ini juga harus dipikirkan lebih lanjut lagi, misalnya akses kedata spatial seharusnya juga bisa didapat oleh pihak-pihak diluar pemerintah seperti akademisi, peneliti, swasta dan masyarakat. Sehingga pada satu waktu semua pihak bisa berdiskusi terkait perencanaan ruang dengan menggunakan basis data spatial yang sama, jika tidak maka benang kusut tumpang tindih baru akan terbentuk.

Satu kegiatan lanjutan adalah membangun kekuatan simpul-simpul jaringan geodata spatial yang kuat sampai ketingkat kabupaten. Ini dibarengi dengan program-program pelatihan kemampuan pengolahan dan pemanfaatan data spatial sehingga semua pihak yang membutuhkan dan menggunakan data spatial dalam Kebijakan Satu Peta menjadi ‘melek spasial”.

 

 

 

Posted in Geografi, GIS, Indonesia, OneMap Policy Indonesia, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Teori Perencanaan dan Praktek Sebenarnya


Kolega saya mengirimkan sebuah dokumen summary pokok-pokok visi dan misi satu kepala daerah terpilih yang akan di mainstremingkan dalam perencanaan pembangunan lima tahun.

Sambil mereview-nya saya kembali mengais literatur lama tentang konsep perencanaan yang sempat saya pelajari dulu. Semakin saya pelajari semakin saya pesimis bahwa ilmu-ilmu perencanaan khususnya perencanaan wilayah diterapkan dalam banyak pembangunan di Indonesia. Pada prakteknya perencanaan pembangunan sangat didorong oleh elit politik baik di eksekutif maupun yudikatif dengan berbagai alasan.

Saya merasa bahwa para ahli bidang perencaanan misalnya Andreas Faludi dengan teori perencanaan pasti akan geleng-geleng kepala karena kemudian perencanaan akhirnya didorong oleh pemikiran-pemikiran segelintir orang yang mungkin tidak memahami perencanaan pembangunan itu sendiri.

Visi dan Misi Pemimpin Terpilih

Salah satu kegiatan yang perencanaan dengan menterjemahkan Visi dan Misi pemimpin terpilih dalam penyusunan RPJM (rencana pembangungan jangka menengah). Ini adalah kegiatan yang harus dilakukan dengan cara yang cukup kompleks.

Pada banyak praktek nya ini sulit untuk dilakukan karena visi dan misi yang dibangun pemimpin terpilih umumnya adalah janji-janji politik yang kadang tidak bisa diterjemahkan dalam perencanaan. Bayangkan bagaimana menterjemahkan visi “Kabupaten yang Sejahtera Agamis”, sejahtera mungkin bisa menggunakan SDG tetapi bagaimana mengukur “masyarakat yang Agamis”?

Tata Ruang dan Kawasan Hutan

Salah satu kebijakan dalam penataan ruang di Indonesia sangat ditentukan oleh penetapan kawasan hutan yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagaimana kalau kondisi wilayah sudah tidak sesuai?:

  • bagaimana  jika masih banyak hutan di kawasan APL?
  • sebaliknya bagaimana jika hutan lindung sudah dirambah dan terdegradasi?
  • bagaimana jika pola pemukiman mengarah ke tekanan ke kawasan konservasi?

Dalam banyak praktek tata ruang kadang harus mempertemukan penunjukan kawasan dengan kondisi kawasan sebenarnya.

Selain itu akan ada kecenderungan bahwa wilayah sebanyak mungkin dilakukan dengan melihat kebutuhan sesaat. Sangat sulit menemukan perencana yang mampu menggali perencanaan pada time-frame yang panjang (20-30) tahun.

 

 

Posted in Penataan Ruang, Penataan Ruang Kabupaten, Perencanaan Kota, Transportation Planning, Urban, Urban and Regional Planning, Urban Planning | Tagged , , | Leave a comment

Penggunaan Drone untuk Konservasi


DCIM100MEDIADJI_0029.JPG

Foto drone di Kabupaten Berau

Untuk mengetahui kondisi ril satu lokasi dibutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi jika lokasi yang dimaksud adalah lokasi tersebut adalah hutan yang masih memiliki kerapatan tinggi. Beberapa wilayah bahkan masih sulit untuk dijangkau karena lokasi yang sulit. Kegiatan konservasi selalu membutuhkan informasi kondisi wilayah terbaru, misalnya pada kegiatan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi atau kegiatan monitoring kawasan. Penggunaan drone atau UAV (unmanned aerial vehicle) menjadi pilihan yang sangat efektif dalam membantu mendapatkan informasi terbaru satu kawasan.
Pengertian drone atau pesawat tanpa awak atau pesawat nirawak (english = Unmanned Aerial Vehicle atau disingkat UAV), adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri, menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya, bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan. Pada kebanyakan drone muatan yang dimaksud adalah kamera yang digunakan untuk pengambilan gambar, tetapi pada kegiatan konservasi kemudian bisa digunakan untuk membawa dan menyebarkan biji tanaman. BioCarbon Engineering salah satu perusahaan berbasis di UK melakukan kegiatan penyebaran bibit tanaman dengan menggunaan drone, tanaman disebarkan di Australia, Afrika dan New Zealand. Di Indonesia penggunaan drone dilakukan untuk kegiatan monitoring, salah satu yang menarik adalah penggunaan drone oleh komunitas Conservation Drone untuk melakukan monitoring pada kegiatan konservasi orangutan di Indonesia. Drone digunakan untuk melakukan kegiatan perhitungan sarang orangutan serta kegiatan pemetaan habitat orangutan.

Salah satu peran penggunaan drone untuk konservasi tidak terlepas dari peran drone dalam mendukung dan mengambil data untuk pemetaan. Aplikasi drone untuk pemetaan telah berkembang dan diaplikasikan diberbagai bidang pemetaan dapat dikatakan bahwa pemetaan digital dan aplikasi GIS merupakan salah satu pasar terbesar yang akan menyerap penggunaan drone dengan berbagai alasan, salah satunya adalah tingkat resoulusi yang lebih baik yang mampu dihasilkan dari pengambilan gambar dengan drone. Selain itu drone mampu memberikan data spatial update dalam rentang waktu yang lebih cepat, berbeda dengan satelit yang memerlukan durasi pengambilan gambar secara periodic jangka waktu tertentu. Aplikasi pemetaan dengan drone pada kawasan tertentu dan dilakukan secara berkala juga akan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan memperoleh data melalui citra satelit resolusi tinggi (misalnya Ikonos).
Beberapa provider data spatial skala global juga telah menggunakan drone dengan cukup aktif, misalnya Google menggunakan drone drone milik Titan Aerospace juga bisa digunakan untuk memperoleh gambar real time yang bisa dipakai untuk sarana Google Maps ataupun layanan lainnya.
Aplikasi dibidang GIS dilakukan pada berbagai sector seperti pertanian,kehutanan, konservasi, dll. Salah satu dibidang konservasi yang sudah dipublish adalah pemetaan orangutan di Indonesia yang dilakukan dengan drone untuk memetakan lokasi sarang orangutan. Drone digunakan pada bidang forestry untuk melakukan proses monitoring kawasan hutan seperti untuk mengkaji wilayah-wilayah kelola konsesi serta mendapatkan gambaran mengenai kondisi tutupan lahan yang paling baru.
TNC sudah melakukan beberapa kegiatan yang akan sangat efektif jika didukung oleh pemetaan dengan menggunakan drone, misalnya untuk kegiatan monitoring kawasan kelola HPH dalam skema kerjasama dengan TNC/RIL , monitoring kawasan hutan lindung, pengambilan data tutupan lahan untuk kegiatan hutan desa, monitoring biodiversity di kawasan tertentu. Pilihan menggunakan drone dilakukan juga untuk kegiatan seperti Karst, Monitoring Hutan Lindung Wehea atau monitoring tutupan lahan di sekitar Merabu untuk mendukung inisiatif hutan desa.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pilkada, Kepemimpinan dan Lingkungan Hidup


Momen Pilkada merupakan salah satu momen penting dalam kaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya adalah karena pengelolaan lingkungan hidup akan sangat tergantung pada sosok pemimpin daerah dan jajarannya dalam mengeluarkan kebijakan lingkungan hidup. Terdapat keterkaitan yang erat antara kondisi lingkungan dengan kepemimpinan, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang memiliki visi kedepan yang jauh dalam bentuk kebijakan rencana dan program yang mengedepankan aspek lingkungan. Peran pemimpin daerah dalam menjaga kualitas lingkungan sangat penting karena kebijakan pengelolaan lingkungan pada banyak wilayah di Indonesia dimulai dari komitmen pemimpin daerah dalam mengambil kebijakan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.
Kajian politik dan lingkungan bukan merupakan kajian yang baru, sejak tahun tahun 70-an kebijakan politik dan lingkungan telah dikaji mulai dari sector terkait kebijakan polusi. Saat ini kebijakan tersebut terkait dengan banyak isu mulai dari pengelolaan sumberdaya alam sampai pada kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca. Kajian misalnya melihat bagaimana terpilihnya satu pemimpin sebagai pengambil keputusan akan mempengaruhi kondisi lingkungan melalui kebijakan-kebijakan yang diambil.

Mengapa peran kebijakan pimpinan daerah sangat penting? Ini bisa dilihat dalam hampir semua alur perijinan sektor berbasisi lahan seperti kehutanan, perkebunan, peran pimpinan daerah baik Bupati dan Gubernur adalah pemberi rekomendasi. Tanpa rekomendasi dari daerah perijinan sektor kehutanan dan perkebunan tidak akan mendapatkan perijinan pada tingkat nasional. Kebijakan yang dibangun oleh pemimpin daerah akan menjadi penentu kualitas lingkungan dan kualitas masyarakat di wilayah tersebut.

Beberapa artikel dan kajian menyebutkan bahwa untuk menjadi kandidat bupati atau gubernur diiperlukan biaya yang cukup besar. Biaya politik ini yang kemudian berisiko juga terhadap lingkungan hidup. Misalnya pada wilayah-wilayah yang sangat tergantung pada SDA, misalnya pertambangan, perkebunan dan kehutanan biaya politik kemudian terhubungkan dengan pemberian ijin yang kemudian banyak menyalahi kaidah-kaidah lingkungan. Misalnya pemberian ijin perkebunan pada wilayah yang berhutan akan menjadi faktor utama terjadinya deforestasi di wilayah tersebut.

Menilik isi kampanye beberapa calon kepala daerah, isu lingkungan masih sangat minim. Saya sendiri belum melihat ada kandidat yang mampu menjelaskan secara terstruktur rencana kebijakan terkait lingkungan hidup, pembahasan lingkungan terbatas pada isu-isu terkait bencana lingkungan serta kualitas lingkungan yang sangat umum. Pemimpin daerah juga sebagian besar mengedepankan kebijakan ekonomi dan sangat jarang yang mampu menjabarkan pembangunan berkelanjutan dalam rencana kebijakannya.

Pilkada memang sudah dijalankan, saatnya menilai bagaimana kepemimpinan yang berjalan dari pemenang Pilkada menjalankan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan bukan hanya sekedar melihat membahas isu tanpan kebijakan yang mampu menjaga kualitas lingkungan.

IMG_9999

Pulau Maratua, Berau

 

 

Posted in Environment, Indonesia | Tagged | Leave a comment

Keterbukaan Informasi Spasial dan Konservasi


Ada yang bertanya ke saya tentang ‘apa kaitan antara kebijakan Satu Peta dengan konservasi?’. Sebuah pertanyaan yang bagus karena untuk menemukan jawabannya kita harus mundur beberapa langkah melihat konservasi itu sendiri.

Dalam konteks kebijakan Nasional kata konservasi akan muncul dalam pengelolaan kawasan dan spesies. Kawasan akan lebih mudah karena nyata dalam kebijakan dan tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan yang disebut dengan Tata Ruang, baik tata ruang skala paling detail sampai pada tingkat Nasional.

Spesies akan jauh berbeda pendekatannya karena akan menyangkut kawasan juga serta yang paling utama adalah pengelolaannya. Konservasi spesies akan mencakup pengelolaan mulai dari habitat, ancaman sampai pada usaha menjaga stabilitas jumlah sehingga spesies tersebut dapat bertahan hidup/viable.

Keterbukaan informasi akan menjadi faktor pendukung utama dalam mencapai target-target konservasi karena keterbukaan informasi akan memungkinkan peran semua stakeholder untuk berkontribusi dalam penentuan kebijakan yang terbaik untuk konservasi. Bayangkan sebuah keputusan pemberian ijin, jika dilakukan secara tertutup akan memberikan dampak besar tanpa kemudian mendapat masukkan dari stakeholder lain yang nantinya akan terdampak.

Keterbukaan informasi spatial menjadi salah satu aspek keterbukaan informasi yang sangat penting dalam kegiatan konservasi karena aspek perlindungan habitat satu spesies penting atau ekosistem tertentu yang penting untuk di konservasi selalu dilakukan dengan menggunakan pendekatan dan analisis spatial.

Salah satu kebijakan yang sangat terkait adalah kebijakan Satu Peta, dimana kebijakan ini bertujuan untuk menyusun referensi spatial yang sama dalam pembangunan di Indonesia. Referensi spatial yang sama tidak dapat dilakukan tanpa adanya tranparansi, tanpa adanya proses sharing, diskusi dan berbagi data.

Posted in Conservation, Geografi, Geography, Indonesia | Tagged , | Leave a comment

Menilik Kebakaran Hutan di musim hujan dengan LAPAN Hotspot Data


Jika ada pendapat yang menyatakan bahwa kebakaran lahan dan hutan karena akibat alami, maka menilik kejadian kebakaran di musim basah akan menjadi counter untuk melihat kejadian kebakaran dan kemungkinan penyebabnya. Asumsi-nya adalah kebakaran pada musim basah/musim hujan pemicu terbesarnya adalah akibat dibakar.

Kebakaran hutan dan lahan sebenarnya dapat dipantau melalui web milik LAPAN Hotspot Information. Ditampilkan dalam format WebGIS, web ini menampilkan hotspot terbaru diseluruh Indonesia.

Web ini dapat diakses melalui link: http://modis-catalog.lapan.go.id/monitoring/hotspot/index 

Yang menariknya adalah kita dapat melihat sebaran hotspot dengan background citra terbaru sehingga bisa melihat secara kasat kemungkinan akan menjadi apa ketika lahan terbakar. Dua screenshot yang saya ambil dengan jelas menggambarkan kemungkinan kebaran adalah untuk perluasan lahan kelapa sawit. Apalagi ini diambil pada musim hujan, dengan asumsi bahwa kejadian kebakaran lahan dan hutan secara alami kemungkinan tidak akan terjadi.

kebakaran_april2018-2 (2)

Kalimantan

kebakaran_april2018-1 (2)

Kalimantan

 

kebakaran_april2018-3

Sumatera

kebakaranhutan

Sumatera

Dari peta di atas sebaran hotspots pada wilayah-wilayah tepi perluasan perkebunan.

Silahkan cek kembali pada web diatas dan akan terlihat pola-pola yang jelas pada wilayah yang kemungkinan akan menjadi expasi perkebunan.

Sumber webGIS lain yang bisa diakses adalah GFW Fires:  http://fires.globalforestwatch.org/map/  Pada web ini bisa dilakukan kalkulasi dan analisis sederhana.

Posted in Kalimantan Timur, Kehutanan, Sumatera | Tagged , , | Leave a comment

Melihat Peluang Biodiversity Offset


LAMPIRAN XII

Peta Konsesi Tambang di RTRW Kalimantan Timur 2016-2036

Dalam pendekatan Development by Design yang digunakan The Nature Conservancy, hirarki mitigasi mengacu pada standar yang diperkenalkan oleh BBOP (Business and Biodivesity Offset Programme) yang me-ranking mitigasi atas avoid, minimize, restore dan offset) dimana offset adalah pilihan terakhir dalam menyusun skenario mitigasi.

Perkembangan pembangunan pada sektor pembangunan berbasis sumberdaya alam seperti minyak dan gas bumi, batubara, kehutanan (kayu) dan perkebunan sawit merupakan tulang punggung pembangunan di Indonesia dalam kurun waktu yang lama. Pada saat kegiatan dilakukan mungkin belum pernah terpikirkan sebuah skenario mitigasi yang baik. Beberapa sektor seperti kehutanan dan pertambangan yang saya tahu telah menyusun dalam bentuk restorasi dan rehabilitasi kawasan. Tetapi apakah itu disusun dalam sebuah skenario mitigasi, perlu dikaji lebih jauh.

Skenario mitigasi idealnya dilakukan pada tahapan perencanaan kegiatan pembangunan atau kegiatan sektoral tertentu baik pertambangan, kehutanan dan perkebunan. Ini dilakukan dengan tujuan agar pembangunan tersebut tidak memberikan dampak yang besar serta agar dampak tersebut dapat dimitigasi dengan sebaik-baiknya. Sayangnya sektor seperti pertambangan sudah berjalan puluhan tahun bahkan beberapa sudah selesai. Salah satu peren

Kejadi terbaru di April 2018 dengan matinya pesut di Teluk Balikpapan mengingatkan kita bahwa mitigasi tidak direncanakan dengan baik. Sebuah pertanyaan singkat akan menarik untuk dikaji seperti “Apa yang sudah diberikan/dilakukan oleh perusahaan perminyakan di Teluk Balikpapan dalam kegiatan konservasi pesut?” Bayangkan jika semua perusahaan minyak di Kaltim melakukan offset atas dampak kegiatannya dengan memberikan dukungan kegiatan atau pendanaan pada penyelamatan pesut, bekantan atau spesies lain yang ada di wilayah kerja mereka. Saya percaya akan bisa dilakukan sebuah kegiatan konservasi yang sangat besar dan mampu menjaga kekayaaan biodiversity di Kalimantan Timur.

Kehilangan habitat orangutan di Kalimantan berdasarkan beberapa riset diakibatkan expansi perkebunan (sawit). Riset menyebutkan 78% kawasan habitat orangutan berada di luar kawasan lindung dimana sebagian adalah kawasan untuk kegiatan kehutanan (HPH dan HTI) dan perkebunan (sawit). Jika saja hirarki mitigasi diberlakukan, maka dapat dikembangkan skenario avoid (pada kawasan yang memang memiliki NKT tinggi), minimize/restore pada kawasan terdampak dengan potensi pembangunan tinggi dan secara NKT tidak terlalu tinggi, atau offset pada kawasan yang sudah terlanjur dibuka tanpa kajian bidoviversity yang baik.

Pembangunan pada sektor kehutanan mengharuskan adanya setoran dana reboisasi, sektor sawit (anggota RSPO) menyebutkan adanya kompensasi dan remediasi. Bisa dibayangkan jika pada wilayah yang sudah terlanjut dibuka dilakukan offset yang kemudian digunakan untuk kegiatan penyelamatan keanekaragaman hayati dan biodiversity.

Saya yakin bahwa kekayaan biodiversity  yang ada baik yang diperairan seperti pesut, bekantan di mangrove, orangutan dan badak di hutan dataran rendah atau spesies lain, semua dapat dikonservasi dengan lebih baik jika pilihan offset dilakukan pada kegiatan yang sudah memberikan dampak ke lingkungan hidup selama puluhan tahun. Bukan untuk orangutan dan atau pesut tetapi perlindungan keanekaragaman hayati akan menjadi kunci bagi keberlanjutan ekosistem dan lingkungan hidup manusia yang tinggal didalamnya.

Posted in Environment, JasaEkosistem, Kalimantan, Oil Palm, Pertambangan | Tagged , , , | Leave a comment

Project Management untuk Lembaga Swadaya Masyarakat


Pada tahun 2005 dan dilanjut 2008 sampai 2010 saya bergabung dengan UNDP untuk program MDGs di Papua dan Papua Barat, sebuah program yang totally different dengan zona nyaman saya di bidang perencanaan dan spatial. Sebagai knowledge manager ada banyak hal yang harus saya pelajari dulu, tetapi yang menarik adalah saya terlibat dengan capaian skema grant untuk LSM lokal yang fokus kegiatannya adalah pengentasan kemiskinan dan target MDGs  lainnya.

Salah satu pengelaman menarik adalah mendampingi LSM dalam kegiatan hibah, dalam konteks kegiatan LSM yang diprioritaskan adalah lembaga lokal berbasis di masyarakat. Untuk saya pengalaman menarik adalah bagaimana memastikan kapasitas lembaga lokal dalam mengkakses pendanaan, karena sistem hibah tentunya mensyaratkan kelembagaan memiliki kemampuan dalam pengelolaan project dan tentunya pengelolaan keuangan.

Pada fokus pengelolaan project salah satu tools yang digunakan adalah Logical Framework Approach (LFA) yang dapat diartikan sebagai sebah metodologi yang digunakan untuk merancang, melakukan monitiring dan evaluasi project pembangunan international.

The Logical Framework Approach (LFA) is a methodology mainly used for designing, monitoring, and evaluating international development projects. Variations of this tool are known as Goal Oriented Project Planning (GOPP) or Objectives Oriented Project Planning (OOPP).

Memahami LFA sebenarnya tidaklah sulit, tidak memerlukan keahlian khusus, yang diperlukan adalah kemampuan mengidentifikasi hasil, tujuan dan goals serta mengidentifikasi kebutuhan dan kegiatan dalam mencapai-nya. Satu yang cukup kompleks hanyalah mengidentifikasi indikator, alat verifikasi dan asumsi. Berikut adalah tabel yang digunakan.

PCI_LFA

Sumber: Tabel Ringkasan dengan LFA (PCI, 1979)

Pemahaman awal akan komponen yang diisikan akan menjadi kunci  keberhasilan dalam menggunakan LFA. Pengalaman yang saya alami ketika melakukan pendampingan grant adalah memberikan  definisi yang jelas mengenai apa itu input, output, purpose dan goals. Tantangan lainnya adalah memilih tingkatan output sampai goals karena akan sangat tergantung pada cakupan kegiatan yang dilakukan.

Hal lain yang penting adalah menjelaskan mengenai indikator sebagai sesuatu yang bisa dinilai dan diukur. Selanjutnya pada kesulitan membangun asumsi, yang sebenarnya juga tergantung pada konteks kegiatan.

Salah satu hal paling sulit dalam menyusun design program adalah menterjemahkan konteks lokal kedalam sebuah design project. Diperlukan usaha yang cukup besar dalam menggali konteks lokal. Adapun konteks lokal sangat diperlukan dalam menentukan output sampai goals serta asumsi serta indikator.

Konteks Lokal

Penyederhanaan menjadi kunci dalam memahami konteks lokal. Misalnya bagaimana menterjemahkan bahasa pengelolaan proyek dalam bahasa sederhana.

Saya teringat mendampingi salah satu kelompok masyarakat / community base organization (CBO) yang berbasis di Lani Jaya. Dimana pada awal penyusunan proposal sangat sulit membawa istilah project management. Tetapi dengan menggunakan matriks LFA dan proses FGD yang dilakukan beberapa kali, maka akhirnya dapat terbentuk proposal.

Konteks lokal misalnya dalam menilai beberapa aspek dalam pengembangan indikator:

  • Model pengembangan ekonomi misalnya bisa dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang disesuaikan dengan konteks lokal.
  • Penyusunan project staff dibuat sesimple mungkin, ada beberapa peran yang harus dilakukan  dengan melibatkan lebih dari 1 orang untuk memastikan semua pihak dapat terakomodir.

Salah satu fakta yang menarik adalah dari sisi output organisasi CBO berbasis lokal dapat melakukan kegiatan bahkan jauh lebih baik daripada LSM yang sudah memiliki pengalaman kegiatan lebih lama.

Tools Pengelolaan Project dengan Prince2

Tools lainnya adalah Prince2 yang kompleks, tetapi saya gunakan untuk memahami beberapa hal dalam pengelolaan project.  Untuk saya Prince2 dapat dikatakan sebagai tools yang kompleks karena mencakup keseluruhan siklus project atau programme.

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) is a structured project management method[1] and practitioner certification programme. PRINCE2 emphasises dividing projects into manageable and controllable stages. It is adopted in many countries worldwide, including the UK, western European countries, and Australia.[2] PRINCE2 training is available in many languages.[3]

PRINCE2 was initially developed as a UK government standard for information systems projects. In July 2013, ownership of the rights to PRINCE2 was transferred from HM Cabinet Office to AXELOS Ltd, a joint venture by the Cabinet Office and Capita, with 49% and 51% stakes respectively.

prince2-2009processmodel-1-1024

sumber: https://www.slideshare.net/kkabbara/prince2-2009processmodel-28496051

Prince2 merupakan salah satu tools yang dapat diakses secara free melalui UN Learning course. Beberapa module seperti kajian-kajian awal mengenai bagaimana melakukan start-up sebuah project dalam Prince2 sangat berguna dalam melakukan identifikasi awal dalam menyusun sebuah project.

Manajemen Keuangan

Salah satu tools manajemen keuangan yang belum saya explore adalah MANGO… https://www.mango.org.uk/

Tools ini sangat berguna dalam melakukan pengelolaan di LSM, dengan fokus pada pengelolaan keuangan.

Referensi

  1. Practical Concepts Incorporated , 1979, The Logical Framework: A manager’s Guide to A Acientific Approacj to Design and Evaluation.
  2. Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/PRINCE2
  3. MANGGO: https://www.mango.org.uk/Pool/G_Mango-FM-Essentials-Handbook-2016.pdf
Posted in Lembaga Swadaya Masyarakat, Manajemen Proyek NGO | Tagged , , | Leave a comment