Pertama kali diperkenalkan oleh Leon J. Rosenberg dan digunakan sejak tahun 1969 oleh USAID (sumber: wikipedia).
Logical Framework atau disingkat logframe kemudian digunakan oleh organisasi-organisasi lainnya seperti CIDA, DFID, UNDP dan organisasi LSM di seluruh dunia.
Logframe digunakan secara luas karena mengharuskan berpikir terorganisir, dapat menghubungkan kegiatan-investasi-hasil, dapat digunakan untuk menetapkan indikator kinerja dan pengalokasikan tanggung jawab, dapat digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas, dapat juga digunakan untuk menyesuaikan dengan keadaan yang tiba-tiba berubah dan dapat memperhitungkan resiko.
Logical Framework adalah alat untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi dari project/program.
Logframe membutuhkan pengetahuan dan informasi yang cukup untuk mampu digunakan sebagai alat perencanaan program/project.
Participatory Learning and Action 65 on Biodiversity and culture: exploring community protocols, rights and consent is now online at: http://pubs.iied.org/14618IIED.html
This is guest edited by Krystyna Swiderska (IIED), Kanchi Kohli (Kalpavriksh, India), Harry Jonas and Holly Shrumm (Natural Justice), Wim Hiemstra, (COMPAS, Netherlands), Maria Julia Oliva (Union for Ethical Biotrade)
This special issue of PLA explores two important participatory tools that indigenous peoples and local communities can use to help defend their customary rights to biocultural heritage, natural resources and land: Community protocols – or charters of rules and responsibilities – in which communities set out their customary rights to natural resources and land, as recognised in customary, national and international laws; and free, prior informed consent (FPIC) processes, in which communities decide whether or not to allow projects affecting their land or resources to go ahead, and on what terms.
The issue reviews the experiences of communities in Asia, Latin America and Africa in developing and using these tools in a range of contexts. It also looks at some government experiences of
establishing institutional processes for FPIC and benefit-sharing. It identifies practical lessons and guidance based on these experiences and aims to strengthen the capacity of a range of actors to
support these rights-based tools effectively in practice. It aims to provide guidance for those implementing the Nagoya Protocol and other natural resource and development practitioners, and
to raise awareness of the importance of community designed and controlled participatory processes.
Full table of contents is attached – hard copies available on request on subscribe to PLA at http://www.planotes.org
Aspek lingkungan dalam penataan wilayah memang sangat penting, meskipun peraturan penataan ruang telah memasukkan unsur-unsur pengelolaan lingkungan dalam aturan dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang tetapi belum mampu diaplikasikan mengingat beragamnya kondisi yang ada di setiap wilayah Indonesia. Wilayah pantai, rawa, dataran rendah, perukitan dan wilayah pegunungan akan memiliki cara berbeda dalam rangka melakukan upaya penyelamatan lingkungan menuju pembangunan yang lestari. Wilayah hutan alami, hutan sekunder, savanah dan wilayah karst akan juga berbeda perencanaan ruangnya. Perbedaan ini hanya bisa dilakukan dengan melakukan perencanaan ruang dengan mengaplikasikan KLHS.
Ambil contoh mengenai aturan sebelumnya yang melarang aktifitas disepanjang wilayah sungai. Padahal ratusan tahun masyarakat di wilayah Indonesia baik di barat maupun timur hidup di pinggiran sungai dengan berbagai alasan yang relevan dengan kondisi masyarakat itu sendiri.
Highlight tentunya tetap pada kapasitas perencanaan di daerah, ketika penerapan tata ruang di kabupaten belum lagi merata kapasitasnya, UU no 32 2009 mengenai pengelolaan lingkungan hidup mengamanatkan penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis / KLHS. Ini menjadi tambahan tugas baru buat daerah yang harus difollow up dengan beberapa kegiatan.
Apa payung Hukum Pelaksanaan KLH?
Yang menjadi payung hukum pelaksaan KLHS adalah UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pasal 15 khususnya mewajibkan pelaksanaan KLHS:
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
Kemudian secara detail terdapat Permen LH no 9 tahun 2011 mengenai Pedoman KLHS. Permen ini menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS, meskipun secara detail masih harus diperjelas lagi mengenai aspek-aspek teknis dan metode dalam penyusunan KLHS.
Apa itu KLHS?
Sadler dan Verheem (1996):
”KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukan sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi”
Therievel et al (1992):
”KLHS adalah proses yang komprehensif, sistematis dan formal untuk mengevaluasi efek lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program berikut alternatifnya, termasuk penyusunan dokumen yang memuat temuan evaluasi tersebut dan menggunakan temuan tersebut untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang memiliki akuntabilitas publik”.
Mengapa perlu KLHS?
Ada banyak alasan menjadi menjadi penting, diataranya:
Meningkatkan manfaat pembangunan.
Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya.
Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
Dalam memberikan penjelasan mengenai KLHS ada banyak pihak yang masih sulit membedakan antara KLHS dengan AMDAL. Tabel berikut ini akan memberikan gambaran mengenai perbedaan tersebut.
Atribut
AMDAL
KLHS
Posisi
Akhir siklus pengambilan keputusan
Hulu siklus pengambilan keputusan
Pendekatan
Cenderung bersifat reaktif
Cenderung pro-aktif
Fokus analisis
Identifikasi, prakiraan & evaluasi dampak lingkungan
Evaluasi implikasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
Dampak kumulatif
Amat terbatas
Peringatan dini atas adanya dampak kumulatif
Titik berat telaahan
Mengendalikan dan meminimumkan dampak negatif
Memelihara keseimbangan alam, pembangunan berkelanjutan
Alternatif
Alternatif terbatas jumlahnya
Banyak alternatif
Kedalaman
Sempit, dalam dan rinci
Luas dan tidak rinci sebagai landasan untuk mengarahkan visi & kerangka umum
Deskripsi proses
Proses dideskripsikan dgn jelas, mempunyai awal dan akhir
Proses multi-pihak, tumpang tindih komponen, KRP merupakan proses iteratif & kontinyu
Fokus pengendalian dampak
Menangani simptom kerusakan lingkungan
Fokus pada agenda pembangunan berkelanjutan, terutama ditujukan utk menelaah agenda keberlanjutan,
I just posted vacant position in one of mailing list and expected applicants to work in rural area. Years working in rural areas, I am aware that so many people had no interest to work in rural and remote areas and tend to work in urban or city.
As country with many provinces, Indonesian job seeker dominated more people with willingness to urban areas and semi urban areas where more of opportunities and development activities conducted. But in reality mostly rural areas need more better human resources.
What can we say, even government could not settle gap between rural and urban areas, for example in basic infrastructure where urban areas had better infrastructure then rural. It is need to develop strategy that basic infrastructure like a decent housing, sanitation, electricity, water, communication and transportation in rural ares as good as rural.
Development planning need to be more clearly define to make sure that whether urban and rural have a same quality of basic services.
Bringing knowledge to rural areas will be important to make sure that rural area will develop as good as urban. The different will be only in life style and environment but prosperity will be the same.
Musnanda Satar 