Pantai Utara Jawa, khususnya utara Jakarta dan Tangerang mengalami perubahan sesuai dengan adanya pembangunan di pantai utara yang dilakukan dengan pengurukan pantai dan pembuatan pulau buatan.
Pulau Buatan Pantai Indah Kapuk menjadi beberapa wilyah yang mengubah pantai utara Jawa.
Bagaimana kalau dilihat dengan peta ATR BPN
Gambaran lokasi dengan peta ATR BPN: Bhumi ATR BPN
Jika kita menggunakan peta garis pantai BIG maka sudah ada revisi dengan penambahan pulau buatan ini.
Pulau buatan dalam peta online nasional yang dirilis Badan Informasi Geospasial (BIG).
Tetapi ketika menelelusuri kawasan di bagian utara Tangerang, terdapat beberapa hal yang cukup membingungkan. Garis pantai antara data BIG dengan data ATR BPN terdapat perbedaan yang cukup besar.
Garis pantai utara Tangerang
Berdasarkan data BHUMI ATR BPN terdapat bidang tanah terdaptar di luar garis pantai BIG.
Bidang tanah terdaptar diluar garis pantai BIG.
Jika di cross check dengan data Google Maps, maka diwilayah tersebut memang masih merupakan wilayah laut.
Wilayah utara Tangerang dilihat dari Google Maps.
Sebagian wilayah di tanah terdaptar terdapat dipermukaan laut. Di zoom dari BHUMI ATR BPN dengan peta dasar citra satelit, memang bidang terdapat tersebut merupakan laut. Upss.. apakah ini lokasi suku bajau yang kebetulan dekat dengan PIK 2.
Musim penghujan di Indonesia juga berarti munculnya berita mengenai bencana lingkungan hidup, khususnya bencana banjir dan longsor. Yang terbaru adalah bencana banjir dan longsor di Tanah Karo dengan korban 16 orang dan tujuh lainnya masih hilang. Masih di Sumatera Utara, banjir dan longsor terjadi di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Langkat, Sumut. Banjir juga terjadi di Bandung yang disebabkan oleh meluapnya Citarum karena curah hujan dengan intensitas tinggi.
Bencana lingkungan bisa disebut sebagai symptom dimana akar permasalahannya perlu diuraikan secara detail untuk dapat diobati. Salah satu yang perlu dilihat lebih detail adalah bencana sebagai akibat dari perubahan iklim. Badan Lingkungan Hidup Dunia (UNEP) menyebutkan bagaimana perubahan iklim menyebabkan perubahan siklus hidrologi dan meningkatkan intensitas badai. Perubahan iklim mempengaruhi perubahan cuaca dan iklim yang dapat menyebabkan kekeringan, penggurunanm kebakaran lahan, pulusi dan banjir.
Climate change is affecting the hydrological cycle and increasing the frequency and intensity of storms. These lead to death, loss of livelihoods and displacement and place a huge burden on society. -UNEP
OXFAM merilis bahwa dalam 30 tahun terakhir kejadian bencana yang berhubungan dengan perubahan iklim mencapai tiga kali lipat, lebih cepat terjadi dan dampaknya ke 20 juta jiwa dengan kerigian diperkirakan mencapai 300 milyar dolar sampai tahun 2030.
Sayangnya aspek perubahan iklim dan bencana belum menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Ada banyak kebijakan pembangunan yang masih mengabaikan aspek perubahan iklim dan lebih mengutamakan aspek ekonomi. Meskipun saat ini kebijakan pembangunan di Indonesia mulai mengedepankan aspek keseimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan, tetapi trickle down effect dari kebijakan ini belum sampai di sub nasional.
Lembaga PBB bidang kebencanaan (UNDRR) menyebutkan bahwa perlunya kegiatan aksi perubahan iklim dan pengurangan resiko dampak bencana perlu dijalankan secara lebih baik. Apa yang kemudian menjadi rekomendasi UNDRR dalam mengatasi kebencanaan akibat perubahan iklim:
Memperkuat komitmen politik
Memperluas pengelolaan resiko bencana dan perubahan iklim
Memperkuat masyarakat dan mobilisasi masyarakat untuk memastikan semua terlibat.
Melakukan investasi infrastruktur yang berkelanjutan dan tahan akan bencana
Mempromosikan mekanisme keuangan dan investasi yang inovatif
Memastikan adanya perubahan kebiasaan melalui sains, bukti nyata dan komunikasi yang efektif.
Tampaknya kesadara akan hubungan antara perubahan iklim dan bencana di Indonesia masih harus digaungkan secara lebih luas. Jika menganggap bencana alam hidrologis seperti banjir dan longsor merupakan bagian dari siklus tahunan perlu diberikan masukkan lain yang lebih luas.
Saat ini di Jakarta dan sekitarnya sedang marak pembangunan dan perbaikan infrastruktur saluran air dalam mengantisipasi musim penghujan diakhir tahun. Beberapa trotoar di banyak ruas jalan digali untuk memasang saluran air dari beton. Sayangnya proses pembangunannya kadang membuat sebagian penduduk mengeluh, dimana keluhannya adalah mulai dari proses pembangunan yang lambat sehingga memicu kemacetan, kualitas pengerjaan yang tidak baik misalnya membiarkan galian tergeletak di pingir jalan. Pembangunan ini pada beberapa lokasi yang dianggap selesai menyisakan lubang di jalan atau membuat membuat trotoar sebelumnya bagus menjadi rusak. Saat publik ingin sekali menyampaikan keluhan mengenai hal ini, tidak ada sarana yang dapat digunakan secara efektif dan cepat didengar. Membandingkan kualitas infrastruktur negara kita dengan negara lain membuat saya bertanya-tanya mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kualitas infrastruktur yang dibangun serta siapa yang berhak mengajukan complain atau pertanyaan mengenai infrastruktur publik. Tentu saja saya tidak akan bisa membayangkan mengartikan mengenai kualitas dengan membandingkan Indonesia dengan negara-negara maju sepert US, negara-negara Eropa atau dengan negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan atau China, perbandingan kualitasnya pasti akan akan jauh. Tetapi kualitas infrastruktur yang ada di Indonesia seharusnya bisa sama, mengingat jika dilihat standar yang digunakan dalam perencanaan dan pembangunan dilakukan dengan mengikuti standar baku mutu terbaik. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kemudian partisipasi masyarakat dapat menjadi komponen pengawas dalam pembangunan infrastruktur, menuju standar yang lebih baik.
Penyebab kualitas infrastruktur kita belum baik bisa saja berbagai hal, mulai dari perencanaan yang kurang baik, sistem penganggaran atau bisa juga penyimpangan seperti suap dan korupsi. Salah satu penyebab dimana penyimpangan ini terjadi salah satunya karena lemahnya partisipasi publik dalam menentukan perencanaan dan pengawasan dalam pembangunan infrastruktur. Padahal keterlibatan publik akan menjadi sangat penting untuk memastikan infrastruktur dibangun atas kebutuhan publik serta dilakukan dengan standar dan kualitas yang diperlukan publik. Keterlibatan publik sebenarnya sudah menjadi sebuah kebutuhan dan ini dilakukan dibanyak negara seperti disebutkan dalam salah satu publikasi OECD (2022), OECD Guidelines for Citizen Participation Processes, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris. Highlight yang saya ambil dari buku ini adalah penggunaan istilah citizen participation yang mengedepankan peran individu masyarakat dalam kaitan perencanaan, pembangunan dan monitoring. Prinsip yang selama ini diakaikan dalam pengambilan kebijakan karena menggangap remeh pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai orang awam.
Kebutuhan akan pelibatan peran masyarakat memang sudah menjadi isu lama akan sedikitnya peran masyarakat. Saat ini dengan perkembangan teknologi dan perkembangan aplikasi berbasis web peran masyarakat bisa dilakukan secara lebih luas. Di Indonesia sendiri penggunaan information and communication technology (ICT) untuk melibatkan pubik sudah pernah dilakukan, ambil contoh bagaimana Bappenas menyusun website untuk konsultasi publik RPJP 2025 atau untuk apps berbasis mobile pernah dibuat aplikasi banyak untuk pengaduan masyarakat. Hanya saja aplikasi-aplikasi yang kemudian disusun ini tidak dikembangkan lebih lanjut atau pasca aplikasi dibuat tidak secara jelas dilakukan prosessing data untuk tindak lanjut dari pengaduan tersebut. Perkembangan teknologi aplikasi berbasis mobile baik berbasis android ataupun ios misalnya memungkinkan untuk membuat aplikasi untuk pelibatan masyarakat baik dalam perencanaan maupun untuk monitoring dan pengaduan. Aplikasi ini dengan mudahnya bisa dibangun dan kemudian digunakan oleh masyarakat.
Dalam konteks kualitas infrastruktur tentunya perlu dibangun aplikasi yang berbasis spatial untuk memastikan lokasi dari infrastruktur dapat dipantau dan dimonitoring oleh masyarakat. Salah satu pendekatan spatial yang dapat dilakukan adalah melalui konsep Participatory GIS yang memungkinkan masyarakat dapat memberikan kontribusi informasi dan masukkan data dan informasi yang tergeoreferensi. Meskipun istilah participatory GIS sudah dikeluarkan sejak tahun 90-an, tetapi konteks saat ini masih sangat relevan, dimana peran masyarakat dalam pembangunan dan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Saat ini perkembangan teknologi lebih membuka peluang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa dilakukan secara lebih jauh.
Perkembangan teknologi spatial berbasis web sudah sedemikian maju dan semakin beragam, mulai dari sistem yang berbayar sampai pada sistem tidak berbayar dengan memanfaatkan resosurce online opensource. Peta-peta online tidak berbayar seperti Openstreet map dan software berbasis opensource seperti Leaflet, Mapbox dan Open Layers. Dengan mudahnya dapat dibangun sistem berbasis online dimana kegiatan pembangunan infrastruktur dapat dimonitor oleh masyarakat. Bayangkan saja jika PUPR misalnya memberikan ruang bagi masyarakat membuat pengaduan mengenai infrastruktur maka kualitas infrastruktur akan jauh lebih baik dimana publik akan memberikan input monitoring mengenai proses dan kualitas infrastruktur itu dibangun.
Adapun urutan kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
Sekali lagi bahwa peran penting masyarakat dalam perencanaan, proses dan pengawasan pembangunan infrastuktur memang sangat penting. Perkembangan teknologi sangat memungkin peran ini dimunculkan untuk memastikan infrastruktur dibangun secara baik dan benar. Selebihnya hanya mengenai bagaimana kebijakan yang ada didorong supaya peran publik ini dimunculkan dan bukan diabaikan.
Dawn at Manokwari- Papua Barat ProvinceArfak Mountain-Papua Barat Daya. Home of endemic birds of paradise and managed by the indigenous people of Arfak.Traditional Arfak Dance: Local Arfak welcome guests with a traditional dance.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, 22 April diperingati sebagai hari bumi. Tahun ini tema yang diambil adalah Planet vs. Plastik dimana salah satu target nya adalah mengurangi produksi plastik sampai 60% ditahun 2040.
Hari Bumi mulai diperingati pertama kali tahun 1970 dimana inisiatif ini pertama kali oleh Senator Gaylord Nelson dari Wisconsin yang menjadi saksi saat terjadi tumpahan minyak di Santa Barbara. Gerakan ini menjadi besar saat Senator tersebut merekrut aktifist Denis Hayes yang melakukan kampanye ke seluruh Amerika dan menetapkan tanggal 22 April sebagai Hari Bumi. Ketika perayaan Hari Bumi dilakukan pertama kali tahun 1970 duoerkurakan Gerakan ini memberikan inspirasi bagi 20 juta rakyat Amerika Serikat. Sejak saat ini gerakan lingkungan terus berjalan dan menjadi agenda global, dimana salah satu milestone penandatanganan Paris Agreement tahun 2016 dilakukan bersamaan dengan Hari Bumi. Secara detail mengenai Hari Bumi dapat dibaca secara detail dalam website EarthDay.org.
Di Indonesia Hari Bumi diperingati oleh banyak kalangan mulai dari Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat bidang Lingkungan dan Akademisi. Saat ini kegiatan Hari Bumi menjadi agenda banyak lembaga dimana kegiatan yang dilakukan antara lain kampanye, talkshow sampai kegiatan lapangan berupa penanaman pohon atau kegiatan bersih lingkungan.
Tahun 2024 tema yang diambil untuk Hari Bumi adalah Planet vs. Plastik dengan mengedepankan pengurangan produksi plastic secara global. Sampah plastik memang telah menjadi isu lingkungan global yang mengancam lingkungan hidup dan mendampak pada kesehatan manusia, kelestarian keanekaragaman hayati dan menyumbang krisis iklim. Sampah plastic tidak mudah terurai bahkan bisa bertahan sampai ratusan tahun, selain itu sampah plastic dibuat dari bahan bakar fossil yaitu minyak bumi. Sampah plastik bersifat beracun dan menjadi pemicu beberapa penyakit seperti kanker dan beberapa penyakit kulit.
Beberapa agenda pada tingkat global telag disepakati seperti pengurangan produksi plastic dari bahan baku minyak bumi, mengharuskan produsen dan penyalur untuk memasukkan komponen biaya lingkungan, adanya Investasi untuk pengganti plastik, melarang ekpor sampah plastic, melarang pembakaran sampah plastik serta adanya pembiayaan untuk kampanye ke public mengenai sampah plastik. Kegiatan-kegiatan diatas menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah sebagai regulator, swasta terutama produsen, penyalur dan pengguna plastic, Lembaga swadaya Masyarakat dan Masyarakat secara langsung.
Urgensi Kebijakan Pembatasan Plastik di Indonesia
Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastic nomor dua di dunia berdasarkan studi oleh Jenna R. Jambeck tahun 2015 tentang sampah plastik laut. Studi ini menyebutkan adanya 192 negara berbatasan laut yang diperkirakan menghasilkan 275 juta metrik ton sampah plastik ditahun 2010, dimana 4,8 sampai 12,7 juta ton terbawa sampai ke laut. Hasil riset lainnya dari UC Davis dan Universitas Hasanuddin menunjukkan 23% sampel ikan yang diambil memiliki kandungan mikro plastik. Intervensi Kebijakan dalam produksi dan pemakaian bahan plastic menjadi sangat penting, banyak riset yang menunjukkan hanya dengan Kebijakan daerah dalam membatasi penggunaan kantong plastic saja sudah mampu menurunkan konsumsi lebih dari 50 persen, ambil contoh Peraturan Gubernur Bali no 87 tahun 2018 yang mampu menurunkan penggunaan kantong plastic sampai 57%. Kebijakan yang sama dilakukan di Jakarta terutama pada retail-retail yang mampu memberikan dampak dalam menurunkan penggunaan kantong plastik. Dengan target 60% seperti tema hari bumi, maka kebijakan harus diperluas lagi pada produk-produk yang selama ini menggunakan plastik seperti produk minuman botol, produk makanan dan layanan retail yang masih menggunakan kantong plastik.
Situs Earth.org merilis 15 permasalahan lingkungan yang perlu diperhatikan oleh semua penduduk planet ini, yang pertama adalah isu perubahan iklim yang memang sudah dirasakan oleh Indonesia, kedua yang cukup mengagetkan adalah permasalahan lemahnya pemerintahan dalam mengambil kebijakan yang lebih mementingkan ekonomi tanpa memikirkan dampak lingkungan dalam jangka panjang. Isu-isu lainnya menyusul seperti sampah makanan, kehilangan keanekaragaman hayati, plastic, deforestasi, polusi udara sampai pada isu degradasi kualitas tanah. Jika ditelisik lebih jauh antara satu isu dengan isu lain akan berkaitan, misalnya isu-isu polusi plastic diatas akan tetap menjadi ancaman selama kebijakan negara tidak turun tangan untuk membatasi produksi dan penggunaan plastik.
Hari Bumi yang jatuh 22 April ini seharusnya dapat menjadi momen dimana upaya-upaya konservasi lingkungan hidup digaungkan kesemua pihak. Ada banyak pembelajaran-pembelajaran dari kerusakan lingkungan hidup yang tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi atau korban jiwa tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mewariskan satu-satunya bumi dimana tempat kita tinggal. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia saat ini cukup kompleks, bukan hanya sampah plastik tetapi permasalahan sampah dan limbah lainnya, kemudian yang cukup menyita belakangan adalah masalah kualitas udara serta ketersediaan serta kualitas air.
Temen-temen saya yang rumahnya bukan di Jakarta atau bahkan bukan di Indonesia pastinya kaget bahwa kemacetan di Jakarta sudah sangat parah. Butuh 30 menit untuk jarak 1 km menyebabkan kerugian mulai dari penggunaan BBM yang terbuang, kerugian waktu yang secara ekonomi dapat dikonversi menjadi produktifitas ekonomi.
Kajian World Bank (2019) menyebutkan kerugian 65 triliun per tahun, angka ini mendekati APBD DKI sebesar 81 triliun ditahun 2024. Trend kemacetan bukan hanya Jakarta dan Jabodetabek, kota seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makasar memiliki pola-pola kemacetan yang sama dengan DKI. Kota-kota lain akan menyusul karena minimnya perencanaan yang terintegrasi di Indonesia.
Sebagai planner, saya berpikir apa yang salah dengan perencanaan kota-kota di Indonesia atau pertanyaannya bisa diubah menjadi ‘ápakah kota-kota di Indonesia memang direncanakan atau tumbuh secara organik?“.“Planner yang mengerjakan perencanaan hanya membuat penyesuaian saja dan tidak bisa merekomendasikan pola-pola pengaturan ruang dan pengaturan struktur dari sebuah kota.
Laporan UNHabitat ditahun 2000 (The Role of Urban Transport in Sustainable Human Settlement Development) menyebutkan di point F mengenai kaitan perencanaan pemukiman dengan transportasi dimana salah satunya menyebutkan bahwa perencanaan tata guna lahan misalnya pemukiman atau kegiatan ekonomi perlu secara mendalam memikirkan implikasi kebutuhan transportasi. Kalau saya menengok perencanaan kota di Indonesia misalnya secara acak saya ambil dokumen RDTR wilayah perkotaan, maka hampir semua mencoba meneruskan pola yang sudah ada secara organik dan tidak ada yang mencoba menyebutkan bahwa satu kota memerlukan perombakan zonasi jika memang tujuan efesiensi terkait transportasi dari lokasi pemukiman, pusat bisni, atau sebuah rekomendasi jalur transportasi serta sistem transportasi untuk tujuan efesiensi 10-20 tahun kedepan.
Dalam laporan 24 tahun lalu itu juga disebutkan bahwa strategi yang perlu dikembangkan adalah mengurangi demand kebutuhan transportasi, simple nya adalah bahwa pemukiman dan lokasi-lokasi bisnis, jasa dan kebutuhan publik harus saling mendekati. Sayangnya rekomendasi se-simple ini tidak bisa dilakukan di Jabodetabek, karena kemudian pemukiman dibangun sebagai pusat-pusat pemukiman di pinggiran Jakarta, sementara pusat bisnis tetap berada di pusat kota Jakarta.
Masalah kemacetan tentu bukan hanya Jakarta, kota-kota modern di Asia juga pernah mengalami masalah dengan kemacetan. Tokyo pernah mengalami ditahun 90-an, Beijing di tahun 2010 mengalami kemacetan lebih dari 100 km selama 12 hari. Kota-kota di Amerika sudah mengalami hal ini ditahun 60-an sampai 80-an. Kasus-kasus di atas sebenarnya bisa menjadi pelajaran karena kemudian kota-kota tersebut membangun sistem transportasi dan pemukiman yang sejalan. Misalnya kota-kota di Eropa sangat ketat menjaga pembagian zonasi antara pemukiman dan kegiatan usaha, dimana ketatnya zonasi dibarengi dengan peningkatan jumlah dan kualitas angkutan umum.
Kembali ke kota Jakarta dan Bodetabek maka beberapa rekomendasi bisa dilakukan misalnya mempromisikan penggunaan transportasi umum dengan syarat bahwa transportasi umum menjangkau seluruh kawasan dengan lancar dan aman, kedua adalah membangun pemukiman berbentuk apartment/non tapak yang dilakukan dititik yang dapat ditempuh dengan berjalan ke lokasi transportasi umum, selanjutnya adalah menaikkan pajak kendaraan pribadi dan menggunakan pendanaanya untuk membangun transportasi umum.
Solusi
Masalah kemacetan tentu saja memberikan dampak yang sangat banyak, bukan hanya ekonomi tetapi juga permasalahan lingkungan hidup seperti dampak polusi dan tentunya emisi. Jika digambarkan maka permasalahan dan solusi dapat dilihat dalam bagan berikut:
Terdapat peluang pembelajaran menarin terkait hal ini, dimana saat ini sedang dibangun IKN yang akan menerapkan konsep Smart City. Jika IKN berhasil mengadopsi smart city yang mengakomodir model-model perencanaan terintegrasi antara pemukiman, pusat kegiatan, transportasi dan lingkungan hidup, maka kota-kota lain harus merombak sistem perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang memadukan tata ruang dengan transportasi secara utuh. Pada akhirnya semua akan mengarah pada keuntungan ekonomi, dimana biaya kerugian akibat kemacetan seharusnya bisa menjadi biaya untuk pembangunan.
Tahun 2023 menjadi tahun menarik karena kegiatan-kegiatan sudah kembali normal pasca Covid 19. Tahun ini ada banyak hal-hal baru yang saya lead maupun ikut terlibat didalamnya, tahun ini juga ada beberapa capaian yang menarik misalnya beberapa kajian spatial yang saya lead sudah dapat diselesaikan.
Kajian Development by Design merupakan salah satu kajian yang saya lead untuk beberapa lokasi di Kabupaten Mahakam Hulu dan Provinsi Kalimantan Utara.
Kajian ini merekomendasikan pengelolaan dengan mitigasi avoid sekitar 1 juta hektar dari 1,7 luasan kabupaten. Sesuai namanya Mahakam Hulu menjadi wilayah penting untuk dilindungi sebagai sumber air bagi DAS Mahakam yang mencakup 7,6 juta hektar Kalimantan Timur. Jika kawasan ini rusak, maka akan rusak satu DAS di Kaltim.
Kajian DbD Kaltara merekomendasikan wilayah Avoid seluas 5,5 juta hektar dari luasan 7,7 juta hektar seluruh Provinsi. Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi dengan nilai konservasi penting dimana terdapat inisiatif Heart of Borneo dan Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan rasio kawasan berhutan tertinggi di Kalimantan.
Tahun ini juga menarik karena ada banyak inisiatif baru yang muncul untuk konservasi di beberapa lokasi. Target ini penting karena akan berkontribusi ke target 2030.
Tahun ini ada beberapa publikasi ilmiah dimana saya terlibat dan ada empat op. ed yang dipublish di Kompas.
Sebuah studi yang dilakukan oleh Oxfam menyebutkan bahwa konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat kaya menjadi penyumbang terbesar emisi di dunia. Hanya 10% saja dari masyarakat terkaya didunia menyumbang 50% emisi. Dari studi itu juga disebutkan bahwa pada tahun 2019 1% dari orang terkaya di dunia menyumbang 16% dari total emisi di dunia. Emisi 1% ini setara dengan emisi 66% atau sebesar 5 milyar penduduk miskin di dunia.
Jika tidak ada tindakan yang diambil, kelompok terkaya akan terus menghabiskan sisa karbon yang tersisa dan menjaga suhu global di bawah batas aman 1,5°C, sehingga menghancurkan peluang untuk mengakhiri kemiskinan dan menjamin kesetaraan. Dunia membutuhkan transformasi yang setara. Hanya pengurangan kesenjangan secara radikal, aksi iklim transformatif, dan perubahan mendasar dalam tujuan ekonomi kita sebagai masyarakat yang dapat menyelamatkan planet kita sekaligus memastikan kesejahteraan bagi semua orang.
Salah satu hal yang diangkat adalah bagaimana kemudian mengoptimalkan pajak dari penduduk kaya untuk membantu program-program pengurangan emisi. Dalam laporan disebutkan pajak kekayaan orang terkaya di dunia senilai 1.7 trilion dollar pertahun, jika kemudian nilai ini ditambahkan berdasarkan emisi yang dikeluarkan sebesar 60%, maka dapat dihasilkan pajak 6.4 trilyun dolar pertahun.
Berkunjung ke beberapa lokasi di kawasan berhutan, kadang saya sedih melihat bagaimana kemudian masyarakat lokal masih melakukan perburuan terhadap satwa liar, baik untuk dijual, dikonsumsi atau dipelihara sendiri. Ada beberapa penyebab masih terjadinya perburuan satwa, faktor ekonomi adalah salah satunya yang kemudian didukung oleh dua hal yaitu lemahnya penegakan hukum dan yang terpenting kadang kala karena tidak adanya kesadaran akan pentingnya satwa serta perlindungan satwa.
Komunitas lokal sendiri dapat dibagi atas 2 type, masyarakat dengan kesadaran akan pentingnya biodiversity biasanya adalah masyarakat adat yang memang memiliki pengetahuan dan kebijakan lokal. Tipe kedua adalah masyarakat yang tidak mengetahui dan peduli masalah pentingnya satwa dan biodiversity karena berasal dari luar daerah dan hidup tanpa ketergantungan biodiversity di sekitarnya.
Pelibatan Komunitas dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati
Dalam kegiatan konservasi, pelibatan masyarakat bukan merupakan hal baru. Di Indonesia sejak tahun 90-an, kegiatan konservasi berbasis masyarakat sudah menjadi hal biasa untuk dilakukan, misalnya project ICDP dan banyak kegiatan lain. Kegiatan konservasi berbasis masyarakat banyak dilakukan dengan prinsip pelibatan masyarakat dalam konteks pembangunan masyarakat akan menjadi memberikan pilihan terkait livelihood sehingga tekanan atas hutan tidak terjadi.
Salah satu aspek pelibatan masyarakat yang penting adalah bahwa pada kegiatan berbasis masyarakat menemukan fakta bahwa banyak kearifan lokal sudah menganut prinsip-prinsip konservasi, misalnya kearifan lokal seperti sasi, hutan keramat, hutan adat, dll. Pada masyarakat adat misalnya nilai-nilai konservasi telah menyatu dalam pengelolaan sumberdaya alam.
Musnanda Satar 