Pendekatan berbasis DAS telah dilakukan di banyak negara termasuk Indonesia dalam rangka memecahkan permasalahan yang cukup kompleks dalam kaitan pengelolaan wilayah dengan faktor kelestariannya. Pendekatan berbasis DAS dianggap mampu memberikan arahan pengelolaan lingkungan yang berfokus pada publik dan swasta dalam mengatasi permasalah pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut.
GIS sebagai tools telah berkembang pesat, perkembangan teknologi memungkinkan GIS mampu mengelola data yang kompleks dan kemudian berkembang sebagai alat analisis yang sangat bermanfaat. GIS berkembang dalam pengelolaan DAS sebagai alat untuk mengumpulkan dan management data spatial serta menampilkannya, menjadi suatu alat dalam melakukan analisis dan modelling yang keluarannya sangat berguna dalam pengambilan keputusan pengelolaan DAS.
GIS dalam pengelolaan DAS dapat digunakan sebagai alat untuk mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan DAS. Secara teknis GIS digunakan untuk; 1) pengumpulan data-data spatial terkait DAS seperti data topografi, data geologi, data batas-batas administrasi, data penggunaan tanah, data aktifitas ekonomi dan livelihood di dalam wilayah DAS dan juga data citra satelit dan DTM; 2) analisis dengan GIS dilakukan dengan menggunakan data-data spatial yang ada untuk menganalisis intensitas erosi, kesesuain lahan, dampak aktifitas manusia; 3) modelling dilakukan dengan GIS untuk membuat perkiraan-perkiraan berdasarkan perlakuan atau trend tertentu secara spatial. Modelling dengan GIS memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan perkiraan yang terjadi.
Pendekatan GIS berbasis partisipatif dalam rangka pengelolaan DAS juga telah dikembangkan dibanyak wilayah. Menggabungkan teknis GIS dengan pengambilan data secara partisipatif yang melibatkan banyak pihak memungkin suatu analisis spatial yang sesuai dengan behaviour, kecenderungan dan pola-pola hidup pihak-pihak yang ada dalam wilayah DAS tersebut.
GISscience.com merilis berita mengenai analisis GIS mengenai tingkat kerentanan longsornya tanah vulkanik. Analisis spatial yang dilakukan melihat aspek-aspek spatial seperti kelerengan, jenis tanah dan kandungan, dan curah hujan. Tulisan yang bagus dan membuat saya berpikir apakah analisis yang sama dilakukan pasca letusan Merapi dan Bromo.
Ada banyak hal sebenarnya yang memerlukan analisis spatial atau analisis keruangan dan belum dilakukan padahal sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Pada tahap ini saya teringat posting mengenai program Geography Awareness yang dilakukan salah satu komunitas untuk melakukan advokasi mengenai pentingnya aplikasi geografi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini tampaknya perlu dilakukan komunitas geografi di Indonesia dalam rangka memastikan bahwa banyak pihak, termasuk yang terpenting adalah para pengambil kebijakan.
Saya yang sempat jalan-jalan ke beberapa propinsi di Indonesia sempat mengamati bahwa para pengambil keputusan belum memiliki tingkat kepedulian akan pentingnya data spatial yang benar. Tidak heran dari sekian banyak kabupaten, hanya beberapa yang memiliki data paling dasar seperti batas kabupaten? wow
Saya menonton film Stalin dan melihat adegan Stalin yang membahas mengenai kemungkinan invasi Jerman dengan membuat analisis spatial bersama pimpinan militer. Pentingya aspek geografi sudah diketahui dari dahulu dan kemampuan yang memungkinkan imperialisme pra WW I terjadi. Kemampuan dan kepedualian british, netherland, spain memungkin mereka bisa menguasai negara-negara lain. Analisis spatial juga yang memungkinkan negara seperti Jepang misalnya bisa mengantisipasi gempa. Analisis spatial dilakukan jaman belanda dengan memetakan aspek fisik wilayah seperti morfologi dan klimatologi, tidak heran bahwa jumlah stasiun pengukur curah hujan jaman itu mungkin lebih banyak dari jumlah saat ini. Hasilnya adalah informasi wilayah dalam menyusun strategi perkebunan. Investasi yang cerdas saat itu dan hasilnya adalah ekspor karet, teh, kopi, dll dari Nusantara ke Eropa oleh pemerintahan kolonial.
Seandainya tingkat kepedulian akan pentingnya analisis spatial dan pentingnya Geografi dimiliki oleh pengambil keputusan tentunya banyak kebijakan yang bisa durumuskan dan diambil dengan lebih bijak.
Membaca Geospatial World tentang kemajuan ekonomi Cina yang menjadi kedua terbesar di dunia dan tentunya kemajuan dibidang pendataan spatial yang disebutkan mencapai 25 persen pertahun membuat saya takjub dan berpikir mengapa perkembangan data spatial di Indonesia seperti berjalan ditempat.
Pendataan spatial yang dilakukan di Cina menjadi dasar dalam pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pembangunan pertanian, pemanfaatan sumberdaya alam.
Kondisi cina dengan daratan yang luas bisa dikatakan dipetakan secara utuh dengan menggunakan resources yang besar. Disebutkan misalnya perencanaan kawasan pertanian dilakukan dengan mendata keseluruhan informasi spatial secara lengkap sebelum implementasi pertanian dilakukan. Hasilnya bisa dilihat bahwa hasil pertanian yang maksimal.
Beberapa tahun yang lalu saya harus bolak-balik Jakarta – Bandung dan pilihan yang paling saya suka adalah kereta, karena melewati jalur mulai dari kota, dan persawahan serta pemandangan perbukitan yang indah saat mulai memasuki purwakarta. Hanya dua tahun saja saya melihat penyusutan lahan padi di wilayah kawarang yang berubah menjadi perumahan atau pabrik. Kebijakan pertanian Indonesia bisa dibilang sangat tidak bijak dengan membiarkan perubahan fungsi lahan pertanian dan menjadikan wilayah non produktif seperti lahan gambut atau rawa sebagai kawasan pertanian.
Seandainya perkembangan data spatial dilakukan dengan baik misalnya memetakan aspek-aspek:
– ketersediaan lahan
– ketersediaan air
– tingkat kesuburan
– tingkat kesesuaian tanaman
– aksesibilitas dan pasar
Dengan menyediakan data tersebut secara spatial, tentunya kebijkan pembangunan pertanian tidak akan dilakukan dengan sembarangan dan menghasilkan ketergantungan pangan pada negara lain.
Data spatial seperti halnya, data-data lain disemua sektor pembangunan tampaknya harus terus menerus diadvokasi untuk dijadikan prioritas untuk dibangun sebelum perencanaan dilakukan, sesudah perencanaan data spatial harus terus dibangun agar tetap menkadi dasar dalam implementasi pembangunan.
Ini merupakan re-posting dari tulisan saya yang pernah dimuat di web Buana Katulistiwa, Tulisan ini pernah di re-posting oleh beberapa rekan geograf dalam beberapa blog. Saya melakukan sedikit dengan sedikit perbaikan sebelum re-posting di blog pribadi saya:
As much as guns and warships, maps have been the weapons of imperialism. Insofar as maps were used in colonial promotion, and lands claimed on paper before they were effectively occupied, maps anticipated empire. Surveyors marched alongside soldiers, initially mapping for reconnaissance, then for general information, and eventually as tools of pacification, civilization, and exploitation in the defined colonies. But there is more to this than the drawing of boundaries for the practical political or military containment of subject populations. Maps were used to legitimize the reality of conquest and empire. They helped create myths which would assist in the maintenance of the territorial status quo. As communicators of an imperial message, they have been used as an aggressive complement to the rhetoric of speeches, newspapers, and written texts, or to the histories and popular songs extolling the virtues of empire.”
Pemanfaatan peta dan pendekatan spatial bisa menjadi alat bantu dalam proses imperialisme seperti dikutip dari Harley (1988).
Mengembangkan proses-proses serta kegiatan yang mampu menjadikan peta dan pendekatan spatial sebagai alat bantu dalam pengembangan masyarakat merupakan tantangan bagi semua masyarakat Indonesia dalam menuju masyarakat yang mandiri serta mampu mengelola sumberdaya alamnya secara mandiri. Membalik apa yang dilakukan sebelumnya peta sebagai alat kolonialisme, maka peta dapat digunakan dalam advokasi pengembangan pemanfaatan SDA oleh masyarakat dan klaim aatas hak atas tanah oleh masyarakat. Pemetaan partisipatif sudah digunakan dalam mengaplikasikan kegiatan pengembangan masyarakat.
Bicara mengenai pendekatan partisipatif bukan merupakan hal baru di Indonesia. Banyak sekali LSM sudah melakukan kegiatan ini dalam kaitann dengan tujuan kegiatan masing-masing terutama yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan masyarakat/community development. Secara resmi pendekatan inipun sudah menjadi bahan wajib dalam perencanaan pembangunan di Indonesia.
Pengertian GIS-Partispatif
Dalam bahasa Inggris dikenal dengan Participatory GIS dapat juga diartikan sebagai SIG-Partisipatif (Sistem Informasi Geografis yang Partisipatif), konsep ini berkembang tahun 90-an merupakan pengembangan dari pemetaan partisipatif tahun 1980-an yang mengadopsi pendekatan Participatory Rural Apraisal (PRA) dan Participatory Learning Action (PLA) digabungkan dengan penggunaan GIS sebagai tools. GIS Partisipatif merupakan pendekatan yang mengintegrasikan pendekatan partisipatif dengan metode dan teknik GIS sebagai suatu pendekatan baru . konsep ini dikenal juga dengan nama Public Participation GIS yang diperkenalkan pertama kali dalam sebuah seminar International Conference on Empowerment, Marginalization and Public Participation GIS, Santa Barbara, California 14-17 Oktober 1998, yang mencakup spesifik kajian wilayah Amerika Utara.
Participatory GIS adalah praktek nyata yang dikembangkan dari pendekatan PRA/PLA dan kajian keruangan serta manajemen komunikasi; merupakan proses yang berkelanjutan, fleksibel, dan dapat diadaptasi dalam sosial serta kultur serta aspek lingkungan bio-fisik yang berbeda tergantung dari interaksi secara partisipatif oleh stakeholder dalam menghasilkan dan mengatur spatial data, dan menggunakan hasil informasi tersebut dalam pengambilan keputusan, memudahkan proses dialog antar komponen, mengefektikan proses komunikasi serta mendukung advokasi dan pelaksanaannya.
Aberley dan Siebe (2005) menyebutkan beberapa aspek penting dalam penerapan Public Paticipation GIS yang terdiri atas:
Merupakan pendekatan interdisipliner, alat bantu bagi program pengembangan masyarakat dan penyelamatan lingkungan hidup yang mengedepankan aspek keseimbangan sosial, kelangsungan ekologi, pengembangan kualitas hidup.
Dipraktekan secara luas, dalam kaitan ruang (bisa kota atau desa), organisasi (LSM, pemerintah, masyarakat adat, dll), kelompok umur (orang tua, ibu-ibu atau kaum muda, atau bahkan golongan yang termarginalkan)
Berbasis fungsi dan sangat luas aplikasinya, dapat diaplikasikan untuk memecahkan masalah dalam sektor-sektor tertentu di dalam masyarakat atau menyediakan penilaian yang menyeluruh dalam suatu wilayah atau bioregion tertentu.
Akan sangat baik diaplikasikan melalui proses kerjasama antara individu, masyarakat, organisasi pemerintah, intitusi akademik, LSM, organisasi keagamaan dan swasta.
Mencakup proses untuk penguatan kelembagaan dalam aplikasinya.
Menghubungkan teori-teori sosial dan metode-metode dalam bidang perencanaan, antropologi, geografi, dan ilmu sosial lainnya.
Menghubungkan metode riset kualitatif dengan pendekatan PRA dan pendekatan partisipatif lainnya yang berbasis fakta lapang.
Merupakan alat bantu yang mengaplikasikan berbagai variasi mulai dari data manual, data digital sampai data 3 dimensi dan pengindraan jauh.
Memungkinkan akses masyarakat atas data kondisi budaya, ekonomi, biofisik, dimana data ini dihasilkan oleh pemerintah, swasta atau perguruan tinggi.
Mendukung interaksi yang beragam mulai dari pertemuan tatp muka sampai ke aplikasi dengan menggunakan website.
Memungkinkan untuk adanya kegiatan pembangunan perangkat lunak yang dapat diakses, mudah didapatkan dan mudah digunakan oleh masyarakat.
Mendukung proses belajar yang terus-menerus prak praktisi kegiatan ini yang menghubungkan antara pihak yang berbeda budaya, disiplin ilmu, gender dan kelas.
Merupakan proses berbagi baik itu tantangan/masalah atau peluang antara satu tempat dengan tempat lain secara transparan.
Aspek-aspek di atas merupakan peluang pemanfaatan GIS Partisipatif, beberapa peluang dengan mudahnya bisa kita adaptasi di Indonesia dengan menjadikan GIS Partisipatif sebagai salah satu alat bantu dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alamnya sendiri. Beberapa peluang memerlukan dukungan dari semua pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan aplikasi GIS Partisipatif bisa terwujud.
GIS Partisipatif di Indonesia
Secara partial GIS Partisipatif sudah dipraktekan oleh banyak lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Contohnya Buana Katulistiwa pernah melakukan proses pemetaan partisipatif dengan menggunakan teknik GIS, demikian juga dengan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) yang menggunakan GPS sebagai alat bantu dalam pemetaan partisipatif dan ditampilkan dalam perangkat lunak GIS. JKPP sebagai jaringan LSM sendiri melakukan pemetaan partisipatif dibanyak lokasi. Data mengenai pemetaan partisipatif oleh JKPP dapat diakses melalui web: http://www.jkpp.or.id.
Pengalaman penulis sendiri pernah membantu secara teknis proses GIS Partisipatif yang dilakukan di wilayah Kemtuk Gresi dan Nimboran atas prakarsa pt. PPMA Papua bekerjasama dengan WWF-Indonesia dan DFID. Kegiatan ini menggunakan pendekatan GIS partisipatif yang menggabungkan proses sosialisasi, pembuatan sketsa oleh masyarakat dan identifikasi melalui citra satelit dengan menggunakan Landsat 7 etm dan IKONOS dengan resolusi 1m. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah identifikasi fungsi hutan, identifikasi model pengelolaan sumberdaya oleh masyarakat adat Sentani, Kemtuk Gresie dan Nimboran.
Pengalaman terakhir penulis adalah di Merauke pada masyarakat adat Marind, proses ini dilakukan atas prakarsa WWF-Indonesia dalam rangka melihat pentingnya aspek konservasi dan wilayah hutan yang penting untuk dikonservasi berdasarkan penilaian masyarakat adat Marind. Kegiatan ini juga menghasilkan beberapa kriteria pentingnya kawasan berdasarkan pola hidup masyarakat Marind. Dari kegiatan ini diharapkan dalam melakukan perencanaan disuatu wilayah harus mampu memperhatikan pola hidup masyarakat yang ada sehingga program pembangunan yang dibuat sejalan dengan kepentingan masyarakat serta timbal baliknya kegiatan pembangunan mampu didukung oleh masyarakat.
Perlunya Aplikasi GIS Partisipatif di Indonesia Secara Menyeluruh
Fakta di atas menunjukkan kegiatan yang menggunakan pendekatan GIS Partisipatif telah dilakukan di Indonesia. Pemikiran selanjutnya adalah bagaimana kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh dan dilakukan secara bersama dengan melakukan kolaborasi antara masyarakat, LSM, organisasi pemerintah, perguruan tinggi. Dukungan dari organisasi terkait dengan perencanaan, konservasi dan pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam mensukseskan kegiatan GIS sebagai salah satu tools yang mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat.
Contoh paling mudah aplikasi yang membutuhkan GIS Partisipatif misalnya dalam proses pemetaan tanah masyarakat di Aceh Pasca Tsunami. Kegiatan community land mapping menjadi program dari berbagai lembaga pemerintah dan LSM di Aceh, dengan menggunakan pendekatan GIS Partisipatif tentunya usaha ini bisa dilakukan lebih mudah. Usaha yang paling penting adalah melakukan proses kerjasama/kolaborasi antar semua pihak yang berkepentingan dalam proses pemetaan tanah masyarakat.
Contoh lain misalnya adanya kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap di Sumatera dan Kalimantan dapat diidentifikasikan secara mudah dengan pendekatan GIS Partisipatif melalui proses penentuan lokasi kebakaran yang melibatkan masyarakat, pihak perkebunan dan HPH. Masih banyak peluang aplikasi GIS Partisipatif lainnya yang perlu dilakukan di Indonesia dalam rangka menuju proses pembangunan masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang.
Pengembangan GIS Partisipatif saat ini sudah bisa lebih berkembang lagi dengan melakukan aplikasi di perkotaan. Wilayah perkotaan dengan sumber data yang lebih banyak misalnya, mampu memungkinkan pengembangan GIS Partisipatif melalui google maps, wikimapia, dll.
Bahan Bacaan :
J. Brian Harley, 1988, “Maps, Knowledge, and Power,” in The Iconography of Landscape: Essays on the Symbolic Representation, Design, and Use of Past Environment, edited by Denis Cosgrove and Stephen Daniels, Cambridge University Press, 1988.
Membaca milis PPGIS mengenai rencana workshop VGI di Redland GIS week 2011 menginspirasikan saya untuk melihat kegiatan yang sama yang sudah dilakukan di Indonesia.
Mengutip wikipedia bahwa Volunteered Geographic Information (VGI) is the harnessing of tools to create, assemble, and disseminate geographic data provided voluntarily by individuals (Goodchild, 2007)[1]. Some examples of this phenomenon are Wikimapia, OpenStreetMap, and Google MyMaps. VGI can also be seen as an extension of critical and participatory approaches to geographic information systems[2] and as a specific concern within online or web credibility[3] . These sites provide general base map information and allow users to create their own content by marking locations where various events occurred or certain features exist, but aren’t already shown on the base map.
Tidak perlu diterjemahkan yach, karena pasti sudah mengerti 🙂
Dalam konteks Indonesia sebenarnya saya mau melihat peluang penggunaan sistem yang partisipatif ini dalam membangun database keruangan. Beberapa inisiatif bagus sudah dilakukan banyak orang baik online maupun offline, misalkan pembuatan green map yang dilakukan oleh banyak penggiat pemetaan di beberapa kota. Saya baru saja melihat mengenai pemetaan kuliner di beberapa wilayah Indonesia yang bisa diakses melalui http://peta.kuliner.org (wow sebuah inisiatif brilian).
Saya melihat peluang aplikasi Informasi Geografi berbasis sukarela sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar dilakukan. Pertama karena saya melihat bahwa data spatial masih merupakan knowledge tacit yang masih tersimpan di kepala, hanya dibutuhkan fasilitas dan tentunya penggerak sehingga tacit knowledge tersebut bisa dikeluarkan menjadi expicit knowledge baik online maupun offline. Peluang lainnya bisa dilihat dari pengguna gadget yang cukup besar di Indonesia, bayangkan di Indonesia pengguna blacberry saja sudah lebih dari 2 juta orang, dengan aplikasi seperti google maps, foursqure, dll sebenarnay data spatial yang sudah terhimpun di server blackberry sudah jutaan juga, baik nama lokasi, nama gedung, nama jalan. Peluang lainnya adalah menggunakan platform yang sudah ada, misalkan inisiatif seperti yang dilakukan wikimap, google earth.
Pembuatan tematik khusus bisa jadi bahan pembelajaran pertama. misalkan kita bisa memulai dari masalah bersama seperti bencana. Sebuah online map dapat dibuat dengan peta dasar yang sudah ada, informasi mengenai kerawanan bencana, potensi bencana serta bencana yang terjadi bisa dimasukkan oleh partisipan secara online. Peta ini akan menjadi masukkan bagi penanggulan bencana ketika keseluruhan informasi yang ada sudah terkumpul melalui jaringan.
Perkembangan suatu wilayah pada dasarnya tidak akan pernah lepas dari kemampuan wilayah tersebut untuk menggali potensi wilayah dengan pendekatan yang terintegrasi seluruh sektor. Salah satu metode yang sangat penting mengintegrasikannya adalah dengan merangkum dalam pendataan spatial.
Beberapa kali saya ditawari kegiatan yang terkait dengan pendataan spatial, tetapi lebih banyak sifatnya sektoral dan tidak menyentuh seluruh aspek. Ini umumnya terjadi di wilayah-wilayah kabupaten dimana otonomi daerah berlangsung. Pendataan spatial yang dilakukan di daerah sifatnya hanya sementara dan umumnya dikerjakan oleh pihak ketiga. Tanpa benar-benar melibatkan pihak daerah yang harusnya merupakan pengambil keputusan.
Saya mencoba mencari informasi wilayah-wilayah mana saja yang sudah melakukan pendataan spatial. Jawabannya adalah pendataan spatial banyak dilakukan pada skala propinsi, pada sekala kabupaten masih sangat jarang. Pendataan propinsipun terbatas pada pengumpulan data spatial yang pada akhirnya tidak mampu diaplikasikan di tingkat kabupaten, karena ketika masuk ke kabupaten akan terhalang oleh otonomi kabupaten yang akhirnya merencanakan pembangunan tanpa data spatial yang akurat.
Pada sekala propinsipun belum banyak propinsi yang secara integral mampu merangkum, memiliki knowledge sendiri untuk mengelola data spatial. Di beberapa propinsi, data spatial yang dirangkum lebih banyak dilakukan oleh pihak ketiga, pengguna data sendiri data sendiri tidak mampu mengupdate data dan terus tergantung pada pihak ketiga.
Pada tingkat kabupaten data spatial yang ada sangat terbatas dan tidak terangkum didalam database kabupaten, Misalkan dalam pengerjaan Rencana Tata Ruang Wilayah, pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh pihak ketiga. Data spatial yang dibangun hanya dimiliki oleh konsultan dan tidak dishare ke pihak pemerintah. Pada kasus lain, jikapun dishare, pemerintah dalam hal ini kabupaten tidak memiliki kemampuan untuk mengolah dan mengupdate data spatial yang ada.
Sharing data antar wilayah national, propinsi dan kabupaten menjadi PR lain yang belum pernah selesai. Data spatial pada saat ini masih terpusat, semakin turun ke kabuopaten data spatial makin sulit didapat dan semakin out of date. Seperti siklus yang salah karena fakta ini menyebabkan pekerjaan terkait data spatial lebih efektif dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki akses data ditingkat pusat.
Sementara perkembangan di Indonesia terkait dengan penggunaan data spatial dalam perencanaan begitu tertinggal, di luar negeri aplikasi spatial sudah berkembang lebih jauh. Aplikasi yang sifatnya pengembangan model untuk aplikasi perencanaan belum bisa diaplikasikan karena pengumpulan data spatial saja belum bisa dilakukan.
Lama tinggal di Jayapura membuat saya tergelitik juga menulis mengenai perencanaan kota yang pada dasarnya cantik dan punya sejarah menarik.
Kota Jayapura merupakan kota pantai, secara morfologi merupakan sebuah kota di teluk yang terlindung dan memiliki panorama yang luar biasa cantik. Kota yang terletak di teluk Humbolt ini merupakan kota dengan pantai dengan wilayah datar yang sempit, langsung berbatasan dengan perbukitan dan pegunungan Cyclops. Kota yang memeperingati ulang tahunnya bersamaan dengan dibentuknya kota bernama Holandia 7 Maret 1910. Ekplorasi ke Papua oleh Belanda sendiri sudah dilakukan sejak tahun 1898, sementara beberapa penulis menyebutka bahwa dalam Kitab Negara Kertagama, Papua sudah dijelajahi jaman itu dan beberapa catatan ada dalam kitab tersebut. Kota Jayapura sendiri merupakan kota bersejarah pada perang dunia kedua, dimana kota ini pernah menjadi wilayah basis pertahanan, masih tersisa pantai Base G sebagai nama pantai, pada dasarnya seluruh kota merupakan base perang ke 7 AS dalam perag dunia ke II, dimana kedelapan atau base H letaknya di Filipina.
Berikut adalah peta kota jayapura pada perang dunia II
Secara geografi ada 3 bagian wilayah Kotamadaya Jayapura, yaitu pusat kota yang letaknya memang di kota lama Holandia di ujung muara sungai Numbai, wilayah daratan langsung bertemu dengan teluk Humbolt. Bagian kedua adalah wilayah perbukitan sepanjang pusat kota sampai Waena, misalkan saja wilayah perbukitan mulai dari Trikora, Angkasa, Tasangkapura sampai ke wilayah UNCEN. Bagian ketiga adalah wilayah hinterland pantai yang juga berdekatan dengan danau Sentani yaitu wilayah Abepura dan Waena, bagian wilayah ini memiliki morfologi yang datar, Waena merupakan wilayah bergelombang dan langsung bertemu dengan Pegunungan Cyclops.
Dibandingkan dengan pusat Kota Jayapura yang sempit dan terbatasa wilayah datarnya, maka wilayah Abepura dan Waena merupakan wilayah dataran rendah yang cukup luas. Wilayah ini didominasi oleh rawa belakang pantai pada bagian selatan, sementara di bagian utara terutama Waena merupakan wilayah yang letaknya tepat dikaki Pegunungan Cyclops. Dengan wilayah dataran yang cukup luas, maka pembangunan pemukiman sangat pesat diwilayah ini dibandingkan dengan Pusat Kota Jayapura yang sudah tidak memiliki wilayah datar untuk dibangun. Sementara itu wilayah lain yang masuk Kabupaten Jayapura adalah Sentani, pada lokasi yang letaknya tepat di bagian utara Danau Sentani inilah terdapat Bandara Sentani sebagai pintu masuk kota melalui udara.
Citra satelit dari Google dan Wikimapia berikut memberikan gambaran mengenai letak dan posisi masing-masing kota.
Jayapura, Abepura, Waena dan Sentani dari Citra Google
Melihat pada perkembangan kota yang ada maka saya menyimpulkan bahwa bahwa perencanaan Kota Jayapura bisa dikatakan tidak ada, kota ini terbangun secara alami/organik sesuai dengan perkembangan penduduk dan kegiatan ekonomi. Kota yang tumbuh tanpa konsep perencanaan yang baik ini menyebabkan kehilangan berbagai unsur menarik yang seharusnya menjadi andalan sebuah kota tepi pantai. Lihat saja pembangunan di sekitar pelabuhan Jayapura, dimana Pemerintah Kota Jayapura memberikan ijin pembangunan Ruko di bagian pantai, yang tentu saja secara estetika perencanaan kota akan menutup view dan akses ke pantai.
Demikian juga dengan pembangunan pemukiman yang tidak terkontrol pada wilayah perbukitan, ini bisa dilihat pada pembangunan wilayah di APO, wilayah Angkasapura, wilayah Tasangkapura yang terbangun di perbukitan tanpa ada perencanaan pembangunan.
Idealnya konsep wilayah pantai dalam perencanaan kota mengutamakan beberapa hal:
1. Membiarkan wilayah pantai sebagai lokasi umum yang terbuka.
2. Pola jalan mengikuti pola alam yang disesuaikan dengan kontur wilayah tanpa mengubah pola alami.
3. Pola pemukiman mengikuti kontur wilayah dengan pengaturan yang baik.
4. Pola pembangunan tambatan kapal dan pelabuhan diatur sedemikian rupa sesuai dengan estetika dan kondisi pantai.
Secara lebih detail dapat disimpulkan bahwa lihat struktur kota di Pusat Kota Jayapura yang terbangun tanpa perencanaan, pemukiman di sisi jalan ke arah pantai yang menutupi semua pemandangan ke arah laut. Kemudian pemukiman di bagian lain juga dibangun tanpa melihat kontur sehingga bangunan pada wilayah perbukitan merupakan pemandangan yang tidak mengindahkan kaidah geografis, bangunan pemukiman yang kehabisan wilayah datar kini naik keperbukitan tanpa perencanaan sama sekali. Bukan hanya pemukiman, secara detail juga terlihat bangunan perkantoran menutup wilayah pantai, hanya tersisa sedikit sekali wilayah terbuka seperti terlihat di Dok 2 yang letaknya tepat di depan kantor Gubernur.
Struktur pembangunan jalan juga belum sepenuhnya mengikuti pola yang sesuai dengan kontur, pada beberapa ruas jalan baru yang letaknya terutama pada wilayah penghubung pemukiman dengan jalan utama masih dibangun dengan mengabaikan pola-pola aliran air serta memotong kontur pada wilayah tertentu. Pada beberapa ruas jalan misalnya saja ruas jalan yang mengarah ke Entrop sepertinya dibangun tanpa melihat pola wilayah rawa yang biasanya basah pada musim hujan. Akibatnya jalan ini selalu tergenang dan rusak pada musim penghujan. Infrastruktur jalan yang terbangun, juga tidak diikuti oleh pembangunan gorong-gorong air.
Mensinergikan Ilmu Perencanaan, Lingkungan Hidup dan Manusia
Pada wilayah coastal perencanaan harus memperhatikan pola-pola alami dan faktor lingkungan hidup. Ini sudah menjadi faktor utama dalam perencanaan wilayah pantai, ekosistem pantai yang rentan merupakan penyebab utama sehingga hal ini patut menjadi perhatian. Sedikit saja perubahan dilakukan di wilayah pantai akan berpengaruh pada wilayah lain.
Pada kasus Jayapura ekosistem yang ada jauh lebih kompleks dibanding wilayah pantai yang lain, dimana wilayah pantai di Pusat Kota misalnya langsung berbatasan degan wilayah pegunungan Cyclops. Perubahan ekosistem pada wilayah perbukitan Cyclops dan perubahan fungsi lahan tanpa kajian lingkungan yang baik akan menyebabkan kerusakan lingkungan, kehilangan sumber mata air dan perubahan estetika. Simak saja keluhan penduduk sekitar Cyclops akan kekurangan pasokan air pada musim kemarau, hal ini terkait dengan perubahan
Perubahan juga akan mengubah pola aliran air permukaan, dimana perubahan ekstrem penggunaan tanah di wilayah pegunungan sepanjang kota akan menyebabkan banjir sementara ketika curah hujan rendah.
Berikut adalah gambarn Morfologi Jayapura diambil dari perbukitan.
Pemukiman di Jayapura
Aspek lingkungan lainnya tentu saja terkait dengan penangan limbah, penangangan limbah yang kurang baik menyebabkan pencemaran yang tentu saja akan merusak ekosistem pantai. Aspek inipun terbaikan karena penanganan limbah di kota Jayapura belum sepenuhnya mampu mencegah pencemaran pantai.
Aspek manusia tentu menjadi hal yang utama, kebutuhan-kebutuhan manusia akan beberapa ruang publik kelihatan terbaiakan. Pembangunan infrastruktur yang menutup wilayah pantai menutup ruang publik dan akses publik atas pantai. Akibatnya ruang publik hanya terbatas di wilayah sekitar Dok 2, sementara wilayah wisata publik seperti pantai Base G tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah akibatnya bukan menjadi lokasi tujuan wisata. Lokasi publik terkait dengan kebutuhan taman dan ruang terbuka hijau juga sangat terbatas, ruang aktifitas olahraga juga terbatas.
Kekurangan area publik menjadikan mereka tidak mempunyai lapangan bermain sepakbola
Ide Perencanaan Yang Terintegrasi
Tentu saja belum terlambat untuk membuat perencanaan kota yang baik. Dalam kaitan dengan studi perencanaan didapati beberapa bahan pembelajaran yang harus diperhatikan untuk membuat perencanaan yang baik pada wilayah pantai. Apa saja yang harus diperhatikan dalam perencanaan kota Jayapura:
1. Melindungi elemen-elemen yang menarik di kota Jayapura, misalnya pantai dan perbukitan.
2. Melindungi wilayah-wilayah bersejarah, ini bisa dilakukan dengan menjaga infrastruktur dan bangunan bersejarah.
3. Regulasi bagi kegiatan-kegiatan industri, perdagangan dan pemukiman agar tidak merusak ekosistem pantai. termasuk melindungi wilayah pantai dan laut dari limbah-limbah pemukiman, usaha perdagangan dan industri.
4. Kebijakan pembangunan yang ketat, pengaturan pola-pola infrastruktur yang menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.
5. Perencanaan dan management wisata sebagai aspek penting dalam pembangunan
Pembangunan Restoran Pinggir Pantai Tanpa Perencanaan
Tantangan dan Peluang
Tentu saja tantangan pembangunan ada disemua wilayah, terkait dengan Jayapura tantangan awalnya adala pola pembangunan yang sudah terlanjur tidak terencana. Tantangan kedua adalah masalah mengenai laju pertumbuhan penduduk yang juga besar. Tantangan yang terakhir adalah manajemen alokasi ruang yang sesuai dengan hak-hak ulayat masyarakat.
Tentu saja tantangan ini bisa diatasi dengan perencanaan yang lebih baik, pembatasan pembangunan di wilayah berlereng misalnya harus segera dilakukan, demikian pula dengan pembatasan pembangunan di wilayah pesisir pantai. Usaha ini bisa diintegrasikan dengan kegiatan pariwisata dimana perijinan dilakukan hanya jika memberi keuntungan untuk aspek wisata. Ini bisa dilakukan dengan membuat wilayah perencanaan terpadu, dimana pengelolaan wilayah wisata dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat dengan mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Tentu saja intergrasi dengan program diluar perencanaan harus dilakukan, seperti sektor pariwisata, pekerjaan umum, perindustrian dan pemukiman. Ini sudah dilakukan di Bali, dimana pengelolaan pantai melibatkan masyarakat secara langsung. Hal yang sama dapat dilakukan untuk mengelola potensi wisata di Pantai Base G misalnya.
Terkait dengan hak ulayat masyarakat misalnya pelajaran dari wilayah tetangga seperti PNG, menggunakan sistem sewa penggunaan lahan dibandingkan dengan penjualan, diintegrasikan dengan pemanfaatan tenaga lokal yang sebesar-besarnya. Pembangunan manusia, peningkatan kapasitas dan pengetahuan melalui aspek pendidikan menjadi kunci bagi perencanaan kota Jayapura dimasa depan.
Spatial planning in remote area always have problem with availability of spatial data. Spatial data available only from satellite imageries and some rough topographic maps in small scale.
Combination of participatory GIS approach and technical mapping be able to solve the problem. Using satellite imagery for participatory mapping be able to collect more information as base for spatial planning.
Dalam perencanaan ruang wilayah terpencil ada kendala terkait dengan keberadaan data-data spatial yang sangat minim. Sumber data spatial yang ada terbatas hanya pada data peta topografi sekala kecil misalnya peta dengan sekala 1:250.000. Sumber data lain yang valid hanyalah citra satelit yang merupakan sumber data valid terbaru sesuai dengan pengambilan datanya. Bagaimana ini bisa dikombinasikan dan dilengkapi, dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif.
Langkah-langkah Pendekatan
Pendekatan dilakukan dengan membuat sebuah perencanaan awal yang sama dengan kegiatan pemetaan lainnya.
1. Dimulai dengan menggumpulkan data-data spatial.
– peta topography yang tersedia; pada wilayah-wilayah yang terpencil peta-peta topografi yang tersedia, sangat terbatas pada sekala peta 1;250.000 atau paling detail adalah peta-peta dengan sekala 1:100.000. Sumber peta bisa digunakan dari peta Bakosurtanal atau pada wilayah-wilayah seperti Papua misalnya ada peta JOG dengan skala 1:100.000
– citra satelit; citra satelit merupakan foto kondisi wilayah terkini yang bisa didapatkan. berbagai jenis citra dapat digunakan mulai dari Landsat (www.landsat.org), IKONOS (www.satimagingcorp.com),
– DEM data; juga merupakan data yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi topografi serta analisis lainnya terkait dengan kelerengan, dll.
2. Proses partisipatif
Participatory GIS atau GIS partisipatif bukan merupakan pendekatan baru, pendekatan ini telah diaplikasikan di banyak negara dan beberapa wilayah di Indonesia.
Pendekatan partisipatif mampu memberikan masukan bukan hanya terkait dengan usaha menjaring aspirasi, tetapi mampu dijadikan alat untuk mendapatkan data primer.
Beberapa langkah yang dilakukan terkait dengan pendekatan partisipatif ini adalah:
– sosialiasi ke stakeholder; jika kegiatan akan dilakukan ditingkat kampung misalnya dilakukan suatu sosialiasasi ketingkat kampung mulai dari staff pemerintahan, tokoh masyarakat dan juga beberapa tokoh munci lainnya.
– kegiatan workshop awal; dilakukan ditingkat kampung, kegiatan ini bisa dimulai dengan pemetaan dengan pembuatan sketsa kampung. lanjutannya adalah diskusi terarah dalam rangka melengkapi data-data yang ada di lokasi mulai dari nama-nama lokasi, nama-kampung, nama sungai serta yang juga bisa dilakukan adalah membuat peta gambaran penggunaan tanah. Pada tingkat yang lain, peta citra misalnya mampu digenerate menghasilkan peta landcover tetapi peta landuse harus digenerate dengan menggunakan pendekatan ini yang nantinya ditambahkan dengan survey.
– kegiatan survey lapangan; model pendekatan PRA seperti pembuatan transek mampu memberikan masukan bagi peta penggunaan tanah yang ada. Survey yang dilakukan mampu memberikan gambaran mengenai penggunaan tanah yang sebenarnya.
Penggambaran hasil landcobver seperti tanah kosong, hutan, dll bisa dikoreksi menjadi ladang (terlihat kosong karena pada saat pemotretan citra sedang selesai panen), hutan (yang ternyata adalah mix kebun dengan belukar) atau bentukan land use yang lain.
– workshop akhir; merupakan tahap verifikasi bersama masyarakat, hasil gabungan analisis dengan GIS, workshop awal dan survey dipresentasikan kembali untuk kemudian diselesaikan sebagai hasil akhir peta. Beberapa data seperti batas kampung misalnya dapat ditarik sebagai bagian akhir dari kegiatan ini.
– mozaiking; kegiatan yang dilakukan di beberapa wilayah kampung, digabungkan dalam wilayah yang lebih luas seperti kecamatan. Proses ini mampu menghasilkan peta yang lebih luas cakupan areanya.
Output
Urutan kegiatan di atas sudah mampu memberikan gambaran mengenai output yang dapat dihasilkan dari kegiatan ini.
– Update peta rupabumi dengan penambahan informasi dan data toponimi, penggunaan tanah, lokasi-lokasi penting.
– Update informasi terkait dengan beberapa aspek seperti aspirasi terkait usulan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kondisi medan dimana perencanaan ruang akan dilakukan.
Dalam perjalanan ke Boven Digoel saya duduk di pinggir dan punya kesempatan melihat struktur Kota Tanah Merah dari atas, struktur kota dibuat memanjang dan memisahkan antara kota lama dengan kota baru yang sudah dirancang.
Memasuki kota Tanah Merah yang saya lakukan pertama kali adalah keliling kota dan melihat pembangunan baru di beberapa lokasi. Bukan dalam kapasitas inspektur atau apapun, tapi hanya ingin memuaskan keingin tahuan saya sebagai planner. Ternyata jarak antara lokasi pemerintahan yang baru dengan yang lama cukup jauh, bukan hanya jauh tetapi lebih kemasalah aksesibilitas dimana lokasi tesebut tidak terlayani kendaraan umum dan kondisi jalan belum aspal sampai ke lokasi.
Dulunya saya pernah melihat rancangan lokasi tersebut dan cukup terkagum karena lokasi dirancang menggunakan IKONOS oleh satu konsultan. Meskipun hasilnya buat saya cukup mengagetkan karena seolah-olah lokasi ini dibangun untuk kurun waktu 10 tahun atau 15 tahu kedepan.
Dalam banyak pengamatan saya, lokasi-lokasi beberapa kabupaten baru di Papua misalnya dibangun lokasi-lokasi dengan rancangan untuk 1o tahun kedepan. Memisahkan lokasi antar kantor dengan jarak yang jauh memang bagus untuk antisipasi ke masa depan. Permasalahannya adalah, apakah faktor aksesibilitas sudah diperhitungkan.
Ini cerita teman-teman lapangan, bayangkan untuk menjangkau lokasi tersebut dari kantor satu dengan yang lain butuh waktu yang cukup lama. Padahal sudah menggunakan kendaraan sepeda motor. Bayangkan jika masyarakat yang memerlukan pelayanan, apakah bisa menjangkau wilayah tersebut.
Diskusi mengenai GIS dan Penataan Ruang kembali “hot” di salah satu milis. Meskipun sudah bosan dibicarakan tetapi masih belum pernah bisa disimpulkan dengan jelas mengenai seberapa besar kaitan GIS dan Penataan Ruang.
Dulunya dalam banyak session kuliah plano disebutkan bahwa perencanaan menyangkut hal-hal terkait spatial dan a-spatial. Tetapi basic saya dengan latar belakang Geografi lebih melihat aspek spatial dalam perencanaan. Bahwa aspek ruang dalam perencanaan menjadi sangat penting dalam tahap awal perencanaan, bahwa segala visi-misi perencanaan hanya bisa dirumuskan dengan lebih tepat ketika gambaran spatial suatu wilayah telah jelas digambarkan.
Bagaimana dengan pertanyaan “Seberapa besar peranan GIS dalam perencanaan ruang”?
Merupakan tantangan buat saya yang geograf dan bumbu planner untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bukankah GIS sebagai tools aplikasi geografi memang menjadi alat yang paling tepat dalam membuat aplikasi-aplikasi spatial baik itu perencanaan ruang, lingkungan, perdagangan, pertambangan dan lain-lain. Bahwa saya percaya aspek penataan ruang saat ini mememrlukan GIS sebagai suatu alat untuk membangun framework sebagai kerangka spatial yang memungkinkan proses keberlanjutan didalamnya.
Peluang dan Hambatan
Peluang pastinya besar sekali dalam pengembangan GIS bagi perencanaan khususnya perencanaan ruang. Sebagai sebuah alat bantu berbasis komputer dalam pengelolaan data keruangan maka peluang yang ada mencakup beberapa aspek seperti:
Membangun basis data yang bisa dikembangkan dimasa depannya.
Mempercepat proses analisa dan memberikan informasi berbasis akurasi yang baik.
Memungkinkan proses monitoring dan evaluasi dengan menggunakan parameter yang sesuai.
Dalam banyak kajian disebutkan bahwa GIS memungkinkan proses updating data, memungkinkan adanya analisis berdasarkan akurasi yang diinginkan, serta pada suatu sistem yang lengkap serta terpelihara (manage) maka memungkinkan monitoring dan evaluasi bisa dilakukan yang memungkinkan tujuan perencanaan bisa dijaga, dan bukan hanya sebatas perencanaan.
Hambatan dalam pemanfaatan GIS dalam perencanaan ruang justru muncul dari hal-hal diluar bidang GIS seperti ketersediaan data, kemampuan operasional GIS, keberlanjutan pengoperasian GIS pasca pengerjaan perencanaan. Dalam banyak kasus disebutkan bahwa aplikasi GIS yang sesungguhnya dalam perencanaan ruang terbentur oleh keterbatasan data. Hambatan lainnya yang ada adalah meskipun data tersebut ada, tetapi keberadaan data tidak dapat diakses.
Sebuah Solusi
Pengembangan sebuah lembaga yang menangani data spatial pada tingkat kabupaten atau propinsi dapat menjadi jawaban. Dimana lembaga ini mengkoordinir keberadaan data spatial ditingkat kabupaten dan kemudian menjadi pusat data bagi semua yang membutuhkannya. KOnsepnya sama dengan resource center, dimana dalam konsep Knowledge Management, resource center ini akan menaungi capturing, sharing data dan informasi.
Sejumlah protokol harus dibuat, sejumlah aturan main perlu dibuat. sehingga sebegitu banyaknya ata dan informasi spatial yang ada di masing2 sektor, lembaga, intitusi dll bisa diberdayakan secara spatial. Khususnya data spatial yang pengadaannya memang membutuhkan banyak dana.
Musnanda Satar 