Category: Geografi

Aspek Geografi dalam Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan

On By MusnandaIn Geografi, Geography, Perubahan IklimLeave a comment

Belajar lagi mengenai perubahan iklim membuat saya kembali ke 20 tahun yang lalu saat belajar meteorolgi dan klimatologi di kampus.

Perubahan iklim menurut wikipedia dapat diterjemahkan sebagai perubahan dalam jagka waktu lama dalam distribusi statistik dari pola cuaca menurut periode waktu mulai dari ratusan tahun hingga jutaan  tahun.

Climate change is a long-term change in the statistical distribution of weather patterns over periods of time that range from decades to millions of years. It may be a change in the average weather conditions or a change in the distribution of weather events with respect to an average, for example, greater or fewer extreme weather events. Climate change may be limited to a specific region, or may occur across the whole Earth.

Perubahan iklim di Indonesia bisa dibaca dalam web: http://iklim.dirgantara-lapan.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=78.

Pertanian pada lereng terjal di Distrik Ninia, Kabupaten Yahukimo

Perubahan iklim ini dijelaskan lebih detail lagi menyebabkan terjadinya pemanasan global, perubahan iklim.

Ketahanan pangan dapat di terjemahkan sebagai kondisi dimana semua orang setiap saat mendapatkan akses fisik, sosial dan ekonomi pada makanan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan hariannya dan makanan untuk menunjang kegiatan dan kesehatan.

Food security is defined as a ‘situation […] when all people, at all times, have physical, social and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life’ (FAO, 2002). Food security is not narrowly defined as whether food is available, but whether the monetary and non-monetary resources at the disposal of the population are sufficient to allow everyone access to adequate quantities and qualities of food (Schmidhuber and Tubiello, dalam Ludi 2009).

Hubungan antara Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan

Perubahan iklim berpengaruh pada ketahanan pangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan perubahan iklim maka akan terjadi perubahan kapan turunnya  hujan, lamanya musim tanam, banjir, kekeringan, dll. Sementara secara tidak langsung akan berpengaruh terhadapat perubahan harga karena stok yang berkurang, pengaruh ke distribusi makanan, dll. Sebagai contoh di beberapa wilayah Indonesia seperti NTT atau NTB, pengaruh datangnya musim kering yang berubah ternyata berpengaruh besar pada produksi pertanian yang ada, demikian juga dengan beberapa wilayah lain di Jawa, dimana musim hujan yang extrem menyebabkan areal padi menjadi puso / gagal panen. Pada wilayah pesisir perubahan iklim berpengaruh pada saat turun ke laut yang terbatas karena besarnya gelombang yang menyebabkan hasil tangkapan ikan dan hasil laut lainnya menjadi lebih sedikit.

Pemerintah pada dasarnya sudah menyadari bahwa aspek perubahan iklim dan ketahanan pangan akan saling berkaitan dengan jelas. Presiden SBY misalnya dalam penyerahan penghargaan di bulan desember 2010 menyebutkan pentingnya ketahanan pangan dalam kaitan dengan perubahan iklim. Sementara itu dalam kegiatan di panen raya di Jawa Barat september 2010 misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa bersama-sama dengan Menteri Pertanian Suswono, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, dan beberapa pejabat lain menyadari bahwa aspke perubahan iklim mempengaruhi ketahanan pangan. Darwin 2001, menyebutkan bahwa kebijakan jangka panjang sangat dibutuhkan dalam kaitan dengan perubahan iklim dan inni membutuhkan informasi yang akurat mengenai dampak ekonomi akibat dari perubahan ikllim. Long-term policy responses require accurate informationabout the economic impacts of future climatic conditions. Despite recent advances in analyzing the economic effectsof global warming, information about climate change andfood security in developing countries remains extremelylimited. Specific details are lacking about the location, timing,magnitude, and probability with which food securityissues might arise. ERS will continue to conduct economicresearch that helps to assess the effectiveness of publicpolicies for responding to global warming.

Pada tingkat dibawahnya harus dilakukan advokasi kembali untuk meningkatkan awareness mengenai pentinya daerah melakukan antisipasi adanya perubahan iklim terhadap ketahanan pangan.

Aspek Geografi

Tentu saja aspek iklim dan cuaca terkait dengan segala fenomena yang terjadi dalam kaitan ruang, ini menjadikan pengetahuan geografi menjadi sangat penting dalam perencanaan kegiatan antisipasi ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim. Diteliti lebih dalam lagi bahwa perubahan iklim terkait erat dengan beberapa aspek, misalnya terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor melibatkan aspek keruangan yang sangat jelas. Peran ilmu geografi sangat diperlukan untuk mampu memetakan wilayah-wilayah dengan kondisi fisiknya seperti kelerengan, iklim, penggunaan tanah. Sesudah itu dapat dilakukan analisis geografi yang lebih mendalam dengan membuat analisis mengenai dampak dari perubahan iklim, aktifitas manusia dalam mengelola lingkungan, dll. Outputnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan strategi dalam menjamin adanya ketahanan pangan bagi masyarakat.

Bahan bacaan:

1. Ludy, Eva. Climate change, water and food security, ODI, March 2009

2.  Darwin, Roy. Climate Change and Food Security. 2001

3.Gregory, dkk, Climate Change and Food Security, Oct 2005  http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/360/1463/2139.full.html#related-urls

4.  http://iklim.dirgantara-lapan.or.id/index.php

Landscape Conservation

On By MusnandaIn Conservation, Geografi, Geography, Urban and Regional PlanningLeave a comment

Mungkin ini bukan istilah yang sering ditemui dalam tulisan-tulisan mengenai perencanaan pembangunan, tetapi sebenarnya istilah ini sudah diaplikasikan meskipun belum secara terintegrasi.

Saya pertama kali mendengar istilah ini tahun 2002 ketika tim dari WWF Amerika memperkenalkan konsep perencanaan wilayah dengan pendekatan ekologi. Bahkan saya menerima on job training dari ahlinya langsung, ada 2 orang yang saya ingat yaitu J. Morisson yang khusus datang ke Papua untuk memberikan training. Bersama J. Morisson kemudian saya ikut berangkat ke PNG untuk melakukan training yang lain. Menjadi perjalanan yang menarik karena selain mengikuti pertemuan  ecoregion, saya juga diminta menjadi trainer GIS buat partner WWF di PNG.

Saya melakukan pendataan dan analisis ecoregion di dua wilaah yaitu di wilayah vogelkop atau Kepala Burung di Papua Barat dan di wilayah Merauke/Wasur.  Lihat link berikut untuk pendekatan ecoregion.

http://www.worldwildlife.org/science/ecoregions/delineation.html

Landscape conservation dengan ecoregion pada dasarnya adalah pendekatan untuk mendelineasi kawasan penting konservasi berdasarkan representasi kawasan ekologi. Kawasan ekologi ini didelineasi menggunakan data-data geografi seperti ketinggian, vegetasi, iklim.

Ecoregion Dunia (diunduh dari http://www.conserveonline.org)

Istilah lain yang yang sering digunakan dalam kaitan dengan landscape conservation adalah bioregion. Diartikan sebagai:

Bioregion adalah kawasan atau wilayah geografis yang relatif luas dan memiliki bentang alam serta kekayaan jenis keanekaragaman hayati yang tinggi dimana proses lingkungan alaminya mempengaruhi fungsi-fungsi ekosistem didalamnya.

Bioregion terkait dengan sistem bentang alam, karateristik resapan air, bentukan lahan, spesies tumbuhan dan satwa fan budaya manusia.

Sementara penggunannya dikenal dengan bioregionalism wikipedia menuliskan: Bioregionalism is a political, cultural, and environmental system or set of views based on naturally-defined areas called bioregions, or ecoregions. Bioregions are defined through physical and environmental features, including watershed boundaries and soil and terrain characteristics. Bioregionalism stresses that the determination of a bioregion is also a cultural phenomenon, and emphasizes local populations, knowledge, and solutions.[1]

Konsep bioregion dan ecoregion dalam perencanaan sebenarnya sudah diadvokasi oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat dibidang konservasi kepada pemerintah. Yang menjadi masalah adalah advokasi di tingkat nasional dan beberapa di tingkat propinsi tidak sampai ke kabupaten yang dengan otonominya membuat perencanaan wilayah sesuai dengan keinginannya sendiri. Yang terjadi adalah kesimpang siuran pengaturan kawasan lindung dan kawasan budidaya ketika dicoba dimozaik pada tingkat propinsi.  Karena fungsi kawasan secara ekologi tidak dipisahkan oleh batas administrasi.

Landscape planning yang saya pelajari mengharuskan konservasi wilayah di setiap kawasan ekologi dengan mendelineasi kawasan konservasi setidaknya 20 persen wilayah. Konservasi ini tentunya dengan berbagai jenis, mulai dari kawasan lindung sampai kawasan pemanfaatan terbatas.

Perencanaan Wilayah dan Konservasi

Pada banyak wilayah Indonesia kawasan konservasi masih merupakan perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. UU Penataan Ruang menetapkan bahwa di setiap wilayah harus ditentukan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Bagaimana kawasan lindung dan kawasan budidaya didelineasi di lapangan masih menjadi perdebatan yang belum selesai. Dalam banyak penentuan kawasan lindung misalnya masih banyak  perencana daerah yang masih menggunakan dasar teknis seperti bahwa kawasan lindung adalah kawasan dengan lereng lebih dari 40%, rentan terhadap longsor atau banjir, dll. Yang terjadi adalah kawasan lindung hanya didelineasi pada kawasan pegunungan, sementara kawasan dataran rendah dikonversi menjadi kawasan budidaya seluruhnya. Padahal dalam banyak kasus penentuan kawasan lindung harusnya lebih detail lagi dengan melihat keterwakilan ecologi. Intinya adalah semua kawasan harus dilindungi karena semua kawasan memiliki fungsi ekologi yang tidak tergantikan.

Jadi kalau ada ide memindahkan kawasan lindung ke wilayah lain karena ingin digunakan sebagai kawasan budidaya, merupakan ide yang sangat tidak pintar. Jakarta pernah melalukannya dengan memindahkan kawasan konservasi di wilayah utara ke kawasan yang mendekati wilayah Tanggerang dan kita bisa lihat akibatnya ketika musim hujan dengan banjir.

Saya ingin menulis lebih banyak, tapi harus buka-buka lagi semua literatur.

Ke Wamena: Bakar Batu, Honai dan Mumi

On By MusnandaIn Geografi, Geography, Indonesia, Konservasi, Papua, Photography3 Comments

Banyak yang mengatakan bahwa kalau belum mengunjungi Wamena, maka belum mengunjungi Papua. Beberapa kali mengunjungi Wamena, tapi kali ini jadi momen bagus untuk ambil foto sebanyak-banyaknya karena pas bawa kamera sendiri dan bukan kamera kantor. Meskipun waktu sempit dan kerjaan banyak, kesempatan untuk ambil foto selalu ada disela-selanya.

Mungkin ada benarnya karena Wamena merupakan pemusatan penduduk wilayah Pegunungan Papua. Kota Wamena terletak di Lembah Baliem yang merupakan pusat dari suku Dani, suku terbesar populasinya di Papua. Wamena ditempuh denga transportasi udara yang tersedia setiap hari dari Jayapura. Jalan darat yang dulu pernah dibuat ternyata tidak bisa digunakan karena fasilitas pendukung yang tidak ada.

Pesawat; satu-satunya transportasi menuju Wamena

Kota Wamena terletak di lembah Baliem, lembah dataran tinggi yang dikelilingi oleh perbukitan dan gunung.

 
Lembah Baliem

Lembah Baliem dikelilingi oleh perbukitan yang merupakan bagian dari wilayah pegunungan tenga Papua. Para pendaki Cartensz bisa melewati rute utara melalui Wamena.

Puncak Jayawijaya merupakan puncak tertinggi di wilayah pegunungan tengah 4884 m. Di antara puncak-puncak gunung yang ada beberapa diantaranya selalu tertutup salju misalnya Pucak Trikora 4750 m, Puncak Yamin 4595m dan Puncak Mandala 4760m. Tanah pada umumnya terdiri dari batu kapur/gamping dan granit terdapat di daerah pegunungan sedangkan di sekeliling lembah merupakan percampuran antara endapan Lumpur, tanah liat dan lempung (need cross check) .

Pegunungan di Wamena yang mengelilingi Lembah Baliem
Batuan kapur merupakan jenis batuan yang membentuk pegunungan di sekitar wilayah Kurulu

Suku Dani sebagai suku terbesar yang mendiami lembah Baliem, selain itu ada suku Yali dan suku Kimyal, dll. Kebudayaan masyarakat suku asli dapat dikatakan sebagai budaya batu, dimana peralatan dibuat masih menggunakan batu dan sederhana sekali, misalnya kapak batu, tombak dan panah.

Suku Dani

Sementara rumah tradisional disebut dengan honai, yang dibuat dengan atap jerami dan kayu sebagai kerangka. Salah satu yang menarik dari suku dani adalah cara mereka membuat pagar yang tertata rapi, bisa dilihat dalam foto berikut.

Gabungan honai dan rumah semi permanen di Bulakme

Wamena juga terkenal dengan upacara tradisional bakar  batu, yang prosesnya dilakukan secara tradisional, dimulai dengan membakar batu sampai panas, membuat lubang, memasukkan sayuran dan ubi serta daging babi.

Upacara Bakar Batu

Perjalanan kali ini juga mengunjungi distrik  Bulakme, ditempuh dengan jarak sekitar 1 jam perjalanan darat dari pusat kota Wamena. Distrik ini masih merupakan wilayah kerja saya dan beberapa CBO dan CSO bekerja di wilayah ini.

Pemandangan Bolakme dengan kolam ikan yang merupakan bagian dari program PcDP
Anak-anak Bolakme malu difoto

Semoga besar mereka bisa jadi presiden seperti gambar Obama di kaos mereka.

Anak dari Bulakme

Kalau sudah sampai Wamena jangan lupa  jalan-jalan ke Kurulu untuk melihat mumi di distrik Kurulu. Menurut masyarakat, usianya sudah 368 tahun.

Mumi dari Kurulu 368 tahun usianya
Mumi dari Kurulu

Ormu Kecil

On By MusnandaIn Geografi, Geography, Indonesia, Jayapura, Papua, Photography1 Comment

Ormu Kecil hanyalah sebuah desa kecil di kaki pegunungan Cyclops. Sebagai sebuah desa pantai maka Ormu kecil dikeliling oleh laut dengan pemandangan yang langsung ke Lautan Pasific. Merupakan desa tradisional yang menjadi pusat pemukiman penduduk asli Jayapura.

Pantai Ormu Kecil

Desa ormu kecil secara geografi merupakan celah pertemuan antara dua perbukitan, memiliki sungai kecil dengan beberapa air terjun yang bagus. Pertemuan antara laut dengan air tawar ini menjadikan wilayah ini unik dan menjadi lokasi pemukiman yang ideal. Hanya saja pantainya cukup curam dan tidak bisa di darati perahu.

air terjun di Ormu Kecil

Omu masuk kedalam kabupaten Jayapura, dapat ditempuh selama 1 jam melalui laut ke arah base G. Melewati laut berombak dengan pantai terjalnya dan beberapa spot bagus dengan pantai putihnya.

Pantai pasir putih Base G dari laut

Melewati pantai Base G, perjalanan masih melewati pantai-pantai curam dengan ombak yang cukup tinggi. Beberapa pantai secara alami memang mengalami perubahan fisik, dimana batuan-batuan pantai kemudian runtuh dan membentuk pola pantai yang baru.

Pantai curam sepanjang perjalanan
Formasi batu sepanjang pantai

Sebagai wilayah yang masih pristine Ormu Kecil merupakan wilayah dengan kekayaan biodiversity yang besar.

Kuskus
Pegunungan Cyclops

Potensi Pengembangan Wisata

Beberapa wilayah pedesaan yang terletak di kabupaten Jayapura dengan aksesiblitas yang ada merupakan wilayah dengan potensi pegembangan wisata alam yang besar. Ormu salah satunya, dengan kondisi geografis, biodiversity dan alamnya yang mengagumkan, wilayah ini bisa menjadi lokasi wisata yang  menggabungkan antara wisata pantai, hiking, budaya.

Pengembangan yang bisa diusulkan adalah membuat perencanaan yang partisipatif, dimana pengelolaan wisata sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat dimana pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk penambahan infrastruktur, memudahkan aksesibilitas dengan alat transportasi dan pendampingan dalam hal management pengelolaan wisata dengan sederetan program pengembangan kapasitas ke masyarakat. Eco-wisata bisa menjadi pilihan paling tepat, dimana masyarakat dapat menerima manfaat secara langsung dengan tetap terjaganya ekosistem dan kelestarian alam.

 

Pulau karang di perjalanan menuju Ormu Kecil

——

Foto-foto diambil dengan  Canon EOS 60D (Canon 18-135 mm IS lenses)

GIS-Partisipatif: Sudah Saatnya Diaplikasikan di Indonesia

On By MusnandaIn Community Development, Geografi, Geography, GIS, Indonesia, ParticipatoryLeave a comment

Ini merupakan re-posting dari tulisan saya yang pernah dimuat di web Buana Katulistiwa, Tulisan ini pernah di re-posting oleh beberapa rekan geograf dalam beberapa blog. Saya melakukan sedikit  dengan sedikit perbaikan sebelum re-posting di blog pribadi saya:

_______________________________________________________________

As much as guns and warships, maps have been the weapons of imperialism. Insofar as maps were used in colonial promotion, and lands claimed on paper before they were effectively occupied, maps anticipated empire. Surveyors marched alongside soldiers, initially mapping for reconnaissance, then for general information, and eventually as tools of pacification, civilization, and exploitation in the defined colonies. But there is more to this than the drawing of boundaries for the practical political or military containment of subject populations. Maps were used to legitimize the reality of conquest and empire. They helped create myths which would assist in the maintenance of the territorial status quo. As communicators of an imperial message, they have been used as an aggressive complement to the rhetoric of speeches, newspapers, and written texts, or to the histories and popular songs extolling the virtues of empire.”

Pemanfaatan peta dan pendekatan spatial bisa menjadi alat bantu dalam proses imperialisme seperti dikutip dari Harley (1988).

Mengembangkan proses-proses serta kegiatan yang mampu menjadikan peta dan pendekatan spatial sebagai alat bantu dalam pengembangan masyarakat merupakan tantangan bagi semua masyarakat Indonesia dalam menuju masyarakat yang mandiri serta mampu mengelola sumberdaya alamnya secara mandiri. Membalik apa yang dilakukan sebelumnya peta sebagai alat kolonialisme, maka peta dapat digunakan dalam advokasi pengembangan pemanfaatan SDA oleh masyarakat dan klaim aatas hak atas tanah oleh masyarakat. Pemetaan partisipatif sudah digunakan dalam mengaplikasikan kegiatan pengembangan masyarakat.

Bicara mengenai pendekatan partisipatif bukan merupakan hal baru di Indonesia. Banyak sekali LSM sudah melakukan kegiatan ini dalam kaitann dengan tujuan kegiatan masing-masing terutama yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan masyarakat/community development. Secara resmi pendekatan inipun sudah menjadi bahan wajib dalam perencanaan pembangunan di Indonesia.

Pengertian GIS-Partispatif

Dalam bahasa Inggris dikenal dengan Participatory GIS dapat juga diartikan sebagai SIG-Partisipatif (Sistem Informasi Geografis yang Partisipatif), konsep ini berkembang tahun 90-an merupakan pengembangan dari pemetaan partisipatif tahun 1980-an yang mengadopsi pendekatan Participatory Rural Apraisal (PRA) dan Participatory Learning Action (PLA) digabungkan dengan penggunaan GIS sebagai tools. GIS Partisipatif merupakan pendekatan yang mengintegrasikan pendekatan partisipatif dengan metode dan teknik GIS sebagai suatu pendekatan baru . konsep ini dikenal juga dengan nama Public Participation GIS yang diperkenalkan pertama kali dalam sebuah seminar International Conference on Empowerment, Marginalization and Public Participation GIS, Santa Barbara, California 14-17 Oktober 1998, yang mencakup spesifik kajian wilayah Amerika Utara.

Participatory GIS adalah praktek nyata yang dikembangkan dari pendekatan PRA/PLA dan kajian keruangan serta manajemen komunikasi; merupakan proses yang berkelanjutan, fleksibel, dan dapat diadaptasi dalam sosial serta kultur serta aspek lingkungan bio-fisik yang berbeda tergantung dari interaksi secara partisipatif oleh stakeholder dalam menghasilkan dan mengatur spatial data, dan menggunakan hasil informasi tersebut dalam pengambilan keputusan, memudahkan proses dialog antar komponen, mengefektikan proses komunikasi serta mendukung advokasi dan pelaksanaannya.

Aberley dan Siebe (2005) menyebutkan beberapa aspek penting dalam penerapan Public Paticipation GIS yang terdiri atas:

  • Merupakan pendekatan interdisipliner, alat bantu bagi program pengembangan masyarakat dan penyelamatan lingkungan hidup yang mengedepankan aspek keseimbangan sosial, kelangsungan ekologi, pengembangan kualitas hidup.
  • Dipraktekan secara luas, dalam kaitan ruang (bisa kota atau desa), organisasi (LSM, pemerintah, masyarakat adat, dll), kelompok umur (orang tua, ibu-ibu atau kaum muda, atau bahkan golongan yang termarginalkan)
  • Berbasis fungsi dan sangat luas aplikasinya, dapat diaplikasikan untuk memecahkan masalah dalam sektor-sektor tertentu di dalam masyarakat atau menyediakan penilaian yang menyeluruh dalam suatu wilayah atau bioregion tertentu.
  • Akan sangat baik diaplikasikan melalui proses kerjasama antara individu, masyarakat, organisasi pemerintah, intitusi akademik, LSM, organisasi keagamaan dan swasta.
  • Mencakup proses untuk penguatan kelembagaan dalam aplikasinya.
  • Menghubungkan teori-teori sosial dan metode-metode dalam bidang perencanaan, antropologi, geografi, dan ilmu sosial lainnya.
  • Menghubungkan metode riset kualitatif dengan pendekatan PRA dan pendekatan partisipatif lainnya yang berbasis fakta lapang.
  • Merupakan alat bantu yang mengaplikasikan berbagai variasi mulai dari data manual, data digital sampai data 3 dimensi dan pengindraan jauh.
  • Memungkinkan akses masyarakat atas data kondisi budaya, ekonomi, biofisik, dimana data ini dihasilkan oleh pemerintah, swasta atau perguruan tinggi.
  • Mendukung interaksi yang beragam mulai dari pertemuan tatp muka sampai ke aplikasi dengan menggunakan website.
  • Memungkinkan untuk adanya kegiatan pembangunan perangkat lunak yang dapat diakses, mudah didapatkan dan mudah digunakan oleh masyarakat.
  • Mendukung proses belajar yang terus-menerus prak praktisi kegiatan ini yang menghubungkan antara pihak yang berbeda budaya, disiplin ilmu, gender dan kelas.
  • Merupakan proses berbagi baik itu tantangan/masalah atau peluang antara satu tempat dengan tempat lain secara transparan.

Aspek-aspek di atas merupakan peluang pemanfaatan GIS Partisipatif, beberapa peluang dengan mudahnya bisa kita adaptasi di Indonesia dengan menjadikan GIS Partisipatif sebagai salah satu alat bantu dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alamnya sendiri. Beberapa peluang memerlukan dukungan dari semua pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan aplikasi GIS Partisipatif bisa terwujud.

GIS Partisipatif di Indonesia

Secara partial GIS Partisipatif sudah dipraktekan oleh banyak lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Contohnya Buana Katulistiwa pernah melakukan proses pemetaan partisipatif dengan menggunakan teknik GIS, demikian juga dengan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) yang menggunakan GPS sebagai alat bantu dalam pemetaan partisipatif dan ditampilkan dalam perangkat lunak GIS. JKPP sebagai jaringan LSM sendiri melakukan pemetaan partisipatif dibanyak lokasi. Data mengenai pemetaan partisipatif oleh JKPP dapat diakses melalui web: http://www.jkpp.or.id.

Pengalaman penulis sendiri pernah membantu secara teknis proses GIS Partisipatif yang dilakukan di wilayah Kemtuk Gresi dan Nimboran atas prakarsa pt. PPMA Papua bekerjasama dengan WWF-Indonesia dan DFID. Kegiatan ini menggunakan pendekatan GIS partisipatif yang menggabungkan proses sosialisasi, pembuatan sketsa oleh masyarakat dan identifikasi melalui citra satelit dengan menggunakan Landsat 7 etm dan IKONOS dengan resolusi 1m. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah identifikasi fungsi hutan, identifikasi model pengelolaan sumberdaya oleh masyarakat adat Sentani, Kemtuk Gresie dan Nimboran.

Pengalaman terakhir penulis adalah di Merauke pada masyarakat adat Marind, proses ini dilakukan atas prakarsa WWF-Indonesia dalam rangka melihat pentingnya aspek konservasi dan wilayah hutan yang penting untuk dikonservasi berdasarkan penilaian masyarakat adat Marind. Kegiatan ini juga menghasilkan beberapa kriteria pentingnya kawasan berdasarkan pola hidup masyarakat Marind. Dari kegiatan ini diharapkan dalam melakukan perencanaan disuatu wilayah harus mampu memperhatikan pola hidup masyarakat yang ada sehingga program pembangunan yang dibuat sejalan dengan kepentingan masyarakat serta timbal baliknya kegiatan pembangunan mampu didukung oleh masyarakat.

Perlunya Aplikasi GIS Partisipatif di Indonesia Secara Menyeluruh

Fakta di atas menunjukkan kegiatan yang menggunakan pendekatan GIS Partisipatif telah dilakukan di Indonesia. Pemikiran selanjutnya adalah bagaimana kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh dan dilakukan secara bersama dengan melakukan kolaborasi antara masyarakat, LSM, organisasi pemerintah, perguruan tinggi. Dukungan dari organisasi terkait dengan perencanaan, konservasi dan pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam mensukseskan kegiatan GIS sebagai salah satu tools yang mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat.

Contoh paling mudah aplikasi yang membutuhkan GIS Partisipatif misalnya dalam proses pemetaan tanah masyarakat di Aceh Pasca Tsunami. Kegiatan community land mapping menjadi program dari berbagai lembaga pemerintah dan LSM di Aceh, dengan menggunakan pendekatan GIS Partisipatif tentunya usaha ini bisa dilakukan lebih mudah. Usaha yang paling penting adalah melakukan proses kerjasama/kolaborasi antar semua pihak yang berkepentingan dalam proses pemetaan tanah masyarakat.

Contoh lain misalnya adanya kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap di Sumatera dan Kalimantan dapat diidentifikasikan secara mudah dengan pendekatan GIS Partisipatif melalui proses penentuan lokasi kebakaran yang melibatkan masyarakat, pihak perkebunan dan HPH. Masih banyak peluang aplikasi GIS Partisipatif lainnya yang perlu dilakukan di Indonesia dalam rangka menuju proses pembangunan masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pengembangan GIS Partisipatif saat ini sudah bisa lebih berkembang lagi dengan melakukan aplikasi di perkotaan. Wilayah perkotaan dengan sumber data yang lebih banyak misalnya, mampu memungkinkan pengembangan GIS Partisipatif melalui google maps, wikimapia, dll.

Bahan Bacaan :

  • J. Brian Harley, 1988, “Maps, Knowledge, and Power,” in The Iconography of Landscape: Essays on the Symbolic Representation, Design, and Use of Past Environment, edited by Denis Cosgrove and Stephen Daniels, Cambridge University Press, 1988.
  • http://www.iapad.org/
  • http://www.iapad.org/ppgis_principles.htm

Photography: Jayapura Port

On By MusnandaIn Geografi, Geography, Jayapura, PhotographyLeave a comment

So many way to avoid dull moment in small city like Jayapura. I choose photography at current time, bored with Playstation and bunch of movies. Actually photography one of my late passion, travelling to several places enable me to see different situation, different view.

Jayapura port only a small port but with long history, during WW II Jayapura port was Base for US military.

Port of Jayapura, with long history from WW II

Jayapura port as important port to both cargo and people transport to and from Jayapura from another locations.

 

Jayapura is very much the result of the Second World War. Before the war the place was called Hollandia. What is now called Jayapura was then Hollandia Haven, while the real Hollandia, with the government offices, was Hollandia-Binnen, present-day Abepura. There were no good road connections between “Haven“ and “Binnen”. By 1940 the place had about 300 inhabitants. This was “the outer-end of the Dutch East-Indian Empire”.

After the successful invasion in April 1944 the Americans immediately saw the good use they could make of the two natural harbours, Tanah Merah Bay and the port of Jayapura (Hollandia Haven). The area became the basic Base for the attack on the Philippines and then on Japan . The rest of Indonesia was left under the control of, respectively, the Japanese Army (West Indonesia) and the Japanese Navy (East Indonesia ). Jayapura, stretching from Humboldt Bay till Denpapre on Tanah Merah Bay , came to have in the war all of a sudden some 170,000 inhabitants. Maybe never in history in such a short time such a large city has been created out of nothing. There were seven cinemas. The people were housed in Quonsets, build of such a good quality that after almost 60 years many still provide comfortable housing, as for instance on Pos Tujuh, Sentani, in Ifar Gunung and in Abepura.

When the Dutch returned to New Guinea in the wake of the Americans they established their headquarters at Kampung Harapan, about halfway between Sentani and Abepura. This was then named Kota NICA, the Netherlands Indies Civil Administration City. City was a very grand name for a place with some improvised buildings. Later the civil administration moved to Abepura, where the Governor build his “palace” out of the parts of the headquarters of  General Douglas MacArthur, which he had build on Ifar Gunung. The site of his house has a monument. This is situated in the compound of army barracks. (from: http://www.world66.com/asia/southeastasia/indonesia/irianjaya/jaya_pura/history).

Jayapura recently capital city of Papua Province, Indonesia with about 261.776 inhabitants, center of Jayapura start to be crowd city. Economic activities marked with many ships came to Jayapura city.

Cargo ships will unloading in Jayapura port

View from hills around Jayapura are amazing, just visit to one place you could capture tons of pictures.

View from Jayapura hill

Photography could be a very interesting to catch view in area with beautiful landscape like Jayapura port and Jayapura bay.

Perkembangan Aplikasi Spatial Daerah Hampir Tidak Ada

On By MusnandaIn Geografi, GIS, Indonesia, Penataan Ruang, Urban and Regional Planning3 Comments

Perkembangan suatu wilayah pada dasarnya tidak akan pernah lepas dari kemampuan wilayah tersebut untuk menggali potensi wilayah dengan pendekatan yang terintegrasi seluruh sektor. Salah satu metode yang sangat penting mengintegrasikannya adalah dengan merangkum dalam  pendataan spatial.

Beberapa kali saya ditawari kegiatan yang terkait dengan pendataan spatial, tetapi lebih banyak sifatnya sektoral dan tidak menyentuh seluruh aspek. Ini umumnya terjadi di wilayah-wilayah kabupaten dimana otonomi daerah berlangsung. Pendataan spatial yang dilakukan di daerah sifatnya hanya sementara dan umumnya dikerjakan oleh pihak ketiga. Tanpa benar-benar melibatkan pihak daerah yang harusnya merupakan pengambil keputusan.

Saya mencoba mencari informasi wilayah-wilayah mana saja yang sudah melakukan pendataan spatial. Jawabannya adalah pendataan spatial banyak dilakukan pada skala propinsi, pada sekala kabupaten masih sangat jarang. Pendataan propinsipun terbatas pada pengumpulan data spatial yang pada akhirnya tidak mampu diaplikasikan di tingkat kabupaten, karena ketika masuk ke kabupaten akan terhalang oleh otonomi kabupaten yang akhirnya merencanakan pembangunan tanpa data spatial yang akurat.

Pada sekala propinsipun belum banyak propinsi yang secara integral mampu merangkum, memiliki knowledge sendiri untuk mengelola data spatial. Di beberapa propinsi, data spatial yang dirangkum lebih banyak dilakukan oleh pihak ketiga, pengguna data sendiri  data sendiri tidak mampu mengupdate data dan terus tergantung pada pihak ketiga.

Pada tingkat kabupaten data spatial yang ada sangat terbatas dan tidak terangkum didalam database kabupaten, Misalkan dalam pengerjaan Rencana Tata Ruang Wilayah, pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh pihak ketiga. Data spatial yang dibangun hanya dimiliki oleh konsultan dan tidak dishare ke pihak pemerintah. Pada kasus lain, jikapun dishare, pemerintah dalam hal ini kabupaten tidak memiliki kemampuan untuk mengolah dan mengupdate data spatial yang ada.

Sharing data antar wilayah national, propinsi dan kabupaten menjadi PR lain yang belum pernah selesai. Data spatial pada saat ini masih terpusat, semakin turun ke kabuopaten data spatial makin sulit didapat dan semakin out of date. Seperti siklus yang salah karena fakta ini menyebabkan pekerjaan terkait data spatial lebih efektif dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki akses data ditingkat pusat.

Sementara perkembangan di Indonesia terkait dengan penggunaan data spatial dalam perencanaan begitu tertinggal, di luar negeri aplikasi spatial sudah berkembang lebih jauh. Aplikasi yang sifatnya pengembangan model untuk aplikasi perencanaan belum bisa diaplikasikan karena pengumpulan data spatial saja belum bisa dilakukan.

 

 

Sebuah Kritik dan Ide atas Perencanaan Kota Jayapura

On By MusnandaIn Geografi, Geography, GIS, Jayapura, Papua, Penataan Ruang, Perencanaan Kota, Urban and Regional Planning5 Comments

Lama tinggal di Jayapura membuat saya tergelitik juga menulis mengenai perencanaan kota yang pada dasarnya cantik dan punya sejarah menarik.

Kota Jayapura merupakan kota pantai, secara morfologi merupakan sebuah kota di teluk yang terlindung dan memiliki panorama yang luar biasa cantik. Kota yang terletak di teluk Humbolt ini merupakan kota dengan pantai dengan wilayah datar yang sempit, langsung berbatasan dengan perbukitan dan pegunungan Cyclops. Kota yang memeperingati ulang tahunnya bersamaan dengan dibentuknya kota bernama Holandia 7  Maret 1910. Ekplorasi ke Papua oleh Belanda sendiri sudah dilakukan sejak tahun 1898, sementara beberapa penulis menyebutka bahwa dalam Kitab Negara Kertagama, Papua sudah dijelajahi jaman itu dan beberapa catatan ada dalam kitab tersebut. Kota Jayapura sendiri merupakan kota bersejarah pada perang dunia kedua, dimana kota ini pernah menjadi wilayah basis pertahanan, masih tersisa pantai Base G sebagai nama pantai, pada dasarnya seluruh kota merupakan base perang ke 7 AS dalam perag dunia ke II, dimana kedelapan atau base H letaknya di Filipina.

Berikut adalah peta kota jayapura pada perang dunia II

Secara geografi ada 3 bagian wilayah Kotamadaya Jayapura, yaitu pusat kota yang letaknya memang di kota lama Holandia di ujung muara sungai Numbai, wilayah daratan langsung bertemu dengan teluk Humbolt. Bagian kedua adalah  wilayah perbukitan sepanjang pusat kota sampai Waena, misalkan saja wilayah perbukitan mulai dari Trikora, Angkasa, Tasangkapura sampai ke wilayah UNCEN. Bagian ketiga  adalah wilayah hinterland pantai yang juga berdekatan dengan danau Sentani yaitu wilayah Abepura dan Waena, bagian wilayah ini memiliki morfologi yang  datar, Waena merupakan wilayah bergelombang dan langsung bertemu dengan Pegunungan Cyclops.

Dibandingkan dengan pusat Kota Jayapura yang sempit dan terbatasa wilayah datarnya, maka wilayah Abepura dan Waena merupakan wilayah dataran rendah yang cukup luas. Wilayah ini didominasi oleh rawa belakang pantai pada bagian selatan, sementara di bagian utara terutama Waena merupakan wilayah yang letaknya tepat dikaki Pegunungan Cyclops. Dengan wilayah dataran yang cukup luas, maka pembangunan pemukiman sangat pesat diwilayah ini dibandingkan dengan Pusat Kota Jayapura yang sudah tidak memiliki wilayah datar untuk dibangun.   Sementara itu wilayah lain yang masuk Kabupaten Jayapura adalah Sentani, pada lokasi yang letaknya tepat di bagian utara Danau Sentani inilah terdapat Bandara Sentani sebagai pintu masuk kota melalui udara.

Citra satelit dari Google dan Wikimapia berikut memberikan gambaran mengenai letak dan posisi masing-masing kota.

Jayapura, Abepura, Waena dan Sentani dari Citra Google

Melihat pada perkembangan kota yang ada maka saya menyimpulkan bahwa bahwa perencanaan Kota Jayapura bisa dikatakan tidak ada, kota ini terbangun secara alami/organik sesuai dengan perkembangan penduduk dan kegiatan ekonomi. Kota yang tumbuh tanpa konsep perencanaan yang baik ini menyebabkan kehilangan berbagai unsur menarik yang seharusnya menjadi andalan sebuah kota tepi pantai. Lihat saja pembangunan di sekitar pelabuhan Jayapura, dimana Pemerintah Kota Jayapura memberikan ijin pembangunan Ruko di bagian pantai, yang tentu saja secara estetika perencanaan kota akan menutup view dan akses ke pantai.

Demikian juga dengan pembangunan pemukiman yang tidak terkontrol pada wilayah perbukitan, ini bisa dilihat pada pembangunan wilayah di APO, wilayah Angkasapura, wilayah Tasangkapura yang terbangun di perbukitan tanpa ada perencanaan pembangunan.

Idealnya konsep wilayah pantai dalam perencanaan kota mengutamakan beberapa hal:

1. Membiarkan wilayah pantai sebagai lokasi umum yang terbuka.

2. Pola jalan mengikuti pola alam yang disesuaikan dengan kontur wilayah tanpa mengubah pola alami.

3. Pola pemukiman mengikuti kontur wilayah dengan pengaturan yang baik.

4. Pola pembangunan tambatan  kapal dan pelabuhan diatur sedemikian rupa sesuai dengan estetika dan kondisi pantai.

Secara lebih detail dapat disimpulkan bahwa lihat struktur kota di Pusat Kota Jayapura yang terbangun tanpa perencanaan, pemukiman di sisi jalan ke arah pantai yang menutupi semua pemandangan ke arah laut. Kemudian pemukiman di bagian lain juga dibangun tanpa melihat kontur sehingga bangunan pada wilayah perbukitan merupakan pemandangan yang tidak mengindahkan kaidah geografis, bangunan pemukiman yang kehabisan wilayah datar kini naik keperbukitan tanpa perencanaan sama sekali.  Bukan hanya pemukiman, secara detail juga terlihat bangunan perkantoran menutup wilayah pantai, hanya tersisa sedikit sekali wilayah terbuka seperti terlihat di Dok 2 yang letaknya tepat di depan kantor Gubernur.

Struktur pembangunan jalan juga belum sepenuhnya mengikuti pola yang sesuai dengan kontur, pada beberapa ruas jalan baru yang letaknya terutama pada wilayah penghubung pemukiman dengan jalan utama masih dibangun dengan mengabaikan pola-pola aliran air serta memotong kontur pada wilayah tertentu. Pada beberapa ruas jalan misalnya saja ruas jalan yang mengarah ke Entrop sepertinya dibangun tanpa melihat pola wilayah rawa yang biasanya basah pada musim hujan. Akibatnya jalan ini selalu tergenang  dan rusak pada musim penghujan. Infrastruktur jalan yang terbangun, juga tidak diikuti oleh pembangunan gorong-gorong air.

Mensinergikan Ilmu Perencanaan, Lingkungan Hidup dan Manusia

Pada wilayah coastal perencanaan harus memperhatikan pola-pola alami dan faktor lingkungan hidup. Ini sudah menjadi faktor utama dalam perencanaan wilayah pantai, ekosistem pantai yang rentan merupakan penyebab utama sehingga hal ini patut menjadi perhatian. Sedikit saja perubahan dilakukan di wilayah pantai akan berpengaruh pada wilayah lain.

Pada  kasus Jayapura  ekosistem yang ada jauh lebih kompleks dibanding wilayah pantai yang lain, dimana wilayah pantai di Pusat Kota misalnya langsung berbatasan degan wilayah pegunungan Cyclops. Perubahan ekosistem pada wilayah perbukitan Cyclops dan perubahan fungsi lahan tanpa kajian lingkungan yang baik akan menyebabkan kerusakan lingkungan, kehilangan sumber mata air dan perubahan estetika.  Simak saja keluhan penduduk sekitar Cyclops akan kekurangan pasokan air pada musim kemarau, hal ini terkait dengan perubahan

Perubahan juga akan mengubah pola aliran air permukaan, dimana perubahan ekstrem penggunaan tanah di wilayah pegunungan sepanjang kota akan menyebabkan banjir sementara ketika curah hujan rendah.

Berikut adalah gambarn Morfologi Jayapura diambil dari perbukitan.

Pemukiman di Jayapura

Aspek lingkungan lainnya tentu saja terkait dengan penangan limbah, penangangan limbah yang kurang baik menyebabkan pencemaran yang tentu saja akan merusak ekosistem pantai. Aspek inipun terbaikan karena penanganan limbah di kota Jayapura belum sepenuhnya mampu mencegah pencemaran pantai.

Aspek manusia tentu menjadi hal yang utama, kebutuhan-kebutuhan manusia akan beberapa ruang publik kelihatan terbaiakan. Pembangunan infrastruktur yang menutup wilayah pantai menutup ruang  publik dan akses publik atas pantai. Akibatnya ruang publik hanya terbatas di wilayah sekitar Dok 2, sementara wilayah wisata publik seperti pantai Base G tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah akibatnya  bukan menjadi lokasi tujuan wisata. Lokasi publik terkait dengan kebutuhan taman dan ruang terbuka hijau juga sangat terbatas, ruang aktifitas olahraga juga terbatas.

Kekurangan area publik menjadikan mereka tidak mempunyai lapangan bermain sepakbola

Ide Perencanaan Yang Terintegrasi

Tentu saja belum terlambat untuk membuat perencanaan kota yang baik. Dalam kaitan dengan studi perencanaan didapati beberapa bahan pembelajaran yang harus diperhatikan untuk membuat perencanaan yang baik pada wilayah pantai. Apa saja yang harus diperhatikan dalam perencanaan kota Jayapura:

1. Melindungi elemen-elemen yang menarik di kota Jayapura, misalnya pantai dan perbukitan.

2. Melindungi wilayah-wilayah bersejarah, ini bisa dilakukan dengan menjaga infrastruktur dan bangunan bersejarah.

3. Regulasi bagi kegiatan-kegiatan industri, perdagangan dan pemukiman agar tidak merusak ekosistem pantai. termasuk melindungi wilayah pantai dan laut dari limbah-limbah pemukiman, usaha perdagangan dan industri.

4. Kebijakan pembangunan yang ketat, pengaturan pola-pola infrastruktur yang menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.

5. Perencanaan dan management wisata sebagai aspek penting dalam pembangunan

Pembangunan Restoran Pinggir Pantai Tanpa Perencanaan

Tantangan  dan Peluang

Tentu saja tantangan pembangunan ada disemua wilayah, terkait dengan Jayapura tantangan awalnya adala pola pembangunan yang sudah terlanjur tidak terencana. Tantangan kedua adalah masalah mengenai laju pertumbuhan penduduk yang juga besar.  Tantangan yang terakhir adalah manajemen alokasi ruang yang sesuai dengan hak-hak ulayat masyarakat.

Tentu saja tantangan ini bisa diatasi dengan perencanaan yang lebih baik, pembatasan pembangunan di wilayah berlereng misalnya harus segera dilakukan, demikian pula dengan pembatasan pembangunan di wilayah pesisir pantai. Usaha ini bisa diintegrasikan dengan kegiatan pariwisata dimana perijinan dilakukan hanya jika memberi keuntungan untuk aspek wisata. Ini bisa dilakukan dengan membuat wilayah perencanaan terpadu, dimana pengelolaan wilayah wisata dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat dengan mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Tentu saja intergrasi dengan program diluar perencanaan harus dilakukan, seperti sektor pariwisata, pekerjaan umum, perindustrian dan pemukiman. Ini sudah dilakukan di Bali, dimana pengelolaan pantai melibatkan masyarakat secara langsung. Hal yang sama dapat dilakukan untuk mengelola potensi wisata di Pantai Base G misalnya.

Terkait dengan hak ulayat masyarakat misalnya pelajaran dari wilayah tetangga seperti PNG, menggunakan sistem sewa penggunaan lahan dibandingkan dengan penjualan, diintegrasikan dengan pemanfaatan tenaga lokal yang sebesar-besarnya. Pembangunan manusia, peningkatan kapasitas dan pengetahuan melalui aspek pendidikan menjadi kunci bagi perencanaan kota Jayapura dimasa depan.

Mengabaikan aspek Geografi dalam Perencanaan Wilayah… lihat akibatnya

On By MusnandaIn Geografi, Indonesia, Penataan Ruang, Urban and Regional PlanningLeave a comment

Habis nonton Metro dan kebetulan membahas mengenai Jakarta yang dikabarkan akan tenggelam tahun 2050. Spekulasi yang lain menyebutkan tahun 2012 sebagian jakarta sudah tenggelam. Apa betul?

Kebetulan skripsi gw membahas mengenai air tanah di Jakarta dan salah satu dasar menulis adalah telaahan detail mengenai geologi Jakarta. Waktu itu gw menuliskan mengenai struktur Jakarta yang memang memiliki cekungan dibagian tengahnya. Jadi memang pada curah hujan tinggi pastinya sebagian Jakarta pasti tergenang, itu sudah hukum alam, dimana air akan mencari ruang paling rendah.

Lalu di acara Metro ini juga diprediksi jakarta tengelam mulai bagian utara sampai bagian selatan, menurut saya teori ini belum tentu benar. Jakarta kemungkinan akan tenggelam dengan cara yang berbeda, Jakarta akan tenggelam mulai dari wilayah bagian tengah dulu. kenapa demikian?

Struktur tanah jakarta memiiliki cekungan dibagian sebagian Jakarta utara dan Jakarta bagian tengah, wilayah ini yang lebih dulu tenggelam dibandingkan dengan wilayah bagian utara. Dalam konsep geomorfologi, wilayah paling utara merupakan wilayah gosong pantai yang punya ketinggian lebih sedikit dibandingkan dengan bagian dibelakang pantainya.

Sayangnya aspek geomorfologi sering diabaikan dalam perencanaan pembangunan, pembangunan yang pesat dibagian utara sebenarnya semakin membuat wilayah bagian utara semakin tinggi. Pada curah hujan yang tinggi genangan akan lebih tertahan dan menyebabkan banji di wilayah cekungan.

Pembangunan wilayah bagian selatan juga menyebabkan resapan air yang rendah pada wilayah selatan dengan curah hujan tinggi. Beberapa program seperti biopori misalnya dijalankan stengah hati. Keterkaitan antara aspek geografis, geologi, iklim dengan pembangunan memang sejak lama diabaikan. Dulu di Geografi UI saya diajarkan bahwa perencanaan mulai dengan pendataan detail aspek fisik wilayah, kemudian aspek sosial, ekonomi dan budaya, baru kemudian membuat perencanaan ruang. Sayangnya model ini dikesampingkan dengan berbagai alasan atau ketidak tahuan.

Lucunya wilayah-wilayah lain yang permasalahannya belum sepelik Jakarta juga masih mengabaikan hal-hal tersebut. Dalam ilmu perencanaan ruang, suatu wilayah yang terbangun tanpa perencanaan tidak bisa dikoreksi tanpa mengorbankan pembangunan yang sudah terbentuk. Apa mungkin mengembalikan fungsi wilayah segampang teori-teori yang ada.

Jadi saran gw simple aja… Mulailah melihat aspek fisik wilayah dalam merencanakan pembangunan, Jadi jangan memenenuhi ruangan staff ahli dengan ahli-ahli ekonomi, hukum saja… mulailah memenuhi ruangan staff ahli dengan ahli geografi, perencanaan wilayah, geologi, iklim, demografi,..

Using Participatory GIS for Remote Area Mapping

On By MusnandaIn Geografi, Geography, GIS, Indonesia, Papua, Participatory, Penataan Ruang, Urban and Regional PlanningLeave a comment

Summary

Spatial planning in remote area always have problem with availability of spatial data. Spatial data available only from satellite imageries and some rough topographic maps in small  scale.

Combination of participatory GIS approach and technical mapping be able to solve the problem. Using satellite imagery for participatory mapping be able to collect more information as base for spatial planning.

Dalam perencanaan ruang wilayah terpencil ada kendala terkait dengan keberadaan data-data spatial yang sangat minim. Sumber data spatial yang ada terbatas hanya pada data peta topografi sekala  kecil misalnya peta dengan sekala 1:250.000.  Sumber data lain yang valid hanyalah citra satelit yang merupakan sumber data valid terbaru sesuai dengan pengambilan datanya. Bagaimana ini bisa dikombinasikan dan dilengkapi, dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif.

Langkah-langkah Pendekatan

Pendekatan dilakukan dengan membuat sebuah perencanaan awal yang sama dengan kegiatan pemetaan lainnya.

1. Dimulai dengan menggumpulkan data-data spatial.

– peta topography yang tersedia; pada wilayah-wilayah yang terpencil peta-peta topografi yang tersedia, sangat terbatas pada sekala peta 1;250.000 atau paling detail adalah peta-peta dengan sekala 1:100.000. Sumber peta bisa digunakan dari peta Bakosurtanal atau pada wilayah-wilayah seperti Papua misalnya ada peta JOG dengan skala 1:100.000

– citra satelit; citra satelit merupakan foto kondisi wilayah terkini yang bisa didapatkan. berbagai jenis citra dapat digunakan mulai dari Landsat (www.landsat.org), IKONOS (www.satimagingcorp.com),

– DEM data; juga merupakan data yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan  gambaran mengenai kondisi topografi serta analisis lainnya terkait dengan kelerengan, dll.

2. Proses partisipatif

Participatory GIS atau GIS partisipatif bukan merupakan pendekatan baru, pendekatan ini telah diaplikasikan di banyak negara dan beberapa wilayah di Indonesia.

Pendekatan partisipatif mampu memberikan masukan bukan hanya terkait dengan usaha menjaring aspirasi, tetapi mampu dijadikan alat untuk mendapatkan data primer.

Beberapa langkah yang dilakukan terkait dengan pendekatan partisipatif ini adalah:

– sosialiasi ke stakeholder; jika kegiatan akan dilakukan ditingkat kampung misalnya dilakukan suatu sosialiasasi ketingkat kampung mulai dari staff pemerintahan, tokoh masyarakat dan juga beberapa tokoh munci lainnya.

– kegiatan workshop awal; dilakukan ditingkat kampung, kegiatan ini bisa dimulai dengan pemetaan dengan pembuatan sketsa kampung. lanjutannya adalah diskusi terarah dalam rangka melengkapi data-data yang ada di lokasi mulai dari nama-nama lokasi, nama-kampung, nama sungai serta yang juga bisa dilakukan adalah membuat peta gambaran penggunaan tanah. Pada tingkat yang lain, peta citra misalnya mampu digenerate menghasilkan peta landcover tetapi peta landuse harus digenerate dengan menggunakan pendekatan ini yang nantinya ditambahkan dengan survey.

– kegiatan survey lapangan; model pendekatan PRA seperti pembuatan transek mampu memberikan masukan bagi peta penggunaan tanah yang ada.  Survey yang dilakukan mampu memberikan gambaran mengenai penggunaan tanah yang sebenarnya.

Penggambaran hasil landcobver seperti tanah kosong, hutan, dll bisa dikoreksi menjadi ladang (terlihat kosong karena pada saat pemotretan citra sedang selesai panen), hutan (yang ternyata adalah mix kebun dengan belukar) atau bentukan land use yang lain.

– workshop akhir; merupakan tahap verifikasi bersama masyarakat, hasil gabungan analisis dengan GIS, workshop awal dan survey dipresentasikan kembali untuk kemudian diselesaikan sebagai hasil akhir peta. Beberapa data seperti batas kampung misalnya dapat ditarik sebagai bagian akhir dari kegiatan ini.

– mozaiking; kegiatan yang dilakukan di beberapa wilayah kampung, digabungkan dalam wilayah yang lebih luas seperti kecamatan. Proses ini mampu menghasilkan peta yang lebih luas cakupan areanya.

Output

Urutan kegiatan di atas sudah mampu memberikan gambaran mengenai output yang dapat dihasilkan dari kegiatan ini.

–  Update peta rupabumi dengan penambahan informasi dan data toponimi, penggunaan tanah, lokasi-lokasi penting.

–  Update informasi terkait dengan beberapa aspek seperti aspirasi terkait usulan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kondisi medan dimana perencanaan ruang akan dilakukan.