Peta: Kota Banjarmasin


Banjarmasin sendiri merupakan kota provinsi yang terletak di tepi sungai Barito dan terbelah oleh sungai Martapura. Banjarmasin mengalami banjir yang sangat parah diawal tahun 2021 ini, kejadian banjir ini memutus jalan lintas Kalimantan dan memakan banyak korban. BNPB Kalsel merilis bahwa banjir disebabkan oleh curah hujan tinggi mulai 9 Januari dan juga kiriman air dari hulu sungai.

Berikut peta-peta yang mengambarkan kondisi Kota Banjarmasin dan wilayah sekitarnya.

Kota Banjarmasin merupakan ibukota yang dikelilingi oleh status lahan APL

Status lahan APL ini merupakan kawasan pemukiman, pertanian dan perkebunan serta sebagian merupakan kawasan semak belukar dan belukar rawa. Detail dapat dilihat di peta land cover berikut.

Tutupan lahan

Berdasarkan peta tutupan lahan ini memang sudah tidak terdapat hutan di sepanjang aliran sungai Barito dan sungai Martapura dibagian hilir dan pertengahan. Kawasan didominasi oleh pertanian dan perkebunan yang 90 % adalah tanaman sawit, sisa kawasan hutan ada sebagian dihulu sungai.

Tampilan citra satelit (ESRI)

Tampilan zoom bisa dilihat dengan menggunakan google map:

sumber: google map

Memetakan Pilkada 2020 dalam konteks pendemi


Ditengah pandemi Covid 19, Pilkada serentek tetap akan dilakukan di Indonesia. Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Peta Sembilan Provinsi Pelaksana Pilkada 2020

Ada banyak wacana mengenai perlu-nya ditunda kegiatan Pilkada 2020 karena pendemi Covid 19 ini, tetapi pada akhirnya kebijakan yang diambil pemerintah tetap melaksanakan Pilkada serentak dengan menggunakan protokol pandemi.

Hubungan Pilkada dan Perkembangan Pandemi

Jika ingin melihat hubungan antara Pilkada dengan perkembangan pandemi, salah satu cara sederhana adalah membandingkan data kejadian pandemi seperti jumlah penduduk terinfeksi dengan timeline Pilkada. Idealnya ini dilakukan time series dengan periodik per bulan.

Sumber: https://experience.arcgis.com/experience/bf4eb5d76e98423c865678e32c8937d4

Kajian perbandingan dapat dilakukan membandingkan angka terkena Covid 19 dengan sejalan dengan perkembangan Pilkada. Jika ini dilakukan dalam batas kabupaten, akan lebih terlihat bagaimana keterkaitan antara Pilkada dengan peningkatan pandemi.

Cluster-cluster penularan Covid 19 seperti diketahui adalah lokasi dimana massa berkumpul seperti tranportasi umum, tempat perbelanjaan, tempat hiburan, atau cluster kecil seperti kantor atau pertemuan lainnya. Pilkada memiliki peluang besar untuk menjadi cluster baru, baik mulai dari kegiatan pendaftaran (yang dilakukan dengan pengumpulan massa), kampanye yang dilakukan dengan pengumpulan massa dan tentunya pengambilan suara yang tidak dilakukan dengan protokol pandemi. Resiko ini tentunya dapat dicegah dengan menerapkan protokol yang super ketat, tetapi sayangnya masih pada tahap awal saja sudah ditemui banyak pelanggaran.

Show me the map!


“Tunjukkan peta-nya” sudah menjadi pertanyaan banyak pengambil kebijakan saat ini. Ketika kita menyampaikan bahwa Covid19 tertinggi di Indonesia di Jakarta, Surabaya dan Makassar maka ‘tunjukkan peta-nya’ dan akan lebih mudah untuk mengambil kebijakan penanganan.

Ketika membicarakan ‘kemiskinan’, maka tunjukkan peta-nya, dimana lokasi-lokasi yang menjadi wilayah miskin atau tidak. Maka ketika peta pertama muncul akan muncul pertanyaan kedua ‘tunjukkan peta kepadatan penduduk-nya’, lalu tunjukkan ‘peta tingkat pendidikan’, lalu tunjukkan ‘peta fasilitas kesehatan’, lalu ‘peta kekayaan sumberdaya alam’. Terakhir baru kita sadar bahwa pola kemiskinan akan sangat terkait dengan pendidikan dan kesehatan, bukan kekayaan sumberdaya alam.

Kemajuan teknologi saat ini menjadi proses pembuatan peta bukan lagi hal sulit, yang terpenting adalah memahami KONTEKS dan mengisi dengan KONTEN yang dapat diandalkan. Geographic Information System (GIS) sudah menjadi tools yang mudah dijangkau, mudah digunakan dan bahkan pada negara-negara maju sudah diajarkan sejak masa kecil. National Geographic menyebut proses geNGeo, sebuah proses membangun GeNerasi yang melek Geography dan GeoSpatial secara umum.

Show me the map!

Tunjukkan saya peta-nya.

Karena dengan memahami masalah dengan konteks spatial-nya akan banyak hal-hal yang dapat dijawab atau diselesaikan dengan lebih baik.

Sumber : ESRI Conference, 2020

Tutupan Lahan dan Wacana Pembangunan Lahan Pertanian


Pandemi Covid 19 menjadi salah satu pemicu untuk kembali memikirkan ketahanan pangan di Indonesia. Ketergantungan pada produk pertanian  impor memang tidak memberikan rasa aman terkait ketahanan pangan di Indonesia.

Salah satu kebijakan yang muncul belakangan adalah instruksi presiden untuk pencetakan 600.000 hektar lahan pertanian baru dengan komposisi sekitar 400.000 hektar di lahan gambut dan sisanya di lahan mineral.

Tentu saja kebijakan pembukaan lahan di gambut menuai protes dari banyak pihak, mulai dari lembaga swadaya masyarakat sampai beberapa ahli yang menanyakan alasan dibalik memilih lahan gambut, mengingat kegagalan pada kebijakan pembukaan 1 juta hektar di lahan gambut yang dilakukan di Kalimantan Tengah.

Lalu bagaimana sebenarnya profil penggunaan lahan di Indonesia?

LC_2018

Berdasarkan data land cover 2018 terdapat sekitar 7,9 juta hektar sawh di Indonesia, 9,7 juta hektar pertanian lahan kering, 27,6 juta hektar pertanian lahan kering campuran dan sekitar 16 juta hektar lahan perkebunan yang 99,9 persen mungkin sawit. Secara mudah mungkin bisa dilihat ada 13,5 juta hektar semak belukar dan 3,2 juta hektar lahan terbuka, ini mungkin  bisa menjadi potensi pengembangan lahan pertanian baru. Tetapi kita harus ingat bahwa lahan pertanian seharusnya dikembangkan di wilayah fungsi non hutan atau area penggunaan lain/APL. 

LC_2018_APL

Dengan tanah terbuka 878 ribu hektar dan semak belukar 5,3 juta hektar di APL, maka potensi pengembangan hanya 6,2 juta hektar. Inipun baru perhitungan berdasarkan landcover tanpa melihat kesesuaian lahan, kepemilikan lahan dan distribusi secara spatial.

Target 600 ribu hektar jika dilihat memang sangat kecil, dibandingkan luas lahan tanah terbuka dan semak belukar. Tentu saja jika ingin membuka lahan baru, maka beberapa persyaratan seharusnya dilakukan:

  1. Lahan gambut seharusnya menjadi pilihan terakhir untuk dibuka menjadi lahan pertanian.
  2. Lahan gambut tidak cocok untuk menjadi sawah padi, kondisi ekosistem gambut memerlukan penyesuaian dan biaya besar untuk dapat ditanami.
  3. Lahan gambut merupakan cadangan karbon yang tinggi, mengubah fungsi kawasan ini akan berisiko pada kerusakan lingkungan, termasuk kebakaran hutan.

Pilihan yang lain dalam kaitan peningkatan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan antara lain.

  1. Intensifikasi lahan; melalui kegiatan peningkatan produksi baik di lahan sawah yang hampir 8 juta hektar ini ataupun 37,1 juta hektar lahan kering di Indonesia.
  2. Diversifikasi komoditas; bicara pangan tentunya tidak hanya padi, perlu diversifikasi produk pangan seperti jenis-jenis ubi, singkong, jagung dan tentunya sagu.

Jika kita bisa menanam 16 juta hektar sawit (data dari perhitungan peta) atau lebih luas lagi, pasti kita bisa menanam tanaman pangan juga.

Tutupan lahan Kalimantan

Dari peta tutupan hutan Kalimantan, terlihat bahwa tutupan hutan untuk hutan dataran rendah primer sudah semakin sedikit dan menyisakan wilayah dibagian perbatasan sepanjang Kalimantan dan negara Malaysia.

Tutupan lahan Sulawesi_Maluku

Sementara di Sulawesi dan Maluku, kawasan hutan juga semakin menipis.

 

 

 

 

 

 

 

Bencana Banjir dan Tata Ruang


Banjir di Jakarta dan sekitarnya pada awal Januari menjadi kado buruk untuk tahun baru 2020. Diperkirakan 60 korban meninggal dengan perkiraan pengungsi korban banjir di Jabodetabek mencapai hampir 100 ribu pengungsi di hampir 200 lokasi. Meskipun kejadian banjir ini seperti bencana musiman tetapi tampaknya pelaksanaan pencagahan dan penanggulangan bencana banjir masih belum mampu memberikan solusi terbaik. Membandingka peta lokasi banjir dari tahun ke tahun tampaknya wilayah terdampak masih merupakan wilayah yang sama.

Meninggalkan Aspek Lingkungan

Salah satu penyebab bencana banjir adalah ketika aspek lingkungan diabaikan dalam pembangunan. Upaya pembangunan kota tampaknya didorong oleh kepentingan ekonomi semata. Kota-kota terbangun dengan pelanggaran aspek-aspek lingkungan. Beberapa catatan aspek lingkungan antara lain:

  • Mengabaikan rekomendasi kajian-kajian ilmiah bidang-bidang geografi, geologi, lingkungan, dll.
  • Perencanaan pembangunan yang mengabaikan aspek hidrologi dengan kegiatan pembangunan pada kawasan sepadan sungai, pengambilan air tanah yang tidak terkontrol yang menyebabkan penurunan tanah, dll.
  • Mengabaikan aspek tutupan lahan, dimana kawasan terbuka untuk hutan kota, taman dan kebutuhan lain tergerus oleh pembangunan infrastruktur.
  • Mengabaikan aspek klimatologi termasuk mengabaikan tren curah hujan, gejalan el nino,  trend pemanasan global.

Tata Ruang Buruk dan Pelanggaran Tata Ruang

Satu penyebab utama bencana banjir di Jabodetabek adalah pelanggaran tata ruang terkait dengan alokasi ruang terbuka hijau yang jauh dibawah regulasi yang menetapkan kawasan RTH adalah 30%. Berdasarkan kajian remote sensing, kawasan hijau Jakarta hanya 5%.

Pelanggaran yang lain adalah pemanfaatan kawasan di sepadan sungai, dimana regulasi menyebutkan kawasan sepadan sungai seharusnya menjadi kawasan lindung tetapi kawasan ini telah berkembang menjadi kawasan pemukiman.

Tata Ruang Buruk menjadi penyebab yang lain, dimana penyusunan tata ruang tidak dilakukan dengan baik, tata ruang dibangun bukan dengan memperhatikan aspek-aspek keseimbangan pembangunan fisik dengan kondisi wilayah. Tata Ruang seperti Jakarta dengan segala alasan keterlanjuran mempersilahkan pembangunan pada sepadan sungai. Tata Ruang juga tidak dibangun dengan kajian utuh dengan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung serta kondisi kawasan. Tata ruang dibuat seperti menyusun template perencanaan ruang tanpa melihat kondisi di lapangan.

Berikut link untuk Tata Ruang Jakarta: http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/166862-%5B_Konten_%5D-Konten%20D1855.pdf

Pola Bencana Perkotaan Yang Sama

Jakarta bukan satu-satunya kota yang terkena bencana banjir masih banyak kota-kota lain seperti Surabaya, Samarinda bahkan Jayapura.

Tampaknya kota-kota lain tidak belajar dari bencana di Jakarta, kota-kota di Indonesia kebanyakan merupakan kota yang berkembang secara organik, berkembang tanpa menggunakan perencanaan yang baik.

Program Jangka Panjang

Program jangka panjang pengentasan bencana banjir sebenarnya tidak terlepas dari keseriusan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

1.Review dan Revisi Tata Ruang

Tata ruang perkotaan seharusnya direvisi dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Kajian tata ruang perkotaan seharusnya dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan memperhitungkan keterkaitan antar wilayah dengan mengkaji faktor lingkungan hidup (landscape approach, DAS, biodiversity, dll), ekonomi (pekerja komuter, kebutuhan), sosial.

Perlu revisi proses proses perencanaan ruang dengan melihat kualitas perencanaan tata ruang yang buruk, ini dapat terjadi dengan mengkaji pembiayaan perencanaan ruang, kualitas dokumen perencanaan tata ruang, implementasi tata ruang. Banyak yang masih mengangap bahwa perencanaan ruang akan berhenti saat dokumen RTRW atau RDTR sudah selesai dibuat, padahal ini baru pertengahan proses tata ruang dimana perlu evaluasi pelaksanaan dilakukan.

2. Kajian detail berbasis ilmiah dalam menyusun perencanaan.

Kajian detail perlu dilakukan pada perencanaan ruang, skala data dalam tata ruang  perlu dilakukan dengan benar. Misalnya terkait buruknya data cuaca dan klimatologi Apakah 1-10 stasiun curah hujan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan? Apakah data cuaca 5 tahun cukup untuk mengkaji fenomena banjir di Jakarta?

Kajian detail juga perlu dilakukan dengan melakukan pemetaan yang lebih baik, misalnya aplikasi pemetaan LIDAR misalnya dibutuhkan untuk mengkaji topografi Jakarta, ini diperlukan dalam menyusun zonasi dan kajian penurunan permukaan dalam kajian RDTR.

3. Integrasi antar sektor

Integrasi antar sektor bahkan di Jakarta dapat dikatakan masih  belum baik, misalnya terkait tata ruang apakah ada integrasi yang baik antara zonasi dengan perijinan? Apakah ada integrasi antara jaringan listrik dengan potensi banjir?

 

Luas Kebun Sawit 21 juta ha, tetapi luas bawang putih 2 ribu hektar.


petaasawit

Peta di atas adalah hasil browsing saya untuk data kesesuaian lahan sawit di Indonesia, hasilnya adalah peta jpg yang mungkin hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang mencari dengan keyword yang benar. Peta bukan dirilis oleh lembaga resmi dan entah bagaimana proses-nya bisa di rilis untuk publik.  Peta diatas menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil wilayah Indonesia yang sangat sesuai untuk Sawit sekitar 8 juta ha, sisanya kebanyakan adalah sesuai bersyarat atau tidak sesuai.

Salah satu peta tematik pertanian dan perkebunan adalah peta kesesuaian lahan yang dapat digunakan untuk menjadi panduan bagi kegiatan pertanian dan perkebunan. Peta pertanian mustinya akses publik ini akan sangat membantu untuk mendorong kegiatan pertanian sehingga kita tidak lagi tergantung ekspor.

INDEKS_LOKASI_TANAMAN-HORTI_BAWANG-PUTIH

Peta di atas adalah peta lokasi tanaman bawang putih. Saya yang awam pertanian cukup kaget bahwa bawang putih ternyata bisa ditanam di Indonesia dengan baik. Lalu kenapa selama ini kita impor dan menjadikan harga bawang putih sampai 100 ribu per kg.

Luas Produksi Bawang Putih Indonesia hanya 2.100 hektar tetapi Luas Sawit 21 juta hektar. Harga bawang putih Rp. 100 ribu / kg dan harga Sawit Rp. 1500 per kg.

Disisi lain kita banyak-banyak menanam sawit yang harganya sekarang ini hanya 1.000 sampai 2.000 rupiah per kg. Sementara jumlah kebun sawit bisa mencapai 22 juta hektar di seluruh Indonesia dan disisi lain jumlah luas kebun bawang putih di Indonesia hanya di angka 2100 hektar seluruh Indonesia.

Seandainya saja ada niatan berhenti menjadi pengimport komoditas bawang putih tentu saja yang pertama kali dilakukan adalah melakukan edukasi tentang komoditas ini. Salah satunya adalah memberi akses ke peta kesesuaian lahan di Indonesia secara gratis. Tentu saja saat ini kita bisa mendapatkan peta kesesuaian lahan pertanian dan perkebunan tetapi tidak murah BPPP Sumberdaya Lahan Pertanian di Bogor menjual data kesesuaian Rp. 1000 /kb dan jika ingin mendapatkan data kesesuaian lahan spatial SHP se provinsi Kaltim untuk semua komoditas pertanian perlu mengeluarkan dana Rp. 300 juta. Wow… Sekali lagi saya mempertanyakan keseriusan dalam hal transparansi data spatial.

Aspek Spasial Bencana Tsunami Letusan Anak Krakatau


citra_krakatau1
Sumber data: ESRI Imagery

Berapa jarak Gunung Anak Krakatau ke pantai Carita?

_104937357_java_sumatra_population_density_map640_english-nc

Sumber data BBC: https://www.bbc.com/news/world-asia-46667970

Tsunami akibat runtuhan letusan Gunung Anak Krakatau menjadi bencana yang sangat menyedihkan buat negeri tercinta diakhir tahun 2018 ini.

Rasa ingin tahu saya membuat saya mencari berita terkait bencana ini dari berbagai media, mulai dari media dalam negeri sampai media luar negeri.

Berikut liputan BBC dan beberapa media luar negeri dengan peta analisis kejadian:

Salah satu yang menarik adalah bagaimana media-media dari luar negeri mencoba melakukan analisis bagaimana kejadian tsunami dan tentunya menampilkan PETA. Sementara media lokal lebih banyak menampilkan dampak kejadian dan foto erupsi Anak Krakatau. Menurut saya media memiliki kewajiban juga untuk menampilkan data-data yang memberikan pencerahan mengenai proses kejadian serta gambaran lokasi.

Aspek spatial menjadi aspek penting dalam memberikan pemahaman kejadian bencana, kedepannya aspek spatial seharusnya menjadi pembelajaran publik untuk mengenali potensi bencana satu wilayah. Karena itu memberitakan aspek kebencanaan dengan aspek spatial menjadi hal penting dalam membangun pemahaman lokasi dan kedepannya membangun pemahaman dalam perencanaan mitigasi.

 

 

Apa Selanjutnya Setelah Peluncuran GeoPortal Kebijakan Satu Peta?


Pemerintah baru saja meluncurkan  geo portal Kebijakan Satu Peta, sebuah milestone terbaru dari kebijakan Satu Peta.

Portal ini bisa diakses melalui link: https://portalksp.ina-sdi.or.id/ , tetapi saat ini akses diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20/Tahun 2018, kewenangan akses berbagi data diperuntukkan bagi Presiden, Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Hasil peta yang menarik adalah Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT yang menurut saya menarik untuk dilihat. Pertanyaan bagaimana GeoPortal Kebijakan Satu Peta mampu menjadi bagian dari solusi dari penyelesaian tumpang tindih tersebut? Jawaban pertanyaan tersebut akan sangat banyak dan memerlukan proses panjang karena tumpang tindih yang ada sudah terjadi dalam jangka waktu lama dan melibatkan banyak pihak.

Sebagai penggiat pemetaan dan perencanaan spatial ada pertanyaan kunci bagi saya; Apakah kemudian semua pengambil kebijakan yang memiliki kewenangan akses berbagi data tersebut memiliki visi pentingnya data dan informasi spatial? Pertanyaan kedua adalah Jika akan digunakan dalam pengambilan kebijakan, apakah terdapat kemampuan untuk menggunakan data-data tersebut dalam proses pengambilan kebijakan?

Bayangkan satu kabupaten di pelosok mencoba menjawab pertanyaan dimana saya dapat menempatkan satu ijin lokasi perkebunan? Selama ini jawaban atas pertanyaan ini hanya mengacu pada tata ruang, jika kawasan itu APL atau HPK (dengan ijin pelepasan). Peta-peta di geoportal KSP sebenarnya mampu memberikan masukan lebih jauh. Data yang ada bisa digunakan sebagai screening layer misalnya data konsesi lainnya akan memastikan ijin tidak tumpang tindih, data sumberdaya alam lainnya termasuk bencana dapat digunakan, data sebaran industri akan membantu jika memang perkebunan akan diolah menjadi bukan hanya bahan mentah, data infrastruktur jalan, listrik, dll membantu memberikan gambaran apakah perkebunan tersebut memiliki akses ke pasar.

Kemampuan penggunaan data spatial sebagai pendukung pengambilan kebijakan akan menjadi hal penting yang segera harus diisi, untuk itu pengambil kebijakan tidak hanya disediakan data spatial yang lengkap tetapi dibangun pengetahuannya untuk mampu menggunakan data dan informasi spatial dalam pengambilan kebijakan.

Penggunaan data Geoportal KSP  ini juga harus dipikirkan lebih lanjut lagi, misalnya akses kedata spatial seharusnya juga bisa didapat oleh pihak-pihak diluar pemerintah seperti akademisi, peneliti, swasta dan masyarakat. Sehingga pada satu waktu semua pihak bisa berdiskusi terkait perencanaan ruang dengan menggunakan basis data spatial yang sama, jika tidak maka benang kusut tumpang tindih baru akan terbentuk.

Satu kegiatan lanjutan adalah membangun kekuatan simpul-simpul jaringan geodata spatial yang kuat sampai ketingkat kabupaten. Ini dibarengi dengan program-program pelatihan kemampuan pengolahan dan pemanfaatan data spatial sehingga semua pihak yang membutuhkan dan menggunakan data spatial dalam Kebijakan Satu Peta menjadi ‘melek spasial”.

 

 

 

Keterbukaan Informasi Spasial dan Konservasi


Ada yang bertanya ke saya tentang ‘apa kaitan antara kebijakan Satu Peta dengan konservasi?’. Sebuah pertanyaan yang bagus karena untuk menemukan jawabannya kita harus mundur beberapa langkah melihat konservasi itu sendiri.

Dalam konteks kebijakan Nasional kata konservasi akan muncul dalam pengelolaan kawasan dan spesies. Kawasan akan lebih mudah karena nyata dalam kebijakan dan tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan yang disebut dengan Tata Ruang, baik tata ruang skala paling detail sampai pada tingkat Nasional.

Spesies akan jauh berbeda pendekatannya karena akan menyangkut kawasan juga serta yang paling utama adalah pengelolaannya. Konservasi spesies akan mencakup pengelolaan mulai dari habitat, ancaman sampai pada usaha menjaga stabilitas jumlah sehingga spesies tersebut dapat bertahan hidup/viable.

Keterbukaan informasi akan menjadi faktor pendukung utama dalam mencapai target-target konservasi karena keterbukaan informasi akan memungkinkan peran semua stakeholder untuk berkontribusi dalam penentuan kebijakan yang terbaik untuk konservasi. Bayangkan sebuah keputusan pemberian ijin, jika dilakukan secara tertutup akan memberikan dampak besar tanpa kemudian mendapat masukkan dari stakeholder lain yang nantinya akan terdampak.

Keterbukaan informasi spatial menjadi salah satu aspek keterbukaan informasi yang sangat penting dalam kegiatan konservasi karena aspek perlindungan habitat satu spesies penting atau ekosistem tertentu yang penting untuk di konservasi selalu dilakukan dengan menggunakan pendekatan dan analisis spatial.

Salah satu kebijakan yang sangat terkait adalah kebijakan Satu Peta, dimana kebijakan ini bertujuan untuk menyusun referensi spatial yang sama dalam pembangunan di Indonesia. Referensi spatial yang sama tidak dapat dilakukan tanpa adanya tranparansi, tanpa adanya proses sharing, diskusi dan berbagi data.

INA Geo-Portal: Bagaimana Kualitas Data Yang Di Share untuk di download?


Pernah mendowload data dari INA Geoportal?

Beberapa hari terakhir saya mencoba mendownload data dari INA Geoportal, tetapi sayang sekali bahwa data yang saya dapatkan bukan-lah data-data terbaik yang bisa langsung digunakan.

halaman download

Halaman download INA Geo-portal

Ada beberapa catatan penting dalam melakukan download.

  • Download data dalam bentuk shapefile biasanya selalu gagal. Cobalah download data dalam format geodatabase.
  • Data 25k hanya pada wilayah tertentu saja tersedia, terutama Jawa.

Ini beberapa clip data yang saya dapatkan:

pemukiman_GE
Overlay data PEMUKIMAN hasil download (2017) dari INA Geoportal dengan GoogleEarth

pemukiman
Hasil overlay Pemukiman dari INA Geoportal dengan ESRI Imageries (ini adalah basemap ArcGIS Online) dimana data INA Geoportal ditampilkan

Data Wilayah Terbangun

Hasil overlay dengan ESRI Imageries menunjukkan ada banyak wilayah yang tidak tercover. Akurasi data juga sangat rendah, mungkin sedikit tidak fair membandingkan dengan data citra resolusi tinggi, tetapi terlihat ada blok permukiman yang tida tercover yang seharusnya tercover pada citra resolusi rendah seperti LANDSAT.

pemukiman_GE_zoom
Cakupan permukiman yang tidak tergambar dari data yang didownload.

pemukiman_bandara
Delineasi pemukiman yang faktanya adalah kawasan Bandara

Data infrastruktur

Data data infrastruktur: data-data seperti lokasi airport ternyata tidak lengkap. Ada banyak airport di Kaltim yang tidak masuk dalam data infrastruktur yang didownload. Perbandingan dengan data dari imageries ArcGIS online menunjukkan banyak beberapa airport tidak masuk, padahal secara jelas airport dapat terlihat dengan menggunakan citra satelit.

Data Hipsografi/Sungai

Hasil overlay tampilan data sungai menunjukkan tingkat kedetailan yang berbeda dari beberapa sheet/grid yang didownload.

sungai_kaltim_inkonsistensi_data_antar_grid
Perbedaan tingkat kedetaialan antar grid

Peta di atas jika di zoom akan memperlihatkan inkonsistensi data yang besar.

inkonsistensi_data_sungai
Inkonsistensi antar grid pada peta sungai 1:50.000 hasil download dari INA Geoportal

Data Landcover

Saya men-download data landcover yang berisikan banyak layer perkebunan, pertanian, dll. Ketika data di overlay dengan data imageries ESRI yang merupakan data dasar ArcGIS online, maka data yang didownload sangat jauh berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Berikut overlay data tutupan lahan perkebunan hasil download dengan data imageries.

landcover_perkebunan
Overlay data Tutupan Lahan hasil download dengan data imageries. Ini hanya mengcover sebagian wilayah perkebunan dari sebuah hamparan besar. 

Dari peta di atas terlihat bahwa justru kawasan perkebunan yang sudah tertanam tidak ditampilkan, jika ini adalah data lama maka sebaliknya areal baru terbuka tidak akan tampak.

Kesimpulan yang saya ambil adalah data hasil download dari INA_geoportal tidak dapat digunakan langsung, perlu proses pengecekan ulang terkait dengan kualitas data yang telah didownload.

Sebagai sebuah webGIS portal yang merupakan wujud dari kebijakan OneMap Policy di Indonesia, seharusnya data yang disediakan untuk didownload adalah data-data yang memiliki kualitas yang baik. Ketersediaan peta-peta dasar serta peta lain secara online di Indonesia sebenarnya akan sangat berpengaruh positif, bayangkan ada banyak kajian dan proses perencanaan yang dapat disusun dan dilakukan dengan lebih baik jika data-data dasar yang tersedia untuk diakses oleh publik adalah data valid dengan kualitas yang baik.

.