Momen Pilkada merupakan salah satu momen penting dalam kaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya adalah karena pengelolaan lingkungan hidup akan sangat tergantung pada sosok pemimpin daerah dan jajarannya dalam mengeluarkan kebijakan lingkungan hidup. Terdapat keterkaitan yang erat antara kondisi lingkungan dengan kepemimpinan, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang memiliki visi kedepan yang jauh dalam bentuk kebijakan rencana dan program yang mengedepankan aspek lingkungan. Peran pemimpin daerah dalam menjaga kualitas lingkungan sangat penting karena kebijakan pengelolaan lingkungan pada banyak wilayah di Indonesia dimulai dari komitmen pemimpin daerah dalam mengambil kebijakan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.
Kajian politik dan lingkungan bukan merupakan kajian yang baru, sejak tahun tahun 70-an kebijakan politik dan lingkungan telah dikaji mulai dari sector terkait kebijakan polusi. Saat ini kebijakan tersebut terkait dengan banyak isu mulai dari pengelolaan sumberdaya alam sampai pada kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca. Kajian misalnya melihat bagaimana terpilihnya satu pemimpin sebagai pengambil keputusan akan mempengaruhi kondisi lingkungan melalui kebijakan-kebijakan yang diambil.

Mengapa peran kebijakan pimpinan daerah sangat penting? Ini bisa dilihat dalam hampir semua alur perijinan sektor berbasisi lahan seperti kehutanan, perkebunan, peran pimpinan daerah baik Bupati dan Gubernur adalah pemberi rekomendasi. Tanpa rekomendasi dari daerah perijinan sektor kehutanan dan perkebunan tidak akan mendapatkan perijinan pada tingkat nasional. Kebijakan yang dibangun oleh pemimpin daerah akan menjadi penentu kualitas lingkungan dan kualitas masyarakat di wilayah tersebut.

Beberapa artikel dan kajian menyebutkan bahwa untuk menjadi kandidat bupati atau gubernur diiperlukan biaya yang cukup besar. Biaya politik ini yang kemudian berisiko juga terhadap lingkungan hidup. Misalnya pada wilayah-wilayah yang sangat tergantung pada SDA, misalnya pertambangan, perkebunan dan kehutanan biaya politik kemudian terhubungkan dengan pemberian ijin yang kemudian banyak menyalahi kaidah-kaidah lingkungan. Misalnya pemberian ijin perkebunan pada wilayah yang berhutan akan menjadi faktor utama terjadinya deforestasi di wilayah tersebut.

Menilik isi kampanye beberapa calon kepala daerah, isu lingkungan masih sangat minim. Saya sendiri belum melihat ada kandidat yang mampu menjelaskan secara terstruktur rencana kebijakan terkait lingkungan hidup, pembahasan lingkungan terbatas pada isu-isu terkait bencana lingkungan serta kualitas lingkungan yang sangat umum. Pemimpin daerah juga sebagian besar mengedepankan kebijakan ekonomi dan sangat jarang yang mampu menjabarkan pembangunan berkelanjutan dalam rencana kebijakannya.

Pilkada memang sudah dijalankan, saatnya menilai bagaimana kepemimpinan yang berjalan dari pemenang Pilkada menjalankan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan bukan hanya sekedar melihat membahas isu tanpan kebijakan yang mampu menjaga kualitas lingkungan.