Perkembangan suatu wilayah pada dasarnya tidak akan pernah lepas dari kemampuan wilayah tersebut untuk menggali potensi wilayah dengan pendekatan yang terintegrasi seluruh sektor. Salah satu metode yang sangat penting mengintegrasikannya adalah dengan merangkum dalam pendataan spatial.
Beberapa kali saya ditawari kegiatan yang terkait dengan pendataan spatial, tetapi lebih banyak sifatnya sektoral dan tidak menyentuh seluruh aspek. Ini umumnya terjadi di wilayah-wilayah kabupaten dimana otonomi daerah berlangsung. Pendataan spatial yang dilakukan di daerah sifatnya hanya sementara dan umumnya dikerjakan oleh pihak ketiga. Tanpa benar-benar melibatkan pihak daerah yang harusnya merupakan pengambil keputusan.
Saya mencoba mencari informasi wilayah-wilayah mana saja yang sudah melakukan pendataan spatial. Jawabannya adalah pendataan spatial banyak dilakukan pada skala propinsi, pada sekala kabupaten masih sangat jarang. Pendataan propinsipun terbatas pada pengumpulan data spatial yang pada akhirnya tidak mampu diaplikasikan di tingkat kabupaten, karena ketika masuk ke kabupaten akan terhalang oleh otonomi kabupaten yang akhirnya merencanakan pembangunan tanpa data spatial yang akurat.
Pada sekala propinsipun belum banyak propinsi yang secara integral mampu merangkum, memiliki knowledge sendiri untuk mengelola data spatial. Di beberapa propinsi, data spatial yang dirangkum lebih banyak dilakukan oleh pihak ketiga, pengguna data sendiri data sendiri tidak mampu mengupdate data dan terus tergantung pada pihak ketiga.
Pada tingkat kabupaten data spatial yang ada sangat terbatas dan tidak terangkum didalam database kabupaten, Misalkan dalam pengerjaan Rencana Tata Ruang Wilayah, pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh pihak ketiga. Data spatial yang dibangun hanya dimiliki oleh konsultan dan tidak dishare ke pihak pemerintah. Pada kasus lain, jikapun dishare, pemerintah dalam hal ini kabupaten tidak memiliki kemampuan untuk mengolah dan mengupdate data spatial yang ada.
Sharing data antar wilayah national, propinsi dan kabupaten menjadi PR lain yang belum pernah selesai. Data spatial pada saat ini masih terpusat, semakin turun ke kabuopaten data spatial makin sulit didapat dan semakin out of date. Seperti siklus yang salah karena fakta ini menyebabkan pekerjaan terkait data spatial lebih efektif dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki akses data ditingkat pusat.
Sementara perkembangan di Indonesia terkait dengan penggunaan data spatial dalam perencanaan begitu tertinggal, di luar negeri aplikasi spatial sudah berkembang lebih jauh. Aplikasi yang sifatnya pengembangan model untuk aplikasi perencanaan belum bisa diaplikasikan karena pengumpulan data spatial saja belum bisa dilakukan.
Lama tinggal di Jayapura membuat saya tergelitik juga menulis mengenai perencanaan kota yang pada dasarnya cantik dan punya sejarah menarik.
Kota Jayapura merupakan kota pantai, secara morfologi merupakan sebuah kota di teluk yang terlindung dan memiliki panorama yang luar biasa cantik. Kota yang terletak di teluk Humbolt ini merupakan kota dengan pantai dengan wilayah datar yang sempit, langsung berbatasan dengan perbukitan dan pegunungan Cyclops. Kota yang memeperingati ulang tahunnya bersamaan dengan dibentuknya kota bernama Holandia 7 Maret 1910. Ekplorasi ke Papua oleh Belanda sendiri sudah dilakukan sejak tahun 1898, sementara beberapa penulis menyebutka bahwa dalam Kitab Negara Kertagama, Papua sudah dijelajahi jaman itu dan beberapa catatan ada dalam kitab tersebut. Kota Jayapura sendiri merupakan kota bersejarah pada perang dunia kedua, dimana kota ini pernah menjadi wilayah basis pertahanan, masih tersisa pantai Base G sebagai nama pantai, pada dasarnya seluruh kota merupakan base perang ke 7 AS dalam perag dunia ke II, dimana kedelapan atau base H letaknya di Filipina.
Berikut adalah peta kota jayapura pada perang dunia II
Secara geografi ada 3 bagian wilayah Kotamadaya Jayapura, yaitu pusat kota yang letaknya memang di kota lama Holandia di ujung muara sungai Numbai, wilayah daratan langsung bertemu dengan teluk Humbolt. Bagian kedua adalah wilayah perbukitan sepanjang pusat kota sampai Waena, misalkan saja wilayah perbukitan mulai dari Trikora, Angkasa, Tasangkapura sampai ke wilayah UNCEN. Bagian ketiga adalah wilayah hinterland pantai yang juga berdekatan dengan danau Sentani yaitu wilayah Abepura dan Waena, bagian wilayah ini memiliki morfologi yang datar, Waena merupakan wilayah bergelombang dan langsung bertemu dengan Pegunungan Cyclops.
Dibandingkan dengan pusat Kota Jayapura yang sempit dan terbatasa wilayah datarnya, maka wilayah Abepura dan Waena merupakan wilayah dataran rendah yang cukup luas. Wilayah ini didominasi oleh rawa belakang pantai pada bagian selatan, sementara di bagian utara terutama Waena merupakan wilayah yang letaknya tepat dikaki Pegunungan Cyclops. Dengan wilayah dataran yang cukup luas, maka pembangunan pemukiman sangat pesat diwilayah ini dibandingkan dengan Pusat Kota Jayapura yang sudah tidak memiliki wilayah datar untuk dibangun. Sementara itu wilayah lain yang masuk Kabupaten Jayapura adalah Sentani, pada lokasi yang letaknya tepat di bagian utara Danau Sentani inilah terdapat Bandara Sentani sebagai pintu masuk kota melalui udara.
Citra satelit dari Google dan Wikimapia berikut memberikan gambaran mengenai letak dan posisi masing-masing kota.
Jayapura, Abepura, Waena dan Sentani dari Citra Google
Melihat pada perkembangan kota yang ada maka saya menyimpulkan bahwa bahwa perencanaan Kota Jayapura bisa dikatakan tidak ada, kota ini terbangun secara alami/organik sesuai dengan perkembangan penduduk dan kegiatan ekonomi. Kota yang tumbuh tanpa konsep perencanaan yang baik ini menyebabkan kehilangan berbagai unsur menarik yang seharusnya menjadi andalan sebuah kota tepi pantai. Lihat saja pembangunan di sekitar pelabuhan Jayapura, dimana Pemerintah Kota Jayapura memberikan ijin pembangunan Ruko di bagian pantai, yang tentu saja secara estetika perencanaan kota akan menutup view dan akses ke pantai.
Demikian juga dengan pembangunan pemukiman yang tidak terkontrol pada wilayah perbukitan, ini bisa dilihat pada pembangunan wilayah di APO, wilayah Angkasapura, wilayah Tasangkapura yang terbangun di perbukitan tanpa ada perencanaan pembangunan.
Idealnya konsep wilayah pantai dalam perencanaan kota mengutamakan beberapa hal:
1. Membiarkan wilayah pantai sebagai lokasi umum yang terbuka.
2. Pola jalan mengikuti pola alam yang disesuaikan dengan kontur wilayah tanpa mengubah pola alami.
3. Pola pemukiman mengikuti kontur wilayah dengan pengaturan yang baik.
4. Pola pembangunan tambatan kapal dan pelabuhan diatur sedemikian rupa sesuai dengan estetika dan kondisi pantai.
Secara lebih detail dapat disimpulkan bahwa lihat struktur kota di Pusat Kota Jayapura yang terbangun tanpa perencanaan, pemukiman di sisi jalan ke arah pantai yang menutupi semua pemandangan ke arah laut. Kemudian pemukiman di bagian lain juga dibangun tanpa melihat kontur sehingga bangunan pada wilayah perbukitan merupakan pemandangan yang tidak mengindahkan kaidah geografis, bangunan pemukiman yang kehabisan wilayah datar kini naik keperbukitan tanpa perencanaan sama sekali. Bukan hanya pemukiman, secara detail juga terlihat bangunan perkantoran menutup wilayah pantai, hanya tersisa sedikit sekali wilayah terbuka seperti terlihat di Dok 2 yang letaknya tepat di depan kantor Gubernur.
Struktur pembangunan jalan juga belum sepenuhnya mengikuti pola yang sesuai dengan kontur, pada beberapa ruas jalan baru yang letaknya terutama pada wilayah penghubung pemukiman dengan jalan utama masih dibangun dengan mengabaikan pola-pola aliran air serta memotong kontur pada wilayah tertentu. Pada beberapa ruas jalan misalnya saja ruas jalan yang mengarah ke Entrop sepertinya dibangun tanpa melihat pola wilayah rawa yang biasanya basah pada musim hujan. Akibatnya jalan ini selalu tergenang dan rusak pada musim penghujan. Infrastruktur jalan yang terbangun, juga tidak diikuti oleh pembangunan gorong-gorong air.
Mensinergikan Ilmu Perencanaan, Lingkungan Hidup dan Manusia
Pada wilayah coastal perencanaan harus memperhatikan pola-pola alami dan faktor lingkungan hidup. Ini sudah menjadi faktor utama dalam perencanaan wilayah pantai, ekosistem pantai yang rentan merupakan penyebab utama sehingga hal ini patut menjadi perhatian. Sedikit saja perubahan dilakukan di wilayah pantai akan berpengaruh pada wilayah lain.
Pada kasus Jayapura ekosistem yang ada jauh lebih kompleks dibanding wilayah pantai yang lain, dimana wilayah pantai di Pusat Kota misalnya langsung berbatasan degan wilayah pegunungan Cyclops. Perubahan ekosistem pada wilayah perbukitan Cyclops dan perubahan fungsi lahan tanpa kajian lingkungan yang baik akan menyebabkan kerusakan lingkungan, kehilangan sumber mata air dan perubahan estetika. Simak saja keluhan penduduk sekitar Cyclops akan kekurangan pasokan air pada musim kemarau, hal ini terkait dengan perubahan
Perubahan juga akan mengubah pola aliran air permukaan, dimana perubahan ekstrem penggunaan tanah di wilayah pegunungan sepanjang kota akan menyebabkan banjir sementara ketika curah hujan rendah.
Berikut adalah gambarn Morfologi Jayapura diambil dari perbukitan.
Pemukiman di Jayapura
Aspek lingkungan lainnya tentu saja terkait dengan penangan limbah, penangangan limbah yang kurang baik menyebabkan pencemaran yang tentu saja akan merusak ekosistem pantai. Aspek inipun terbaikan karena penanganan limbah di kota Jayapura belum sepenuhnya mampu mencegah pencemaran pantai.
Aspek manusia tentu menjadi hal yang utama, kebutuhan-kebutuhan manusia akan beberapa ruang publik kelihatan terbaiakan. Pembangunan infrastruktur yang menutup wilayah pantai menutup ruang publik dan akses publik atas pantai. Akibatnya ruang publik hanya terbatas di wilayah sekitar Dok 2, sementara wilayah wisata publik seperti pantai Base G tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah akibatnya bukan menjadi lokasi tujuan wisata. Lokasi publik terkait dengan kebutuhan taman dan ruang terbuka hijau juga sangat terbatas, ruang aktifitas olahraga juga terbatas.
Kekurangan area publik menjadikan mereka tidak mempunyai lapangan bermain sepakbola
Ide Perencanaan Yang Terintegrasi
Tentu saja belum terlambat untuk membuat perencanaan kota yang baik. Dalam kaitan dengan studi perencanaan didapati beberapa bahan pembelajaran yang harus diperhatikan untuk membuat perencanaan yang baik pada wilayah pantai. Apa saja yang harus diperhatikan dalam perencanaan kota Jayapura:
1. Melindungi elemen-elemen yang menarik di kota Jayapura, misalnya pantai dan perbukitan.
2. Melindungi wilayah-wilayah bersejarah, ini bisa dilakukan dengan menjaga infrastruktur dan bangunan bersejarah.
3. Regulasi bagi kegiatan-kegiatan industri, perdagangan dan pemukiman agar tidak merusak ekosistem pantai. termasuk melindungi wilayah pantai dan laut dari limbah-limbah pemukiman, usaha perdagangan dan industri.
4. Kebijakan pembangunan yang ketat, pengaturan pola-pola infrastruktur yang menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.
5. Perencanaan dan management wisata sebagai aspek penting dalam pembangunan
Pembangunan Restoran Pinggir Pantai Tanpa Perencanaan
Tantangan dan Peluang
Tentu saja tantangan pembangunan ada disemua wilayah, terkait dengan Jayapura tantangan awalnya adala pola pembangunan yang sudah terlanjur tidak terencana. Tantangan kedua adalah masalah mengenai laju pertumbuhan penduduk yang juga besar. Tantangan yang terakhir adalah manajemen alokasi ruang yang sesuai dengan hak-hak ulayat masyarakat.
Tentu saja tantangan ini bisa diatasi dengan perencanaan yang lebih baik, pembatasan pembangunan di wilayah berlereng misalnya harus segera dilakukan, demikian pula dengan pembatasan pembangunan di wilayah pesisir pantai. Usaha ini bisa diintegrasikan dengan kegiatan pariwisata dimana perijinan dilakukan hanya jika memberi keuntungan untuk aspek wisata. Ini bisa dilakukan dengan membuat wilayah perencanaan terpadu, dimana pengelolaan wilayah wisata dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat dengan mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Tentu saja intergrasi dengan program diluar perencanaan harus dilakukan, seperti sektor pariwisata, pekerjaan umum, perindustrian dan pemukiman. Ini sudah dilakukan di Bali, dimana pengelolaan pantai melibatkan masyarakat secara langsung. Hal yang sama dapat dilakukan untuk mengelola potensi wisata di Pantai Base G misalnya.
Terkait dengan hak ulayat masyarakat misalnya pelajaran dari wilayah tetangga seperti PNG, menggunakan sistem sewa penggunaan lahan dibandingkan dengan penjualan, diintegrasikan dengan pemanfaatan tenaga lokal yang sebesar-besarnya. Pembangunan manusia, peningkatan kapasitas dan pengetahuan melalui aspek pendidikan menjadi kunci bagi perencanaan kota Jayapura dimasa depan.
Habis nonton Metro dan kebetulan membahas mengenai Jakarta yang dikabarkan akan tenggelam tahun 2050. Spekulasi yang lain menyebutkan tahun 2012 sebagian jakarta sudah tenggelam. Apa betul?
Kebetulan skripsi gw membahas mengenai air tanah di Jakarta dan salah satu dasar menulis adalah telaahan detail mengenai geologi Jakarta. Waktu itu gw menuliskan mengenai struktur Jakarta yang memang memiliki cekungan dibagian tengahnya. Jadi memang pada curah hujan tinggi pastinya sebagian Jakarta pasti tergenang, itu sudah hukum alam, dimana air akan mencari ruang paling rendah.
Lalu di acara Metro ini juga diprediksi jakarta tengelam mulai bagian utara sampai bagian selatan, menurut saya teori ini belum tentu benar. Jakarta kemungkinan akan tenggelam dengan cara yang berbeda, Jakarta akan tenggelam mulai dari wilayah bagian tengah dulu. kenapa demikian?
Struktur tanah jakarta memiiliki cekungan dibagian sebagian Jakarta utara dan Jakarta bagian tengah, wilayah ini yang lebih dulu tenggelam dibandingkan dengan wilayah bagian utara. Dalam konsep geomorfologi, wilayah paling utara merupakan wilayah gosong pantai yang punya ketinggian lebih sedikit dibandingkan dengan bagian dibelakang pantainya.
Sayangnya aspek geomorfologi sering diabaikan dalam perencanaan pembangunan, pembangunan yang pesat dibagian utara sebenarnya semakin membuat wilayah bagian utara semakin tinggi. Pada curah hujan yang tinggi genangan akan lebih tertahan dan menyebabkan banji di wilayah cekungan.
Pembangunan wilayah bagian selatan juga menyebabkan resapan air yang rendah pada wilayah selatan dengan curah hujan tinggi. Beberapa program seperti biopori misalnya dijalankan stengah hati. Keterkaitan antara aspek geografis, geologi, iklim dengan pembangunan memang sejak lama diabaikan. Dulu di Geografi UI saya diajarkan bahwa perencanaan mulai dengan pendataan detail aspek fisik wilayah, kemudian aspek sosial, ekonomi dan budaya, baru kemudian membuat perencanaan ruang. Sayangnya model ini dikesampingkan dengan berbagai alasan atau ketidak tahuan.
Lucunya wilayah-wilayah lain yang permasalahannya belum sepelik Jakarta juga masih mengabaikan hal-hal tersebut. Dalam ilmu perencanaan ruang, suatu wilayah yang terbangun tanpa perencanaan tidak bisa dikoreksi tanpa mengorbankan pembangunan yang sudah terbentuk. Apa mungkin mengembalikan fungsi wilayah segampang teori-teori yang ada.
Jadi saran gw simple aja… Mulailah melihat aspek fisik wilayah dalam merencanakan pembangunan, Jadi jangan memenenuhi ruangan staff ahli dengan ahli-ahli ekonomi, hukum saja… mulailah memenuhi ruangan staff ahli dengan ahli geografi, perencanaan wilayah, geologi, iklim, demografi,..
Sometimes it is hard to define best ways to work with community, best approach mostly became untested approach and need to be tested.
Wikipedia define Community development (CD) as a broad term applied to the practices and academic disciplines of civic leaders, activists, involved citizens and professionals to improve various aspects of local communities.
Community development seeks to empower individuals and groups of people by providing these groups with the skills they need to affect change in their own communities. These skills are often concentrated around building political power through the formation of large social groups working for a common agenda. Community developers must understand both how to work with individuals and how to affect communities’ positions within the context of larger social institutions.
There are complementary definitions of community development. The Community Development Challenge report, which was produced by a working party comprising leading UK organisations in the field (including Community Development Foundation, Community Development Exchange and the Federation of Community Development Learning) defines community development as: “A set of values and practices which plays a special role in overcoming poverty and disadvantage, knitting society together at the grass roots and deepening democracy. There is a CD profession, defined by national occupational standards and a body of theory and experience going back the best part of a century. There are active citizens who use CD techniques on a voluntary basis, and there are also other professions and agencies which use a CD approach or some aspects of it.”
Working with community for development sometimes so hard, specially when some of colleagues working in same area using wrong approach and this influence ways to community to see all programs come.
Working in Papua, perhaps must face two kinds of obstacle; one caused by remoteness and second by lack of capacity among community developer it self.
Managing resource centers in Papua as my task involved with at least 14 community facilitators. Each location at least one or two community facilitator placed to accompanying community in area of poverty reduction, health and education. This involved series of training to community, education trough resource center library and some accompanying in implementation of appropriate technology.
Spatial planning in remote area always have problem with availability of spatial data. Spatial data available only from satellite imageries and some rough topographic maps in small scale.
Combination of participatory GIS approach and technical mapping be able to solve the problem. Using satellite imagery for participatory mapping be able to collect more information as base for spatial planning.
Dalam perencanaan ruang wilayah terpencil ada kendala terkait dengan keberadaan data-data spatial yang sangat minim. Sumber data spatial yang ada terbatas hanya pada data peta topografi sekala kecil misalnya peta dengan sekala 1:250.000. Sumber data lain yang valid hanyalah citra satelit yang merupakan sumber data valid terbaru sesuai dengan pengambilan datanya. Bagaimana ini bisa dikombinasikan dan dilengkapi, dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif.
Langkah-langkah Pendekatan
Pendekatan dilakukan dengan membuat sebuah perencanaan awal yang sama dengan kegiatan pemetaan lainnya.
1. Dimulai dengan menggumpulkan data-data spatial.
– peta topography yang tersedia; pada wilayah-wilayah yang terpencil peta-peta topografi yang tersedia, sangat terbatas pada sekala peta 1;250.000 atau paling detail adalah peta-peta dengan sekala 1:100.000. Sumber peta bisa digunakan dari peta Bakosurtanal atau pada wilayah-wilayah seperti Papua misalnya ada peta JOG dengan skala 1:100.000
– citra satelit; citra satelit merupakan foto kondisi wilayah terkini yang bisa didapatkan. berbagai jenis citra dapat digunakan mulai dari Landsat (www.landsat.org), IKONOS (www.satimagingcorp.com),
– DEM data; juga merupakan data yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi topografi serta analisis lainnya terkait dengan kelerengan, dll.
2. Proses partisipatif
Participatory GIS atau GIS partisipatif bukan merupakan pendekatan baru, pendekatan ini telah diaplikasikan di banyak negara dan beberapa wilayah di Indonesia.
Pendekatan partisipatif mampu memberikan masukan bukan hanya terkait dengan usaha menjaring aspirasi, tetapi mampu dijadikan alat untuk mendapatkan data primer.
Beberapa langkah yang dilakukan terkait dengan pendekatan partisipatif ini adalah:
– sosialiasi ke stakeholder; jika kegiatan akan dilakukan ditingkat kampung misalnya dilakukan suatu sosialiasasi ketingkat kampung mulai dari staff pemerintahan, tokoh masyarakat dan juga beberapa tokoh munci lainnya.
– kegiatan workshop awal; dilakukan ditingkat kampung, kegiatan ini bisa dimulai dengan pemetaan dengan pembuatan sketsa kampung. lanjutannya adalah diskusi terarah dalam rangka melengkapi data-data yang ada di lokasi mulai dari nama-nama lokasi, nama-kampung, nama sungai serta yang juga bisa dilakukan adalah membuat peta gambaran penggunaan tanah. Pada tingkat yang lain, peta citra misalnya mampu digenerate menghasilkan peta landcover tetapi peta landuse harus digenerate dengan menggunakan pendekatan ini yang nantinya ditambahkan dengan survey.
– kegiatan survey lapangan; model pendekatan PRA seperti pembuatan transek mampu memberikan masukan bagi peta penggunaan tanah yang ada. Survey yang dilakukan mampu memberikan gambaran mengenai penggunaan tanah yang sebenarnya.
Penggambaran hasil landcobver seperti tanah kosong, hutan, dll bisa dikoreksi menjadi ladang (terlihat kosong karena pada saat pemotretan citra sedang selesai panen), hutan (yang ternyata adalah mix kebun dengan belukar) atau bentukan land use yang lain.
– workshop akhir; merupakan tahap verifikasi bersama masyarakat, hasil gabungan analisis dengan GIS, workshop awal dan survey dipresentasikan kembali untuk kemudian diselesaikan sebagai hasil akhir peta. Beberapa data seperti batas kampung misalnya dapat ditarik sebagai bagian akhir dari kegiatan ini.
– mozaiking; kegiatan yang dilakukan di beberapa wilayah kampung, digabungkan dalam wilayah yang lebih luas seperti kecamatan. Proses ini mampu menghasilkan peta yang lebih luas cakupan areanya.
Output
Urutan kegiatan di atas sudah mampu memberikan gambaran mengenai output yang dapat dihasilkan dari kegiatan ini.
– Update peta rupabumi dengan penambahan informasi dan data toponimi, penggunaan tanah, lokasi-lokasi penting.
– Update informasi terkait dengan beberapa aspek seperti aspirasi terkait usulan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kondisi medan dimana perencanaan ruang akan dilakukan.
Bekerja dengan masyarakat memiliki tantangan yang kadang sulit untuk diprediksi. Setiap masyarakat memiliki akar kebudayaan yang bisa menjadi faktor pendorong keberhasilan atau mungkin bisa menjadi hambatan. Itu kesimpulan yang saya ambil beberapa tahun lalu ketika masih bekerja di beberapa lokasi dan menemui hambatan. Sampai pada satu kesimpulan lain yang membuat saya sadar bahwa semua konsep dan asumsi bisa dikalahkan oleh niat dan kerja keras.
Wikipedia menulis bahwa pendekatan community development dikembangkan oleh LSM, lembaga-lembaga lain seperti kampus, dll dalam rangka memunculkan daya yang ada di masyarakat.
Community development, often linked with Community Work or Community Planning, is often formally conducted by non-government organisations(NGOs), universities or government agencies to progress the social well-being of local, regional and, sometimes, national communities. Less formal efforts, called community building or community organizing, seek to empower individuals and groups of people by providing them with the skills they need to effect change in their own communities.[14] These skills often assist in building political power through the formation of large social groups working for a common agenda. Community development practitioners must understand both how to work with individuals and how to affect communities’ positions within the context of larger social institutions.
Praktisi pemberdayaan saat ini terdiri atas LSM-LSM, lembaga pemerintah juga, lembaga keagamaan dan bahkan perusahaan profit dengan program CSR-nya. Mengapa konsep-konsep ini dilakukan kadang tidak bisa berjalan di lapangan. Salah satu permasalahan adalah adapatasi metode yang tidak didasarkan pada kondisi dan daya yang dimiliki masyarakat dan cenderung memaksakan konsep tanpa melihat kondisi dan kapasitas masyarakat.
Pada kasus program yang saya ikuti saat ini, konsep pemberdayaan seringkali gagal karena lemahnya komitmen pelaku kegiatan dilapangan. Kondisi yang sulit tentunya menjadi alasan, meskipun disini lain mejadi suatu alasan diperlukan upaya-upaya pemberdayaan pada masayarakat yang terpencil dan belum tersentuh.
Boven Digoel merupakan satu dari sekian wilayah di Indonesia dengan sejarah yang cukup panjang. Tahun 1935 lokasi ini menjadi lokasi penjara Proklamator Kita M. Hatta.
Lokasi penjara sekarang masih ada, tetapi kondisinya tidak terawat dengan baik. Dimana bangunan ini kosong dan tidak ada ornamen apapun, hanya kosong saja. Sementara perawatan berupa mencat kembali justru tidak membantu karena membuat bangunan kelihatan berbeda. Kompleks penjara terdiri atas beberapa bangunan. Sayangnya bangunan yang terawat hanya 2 bangunan saja. Sisanya tidak terawat dan bahkan ada yang ditempati. Mustinya bangunan in merupakan bangunan bersejarah yang harus dilestarikan.
Perjalanan selanjutnya juga menyusuri sungai Digoel, sungai ini merupakan nadi buat masyarakat Mandobo di wilayah Digoel. Secara ekonomi sungai ini merupakan pusat kegiatan masyarakat, tempat mencari ikan serta menjadi sumber air. Sungai digoel merupakan aliran sungai terbesar di bagain selatan yang mencakup wilayah Boven Digoel. Jika diperhatikan, pola pemukiman yang ada di wilayah ini merupakan pola pemukiman yang mengikuti jalur sungai.
Bulan Juni kemarin saya berkesempatan untuk mengunjungi Yapen. Wilayah kepulauan dengan satu pulau besar yapen yang memanjang dan juga dengan beberapa pulau kecil di sekelilingnya.
Berkeliling dibagian selatan mulai dari distrik Poom sampai distrik Yapen Utara memberikan gambaran umum buat saya mengenai kondisi Pulau Yapen. Dengan luas areal datar dan pantai yang sempit, Yapen tidak bisa menggantungkan hidup pada pertanian sekala besar. Hanya pertanian sekala kecil dengan tanamana keras yang mampu diolah dan menjadi produk unggulan. Sebut saja misalnya tanaman pinang dan coklat.
Yang paling memungkinkan untuk menjadi andalan pengembangan wilayah adalah pemanfaatan sumberdaya laut, dengan garis pantai yang panjang maka pengembangan wilayah yang paling memungkinkan adalah pengembangan produk pertanian. Aglomerasinya sebenarnya bisa dengan Pulau Biak. Jarak Yapen yang hanya sekitar 60 km dari Biak memungkinkan pengembangan produk kelautan secara bersama.
Penataan ruang sangat diperlukan setiap wilayah. Dalam konteks kali ini akan dijabarkan beberapa permasalahan mendasar mengenai kekurangan-kekurangan dalam kegiatan penataa ruang di wilayah pedalaman.
Remote Area in Tiom, Papua, Indonesia
Keterpencilan, Aksesibilitas dan Dampaknya.
Salah satu hal masalah terbesar dalam penataan ruang di wilayah pedalaman adalah keterpencilan, dampaknya sangat besar. Aksesibilitas yang rendah ke wilayah pedalaman menyebabkan tertutupnya akses ke pasar bagi produk-produk di wilayah pedalaman, disisi lain juga menyebabkan sulitnya pasokan kebutuhan dari luar. Pada banyak wilayah pedalaman, harga barang-barang yang didatangkan dari luar menyebabkan tingginya harga, melemahkan daya beli masyarakat. Dari sisi lain, keterpencilan menjadikan pelayanan ke masyarakat menjadi sulit. Baik itu yang menyangkut pelayanan pendidikan, kesehatan serta pelayanan lain yang tujuannya untuk masyarakat.
Perencanaan Berbasis Lokal
Pada kondisi ini perencanaan harus disusun berdasarkan kondisi wilayahnya secara lebih detail. Mulai dari kondisi fisik wilayahnya, kondisi biologi, masyarakat dan budayanya, infratruktur dasar dan aspek-aspek lain. Salah satu aspek yang terpenting adalah pendekatan yang dilakukan harus menggunakan pendekatan partisipatif yang lebih menekankan pada pengikut sertaan masyarakat secara langsung. Mengapa perencanaan berbasis lokal sangat penting, karena nilai-nilai yang ada serta aspek-aspek sosial dan budaya memiliki perbedaan dengan kelas-kelas atau kategori yang digunakan dalam perencanaan formal yang mengacu pada sekian banyak peraturan, mulai dari UU 26/2007 sampai pada KepmenKimpraswil.
Contoh mudahnya, dalam UU penataan ruang misalnya membagi kawasan berdasarkan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Maka wilayah seperti ini kawasan lindung dan kawasan budidaya bercampur. Sistem masyarakat yang masih tergantung pada alam, menuntut kondisi budidaya harus tetap lestari sehingga sumberdaya alam bisa terus diambil tanpa merusak sedikitpun.
Sebuah perjalanan pastinya akan melewati ruang dari satu lokasi ke lokasi lain. Pastinya tidak akan jauh dari persoalan menyangkut geografi.
Bukan sebatas peta
Yang terpikir dari bahasa geografi mengenai kegiatan mudik tidak hanya selembar peta yang menuntun pemudik melewati satu rute. Peta memang menjadi entry point menarik buat geograf dalam melihat fenomena ini. Bagaimana melihat ketersediaan jalur, persebaran fasilitas (misalnya pompa bensin atau rest area). Banyak peta jalur mudik yang setiap tahunnya dicetak, menyediakan data dasar terkait ruang.
Padahal dalam banyak aspek mudik merupakan fenomena geografi yang mampu menjelaskan banyak hal secara ruang.
Analisis spatial
Bagaimanapun fenomena mudik mampu menjelaskan beberapa perpindahan dari urban ke rural. Mudik merupakan eksodus budaya yang paling nyata dari wilayah perkotaan ke wilayah pedesaan. Dimana di pemudik membawa banyak hal mulai dari aliran dana, aliran kebudayaa,dll.
Sebuah analisis yang detail akan mampu menjelaskan perpindahan-perpindahan-perpindahan tersebut dalam sekala ruang.
Musnanda Satar 