Mainstreaming Climate Change

On September 25, 2012 By MusnandaIn Climate Change, Konservasi, Perubahan IklimLeave a comment

Upps heboh rame-rame pakai istilah mainstreaming, yang paling ramai tentunya gender mainstreaming. Bahasa Indonesianya jadi pengarusutamaan gender.

Kemudian mainstreaming climate change diperkenalkan sebagai strategi untuk memastikan bahwa aspek perubahan iklim diperhitungkan dalam setiap aspek kegiatan yang akan dilakukan, terutama pada kegiatan-kegiatan pembangunan.

Mainstreaming climate change adaptation describes a process of considering climate risks to development projects, and of adjusting project activities and approaches to address these risks. The assumption is that the project has a goal related to poverty reduction, livelihood security, or improved well-being for target populations, and that the sustainability and impact of the initiative can be increased by integrating climate change. This is different from a “targeted” community-based adaptation project, where the explicit goal is to build resilience to climate change. Mainstreaming climate change adaptation can therefore ensure that development programs and policies are not at odds with climate risks both now and in the future (CARE: Mainstreaming Climate Change).

Mengingat bahwa aspek perubahan iklim akan berpengaruh pada semua aspek pembangunan maka pengarus utamaan juga dilakukan pada semua aspek pembangunan, Pemerintah Indonesia pada tingkat nasional telah menyusun rencana aksi atau RAN GRK yang merupakan rencana aksi pengurangan emisi gas rumah kaca. Pada tingkat daerah disusun RAD GRK di tingkat provinsi yang targetnya selesai pada bulan September ini.

Pertanyaannya adalah: apakah RAN GRK dan RAD GRK ini sudah terintegrasi dalam pembangunan? Masih menyisakan gap dimana rencana aksi tersebut dan semua rekomendasinya bisa terakomodir dalam perencanaan pembangunan. Mekanisme bagaimana RAD bisa menjadi input dalam rencana pembangunan juga masih ada.

Gap yang lain adalah bahwa penyusunan RAD dilakukan di tingkat provinsi sementara perencanaan pembangunan yang nanti diimplementasikan pada tingkat kabupaten. Bagaimana ini bisa diselaraskan, masih juga menyisakan PR yang besar.

Mainstreaming climate change, seharusnya bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya bekerja dengan multi stakeholder yang bukan hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta, civil society organization dan pada tingkat akar rumput. Kebijakan dan penerapan pelaksanaan pembangunan pada semua sektor ini harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengarusutamaan aspek perubahan iklim.

Pada sektor pemerintahan misalnya, mulai dari penyusunan RPJM dan penyusunan RTRW harus memasukkan pertimbangan aspek perubahan iklim. Misalnya karena penyumbang perubahan iklim di Indonesia adalah dari perubahan kawasan hutan menjadi penggunaan lain dan perubahan fungsi kawasan gambut. Maka kebijakan zonasi ruang pada kawasan hutan dan gambut harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek perubahan iklim.

Pada sektor swasta, misalnya perusahaan HPH/logging atau perkebunan Sawit harus menerapkan aspek pengelolaan lestari. Dimana perubahan fungsi kawasan di dalam areal ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian dan dilakukan berimbang antara penggunaan kawasan dengan reboisasi kawasan.

Pada sektor masyarakat, main streaming dilakukan dengan banyak cara misalnya dengan memperkenalkan produk yang hemat energi, pembatasan penggunaan bahan bakar fossil. Pada masyarakat yang dekat dengan hutan bisa diperkenalkan model pembukaan lahan tanpa dibakar atau melakukan kegiatan yang menambah nilai produksi dan alternative livelihood untuk mengurangi tekanan pada kawasan hutan.

Ke Wamena: Bakar Batu, Honai dan Mumi

On February 26, 2011February 26, 2011 By MusnandaIn Geografi, Geography, Indonesia, Konservasi, Papua, Photography3 Comments

Banyak yang mengatakan bahwa kalau belum mengunjungi Wamena, maka belum mengunjungi Papua. Beberapa kali mengunjungi Wamena, tapi kali ini jadi momen bagus untuk ambil foto sebanyak-banyaknya karena pas bawa kamera sendiri dan bukan kamera kantor. Meskipun waktu sempit dan kerjaan banyak, kesempatan untuk ambil foto selalu ada disela-selanya.

Mungkin ada benarnya karena Wamena merupakan pemusatan penduduk wilayah Pegunungan Papua. Kota Wamena terletak di Lembah Baliem yang merupakan pusat dari suku Dani, suku terbesar populasinya di Papua. Wamena ditempuh denga transportasi udara yang tersedia setiap hari dari Jayapura. Jalan darat yang dulu pernah dibuat ternyata tidak bisa digunakan karena fasilitas pendukung yang tidak ada.

Trigana second after take off — Pesawat; satu-satunya transportasi menuju Wamena

Kota Wamena terletak di lembah Baliem, lembah dataran tinggi yang dikelilingi oleh perbukitan dan gunung.

Lembah Baliem dikelilingi oleh perbukitan yang merupakan bagian dari wilayah pegunungan tenga Papua. Para pendaki Cartensz bisa melewati rute utara melalui Wamena.

Puncak Jayawijaya merupakan puncak tertinggi di wilayah pegunungan tengah 4884 m. Di antara puncak-puncak gunung yang ada beberapa diantaranya selalu tertutup salju misalnya Pucak Trikora 4750 m, Puncak Yamin 4595m dan Puncak Mandala 4760m. Tanah pada umumnya terdiri dari batu kapur/gamping dan granit terdapat di daerah pegunungan sedangkan di sekeliling lembah merupakan percampuran antara endapan Lumpur, tanah liat dan lempung (need cross check) .

06 pegunungan di Wamena — Pegunungan di Wamena yang mengelilingi Lembah Baliem

07 batuan kapur — Batuan kapur merupakan jenis batuan yang membentuk pegunungan di sekitar wilayah Kurulu

Suku Dani sebagai suku terbesar yang mendiami lembah Baliem, selain itu ada suku Yali dan suku Kimyal, dll. Kebudayaan masyarakat suku asli dapat dikatakan sebagai budaya batu, dimana peralatan dibuat masih menggunakan batu dan sederhana sekali, misalnya kapak batu, tombak dan panah.

Sementara rumah tradisional disebut dengan honai, yang dibuat dengan atap jerami dan kayu sebagai kerangka. Salah satu yang menarik dari suku dani adalah cara mereka membuat pagar yang tertata rapi, bisa dilihat dalam foto berikut.

04 Bulakme — Gabungan honai dan rumah semi permanen di Bulakme

Wamena juga terkenal dengan upacara tradisional bakar batu, yang prosesnya dilakukan secara tradisional, dimulai dengan membakar batu sampai panas, membuat lubang, memasukkan sayuran dan ubi serta daging babi.

Perjalanan kali ini juga mengunjungi distrik Bulakme, ditempuh dengan jarak sekitar 1 jam perjalanan darat dari pusat kota Wamena. Distrik ini masih merupakan wilayah kerja saya dan beberapa CBO dan CSO bekerja di wilayah ini.

09 Bulakme view — Pemandangan Bolakme dengan kolam ikan yang merupakan bagian dari program PcDP

Semoga besar mereka bisa jadi presiden seperti gambar Obama di kaos mereka.

Kalau sudah sampai Wamena jangan lupa jalan-jalan ke Kurulu untuk melihat mumi di distrik Kurulu. Menurut masyarakat, usianya sudah 368 tahun.

mumi dari pike — Mumi dari Kurulu 368 tahun usianya

Perkembangan Aplikasi Spatial Daerah Hampir Tidak Ada

On January 25, 2011 By MusnandaIn Geografi, GIS, Indonesia, Penataan Ruang, Urban and Regional Planning3 Comments

Perkembangan suatu wilayah pada dasarnya tidak akan pernah lepas dari kemampuan wilayah tersebut untuk menggali potensi wilayah dengan pendekatan yang terintegrasi seluruh sektor. Salah satu metode yang sangat penting mengintegrasikannya adalah dengan merangkum dalam pendataan spatial.

Beberapa kali saya ditawari kegiatan yang terkait dengan pendataan spatial, tetapi lebih banyak sifatnya sektoral dan tidak menyentuh seluruh aspek. Ini umumnya terjadi di wilayah-wilayah kabupaten dimana otonomi daerah berlangsung. Pendataan spatial yang dilakukan di daerah sifatnya hanya sementara dan umumnya dikerjakan oleh pihak ketiga. Tanpa benar-benar melibatkan pihak daerah yang harusnya merupakan pengambil keputusan.

Saya mencoba mencari informasi wilayah-wilayah mana saja yang sudah melakukan pendataan spatial. Jawabannya adalah pendataan spatial banyak dilakukan pada skala propinsi, pada sekala kabupaten masih sangat jarang. Pendataan propinsipun terbatas pada pengumpulan data spatial yang pada akhirnya tidak mampu diaplikasikan di tingkat kabupaten, karena ketika masuk ke kabupaten akan terhalang oleh otonomi kabupaten yang akhirnya merencanakan pembangunan tanpa data spatial yang akurat.

Pada sekala propinsipun belum banyak propinsi yang secara integral mampu merangkum, memiliki knowledge sendiri untuk mengelola data spatial. Di beberapa propinsi, data spatial yang dirangkum lebih banyak dilakukan oleh pihak ketiga, pengguna data sendiri data sendiri tidak mampu mengupdate data dan terus tergantung pada pihak ketiga.

Pada tingkat kabupaten data spatial yang ada sangat terbatas dan tidak terangkum didalam database kabupaten, Misalkan dalam pengerjaan Rencana Tata Ruang Wilayah, pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh pihak ketiga. Data spatial yang dibangun hanya dimiliki oleh konsultan dan tidak dishare ke pihak pemerintah. Pada kasus lain, jikapun dishare, pemerintah dalam hal ini kabupaten tidak memiliki kemampuan untuk mengolah dan mengupdate data spatial yang ada.

Sharing data antar wilayah national, propinsi dan kabupaten menjadi PR lain yang belum pernah selesai. Data spatial pada saat ini masih terpusat, semakin turun ke kabuopaten data spatial makin sulit didapat dan semakin out of date. Seperti siklus yang salah karena fakta ini menyebabkan pekerjaan terkait data spatial lebih efektif dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki akses data ditingkat pusat.

Sementara perkembangan di Indonesia terkait dengan penggunaan data spatial dalam perencanaan begitu tertinggal, di luar negeri aplikasi spatial sudah berkembang lebih jauh. Aplikasi yang sifatnya pengembangan model untuk aplikasi perencanaan belum bisa diaplikasikan karena pengumpulan data spatial saja belum bisa dilakukan.