Hari anti korupsi yang jatuh tanggal 9 Desember lalu ternyata “nyaris tak terdengar” gaungnya di Indonesia, beberapa acara seperti FESTA (festival ati korupsi) yang dilakukan di Bandung yang sempat ramai. Entah karena banyak yang takut berbicara korupsi kemudian terkena kasus korupsi atau karena sebagian sudah hopeless membahas korupsi karena prakteknya tetap ada.

Tahun ini peringatan hari korupsi istimewa karena berbarengan dengan Pilkada serentak di Indonesia yang juga dilakukan tanggal 9 Desember. Sayang sekali mommen serentak ini tidak juga punya nilai karena masih ada daerah yang meloloskan calon tersangka korupsi dan bahkan mantan terdakwa korupsi.

Saya membaca beberapa artikel yang mengkaitkan pilkada dengan kerusakan hutan, misalnya: http://epistema.or.id/kabar/liputan-kegiatan/pilkada-serentak-mengancam-kelestarian-hutan-2/

Pada tahun 2011 terdapat  riset dari dari NBER yang working paper nya dapat diakses melalui link: dapat diakses melalui:  http://www.nber.org/papers/w17417

Salah satu kutipan dari kesimpulan nya antara lain:

Where these incentives do not line up with national forestry policy illegal extraction can become widespread and actual extraction can exceed planned extraction. By  combining detailed satellite imagery with data on competition between jurisdictions, elections and local resource rents we have shown that local political economy factors are critical to understanding the pattern of tropical deforestation in Indonesia, home to some of the largest tropical forest reserves in the world. We …nd that increases in the numbers of political jurisdictions are associated with increased deforestation. Illegal logging increases dramatically in the years leading up to local elections. And having access to rents from local oil and gas reserves dampens incentives to engage in illegal logging in the short but not the medium term.

One Map Policy/Kebijakan Satu Peta

Kajian spatial sebenarnya dapat dilakukan untuk melihat trend kerusakan lingkungan dan kaitannya dengan Pilkada. Salah satu analisis yang bisa dilakukan adalah mengkaji secara time series pola-pola pemberian ijin pengelolaan kawasan dan kaitannya dengan kerusakan  lingkungan.

Kesulitan kebijakan OneMap adalah lemahnya komitmen pihak-pihak pengelola data untuk mendukung kebijakan pembangunan data yang baik. Akibatnya data-data seperti konsesi misalnya tidak tersedia dan berbeda-beda antar sumber data.

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta akan mampu memberikan input data yang baik untuk kemudian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait ruang. Kebijakan yang salah atau yang di luar ketentuan akan sangat mudah dikaji dengan menggunakan pendekatan spatial.