Hari Bumi 2024: Perang antara Kelestarian Planet vs Plastik


Seperti tahun-tahun sebelumnya, 22 April diperingati sebagai hari bumi. Tahun ini tema yang diambil adalah Planet vs. Plastik dimana salah satu target nya adalah mengurangi produksi plastik sampai 60% ditahun 2040.


Hari Bumi mulai diperingati pertama kali tahun 1970 dimana inisiatif ini pertama kali oleh Senator Gaylord Nelson dari Wisconsin yang menjadi saksi saat terjadi tumpahan minyak di Santa Barbara. Gerakan ini menjadi besar saat Senator tersebut merekrut aktifist Denis Hayes yang melakukan kampanye ke seluruh Amerika dan menetapkan tanggal 22 April sebagai Hari Bumi. Ketika perayaan Hari Bumi dilakukan pertama kali tahun 1970 duoerkurakan Gerakan ini memberikan inspirasi bagi 20 juta rakyat Amerika Serikat. Sejak saat ini gerakan lingkungan terus berjalan dan menjadi agenda global, dimana salah satu milestone penandatanganan Paris Agreement tahun 2016 dilakukan bersamaan dengan Hari Bumi. Secara detail mengenai Hari Bumi dapat dibaca secara detail dalam website EarthDay.org.


Di Indonesia Hari Bumi diperingati oleh banyak kalangan mulai dari Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat bidang Lingkungan dan Akademisi. Saat ini kegiatan Hari Bumi menjadi agenda banyak lembaga dimana kegiatan yang dilakukan antara lain kampanye, talkshow sampai kegiatan lapangan berupa penanaman pohon atau kegiatan bersih lingkungan.


Tahun 2024 tema yang diambil untuk Hari Bumi adalah Planet vs. Plastik dengan mengedepankan pengurangan produksi plastic secara global. Sampah plastik memang telah menjadi isu lingkungan global yang mengancam lingkungan hidup dan mendampak pada kesehatan manusia, kelestarian keanekaragaman hayati dan menyumbang krisis iklim. Sampah plastic tidak mudah terurai bahkan bisa bertahan sampai ratusan tahun, selain itu sampah plastic dibuat dari bahan bakar fossil yaitu minyak bumi. Sampah plastik bersifat beracun dan menjadi pemicu beberapa penyakit seperti kanker dan beberapa penyakit kulit.


Beberapa agenda pada tingkat global telag disepakati seperti pengurangan produksi plastic dari bahan baku minyak bumi, mengharuskan produsen dan penyalur untuk memasukkan komponen biaya lingkungan, adanya Investasi untuk pengganti plastik, melarang ekpor sampah plastic, melarang pembakaran sampah plastik serta adanya pembiayaan untuk kampanye ke public mengenai sampah plastik. Kegiatan-kegiatan diatas menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah sebagai regulator, swasta terutama produsen, penyalur dan pengguna plastic, Lembaga swadaya Masyarakat dan Masyarakat secara langsung.

Urgensi Kebijakan Pembatasan Plastik di Indonesia

Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastic nomor dua di dunia berdasarkan studi oleh Jenna R. Jambeck tahun 2015 tentang sampah plastik laut. Studi ini menyebutkan adanya 192 negara berbatasan laut yang diperkirakan menghasilkan 275 juta metrik ton sampah plastik ditahun 2010, dimana 4,8 sampai 12,7 juta ton terbawa sampai ke laut. Hasil riset lainnya dari UC Davis dan Universitas Hasanuddin menunjukkan 23% sampel ikan yang diambil memiliki kandungan mikro plastik.
Intervensi Kebijakan dalam produksi dan pemakaian bahan plastic menjadi sangat penting, banyak riset yang menunjukkan hanya dengan Kebijakan daerah dalam membatasi penggunaan kantong plastic saja sudah mampu menurunkan konsumsi lebih dari 50 persen, ambil contoh Peraturan Gubernur Bali no 87 tahun 2018 yang mampu menurunkan penggunaan kantong plastic sampai 57%. Kebijakan yang sama dilakukan di Jakarta terutama pada retail-retail yang mampu memberikan dampak dalam menurunkan penggunaan kantong plastik. Dengan target 60% seperti tema hari bumi, maka kebijakan harus diperluas lagi pada produk-produk yang selama ini menggunakan plastik seperti produk minuman botol, produk makanan dan layanan retail yang masih menggunakan kantong plastik.


Situs Earth.org merilis 15 permasalahan lingkungan yang perlu diperhatikan oleh semua penduduk planet ini, yang pertama adalah isu perubahan iklim yang memang sudah dirasakan oleh Indonesia, kedua yang cukup mengagetkan adalah permasalahan lemahnya pemerintahan dalam mengambil kebijakan yang lebih mementingkan ekonomi tanpa memikirkan dampak lingkungan dalam jangka panjang. Isu-isu lainnya menyusul seperti sampah makanan, kehilangan keanekaragaman hayati, plastic, deforestasi, polusi udara sampai pada isu degradasi kualitas tanah. Jika ditelisik lebih jauh antara satu isu dengan isu lain akan berkaitan, misalnya isu-isu polusi plastic diatas akan tetap menjadi ancaman selama kebijakan negara tidak turun tangan untuk membatasi produksi dan penggunaan plastik.


Hari Bumi yang jatuh 22 April ini seharusnya dapat menjadi momen dimana upaya-upaya konservasi lingkungan hidup digaungkan kesemua pihak. Ada banyak pembelajaran-pembelajaran dari kerusakan lingkungan hidup yang tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi atau korban jiwa tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mewariskan satu-satunya bumi dimana tempat kita tinggal. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia saat ini cukup kompleks, bukan hanya sampah plastik tetapi permasalahan sampah dan limbah lainnya, kemudian yang cukup menyita belakangan adalah masalah kualitas udara serta ketersediaan serta kualitas air.

Perencanaan Transportasi dan Pemukiman Harusnya Sejalan


Could you imagine being traffic jam for an hour?

Temen-temen saya yang rumahnya bukan di Jakarta atau bahkan bukan di Indonesia pastinya kaget bahwa kemacetan di Jakarta sudah sangat parah. Butuh 30 menit untuk jarak 1 km menyebabkan kerugian mulai dari penggunaan BBM yang terbuang, kerugian waktu yang secara ekonomi dapat dikonversi menjadi produktifitas ekonomi.

Kajian World Bank (2019) menyebutkan kerugian 65 triliun per tahun, angka ini mendekati APBD DKI sebesar 81 triliun ditahun 2024. Trend kemacetan bukan hanya Jakarta dan Jabodetabek, kota seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makasar memiliki pola-pola kemacetan yang sama dengan DKI. Kota-kota lain akan menyusul karena minimnya perencanaan yang terintegrasi di Indonesia.

Sebagai planner, saya berpikir apa yang salah dengan perencanaan kota-kota di Indonesia atau pertanyaannya bisa diubah menjadi ‘ápakah kota-kota di Indonesia memang direncanakan atau tumbuh secara organik?“.“Planner yang mengerjakan perencanaan hanya membuat penyesuaian saja dan tidak bisa merekomendasikan pola-pola pengaturan ruang dan pengaturan struktur dari sebuah kota.

Laporan UNHabitat ditahun 2000 (The Role of Urban Transport in Sustainable Human Settlement Development) menyebutkan di point F mengenai kaitan perencanaan pemukiman dengan transportasi dimana salah satunya menyebutkan bahwa perencanaan tata guna lahan misalnya pemukiman atau kegiatan ekonomi perlu secara mendalam memikirkan implikasi kebutuhan transportasi. Kalau saya menengok perencanaan kota di Indonesia misalnya secara acak saya ambil dokumen RDTR wilayah perkotaan, maka hampir semua mencoba meneruskan pola yang sudah ada secara organik dan tidak ada yang mencoba menyebutkan bahwa satu kota memerlukan perombakan zonasi jika memang tujuan efesiensi terkait transportasi dari lokasi pemukiman, pusat bisni, atau sebuah rekomendasi jalur transportasi serta sistem transportasi untuk tujuan efesiensi 10-20 tahun kedepan.

Dalam laporan 24 tahun lalu itu juga disebutkan bahwa strategi yang perlu dikembangkan adalah mengurangi demand kebutuhan transportasi, simple nya adalah bahwa pemukiman dan lokasi-lokasi bisnis, jasa dan kebutuhan publik harus saling mendekati. Sayangnya rekomendasi se-simple ini tidak bisa dilakukan di Jabodetabek, karena kemudian pemukiman dibangun sebagai pusat-pusat pemukiman di pinggiran Jakarta, sementara pusat bisnis tetap berada di pusat kota Jakarta.

Masalah kemacetan tentu bukan hanya Jakarta, kota-kota modern di Asia juga pernah mengalami masalah dengan kemacetan. Tokyo pernah mengalami ditahun 90-an, Beijing di tahun 2010 mengalami kemacetan lebih dari 100 km selama 12 hari. Kota-kota di Amerika sudah mengalami hal ini ditahun 60-an sampai 80-an. Kasus-kasus di atas sebenarnya bisa menjadi pelajaran karena kemudian kota-kota tersebut membangun sistem transportasi dan pemukiman yang sejalan. Misalnya kota-kota di Eropa sangat ketat menjaga pembagian zonasi antara pemukiman dan kegiatan usaha, dimana ketatnya zonasi dibarengi dengan peningkatan jumlah dan kualitas angkutan umum.

Kembali ke kota Jakarta dan Bodetabek maka beberapa rekomendasi bisa dilakukan misalnya mempromisikan penggunaan transportasi umum dengan syarat bahwa transportasi umum menjangkau seluruh kawasan dengan lancar dan aman, kedua adalah membangun pemukiman berbentuk apartment/non tapak yang dilakukan dititik yang dapat ditempuh dengan berjalan ke lokasi transportasi umum, selanjutnya adalah menaikkan pajak kendaraan pribadi dan menggunakan pendanaanya untuk membangun transportasi umum.

Solusi

Masalah kemacetan tentu saja memberikan dampak yang sangat banyak, bukan hanya ekonomi tetapi juga permasalahan lingkungan hidup seperti dampak polusi dan tentunya emisi. Jika digambarkan maka permasalahan dan solusi dapat dilihat dalam bagan berikut:

Terdapat peluang pembelajaran menarin terkait hal ini, dimana saat ini sedang dibangun IKN yang akan menerapkan konsep Smart City. Jika IKN berhasil mengadopsi smart city yang mengakomodir model-model perencanaan terintegrasi antara pemukiman, pusat kegiatan, transportasi dan lingkungan hidup, maka kota-kota lain harus merombak sistem perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang memadukan tata ruang dengan transportasi secara utuh. Pada akhirnya semua akan mengarah pada keuntungan ekonomi, dimana biaya kerugian akibat kemacetan seharusnya bisa menjadi biaya untuk pembangunan.

Catatan Akhir Tahun 2023


Tahun 2023 menjadi tahun menarik karena kegiatan-kegiatan sudah kembali normal pasca Covid 19. Tahun ini ada banyak hal-hal baru yang saya lead maupun ikut terlibat didalamnya, tahun ini juga ada beberapa capaian yang menarik misalnya beberapa kajian spatial yang saya lead sudah dapat diselesaikan.

Kajian Development by Design merupakan salah satu kajian yang saya lead untuk beberapa lokasi di Kabupaten Mahakam Hulu dan Provinsi Kalimantan Utara.

Kajian ini merekomendasikan pengelolaan dengan mitigasi avoid sekitar 1 juta hektar dari 1,7 luasan kabupaten. Sesuai namanya Mahakam Hulu menjadi wilayah penting untuk dilindungi sebagai sumber air bagi DAS Mahakam yang mencakup 7,6 juta hektar Kalimantan Timur. Jika kawasan ini rusak, maka akan rusak satu DAS di Kaltim.

Kajian DbD Kaltara merekomendasikan wilayah Avoid seluas 5,5 juta hektar dari luasan 7,7 juta hektar seluruh Provinsi. Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi dengan nilai konservasi penting dimana terdapat inisiatif Heart of Borneo dan Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan rasio kawasan berhutan tertinggi di Kalimantan.

Tahun ini juga menarik karena ada banyak inisiatif baru yang muncul untuk konservasi di beberapa lokasi. Target ini penting karena akan berkontribusi ke target 2030.

Tahun ini ada beberapa publikasi ilmiah dimana saya terlibat dan ada empat op. ed yang dipublish di Kompas.

Krisis Iklim Tanggung Jawab Siapa?


Sebuah studi yang dilakukan oleh Oxfam menyebutkan bahwa konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat kaya menjadi penyumbang terbesar emisi di dunia. Hanya 10% saja dari masyarakat terkaya didunia menyumbang 50% emisi. Dari studi itu juga disebutkan bahwa pada tahun 2019 1% dari orang terkaya di dunia menyumbang 16% dari total emisi di dunia. Emisi 1% ini setara dengan emisi 66% atau sebesar 5 milyar penduduk miskin di dunia.

Laporan secara detail dapat dilihat dalam link berikut: https://policy-practice.oxfam.org/resources/climate-equality-a-planet-for-the-99-621551/

Jika tidak ada tindakan yang diambil, kelompok terkaya akan terus menghabiskan sisa karbon yang tersisa dan menjaga suhu global di bawah batas aman 1,5°C, sehingga menghancurkan peluang untuk mengakhiri kemiskinan dan menjamin kesetaraan. Dunia membutuhkan transformasi yang setara. Hanya pengurangan kesenjangan secara radikal, aksi iklim transformatif, dan perubahan mendasar dalam tujuan ekonomi kita sebagai masyarakat yang dapat menyelamatkan planet kita sekaligus memastikan kesejahteraan bagi semua orang.

https://policy-practice.oxfam.org/resources/climate-equality-a-planet-for-the-99-621551/

Pajak untuk Pengurangan Emisi

Salah satu hal yang diangkat adalah bagaimana kemudian mengoptimalkan pajak dari penduduk kaya untuk membantu program-program pengurangan emisi. Dalam laporan disebutkan pajak kekayaan orang terkaya di dunia senilai 1.7 trilion dollar pertahun, jika kemudian nilai ini ditambahkan berdasarkan emisi yang dikeluarkan sebesar 60%, maka dapat dihasilkan pajak 6.4 trilyun dolar pertahun.

Keanekaragaman Hayati dan Komunitas Lokal


Berkunjung ke beberapa lokasi di kawasan berhutan, kadang saya sedih melihat bagaimana kemudian masyarakat lokal masih melakukan perburuan terhadap satwa liar, baik untuk dijual, dikonsumsi atau dipelihara sendiri. Ada beberapa penyebab masih terjadinya perburuan satwa, faktor ekonomi adalah salah satunya yang kemudian didukung oleh dua hal yaitu lemahnya penegakan hukum dan yang terpenting kadang kala karena tidak adanya kesadaran akan pentingnya satwa serta perlindungan satwa.

Komunitas lokal sendiri dapat dibagi atas 2 type, masyarakat dengan kesadaran akan pentingnya biodiversity biasanya adalah masyarakat adat yang memang memiliki pengetahuan dan kebijakan lokal. Tipe kedua adalah masyarakat yang tidak mengetahui dan peduli masalah pentingnya satwa dan biodiversity karena berasal dari luar daerah dan hidup tanpa ketergantungan biodiversity di sekitarnya.

Pelibatan Komunitas dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati

Dalam kegiatan konservasi, pelibatan masyarakat bukan merupakan hal baru. Di Indonesia sejak tahun 90-an, kegiatan konservasi berbasis masyarakat sudah menjadi hal biasa untuk dilakukan, misalnya project ICDP dan banyak kegiatan lain. Kegiatan konservasi berbasis masyarakat banyak dilakukan dengan prinsip pelibatan masyarakat dalam konteks pembangunan masyarakat akan menjadi memberikan pilihan terkait livelihood sehingga tekanan atas hutan tidak terjadi.

Salah satu aspek pelibatan masyarakat yang penting adalah bahwa pada kegiatan berbasis masyarakat menemukan fakta bahwa banyak kearifan lokal sudah menganut prinsip-prinsip konservasi, misalnya kearifan lokal seperti sasi, hutan keramat, hutan adat, dll. Pada masyarakat adat misalnya nilai-nilai konservasi telah menyatu dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Catatan Awal Tahun 2023


Tahun lalu menjadi tahun dimana kegiatan-kegiatan sudah berjalan meskipun pandemi masih berlaku. Saya berkesempatan mengunjungi beberapa lokasi baru seperti Pulau Padang di Provinsi Riau dan Tanjung Selor, Kalimantan Utara.

Mangrove di Pulau Padang, Riau

Riau trip menjadi pengalaman menarik karena untuk pertama kalinya saya naik helikopter, perjalan menarik dari Pangkalan Kerinci menuju kawasan kubah gambut yang menjadi kawasan RER. Meskipun pada trip kedua antara Pangkalan Kerinci ke Bandara Riau, saya melihat pemandangan hutan yang hampir semua sudah diubah menjadi sawit.

Tahun 2022 juga memberikan momen-momen menarik dengan banyak inisiatif baru. Kalimantan Utara menjadi momen menarik karena adanya rencana program Konservasi yang dilakukan oleh lembaga tempat saya bekerja. Provinsi ini bisa jadi menjadi last-last frontier karena memiliki prosentase tutpan hutan paling luas dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Selain itu komitmen konservasi juga ada dengan mengusahakan tutupan lahan hutan dan mangrove tetap terjaga. Mereka belajar dari pengalaman provinsi lain yang tidak melakukan konservasi dengan dampak pada bencana banjir yang kian banyak di Kalimantan.

Tanjung Selor, Kalimantan Utara

Tahun 2022 juga tahun yang membawa kehilangan besar, tepatya 18 September Ibunda saya berpulang. Doa terbaik untuk Ibu, al fatihah.

Tahun 2023 akan menjadi lembaran baru, ada banyak hal baru yang menarik mulai dari kegiatan-kegiatan Konservasi di wilayah baru, perancanangan kegiatan baru serta memungkinkannya analisis-analisis spatial di lokasi baru.

Ada banyak wilayah di Indonesia yang harus di lindungi dari expansi pembangunan yang tidak dilakukan secara berkelanjutan dan memikirkan aspek lingkungan.

Tahun 2022 juga merupakan tahun penting dimana COP Perubahan Iklim dilakukan di Sharm El-Sheikh di Mesir antara 6-20 November 2022. Hasil COP antara lain adanya komitmen pendanaan untuk kerusakan yang ditimbulkan selama ini untuk negara yang terdampak krisis iklim. Ini terutama pada negara-negara dunia ketiga. Detail key outcome COP 27 bisa diakses disini.

Konferensi lain yang menarik dilihat adalah UN Biodiversity Conference tahun 2022 di Montreal Kanada 7-19 Desember. Hasil konferensi adalah Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework yang isinya antara lain bagaimana menerapkan strategi konservasi sampai tahun 2030, ditengah kehilangan kekayaan biodiversity secara global yang terus meningkat. Hasil koferensi bisa dilihat dalam dokumen ini.

First Flight


Pertama kali saya naik pesawat ditahun 1998 saat bekerja di Manado untuk sebuah perusahaan mining. Beberapa hari sesudah direkrut saya diminta terbang ke Manado untuk membantu membuat beberapa peta dan melakukan orientasi lapang dari tugas saya sebagai GIS staff, satu-satunya GIS staff di perusahaan ekplorasi dan saya langsung report ke General Manager Explorasi yang berasal dari Inggris tetapi tinggal di Afrika Selatan.

Saya hanya tinggal berangkat, semua mulai dari tiket dan arangement sudah dilakukan oleh perusahaan, saya naik pesawat dari maskapai milik negara yang sekarang hampir bangkrut, pesawat berbadan besar Airbus dengan seat 2 3 2. Penerbangan ke Manado pagi sekali jam 5, saya harus berangkat jam 3 pagi dari Depok, sampai di Bandara CGK Terminal 2 saya langsung cek-in dan menunggu pesawat di ruang tunggu, naik pesawat saya dapat kursi tengah, padahal saya ingin dapat di jendela dan mendapat pemandangan. Penerbangan berjalan lancar Transit di Makassar saya hanya membeli kopi dan duduk, menunggu 30 menit dan mulai naik lagi menuju Manado. Penerbangan ke Manado mulai dan karena jarak dekat makan disediakan snack. Yang saya dapat adalah sebuah kotak berlogo dan didalamnya terdapat dadar gulung, kue dari tepung terigu dan didalamnya ada kelapa dan gula merah. Kue yang sama yang dibuat Ibu saya waktu saya kecil sampai SMP. Bedanya saat itu Ibu membuat kue untuk dijual dan tugas saya adalah menjualnya di depan SDN bersama beberapa jenis kue lain.

Saya tersenyum dan juga terharu melihat kue dadar gulung itu, kue saya makan belakangan sambil bersyukur bahwa kali ini saya hanya tinggal memakannya, kue yang diantar oleh pramugari dengan senyum. Saya jadi teringat dua pesan Ibu saya waktu itu, yang pertama adalah saat berangkat ke Manado, pesannya singkat ‘bekerja yang baik dan jangan lupa ibadah’,pesan satu lagi saat pertama kali saya diminta berjualan kue di depan SDN adalah ‘jangan malu selama itu halal’. Dua pesan singkat yang membuat saya terharu saat mengingatnya di atas ketinggian 30.000 m bahkan sampai saat ini 5 hari sesudah Ibu berpulang.

@Houston, Texas… International Airport

Menunggu dibuatnya Rencana Detail Tata Ruang – Pedesaan


Rencana Detail Tata Ruang bersama dengan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota telah diatur baik melalui Peraturan Pemerintah sampai pada Peraturan Kementrian, tengok saja Peraturan no 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW P, K/K dan RDTR. Juknis detail RDTR misalnya dapat ditelusuri lebih jauh dalam Permen ATR no 16 tahun 2018 dengan lampirannya serta penjelasan teknisnya.

RDTR memainkan peran penting dalam pelaksanaan pembangunan dikawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, tetapi RDTR merupakan dokumen perencanaan yang sangat terbatas ketersediannya. Misalnya jika kita telusuri peta interaktif GISTARU RDTR Interaktif (https://gistaru.atrbpn.go.id/rdtrinteraktif/), maka ketersediaan peta RDTR di Indonesia masih sangat terbatas. Kebanyakan peta RDTR yang tersedia di Indonesia hanya pada kawasan perkotaan dan jika ada kawasan perdesaan hanya di kawasan yang ditentukan sebagai Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus atau kawasan pembangunan khusus lainnya seperti Kawasan Wisata.

Kawasan perdesaan hampir merupakan kawasan yang paling jarang memiliki RDTR. Terutama pedesaan yang tidak masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Nasional dan rencana pembangunan ekonomi lainnya. Padahal RDTR sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan dapat mendukung pengembangan pembangunan seperti pertanian dan perkebunan.

Ketika RDTR Tidak Tersedia

Tidak adanya RDTR menyebabkan pembangunan di kawasan pedesaan berjalan secara organik, dimana pembangunan akan mengikuti perkembangan ekonomi yang belum tentu sesuai dengan kondisi wilayah, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kadang tidak selaras antara satu wilayah dengan wilayah yang lain.

Menengok pembangunan kawasan pedesaan di Kalimantan dan Sumatera misalnya dengan tidak adanya RDTR, hampir semua kawasan APL didominasi oleh pembangunan perkebunan sawit yang kemudian kadang menggusur komoditas sebelumnya seperti karet, pertanian palawija dan bahkan pertanian sawah. Karena secara legal semua kawasan APL bisa diubah menjadi kawasan perkebunan sawit, maka tidak ada filter untuk menghitung sampai sejauh mana satu komoditas dapat dikembangkan.

Padahal dari sisi ketahanan pangan misalnya perlu adanya regulasi tata ruang yang mengatur prosentase kawasan pertanian pangan dan bahkan perlindungan kawasan pertanian. Akibat dari tidak adanya RDTR kemudian produk pertanian pedesaan akan sangat tergantung pada bahan-bahan yang didatangkan dari luar.