Mainstreaming Climate Change

On September 25, 2012 By MusnandaIn Climate Change, Konservasi, Perubahan IklimLeave a comment

Upps heboh rame-rame pakai istilah mainstreaming, yang paling ramai tentunya gender mainstreaming. Bahasa Indonesianya jadi pengarusutamaan gender.

Kemudian mainstreaming climate change diperkenalkan sebagai strategi untuk memastikan bahwa aspek perubahan iklim diperhitungkan dalam setiap aspek kegiatan yang akan dilakukan, terutama pada kegiatan-kegiatan pembangunan.

Mainstreaming climate change adaptation describes a process of considering climate risks to development projects, and of adjusting project activities and approaches to address these risks. The assumption is that the project has a goal related to poverty reduction, livelihood security, or improved well-being for target populations, and that the sustainability and impact of the initiative can be increased by integrating climate change. This is different from a “targeted” community-based adaptation project, where the explicit goal is to build resilience to climate change. Mainstreaming climate change adaptation can therefore ensure that development programs and policies are not at odds with climate risks both now and in the future (CARE: Mainstreaming Climate Change).

Mengingat bahwa aspek perubahan iklim akan berpengaruh pada semua aspek pembangunan maka pengarus utamaan juga dilakukan pada semua aspek pembangunan, Pemerintah Indonesia pada tingkat nasional telah menyusun rencana aksi atau RAN GRK yang merupakan rencana aksi pengurangan emisi gas rumah kaca. Pada tingkat daerah disusun RAD GRK di tingkat provinsi yang targetnya selesai pada bulan September ini.

Pertanyaannya adalah: apakah RAN GRK dan RAD GRK ini sudah terintegrasi dalam pembangunan? Masih menyisakan gap dimana rencana aksi tersebut dan semua rekomendasinya bisa terakomodir dalam perencanaan pembangunan. Mekanisme bagaimana RAD bisa menjadi input dalam rencana pembangunan juga masih ada.

Gap yang lain adalah bahwa penyusunan RAD dilakukan di tingkat provinsi sementara perencanaan pembangunan yang nanti diimplementasikan pada tingkat kabupaten. Bagaimana ini bisa diselaraskan, masih juga menyisakan PR yang besar.

Mainstreaming climate change, seharusnya bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya bekerja dengan multi stakeholder yang bukan hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta, civil society organization dan pada tingkat akar rumput. Kebijakan dan penerapan pelaksanaan pembangunan pada semua sektor ini harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengarusutamaan aspek perubahan iklim.

Pada sektor pemerintahan misalnya, mulai dari penyusunan RPJM dan penyusunan RTRW harus memasukkan pertimbangan aspek perubahan iklim. Misalnya karena penyumbang perubahan iklim di Indonesia adalah dari perubahan kawasan hutan menjadi penggunaan lain dan perubahan fungsi kawasan gambut. Maka kebijakan zonasi ruang pada kawasan hutan dan gambut harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek perubahan iklim.

Pada sektor swasta, misalnya perusahaan HPH/logging atau perkebunan Sawit harus menerapkan aspek pengelolaan lestari. Dimana perubahan fungsi kawasan di dalam areal ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian dan dilakukan berimbang antara penggunaan kawasan dengan reboisasi kawasan.

Pada sektor masyarakat, main streaming dilakukan dengan banyak cara misalnya dengan memperkenalkan produk yang hemat energi, pembatasan penggunaan bahan bakar fossil. Pada masyarakat yang dekat dengan hutan bisa diperkenalkan model pembukaan lahan tanpa dibakar atau melakukan kegiatan yang menambah nilai produksi dan alternative livelihood untuk mengurangi tekanan pada kawasan hutan.

Low Emission Development Strategy ( LEDS )

On July 24, 2012July 25, 2012 By MusnandaIn Climate ChangeLeave a comment

What do you know about LEDS?

Low Emission Development Strategies (LEDS) are forward-looking national economic development plans that encompass low-carbon and/or climate-resilient economic growth. LEDS are intended to advance national climate change and development policy in a more coordinated, coherent and strategic manner. LEDS have been specifically mentioned in negotiating texts from COP 15 and beyond, as well as in the Copenhagen Accord, which recognized that a LEDS is indispensable to sustainable development.

What kind of implementation LEDS in different level of governance?

In every government level based on administration LEDS should define and Incorporated with development cycle. That mean LEDS should integrated with Musrenbangda and should noted in medium development plan (RPJM) and in detail should be in spatial plan (RTRW).

Who is responsible in leading LEDS implementation?

Government should lead LEDS initiative with active involvement multi-stakeholder from private sectors, CSO, CBO, community.

What kind of implementation in LEDS?

Mostly to reduce activities with BAU approach and introduce:

– Less use of material from natural resources

– Less use of fuel energy

– Less use of human resources

Pengunaan GPS Dalam Pengambilan Data Spatial untuk Perencanaan Ruang

On June 6, 2012June 7, 2012 By MusnandaIn Geografi, Geography, GIS, GPS, Penataan Ruang, Perencanaan Kota, Urban and Regional Planning25 Comments

Pendahuluan

GPS merupakan alat untuk pengambilan data spatial yang paling mudah, cepat, murah dan akurasinya bisa dipertanggung jawabkan. Saat ini GPS bukan lagi merupakan alat survey yang mahal atau terlalu rumit untuk diaplikasikan. Dengan menggunakan GPS genggam saja sudah bisa dilakukan kegiatan survey dan hasil dari survey dapat digunakan sebagai data dasar dalam melakukan kegiatan perencanaan.

GPS bisa menghasilkan data spatial berupa titik, garis dan polygon. Data-data menyangkut lokasi seperti lokasi infrastruktur seperti jembatan, gardu listrik, lokasi pusat pemerintahan mulai dari desa sampai ke pprovinsi, lokasi pusat pelayanan seperti puskesmas. Pada survey untuk fitur line dilakukan pada survey jalan, sungai atau juga perencanaan untuk saluran air dan batas wilayah dengan menggunakan GPS. Sementara data polygon atau area dapat dilakukan pada survey untuk landuse, survey untuk perencanaan wilayah lindung dan banyak lagi.

Kemudahan teknologi menjadi factor penunjang lainnya sehingga penggunaan GPS menjadi pilihan yang paling mudah dalam mengambil data GPS. Saat ini GPS terkoneksi dengan software GIS sehingga bisa mempermudah pengolahan data dari GPS untuk langsung menjadi data digital peta dalam software GIS. Setelah data GPS dikonversi dalam peta digital, langkah selanjutnya adalah menambahkan database sebanyak mungkin yang dilakukan dengan menggunakan survey.

Teknologi online saat ini dengan menggunakan google earth atau bing map memungkinkan plot titik GPS langsung ditampilkan. Menampilkan data GPS dalam google earth akan sangat efektif untuk membuat perencanaan secara cepat dengan data dasar citra satelit.

Sekilas mengenai GPS

Global Positioning System (GPS) adalah system navigasi berbasis satelit yang menyediakan informasi mengenai lokasi dipermukaan bumi. Sistem GPS menggunakan pengukuran geometris dari empat atau lebih hasil tangkapan sinyal satelit ke alat yang digunakan. Satelite untuk GPS merupakan miliki pemerintah Amerika dan dapat diakses dari lokasi manapun didunia.

Proyek GPS pertama kali dibangun tahun 1973 untuk mengatasi masalah navigasi, menggabungkan ide-ide yang sebenarnya sudah ada sejak perang dunia II dan riset militer sejak tahun 60-an. Saat ini sudah ada 24 satelit yang berjalan dan beroperasi secara penuh sejak tahun 1994. Satelit GPS mengorbit mengelilingi bumi dalam 6 bidang orbit dengan tinggi rata-rata setiap satelit ± 20.200 Km dari permukaan bumi.

Sistem pengambilan data menggunakan peralatan (Receiver GPS) yang dipakai pengguna satelit GPS, baik di darat, laut, udara maupun di angkasa. Alat penerima sinyal GPS (Receiver GPS) diperlukan untuk menerima dan memproses sinyal-sinyal dari satelit GPS untuk digunakan dalam penentuan posisi, kecepatan, maupun waktu.

Secara umum receiver GPS dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

– Receiver militer

– Receiver tipe navigasi

– Receiver tipe geodetic

Menghubungkan GPS dengan GIS Software

Pada penggunaan software ArcGIS bisa dilakukan dengan meng-install DNR Garmin tools. Software ini dapat di download secara gratis dan menggunakan ArcGIS akan langsung diintegrasikan dalam menu.

Penggunaan software ini sangat mudah karena menggunakan system full down menu yang dengan menggunakan digunakan untuk memanggil file yang sudah diambil dengan menggunakan GPS.

File ini bisa dikonversikan kedalam bentuk shapefile yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan pengolahan data spatial.

Menghubungkan GPS dengan GoogleEarth

Google Earth menyediakan menu yang memungkinkan import data langsung dari GPS.

Menggunakan urutan langkah:

Klik File

Klik Import

Maka data yang sudah diambil oleh alat GPS bisa diload dalam software ArcGIS.

Data ini bisa dalam bentuk point yang diambil dari alat GPS dengan menggunakan metode pengambilan titik waypoint. Data juga bisa dalam bentuk garis yang dengan alat GPS menggunakan metode tracking. Data dalam bentuk GPS dapat diambil dengan menggunakan waypoint ataupun track, software pengolah data GPS dan software GIS mampu mengubah data point atau data track menjadi data polygon.

Software lain seperti software open source (gratis) Q-GIS menyediakan fungsi yang sama untuk mengolah dan menampilkan data GPS.

Software Quatum GIS menyediakan plugin (fungsi tambahan) untuk menampilkan dan mengolah data GPS.

Quantum GIS menyediakan banyak tools GPS yang sangat berguna:

– Down Load data GPS

– Upload data GPS

– Import data GPS

– Konversi data GPS

Menampilkan data GPS dengan background image/citra satelit akan sangat membantu dalam melihat perspektif ruang dari data GPS yang dihasilkan dari survey.

Atau bisa juga menggunakan menu GPS pada Google Earth Plus yang akan langsung menyediakan menu GPS untuk bisa diakses secara langsung.

Data GPS yang di load dalam Google Earth ini dikonversi langsung kedalam format KML.

Penggunaan GPS dalam Perencanaan

Pengambilan Data Titik infrastruktur

Metode Survey:

– Survey GPS dilakukan dengan menggunakan pengambilan data melalui handheld GPS

– Sistem pengambilan menggunakan waypoint

– Menggunakan catatan untuk menjelaskan waypoint

–

– Pada saat pengambilan waypoint GPS, pastikan bahwa GPS sudah menerima sinyal secara utuh; pastikan pengambilan waypoint di areal yang tidak tertutup.

– Pada saat pengambilan waypoint bangunan pastikan bahwa lokasi yang diambil mendekati object yang diambil koordinatnya.

– Pada saat pengambilan point jembatan, pastikan diambil dibagian tengah jembatan.

Pengambilan Data Jalan, Sungai dan Pinggir Pantai

Data berbentuk garis seperti jalan, sungai (sungai kecil) dan pinggir pantai dapat dilakukan dengan menggunakan GPS secara mudah. Pengambilan data dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan baik sepeda motor, mobil, perahu atau dengan berjalan.

– Pengambilan jalan dengan menggunakan tracking mode

– Dapat dilakukan menggunakan kendaraan atau berjalan

– Pada penggunaan kendaraan, pastikan bahwa GPS dalam posisi terbuka, tidak dalam tas atau terhalang

– Pada penggunaan GPS dengan mobil, bisa menggunakan antenna luar (extension) yang ditempelkan ke bagian kap kendaraan.

– Pengambilan dengan tracking akan mencatat keseluruhan track/line mulai dari titik awal sampai titik akhir. Pastikan bahwa setting pada GPS mencatat /record log track yang sudah diambil, dan pastikan pilihan show on map sehingga saat tracking dilakukan bisa dilihat dalam peta.

– Pada survey jalan misalnya jika akan memisahkan ruas jalan berdasarkan kondisinya, maka bisa dilakukan menggunakan pilihan route yang terdiri atas beberap track. Setiap track dicatat sesuai dengan kondisi dan data tambahan lainnya dalam catatan survey.

– Data tambahan ini yang nantinya diolah kedalam basis data GPS.

– Hasil survey secara otomatis dapat dimasukkan dalam software GIS dengan menggunakan kabel.

– Terdapat extension atau software tambahan lain yang memudahkan pemindahan data dari GPS ke computer.

Pengambilan wilayah/polygon

Dalam perencanaan kadang diperlukan memetakan wilayah tertentu, misalnya dalam perencanaan kawasan hutan kota kita bisa melakukan pemetaan wilayah dengan menggunakan GPS. Pada survey penggunaan lahan misalnya metode ini digunakan untuk mengukur areal penggunaan lahantertentu misalnya areal perkebunan, dll.

Survey dapat dilakukan menggunakan pilihan tracking.

– Team yang akan melakukan survey menggunakan fungsi tracking untuk mencatat batas luar dari areal yang akan dipetakan.

– Gunakan pilihan tracking interval yang lebih detail sehingga titik control saat akan mengubah menjadi polygon lebih banyak.

– Survey mencatat track dilakukan dari titik awal yang sudah ditentukan.

– Survey dilakukan kembali ke titik awal tersebut.

– Hasil track berbentuk line tersebut bisa dikonversi menjadi polygon dengan menggunakan software GIS. Contohnya dengan Quatum GIS.

Survey menggunakan titik waypoint, pada areal yang lurus / persegi.

– Pada pencatatan area yang tidak berbentuk kurva tetapi garis lurus pembuatan polygon dapat dilakukan di titik-titik pojok saja dengan menggunakan way point.

– Identifikasi waypoint sebagai titik sudut.

– Titik yang diambil harus secara berurutan.

– Pengolahan menjadi polygon dapat dilakukan secara otomatis oleh software GIS.

Aplikasi GIS Dalam Perencanaan Wilayah

On October 27, 2011October 27, 2011 By MusnandaIn Geografi, Geography, GIS, Penataan Ruang, Urban and Regional PlanningLeave a comment

Berikut adalah link untuk presentasi mengenai GIS dan Perencanaan.

Klik untuk download.

Aplikasi GIS Dalam Perencanaan

Selamatkan Kota Pantai Indonesia Sebelum Terlambat

On October 20, 2011October 20, 2011 By MusnandaIn Climate Change, Conservation, Geography, Indonesia, Penataan Ruang, Perencanaan Kota, Urban and Regional Planning, Water1 Comment

Para perencana kota-kota di Indonesia tampaknya harus sesegera mungkin melakukan advokasi mengenai perencanaan kota-kota Pantai di Indonesia yang tidak teratur. Saya pernah menulis mengenai kota Jayapura yang terbangun tanpa perencanaan, dimana wilayah pantai tertutup oleh bangunan yang semakin lama semakin banyak dan menutup akses ke pantai baik akses ruang sampai pemandangan yang harusnya menjadi ruag publik.

Kunjungan ke kota pantai lainnya yaitu Sarmi menunjukkan gejala yang sama, bahwa perencana kota tampaknya tidak aware akan pentingnya perencanaan wilayah detail untuk pengaturan wilayah pantai sebelum terbangun keseluruhannya. Kota Sarmi yang kecil juga mulai membangun diri dengan menutup wilayah pantainya dengan bangunan-bangunan yang dilihat dari sudut keamanan dan esttetika sebenarnya tidak layak.

Aspek adaptasi akan perubahan iklim menjadi hal yang harus diperhatikan sejalan dengan meningkatnya permukaan laut. Wilayah-wialyah pantai mengalami kemunduran garis pantai dan suatu waktu akan menyebabkan wilayah terbangun tersebut menjadi wilayah tergenang.

Aspek keamanan menjadi penting ketika kita bicara mengenai kerentanan wilayah-wilayah pantai atas bencana. Kejadian-kejadian seperti tsunami yang besar di Aceh tampaknya belum menjadi lesson learned bagi banyak wilayah-wilayah lain di Indonesia. Pembangunan secara intensif di wilayah sepanjang sepadan pantai menyisakan sedikit saja wilayah pantai bahkan menghilangkan wilayah pantai sebenarnya sangat tidak aman dari kemungkinan bencana seperti Tsunami.

Aspek lain tentunya terkait dengan pantai sebagai ruang publik yang semakin lama semakin hilang ketika sudah menjadi halaman rumah-rumah pribadi.

Aspek estetika menjadi penting juga ketika wilayah-wilayah potensial menjadi lokasi wisata sudah dirusak dengan adanya bangunan-bangunan yang dibangun tanpa memperhatikan estetika. Kota pantai yang harusnya indah dengan pemandangan laut menjadi wilayah-wilayah slum dengan pembangunan pemukiman yang tidak teratur sepanjang pantainya.

Membaca buku online “Effective Practice in Spatial Planning” By Janice Morphet (2010) membuat saya makin gelisah bahwa spatial planning tampaknya menjadi sangat penting untuk diperkenalkan secara lebih terbuka. Dimana domain spatial planning tidak terbatas pada ‘pengaturan wilayah” dalam skala ruang yang sempit saja. Spatial plannig menjadi domain yang lebih luas dimana faktor-faktor kekuasaan menjadi penting. Bahwa pengaturan ruang merupakan domain bersama mulai dari tingkat pengambil keputusan sampai pada wilayah pelaksana.

Kota-kota wisata seperti Bali telah belajar banyak dan mulai menerapkan aturan yang ketat pada pembangunan wilayah pantainya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kota-kota lain yang berada di seluruh Indonesia. Apalagi melihat wilayah-wilayah kota pantai di Indonesia Timur dengan kondisi landscape yang bagus, pasir pantai yang putih dan lautan yang indah. Tampaknya ini menjadi PR bagi banyak perencana kota di Indonesia.

Spatial Mainstreaming

On July 26, 2011July 26, 2011 By MusnandaIn Geografi, Geography, GIS, IndonesiaLeave a comment

Spatial atau spasial dalam konteks Indonesia mustinya bukan hal baru lagi. Sebuah negara besar sangat memerlukan visi mengenai spatial yang bagus untuk mempu mengelola wilayahnya dengan baik dan benar. Mulai dari jaman VOC dan jaman kolonialisme dulu diketahui bahwa kemampuan akan penggunaan dan aplikasi spatial memungkin sebuah negara mengexplorasi sumber daya alam dengan lebih baik.

Tentu saja dalam kaitan dengan pembangunan di Indonesia dengan wilayah yang luas, maka ide untuk memasukan aplikasi spatial dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan. Ada banyak daerah yang belum aware akan pentingnya data dan aplikasi spatial dalam pengambilan keputusan. Mungkin bukan hanya tidak mengetahui tetapi lebih pada ketidak tahuan akan pentingnya pengambilan data.

Bekerja dengan MDGs dua tahun terakhir membuat saya berkenalan akrab dengan Gender issue termasuk bekerja juga dengan inisiatif gender main streaming dalam berbagai sektor pembangunan manusia di Papua. Analogi yang ada adalah bagaimana menempatkan penting isu data spatial dalam setiap kegiatan terkait ruang dalam bentuk spatial main streaming campaign.

Sebagai isu lintas sektor, data dan informasi spatial sangat diperlukan dalam membuat perencanaan yang lebih baik, Maka dari itu usaha untuk meng-arusutamakan- keruangan dalam perencanaan harus menjadi isu bersama yang harus dilakukan sesegera mungkin.

Peran Geograf dalam DRR

On June 8, 2011 By MusnandaIn Climate Change, Geografi, Geography, GIS, Indonesia, Konservasi, WaterLeave a comment

DISASTER RISK REDUCTION (DRR)

There is no such thing as a ‘natural’ disaster, only natural hazards.

DRR bertujuan untuk mengurangi kerusakan akibat bencana alam seperti gempa, banjir, badai melalui suatu etos pencegahan. Disaster risk reduction adalah konsep dan praktek untuk mengurangi bencana usaha yang tersistematis memlalui analisis dan pengurangan faktor-faktor penyebab dari bencana. Mengurangi resiko terkena bencana, mengurangi kerentanan dari masyarakat dan propertinya, manajemen yang bijak dari lahan dan lingkungan , dan meningkatkan kesiapan akan kejadian, semuanya merupakan contoh-contoh dari penanggulangan resiko bencana.

Pengurangan Resiko Bencana adalah masalah Pilihan

Bencana yang terjadi sesudah kejadian bencana alam. Kadar dari bencana sangat tergantung pada dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Skala dari dampak tergantung pada pilihan pola hidup dan lingkungan. Pilihannya pada bagaimana proses pertanian pangan dilakukan, bagaimana membangun rumah , kebijakan pemerintah yang ada, bagaimana sistem pemerintahan dan bahkan bagaimana ini dilakukan di bidang pendidikan di sekolah. Setiap keputusan dan kebijakan yang diambil akan membuat kita lebih rentan pada bencana atau lebih tahan terhadap bencana.

Pengurangan Resiko Bencana adalah Tanggung Jawab Setiap Orang.

Disaster risk reduction termasuk disaster management, disaster mitigation dan disaster preparedness, harus menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Harus dipastikan bahwa aktifitas pembangunan juga harus dibarengi dengan pengurangan resiko pengurangan bencana. Disisi lain bahwa pembangunan akan meningkatkan resiko bencana dan kerugian akibat bencana. Pada akhirnya DRR melibatkan semua unsur dari masyarakat, setiap bagian dari pemerintah , dan setiap professional dan sektor swasta.

“The more governments, UN agencies, organizations, businesses and civil society understand risk and vulnerability, the better equipped they will be to mitigate disasters when they strike and save more lives”

— Ban Ki-moon, United Nations Secretary-General

sources:

http://www.unisdr.org/who-we-are/what-is-drr

Peran Geograf dalam Penanggulangan Resiko Bencana

Aspek Geografi dalam penanggulangan resiko bencana sangatlah besar dimana penangulangan resiko bencana terkait dengan kemampuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data spatial mulai dari iklim, morfologi, kependudukan, dll dalam kerangka keruangan. Pengalaman Bencana besar di Aceh akibat tsunami dan gempa bumi mengajarkan banyak pihak bahwa data spatial sangat dibutuhkan dalam penangulangan bencana. Pengalaman di Merapi membuktikan bahwa dengan data spatial geologi, vulkanologi, lokasi sebaran penduduk, aliran sungai dan analisis spatial berupa perkiraan dampak letusan mampu digunakan untuk mengurangi resiko bencana.

Peran geograf sangatlah penting dalam rangka memberikan masukan dalam pengambilan keputusan dalam manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapan menghadapi bencana. Tersedianya data spatial kemudian bisa dianalisis secara keruangan dengan menggunakan tools seperti GIS dan remote sensing akan mampu memberikan arahan dalam pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan Hyogo Framework disebutkan bahwa aspek yang terpenting salah satunya adalah memasukkan aspek penanggulangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan. Dalam kaitan perencanaan pembangunan yang mengikut sertakan aspek pengurangan resiko bencana maka data-data spatial meliputi iklim, hidrologi, geologi, morfologi wilayah, dll harus ditampilkan secara spatial. Geograf harus mampu berperan untuk menampilkan dan menganalisis data-data tersebut dalam rangka membuat keputusan dalam perencanaan wilayah yang mengedepankan aspek pengurangan resiko bencana.

Opini Anda Mengenai UU Informasi Geospasial?

On June 2, 2011June 2, 2011 By MusnandaIn Geografi, Geography, GIS, IndonesiaLeave a comment

Apa opini anda mengenai UU Informasi Geospasial?

UU No 4 tahun 2011 berisikan mengenai pengaturan mengenai informasi geospasial yang dapat di download disini:

http://www.bakosurtanal.go.id/bakosurtanal/undang-undang-informasi-geospasial/

What is your opinion?

Aplikasi GIS dalam Pengelolaan DAS

On May 22, 2011 By MusnandaIn Climate Change, Geografi, Geography, GIS, Indonesia, WaterLeave a comment

Pendekatan berbasis DAS telah dilakukan di banyak negara termasuk Indonesia dalam rangka memecahkan permasalahan yang cukup kompleks dalam kaitan pengelolaan wilayah dengan faktor kelestariannya. Pendekatan berbasis DAS dianggap mampu memberikan arahan pengelolaan lingkungan yang berfokus pada publik dan swasta dalam mengatasi permasalah pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut.

GIS sebagai tools telah berkembang pesat, perkembangan teknologi memungkinkan GIS mampu mengelola data yang kompleks dan kemudian berkembang sebagai alat analisis yang sangat bermanfaat. GIS berkembang dalam pengelolaan DAS sebagai alat untuk mengumpulkan dan management data spatial serta menampilkannya, menjadi suatu alat dalam melakukan analisis dan modelling yang keluarannya sangat berguna dalam pengambilan keputusan pengelolaan DAS.

GIS dalam pengelolaan DAS dapat digunakan sebagai alat untuk mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan DAS. Secara teknis GIS digunakan untuk; 1) pengumpulan data-data spatial terkait DAS seperti data topografi, data geologi, data batas-batas administrasi, data penggunaan tanah, data aktifitas ekonomi dan livelihood di dalam wilayah DAS dan juga data citra satelit dan DTM; 2) analisis dengan GIS dilakukan dengan menggunakan data-data spatial yang ada untuk menganalisis intensitas erosi, kesesuain lahan, dampak aktifitas manusia; 3) modelling dilakukan dengan GIS untuk membuat perkiraan-perkiraan berdasarkan perlakuan atau trend tertentu secara spatial. Modelling dengan GIS memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan perkiraan yang terjadi.

Pendekatan GIS berbasis partisipatif dalam rangka pengelolaan DAS juga telah dikembangkan dibanyak wilayah. Menggabungkan teknis GIS dengan pengambilan data secara partisipatif yang melibatkan banyak pihak memungkin suatu analisis spatial yang sesuai dengan behaviour, kecenderungan dan pola-pola hidup pihak-pihak yang ada dalam wilayah DAS tersebut.

Analisis Geografi Jaman Dulu Lebih dari Jaman Sekarang?

On May 20, 2011 By MusnandaIn Geografi, Geography, GIS, Indonesia, Urban and Regional PlanningLeave a comment

GISscience.com merilis berita mengenai analisis GIS mengenai tingkat kerentanan longsornya tanah vulkanik. Analisis spatial yang dilakukan melihat aspek-aspek spatial seperti kelerengan, jenis tanah dan kandungan, dan curah hujan. Tulisan yang bagus dan membuat saya berpikir apakah analisis yang sama dilakukan pasca letusan Merapi dan Bromo.

Ada banyak hal sebenarnya yang memerlukan analisis spatial atau analisis keruangan dan belum dilakukan padahal sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Pada tahap ini saya teringat posting mengenai program Geography Awareness yang dilakukan salah satu komunitas untuk melakukan advokasi mengenai pentingnya aplikasi geografi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini tampaknya perlu dilakukan komunitas geografi di Indonesia dalam rangka memastikan bahwa banyak pihak, termasuk yang terpenting adalah para pengambil kebijakan.

Saya yang sempat jalan-jalan ke beberapa propinsi di Indonesia sempat mengamati bahwa para pengambil keputusan belum memiliki tingkat kepedulian akan pentingnya data spatial yang benar. Tidak heran dari sekian banyak kabupaten, hanya beberapa yang memiliki data paling dasar seperti batas kabupaten? wow

Saya menonton film Stalin dan melihat adegan Stalin yang membahas mengenai kemungkinan invasi Jerman dengan membuat analisis spatial bersama pimpinan militer. Pentingya aspek geografi sudah diketahui dari dahulu dan kemampuan yang memungkinkan imperialisme pra WW I terjadi. Kemampuan dan kepedualian british, netherland, spain memungkin mereka bisa menguasai negara-negara lain. Analisis spatial juga yang memungkinkan negara seperti Jepang misalnya bisa mengantisipasi gempa. Analisis spatial dilakukan jaman belanda dengan memetakan aspek fisik wilayah seperti morfologi dan klimatologi, tidak heran bahwa jumlah stasiun pengukur curah hujan jaman itu mungkin lebih banyak dari jumlah saat ini. Hasilnya adalah informasi wilayah dalam menyusun strategi perkebunan. Investasi yang cerdas saat itu dan hasilnya adalah ekspor karet, teh, kopi, dll dari Nusantara ke Eropa oleh pemerintahan kolonial.

Seandainya tingkat kepedulian akan pentingnya analisis spatial dan pentingnya Geografi dimiliki oleh pengambil keputusan tentunya banyak kebijakan yang bisa durumuskan dan diambil dengan lebih bijak.