Perencanaan Transportasi dan Tata Ruang Perkotaan


Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ridwan Djamaluddin menyebut kemacetan mengakibatkan pemborosan BBM sebesar Rp29,7 triliun per tahun dan kerugian kesehatan sebesar Rp38,5 triliun untuk mengobati penyakit akibat polusi dan stres (CNN Indonesia online: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200204160016-85-471560/bappenas-sebut-transportasi-massal-jakarta-masih-tertinggal). Disebutkan juga dalam berita itu bahwa penggunaan transportasi umum di Jakarta saja hanya 18% jauh dibandingkan dengan negara lain. Jakarta sendiri menempati urutan 10 sebagai kota termacet di dunia.

Salah satu kegagalan dalam penanganan permasalahan transportasi adalah kegagalan (atau mungkin pengabaian) pembangunan infrastruktur pendukung transportasi untuk pemenuhan dalam jangka panjang. Ambil contoh Jakarta dan kawasan metropolitan BoTaBek-nya gagal membangun infrastruktur transport dalam jangka panjang.

Perencanaan transportasi mengalami beberapa model pengembangan (TRANSPORT PLANNING MODELS – AN HISTORICAL AND CRITICAL REVIEW. Available from: https://www.researchgate.net/publication/253927190_TRANSPORT_PLANNING_MODELS_-_AN_HISTORICAL_AND_CRITICAL_REVIEW [accessed Feb 05 2020]:

  • 1950s – 1960s: developments in response to accelerated highway construction and advances in computing;
  • 1970s – 1980s: developments in response to criticisms of aggregate methods
  • 1980s – 1990s: developments in response to criticisms of static, trip-based analysis;
  • 1990s: developments in response to environmental pollution, and policy shifts towards travel demand management (Behrens, 2002).

Tahapan perencanaan transport di atas terjadi Afrika Selatan, sementara  di Amerika Serikat lebih awal lagi dimana step awal pembangunan transport adalah membangun jalan bebas hambatan (toll) yang ditahun 40-an sudah mengembangkan rencana pembangunan jalan toll yang menghubungkan antar state dan county.

Dari tahapan tersebut tampaknya perencanaan general di Indonesia masih pada tahapan 1 dan 2 yang berarti sangat terlambat, dimana rencana besar tranportasi di Indonesia seperti terlihat dalam Perencanaan RTRW Provinsi dan Kabupaten khususnya dokumen Rencana Struktur Ruang, dimana perencanaan jalan masih terfokus pada pembangunan jaringan jalan penghubung antar pusat-pusat pertumbuhan tanpa memasukkan kajian detail tambahan.

Kegagalan Mengantisipasi Perkembangan Wilayah

Kemacetan Jakarta dan sekitarnya salah satunya adalah kegagalan mengantisipasi perkembangan wilayah di Jabodetabek. Berdasarkan Tata Ruang Tangerang Selatan 2011-2031 disebutkan skenario daya tampung Tangsel untuk pemukiman adalah 10 ribu hektar dari 16,5 ribu hektar luasannya, perluasan ini adalah perluasan pemukiman dari penduduk Jakarta dimana kemudian penduduk ini sebagian (besar) merupakan komuter yang bekerja di Jakarta. Tidak heran kalau ruas jalan menuju ibukota sepanjang perbatasan menjadi titik kemacetan.

Kegagalan ini juga menjadi trend bukan hanya Jakarta tapi  hampir semua kota di Indonesia. Secara bertahap, kota-kota di Indonesia bergerak menuju krisis transportasi yang sama dengan Jakarta. Misalnya kota-kota dimana saya pernah tinggal atau kunjungi seperti Jayapura, Samarinda, Menado dan lainnya. Hampir tidak ada pembangunan transportasi masal dilakukan di kota-kota ini yang kemudian membuat pilihan transportasi individual menjadi satu-satunya yang ada, disisi lain pembangunan jalan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan dan volume lalulintas.

Satu hal yang tidak sinkron antara perencanaan transportasi adalah timeline, dimana kebanyakan perencanaan transport dibangun dalam jangka pendek 5-10 tahun, sementara perencanaan ruang dalam kurun waktu 20 tahun. Tengok saja wacana untuk membangun masterplan transportasi Jakarta ditahun ini, dibuat dalam kurun waktu 10 tahun kedepan dengan total investasi sekitar 600 triliun (ini sama dengan 10 tahun biaya kerugian kemacetan) , idealnya timeline sejalan dengan tata ruang yang 20 tahun.

Indonesia akan menyusun Rencana Induk Transportasi Nasional 2045 oleh Kementrian Perhubungan. Akan sangat baik jika rencana ini dilakukan sejalan dengan perencanaan tata ruang nasional 2017 revisi 2019 dimana Rencana Induk Transportasi dilakukan dalam rangka mengantisipasi pembangunan ruang dalam jangka waktu 20 tahun kedepan. Rencana Induk Tranportasi Nasional juga sebaiknya mendefinisikan secara detail karakteristik pembangunan wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan dimana dinamika landuse akan sangat berbeda. Disisi lain aspek terkait lingkungan juga mulai harus dimasukkan dalam perencanaan transport ini termasuk mengantisipasi dampak polusi udara dan nantinya terkait dengan kerugian kesehatan.

Dibandingkan menghitung kerugian setiap tahun akibat kemacetan, lebih baik perencanaan transportasi dilakukan lebih awal bayangkan jika kemacetan Jakarta dapat dicegah 10 tahun yang lalu, kerugian puluhan trilyun per tahun dapat dicegah.

Bencana Banjir dan Tata Ruang


Banjir di Jakarta dan sekitarnya pada awal Januari menjadi kado buruk untuk tahun baru 2020. Diperkirakan 60 korban meninggal dengan perkiraan pengungsi korban banjir di Jabodetabek mencapai hampir 100 ribu pengungsi di hampir 200 lokasi. Meskipun kejadian banjir ini seperti bencana musiman tetapi tampaknya pelaksanaan pencagahan dan penanggulangan bencana banjir masih belum mampu memberikan solusi terbaik. Membandingka peta lokasi banjir dari tahun ke tahun tampaknya wilayah terdampak masih merupakan wilayah yang sama.

Meninggalkan Aspek Lingkungan

Salah satu penyebab bencana banjir adalah ketika aspek lingkungan diabaikan dalam pembangunan. Upaya pembangunan kota tampaknya didorong oleh kepentingan ekonomi semata. Kota-kota terbangun dengan pelanggaran aspek-aspek lingkungan. Beberapa catatan aspek lingkungan antara lain:

  • Mengabaikan rekomendasi kajian-kajian ilmiah bidang-bidang geografi, geologi, lingkungan, dll.
  • Perencanaan pembangunan yang mengabaikan aspek hidrologi dengan kegiatan pembangunan pada kawasan sepadan sungai, pengambilan air tanah yang tidak terkontrol yang menyebabkan penurunan tanah, dll.
  • Mengabaikan aspek tutupan lahan, dimana kawasan terbuka untuk hutan kota, taman dan kebutuhan lain tergerus oleh pembangunan infrastruktur.
  • Mengabaikan aspek klimatologi termasuk mengabaikan tren curah hujan, gejalan el nino,  trend pemanasan global.

Tata Ruang Buruk dan Pelanggaran Tata Ruang

Satu penyebab utama bencana banjir di Jabodetabek adalah pelanggaran tata ruang terkait dengan alokasi ruang terbuka hijau yang jauh dibawah regulasi yang menetapkan kawasan RTH adalah 30%. Berdasarkan kajian remote sensing, kawasan hijau Jakarta hanya 5%.

Pelanggaran yang lain adalah pemanfaatan kawasan di sepadan sungai, dimana regulasi menyebutkan kawasan sepadan sungai seharusnya menjadi kawasan lindung tetapi kawasan ini telah berkembang menjadi kawasan pemukiman.

Tata Ruang Buruk menjadi penyebab yang lain, dimana penyusunan tata ruang tidak dilakukan dengan baik, tata ruang dibangun bukan dengan memperhatikan aspek-aspek keseimbangan pembangunan fisik dengan kondisi wilayah. Tata Ruang seperti Jakarta dengan segala alasan keterlanjuran mempersilahkan pembangunan pada sepadan sungai. Tata Ruang juga tidak dibangun dengan kajian utuh dengan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung serta kondisi kawasan. Tata ruang dibuat seperti menyusun template perencanaan ruang tanpa melihat kondisi di lapangan.

Berikut link untuk Tata Ruang Jakarta: http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/166862-%5B_Konten_%5D-Konten%20D1855.pdf

Pola Bencana Perkotaan Yang Sama

Jakarta bukan satu-satunya kota yang terkena bencana banjir masih banyak kota-kota lain seperti Surabaya, Samarinda bahkan Jayapura.

Tampaknya kota-kota lain tidak belajar dari bencana di Jakarta, kota-kota di Indonesia kebanyakan merupakan kota yang berkembang secara organik, berkembang tanpa menggunakan perencanaan yang baik.

Program Jangka Panjang

Program jangka panjang pengentasan bencana banjir sebenarnya tidak terlepas dari keseriusan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

1.Review dan Revisi Tata Ruang

Tata ruang perkotaan seharusnya direvisi dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Kajian tata ruang perkotaan seharusnya dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan memperhitungkan keterkaitan antar wilayah dengan mengkaji faktor lingkungan hidup (landscape approach, DAS, biodiversity, dll), ekonomi (pekerja komuter, kebutuhan), sosial.

Perlu revisi proses proses perencanaan ruang dengan melihat kualitas perencanaan tata ruang yang buruk, ini dapat terjadi dengan mengkaji pembiayaan perencanaan ruang, kualitas dokumen perencanaan tata ruang, implementasi tata ruang. Banyak yang masih mengangap bahwa perencanaan ruang akan berhenti saat dokumen RTRW atau RDTR sudah selesai dibuat, padahal ini baru pertengahan proses tata ruang dimana perlu evaluasi pelaksanaan dilakukan.

2. Kajian detail berbasis ilmiah dalam menyusun perencanaan.

Kajian detail perlu dilakukan pada perencanaan ruang, skala data dalam tata ruang  perlu dilakukan dengan benar. Misalnya terkait buruknya data cuaca dan klimatologi Apakah 1-10 stasiun curah hujan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan? Apakah data cuaca 5 tahun cukup untuk mengkaji fenomena banjir di Jakarta?

Kajian detail juga perlu dilakukan dengan melakukan pemetaan yang lebih baik, misalnya aplikasi pemetaan LIDAR misalnya dibutuhkan untuk mengkaji topografi Jakarta, ini diperlukan dalam menyusun zonasi dan kajian penurunan permukaan dalam kajian RDTR.

3. Integrasi antar sektor

Integrasi antar sektor bahkan di Jakarta dapat dikatakan masih  belum baik, misalnya terkait tata ruang apakah ada integrasi yang baik antara zonasi dengan perijinan? Apakah ada integrasi antara jaringan listrik dengan potensi banjir?

 

Bencana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup


Hasil kajian rawan bencana di Indonesia sebenarnya sudah bisa didapatkan dipeta-peta yang terdapat dalam beberapa web pemerintah, seperti BMKG, BNPB dan web provinsi. Tetapi yang sangat disayangkan adalah peta-peta tersebut tampil pada skala kecil yang sebenarnya sulit untuk diadopsi dalam kebijakan. Peta skala bencana nasional misalnya hampir sebagian besar provinsi di Indonesia masuk sebagai kawasan dengan indeks rawan bencana yang tinggi.

peta-indeks-rawan-bencana-Indonesia-tahun-2012
Sumber: ICEL
peta-wilayah-rawan-tsunami-indonesia
Sumber: BMKG

Apakah data tersebut salah? Tentu saja data yang ditampilkan tidak salah, tetapi data tersebut terlalu general untuk digunakan. Karena mitigasi dan adaptasi bencana sebenarnya fokus pada skala site.

04 Peta Rawan Bencana
Sumber: Tata Ruang Jawa Barat

Terdapat kejadian-kejadian bencana-seperti tanah longsor, banjir dan kebakaran yang sifatnya lokal. Bencana pada skala lokal ini membutuhkan peta-peta bencana pada skala detail. Kejadian bencana longsor di Sukabumi diawal 2019 ini merupakan satu contoh dimana kejadian bencana memerlukan pemetaan yang lebih detail.

Pemetaan kawasan yang lebih detail akan mampu menjadi acuan dalam kegiatan perencanaan lebih detail seperti rencana tata ruang kabupaten/kota dan  rencana detail tata ruang.

Salah satu peta yang cukup detail dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologiyang menampilkan wilayah rawan tsunami. Pada peta ini terdapat informasi yang cukup tepat terkait dengan kejadian tsunami terbaru di Selat Sunda.

20180509091933-2183a55f-me
Sumber: PVMBG

Peta diatas menggambarkan wilayah rawan di sekitar Carita dan Tanjung Lesung yang memang paling terdampak dari kejadian tsunami di tanggal 22 Desember.

Beberapa tools online yang dibangun misalnya PetaBencana.id: https://petabencana.id/map

Peta online tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, demikian juga dengan peta dari BNPB: http://geospasial.bnpb.go.id/category/peta-tematik/

Beberapa peta-peta diatas idealnya bisa digunakan dalam perencanaan pembangunan, sehinga kawasan-kawasan yang teridentifikasi rawan bencana bisa dikelola dengan lebih baik. Perencanaan seharusnya bisa mengadopsi zonasi rawan bencana sebagai acuan dalam merencanakan infrastruktur, pemberian ijin mendirikan bangunan atau mengeluarkan surat ijin lainnya.

Tata Ruang dan Bencana dan Lingkungan Hidup

Regulasi di tata ruang sebenarnya telah memasukkan sebagian dari kawasan-kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung lokal. UU tata ruang memungkinkan proses revisi tata ruang terkait dengan bencana besar. UU Tata Ruang juga mengamanatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung proses mitigasi dan adaptasi bencana misalnya membangun infrastruktur untuk evakuasi bencana. Pada wilayah-wilayah rawan tsunami seharusnya dibangun infrastruktur untuk evakuasi masyarakat. Infrastruktur ini kebanyakan terlupakan dalam membangun sebuah kawasan.

Salah satu konsep yang dapat ditawarkan adalah menyatukan ruang terkait dengan lingkungan dan kebencanaan. Misalnya menyatukan kawasan evakuasi tsunami dengan kawasan hutan kota atau ruang terbuka hijau. Konsep ini tentu saja dapat dilakukan dengan kajian yang lebih detail mengenai kondisi kawasan dan kondisi bencana spesifik dimasing-masing wilayah. Kondisi lingkungan dan bencana seringkali menjadi dua hal yang tidak terpisahkan, misalnya kawasan-kawasan berlereng 40 persen seharusnya merupakan kawasan yang tidak terbangun. Pelanggaran tata ruang pada pembangunan kawasan ini menjadi salah satu penyebab bencana longsor dan penyebab jatuhnya korban ketika terjadi bencana.

Pelanggaran Tata Ruang

Salah satu peraturan tata ruang yang sering dilanggar adalah sepadan pantai. Wilayah sepadan pantai sampai 100 meter dari titik pasang tertinggi seharusnya tidak dialokasikan atau digunakan untuk pemukiman. Tetapi dalam banyak prakteknya kawasan ini tetap digunakan untuk bangunan dan tidak dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau.

sepadan pantai CARITA
Bangunan di Carita; hanya 17 m jaraknya dari garis pantai

Pada kawasan rawan tsunami alokasi sepadan pantai seharusnya dikelola dengan lebih berhati-hati. Pasal 24 UU no 27 tahun 2007 menyebutkan kawasan ini sebaiknya digunakan untuk ruang terbuka hijau.

Sekali lagi bahwa aspek kebencanaan, lingkungan dan tata ruang adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, dibutuhkan penegakan hukum terkait tata ruang, mengedepankan aspek lingkungan hidup serta mitigasi bencana. Jika dilakukan maka resilience kita terhadap bencana akan lebih tinggi.

 

Teori Perencanaan dan Praktek Sebenarnya


Kolega saya mengirimkan sebuah dokumen summary pokok-pokok visi dan misi satu kepala daerah terpilih yang akan di mainstremingkan dalam perencanaan pembangunan lima tahun.

Sambil mereview-nya saya kembali mengais literatur lama tentang konsep perencanaan yang sempat saya pelajari dulu. Semakin saya pelajari semakin saya pesimis bahwa ilmu-ilmu perencanaan khususnya perencanaan wilayah diterapkan dalam banyak pembangunan di Indonesia. Pada prakteknya perencanaan pembangunan sangat didorong oleh elit politik baik di eksekutif maupun yudikatif dengan berbagai alasan.

Saya merasa bahwa para ahli bidang perencaanan misalnya Andreas Faludi dengan teori perencanaan pasti akan geleng-geleng kepala karena kemudian perencanaan akhirnya didorong oleh pemikiran-pemikiran segelintir orang yang mungkin tidak memahami perencanaan pembangunan itu sendiri.

Visi dan Misi Pemimpin Terpilih

Salah satu kegiatan yang perencanaan dengan menterjemahkan Visi dan Misi pemimpin terpilih dalam penyusunan RPJM (rencana pembangungan jangka menengah). Ini adalah kegiatan yang harus dilakukan dengan cara yang cukup kompleks.

Pada banyak praktek nya ini sulit untuk dilakukan karena visi dan misi yang dibangun pemimpin terpilih umumnya adalah janji-janji politik yang kadang tidak bisa diterjemahkan dalam perencanaan. Bayangkan bagaimana menterjemahkan visi “Kabupaten yang Sejahtera Agamis”, sejahtera mungkin bisa menggunakan SDG tetapi bagaimana mengukur “masyarakat yang Agamis”?

Tata Ruang dan Kawasan Hutan

Salah satu kebijakan dalam penataan ruang di Indonesia sangat ditentukan oleh penetapan kawasan hutan yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagaimana kalau kondisi wilayah sudah tidak sesuai?:

  • bagaimana  jika masih banyak hutan di kawasan APL?
  • sebaliknya bagaimana jika hutan lindung sudah dirambah dan terdegradasi?
  • bagaimana jika pola pemukiman mengarah ke tekanan ke kawasan konservasi?

Dalam banyak praktek tata ruang kadang harus mempertemukan penunjukan kawasan dengan kondisi kawasan sebenarnya.

Selain itu akan ada kecenderungan bahwa wilayah sebanyak mungkin dilakukan dengan melihat kebutuhan sesaat. Sangat sulit menemukan perencana yang mampu menggali perencanaan pada time-frame yang panjang (20-30) tahun.

 

 

Pengelolaan DAS dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis


Latar Belakang

  • Peran Sungai dan pengelolaan DAS

Sungai merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat secara umum, sungai merupakan sumber air untuk semua kebutuhan dan sebagai wadah transportasi dimana pengangkutan barang dan manusia dilakukan melalui sungai. Secara umum di Kalimantan sungai merupakan urat nadi masyarakat Kalimantan.

Sungai di Berau juga merupakan satu urat nadi kehidupan masyarakat, secara kasat mata dapat dilihat dari pola pemukiman di kabupaten Berau dimana desa-desa yang ada terdapat di sepanjang sungai.

IUCN_DAS
Peran DAS (sumber: IUCN)

Keterkaitan sungai dan pengelolaan DAS merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, DAS merupakan satuan unit pengelolaan dimana semua unsur mulai dari landscape hutan, pemukiman dan lahan pertanian akan memberikan pengaruh timbal balik.

Sungai memberikan banyak sekali manfaat, gambar berikut berasal dari IUCN 2008 tentang Pay – Establishing payments for watershed services, dimana dalam dokumen tersebut dijelaskan secara detail manfaat sungai dan pentingnya kebijakan PES untuk mendukung perlindungan sungai dan DAS.

WRI_DAS
Enter a caption

Tidak hanya di Berau, hampir di seluruh Indonesia, pengelolaan sungai tidak dilakukan dengan baik. Ambil saja Jakarta  dengan Ciliwung-nya, mulai dari hulu-nya di wilayah Bogor, sungai ini tidak dikelola karena pada wilayah tangkapan air-nya tidak dijaga, akibatnya setiap tahun sungai ini mengalami proses pendangkalan. Penempatan pabrik di sepanjang Ciliwung menjadikan kualitas air tercemar dan memerlukan proses pengolahan yang mahal untuk dijadikan bahan baku PDAM di DKI Jakarta. Pembangunan kota dengan pemukiman yang tidak teratur dimana terdapat pemukiman yang tepat dipinggir sungai menyebabkan proses polusi yang lebih besar dengan adanya limbah domestic dan pendangkalan sungai. Akibat lainnya yang dialami oleh Bogor dan DKI Jakarta sebagai wilayah yang masuk dalam DAS Ciliwung adalah bencana banjir yang menjadi bencana tahunan.

Model pembangunan yang tidak baik itu kemudian ditiru oleh daerah-daerah lain di Indonesia, seperti pengelolaan sungai di Brantas yang tidak mengedepankan aspek lingkungan. Sungai-sungai di Berau mulai dikelola dengan tidak memperhitungkan dampak-dampak-nya.

Gambaran umum sungai dan DAS di Kabupaten Berau dan Kaltim pada umunya.

Kabupaten Berau terdiri atas beberapa DAS dengan DAS Berau sebagai DAS yang paling besar. DAS Berau terdiri atas 3 sungai utama yaitu Sungai Kelay dan Sungai Segah yang kemudian menyatu menjadi sungai Berau di Tanjung Redeb.

Sungai Kelay memiliki hulu di wilayah Karst Sangkulirang-Mangkalihat yang terletak di perbatasan antara Berau dan Kutai Timur, sungai ini bermuara di Tanjung Redeb

Sungai Segah bertemu dengan sungai Kelay menjadi sungai Berau dan kemudian bermuara di laut.

Menilik Tata Ruang Kabupaten Berau dan wilayah lain di Kalimantan dan Indonesia secara umum, sebenarnya belum terlihat jelas pengelolaan kawasan DAS di kabupaten Berau. Pola ruang misalnya masih menempatkan pengembangan pertanian pada kawasan sepanjang sungai. Padahal wilayah tersebut seharusnya di buffer dengan jarak yang lebih tinggi. Dalam RPJMD telah sangat bagus dengan memasukkan indikator pencemaran sungai sebagai target dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam RPJMD Berau ditargetkan pengurangan pencematan dibawa Indeks Pencemaran <5. Ini adalah sebuah strategi yang baik. Permasalahannya adalah bagaimana menterjemahkan kedalam bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan DAS, karena kualitas air sungai berkorelasi langsung dengan pengelolaan DAS.

Kajian Dampak

Kajian dampak akan sangat penting dilakukan pada seluruh kawasan DAS. Pembagian kajian dapat dilakukan sebagai berikut:

  • Kajian Dampak Pengelolaan DAS Berau
  • Berdasarkan kejadian yang ada saat ini maka kondisi yang ada di wilayah DAS di Kabupaten Berau antara lain
  • Dampak penutupan lahan di sekitar DAS Segah dan Kelay pada sector Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan
  • Penutupan lahan sepanjang sungai Segah dan Sungai Kelay akan berpengaruh pada kondisi peraiaran sungai.
  • Penutupan lahan dengan perkebunan akan memberikan dampak yang dapat digali melalui kajian literature
  • Pentupan lahan pertambangan batubara akan memberikan dampak terkait dengan alih fungsi lahan yang menyerap air dengan yang tidak menyerap dan meningkatkan limpasan air.
  • Dampak pengelolaan limbah domestik/rumah tangga
  • Limbah domestic/rumah tangga akan memberikan dampak berupa pencemaran ke sungai.
  • Limbah ini akan terus berkembang sesuai dengan penambahan jumlah penduduk dan perkembangan pemukiman pada sungai Segah, sungai Kelay dan sungai berau sekaligus pada anak sungainya.

Rekomendasi Kebijakan Rencana dan Program Pengelolaan DAS

Rekomendasi dilakukan melalui kegiatan seperti kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dimana integrasi dan rekomendasi dapat dimasukkan ke dalam berbagai dokumen perencanaan misalnya:

  • Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Sungai untuk RPJMD, ini dapat dikaitkan dengan kebijakan lain misalnya ketersediaan air, transportasi, wisata, dll.
  • Rekomendasi Perencanaan Ruang terkait Sungai dan DAS pada dokumen Draft Tata Ruang Kabupaten
  • Rekomendasi Program Pengelolaan DAS yang mengedepankan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Referensi

Smith, M., de Groot, D., Perrot-Maîte, D. and Bergkamp, G. (2006). Pay – Establishing payments for watershed services. Gland, Switzerland: IUCN. Reprint, Gland, Switzerland: IUCN, 2008.

Bagaimana Tutupan Lahan di Taman Nasional?


Taman Nasional merupakan kawasan yang dilindungi dari kegiatan-kegiatan konversi dari kawasan alami seperti hutan menjadi kegiatan-kegiatan pembangunan. Penunjukkan kawasan Taman Nasional bukan berarti menjadikan kawasan tersebut aman dan bebas dari kegiatan konversi lahan.

Berikut adalah gambaran Taman Nasional Kutai. Bagian berwarna ungu adalah kawasan taman nasional berdasarkan SK KLHK no 278 tentang fungsi kawasan hutan.

TN_Kutai

Tetapi kawasan seperti Taman Nasional Kutai merupakan kawasan dengan tutupan hutan yang sudah berubah.

Saya mencoba melakukan overlay antara kawasan Taman Nasional dengan Peta Tutupan Lahan 2016 yang dari KLHK. Tanpa melakukan kalkulasi kita bisa melihat bagaimana kawasan Taman Nasional sudah berubah menjadi penggunaan lain.

TN_Kuta_landcoveri

Dari peta di atas terlihat semak belukar rawa menyebar di beberapa bagian mulai dari bagian timur. Semak/belukar menyebar di hampir semua bagian mulai dari timur, barat, utara dan selatan dengan tutupan yang cukup luas. Juga terdapat 2 blok lahan terbuka sudah terlihat di bagian selatan yang berbatasan dengan tutupan lahan tambang dan tutupan lahan HTI. Juga terdapat bagian Taman Nasional dengan tutupan lahan hutan tanaman industri.

 

Pentingnya Peta dalam Pengambilan Kebijakan Ruang


Suatu hari saya sedang berada di desa di Kalimantan Timur, sebuah desa yang indah dengan pemandangan gunung karst di latar belakangnya dan hutan tropis yang masih bagus. Desa itu sedang konflik dengan perusahaan kayu yang diberikan konsesi di wilayah kelola penduduk local yang juga masih menggunakan hutan. Hari itu juga baru saja turun hujan deras, saya berniat mandi di sungai tetapi tiba-tiba seorang penduduk mengingatkan saya untuk tidak ke sungai karena air yang sangat keruh. Saya tanya kenapa? Penduduk itu bilang karena kebun sawit yang ada disekitar sungai menyebabkan keruhnyanya air. Dalam hati saya marah karena entah siapa yang memberikan ijin konsesi logging dan konsesi sawit di hulu sungai sementara masyarakat masih tergantung hidupnya pada hutan dan sungai.
Saya yang bekerja dibidang pemetaan melihat banyak sekali kebijakan yang diambil terkait pengelolaan lahan yang tidak dilakukan dengan baik. Terbang diatas Kalimantan seperti terbang diatas sebuah hamparan hutan yang terdegradasi, hutan rusak Karena expansi perkebunan, pertambangan dan pembangunan lain yang tidak direncanakan dengan dasar informasi spatial yang baik. Tanpa dukungan informasi spatial yang baik, saya menemukan ada banyak kebijakan yang akhirnya membawa dampak negative seperti kerusakan lingkungan, bencana alam.
Dulu ketika awal bekerja dengan pemetaan saya menyadari bahwa peta masih sulit di dapat, saya masih merasakan melakukan survey-survey dengan menggunakan peta cetakan dan handheld GPS yang besar ukurannya. Dijaman modern ini peta bukanlah barang langka, bahkan untuk negara berkembang seperti Indonesia, peta ada digengaman kita, setiap ponsel yang kita punya paling tidak punya satu aplikasi peta online dan satu aplikasi navigasi dengan menggunakan GPS dan peta. Ketika saya melihat ada banyak kebijakan pembangunan terkait lokasi tidak dilakukan dengan menggunakan peta yang baik, saya bertanya-tanya dalam hati ‘mengapa?”.
Sejarah penggunaan peta di Indonesia berkembang dengan beberapa tahapan; tahapan awal ketika Indonesia dibawah rejim militer adalah peta merupakan ‘rahasia’ negara. Peta dapat dikatakan sebagai ‘barang langka”, “barang bernilai” yang sebarannya terbatas di lingkungan pemerintah dan militer, buat geograf itu merupakan ‘masa kegelapan”. Jaman reformasi peta kemudian mulai bisa diakses oleh public, peta bisa diakses dan didapatkan dengan lebih mudah, beberapa lembaga pemerintah mulai memberikan akses kepada public untuk mendapatkan peta tetapi tetap yang bisa diakses adalah sangat umum informasinya. Pada masa awal reformasi sekalipun masih banyak pihak di lembaga pemerintah yang enggan berbagi dan enggan menggunakan data spatial dalam perencanaan. Perkembangan pesat dibidang informasi melalui internet kemudian membawa angin baru dimana peta kemudian menjadi barang public, beberapa situs dan program pemetaan kemudian memberikan informasi gratis mengenai peta, saat itulah peta kemudian menjadi milik public. Saat ini kebijakan penggunaan peta sudah diadopsi, bahkan pemerintah menerapkan kebijakan “one map” policy karena masing-masing lembaga pemerintah ternyata masih enggan berbagi peta dan mengakibatkan adanya duplikasi peta, sampai kemudian kebijakan satu peta ini menjadi cara menyediakan satu referensi peta untuk satu tema.
Sayangnya perkembangan pemetaan dan aplikasi penggunaan peta di Indonesia untuk pengambilan keputusan masih sangat lambat. Ada banyak kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan kebijakan terkait lokasi tidak dilakukan dengan menggunakan peta dan informasi spatial yang baik. Jakarta dimana tempat saya tinggal adalah ‘langanan’ banjir tahunan dan juga kota dengan tingkat kemacetan tertinggi bersama beberapa kota lain di Asia. Ketika beberapa riset geografi dilakukan ternyata penyebabnya adalah kebijakan pengelolaan ruang tidak dilakukan dengan baik. Bayangkan kebijakan penentuan lokasi pemukiman tidak dilakukan dengan menggunakan peta yang baik, kemudian muncullah pemukiman-pemukiman di sepanjang sungai Ciliwung, menutup wilayah aliran sungai dan meningkatkan resiko banjir. Tengok juga pembangunan pemukiman dan pembangunan jalan yang dibangun secara organic, tidak ada perencanaan dengan peta yang baik. Akibatnya kemacetan terjadi di semua ruas jalan di Jakarta.
Peta merupakan instrument penting dalam perencanaan, alat yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Bayangkan berapa kerugian yang bisa dihindari dengan memanfaatkan peta sebagai sebuah dasar dalam pengambilan keputusan. Kerugian banjir di Jakarta mencapai 1-5 trilun rupiah (100 mio USD) setahunnya, kerusakan akibat dampak perubahan iklim misalnya mencapai perkiraan 20 billion dollar berdasarkan riset World Bank. Semua kerusakan tersebut dapat dikurangi dengan melakukan perencanaan yang lebih baik dan perencanaan yang lebih baik hanya dapat dilakukan dengan menggunakan basis data spatial yang lebih. Ini bisa dilakukan dengan mulai menggunakan peta dan kajian berbasis spatial yang baik dalam melakukan perencanaan.

Melihat Kebun Sawit dari Citra Google Earth


Pada tingkat nasional, sedang dibicarakan mengenai ban EU atas oil palm untuk biofuel, lihat : http://www.climatechangenews.com/2017/03/30/eu-palm-oil-restrictions-risk-sparking-trade-spat/

Saya justru akan mengangkat isu mengenai praktek perkebunan yang menyalahi UU Tata ruang mengenai wilayah perlindungan lokal. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan aspek perlindungan sepadan sungai dan sepadan danau.

Berdasarkan regulasi Permentan no 11 tahun 2015 , maka kawasan yang tidak bisa ditanami adalah:

  1. Sepadan sungai di daerah rawa 200 m
  2. Sepadan sungai di bukan rawa 100 m
  3. Anak sungai 50 m
  4. Sepadan/buffer danau 500 m
  5. Dua kali kedalaman jurang
  6. 130 kali selisih pasang surut tertinggi

Coba saja luangkan waktu 30 menit dengan menggunakan google earth yang gratis, ada banyak sekali pelanggaran yang dilakukan dengan melakukan penanaman pada  kawasan yang tidak diperbolehkan.

pelanggaran palm oil_Berau 8
Pelanggaran penanaman di Kaltim

pelanggaran palm oil_Kalbar01

Sawit yang berjarak dibawah 200 m dari Danau di Kalbar

pelanggaran palm oil_Kaltim 1
Sawit dengan jarak dibawah 100 m

pelanggaran palm oil_Kutim

RIAU_pelanggaran sawit01
Pelanggaran penanaman di Riau
Sumatera_pelanggaran sawit02.jpg
Pelanggaran penanaman di Sumatera
Sumatera_pelanggaran sawit03
Pelanggaran di wilayah Sumatera (kemungkinan wilayah ini dilaporkan sebagai HCV tetapi ditanami sawit

Palm Oil in Indonesia: when expansion will stops?


Palm oil industry in Indonesia increased with significant number both related to areas that released for concessions and other follow up fact related to production and income generated from this sector. Since 2006 Indonesia became number one CPO exporter, more than Malaysia.Indonesia and Malaysia covered 83% oil palm production worldwide.

 

Increased oil palm in Indonesia driven by expansion from big private concessions and also policy in plantation in Indonesia mostly to increase areas not production. Areas increment mostly used as indicator for development of oil palm in Indonesia, some provinces targeted million of hectares oil palm concessions as program in plantation sector.

Based on data from Ministry of agrarian  that oil palm concessions areas  in Indonesia in 2015 about 11.4 million hectares, with half of them owned by profit companies.

Distribution of  oil palm concession in Indonesia shown below:

oil-palm-maps-landcover

kebun indonesia

Oil palm sector is most dominated plantation sector in Indonesia, based on data from Ministry of Agriculture 2015 that oil palm covered 11.3 million hectares compared to others that only 3.6 million hectares  from rubber.

tabel-3-prod-lsareal-prodvitas-bun.jpgEast Kalimantan also increased related to oil palm concession, based on data 2014 from Dinas Perkebunan/East Kalimantan Agriculture Office that in 2014 about 1.02 million hectares.

kebun kaltim
Enter a caption

East Kalimantan targeted 1.6 million hectare oil palm plantation established in 2016 and about 1.8 million hectare for 2020. Compared to program from same office to maintain 650 hectares farming.

In East Kalimantan based on spatial planning there are total 3.3 million hectares allocated for plantation with majority allocated for oil palm. Meanwhile total permits in East Kalimantan about 2,8 million hectares in 2014 and based on newdata no more land available for oil palm.

Suitability Analysis; lack of implementation of spatial information

Several initiatives for sustainable palm oil start with recommendation for better sitting for oil palm.

WRI Potico project published suitability analysis for oil palm based on environment, economic, legal and social aspect. This project came with recommendation for suitable areas for oil palm in Indonesia.

WRI suitability maps_GFW
GFW Commodities; suitability analysis for oil palm

GFW commodities above provided analysis spatially with layers; conservation areas buffer, peat depth, water resource buffer, slope, elevation, rainfall, soil drainage, soil depth, soil acidity (pH).

For transmigration program in Indonesia in 1980’s a series of map produced within Reppprot Project with suitability analysis for several agriculture type including oil palm. Suitability from this only based on physical aspects and not other and need to combined with spatial planning regulation.

Oil Palm, Deforestation and GHG emissions

Several research such as Margono et all (2014) mentioned about deforestation in Indonesia that annually increased both for primary intact and degraded forest both in Forest Designation Areas or non Forest Designation Areas. Based on designated status that production forest on the top of list related to conversion.  Based on 2000-2012 Hansen data that total primary forest loss totalled 0.84 million hectares, and annually primary forest loss about 47,600 ha.Primary forest loss in production forest that about 27,000 ha.

Areas designated for oil palm concession in Indonesia still overlapped with current forest cover as shown below:

oil-palm-maps-landcover-2
Overlay oil palm concessions and forested areas in Indonesia

Other research showing that primary forest and peat land land clearing probably not by small holders but by agro-industrial land developer. Larger development in  peat land are often accompanied by draining wetland and impacted on carbon emission beyond footprint of actual development.

kalbar
One of example of oil palm concession in Wes Kalimantan, clearly that converted primary forest into palm oil.

Analysis that conducted in Berau, East Kalimantan showing that oil palm and deforestation very much related. Oil palm contribute 28% green house gas emissions (Griscom, et al 2015).

berau
Oil palm plantation in Berau, East Kalimantan, exactly located along Segah river with land cover primary to secondary forest.

 

Further Suitability Analysis: Legal Aspects and Voluntary Scheme

Two steps proposed for sustainable oil palm concession sitting, first by following legal aspects and second with following voluntary requirement.

Legal aspect analyze based on spatial planning regulation that allow oil palm expansion in APL (non forest use). Based on ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) regulation that oil palm could located in APL and production forest for conversion zone  (HPK). Detail spatial planning mentioned about preserve riparian, water source, tidal buffer areas.

Voluntary scheme ( ie. RSPO) required high conservation value (HCV) conducted before open oil palm plantation. Detail about HCV could accessed through HCV Resource Network. HCV covered environment, social and cultural aspects through six principle conducted through FPIC.

 

Accuracy of maps for Spatial Plan


Based on Government Regulation no 8 year 2013 that Spatial Planning in Indonesia should follow regulation about accuracy of maps for spatial planning process:

National Spatial Plan: 1:1,000,000 scale

Island Spatial Plan: 1:500,000 scale

Province Spatial Plan: 1:250,000 minimum scale

Regency/District  Spatial Plan: 1:50,000 minimum scale

City Spatial Plan: 1:25,000 minimum scale

Regulation also mentioned about Strategic/Detail Area Spatial Plan that regulated:

Urban Area: 1:5,000 scale

Rural Area: 1:1,000 scale

For detail please download at: http://jdih.big.go.id/resources/files/law/PERATURAN_PEMERINTAH_NO._8_TAHUN_2013_TENTANG_KETELITIAN_PTA_RENCANA_TATA_RUANG.pdf

Translation needed because regulation in Bahasa Indonesia