Konsep Permberdayaan Masyarakat

On December 11, 2009 By MusnandaIn Community Development, IndonesiaLeave a comment

Bekerja dengan masyarakat memiliki tantangan yang kadang sulit untuk diprediksi. Setiap masyarakat memiliki akar kebudayaan yang bisa menjadi faktor pendorong keberhasilan atau mungkin bisa menjadi hambatan. Itu kesimpulan yang saya ambil beberapa tahun lalu ketika masih bekerja di beberapa lokasi dan menemui hambatan. Sampai pada satu kesimpulan lain yang membuat saya sadar bahwa semua konsep dan asumsi bisa dikalahkan oleh niat dan kerja keras.

Wikipedia menulis bahwa pendekatan community development dikembangkan oleh LSM, lembaga-lembaga lain seperti kampus, dll dalam rangka memunculkan daya yang ada di masyarakat.

Community development, often linked with Community Work or Community Planning, is often formally conducted by non-government organisations(NGOs), universities or government agencies to progress the social well-being of local, regional and, sometimes, national communities. Less formal efforts, called community building or community organizing, seek to empower individuals and groups of people by providing them with the skills they need to effect change in their own communities.^[14] These skills often assist in building political power through the formation of large social groups working for a common agenda. Community development practitioners must understand both how to work with individuals and how to affect communities’ positions within the context of larger social institutions.

Formal programs conducted by universities are often used to build a knowledge base to drive curricula in sociology and community studies. The General Social Survey from the National Opinion Research Center at the University of Chicago and the Saguaro Seminar at the John F. Kennedy School of Government at Harvard University are examples of national community development in the United States. In The United Kingdom, Oxford University has led in providing extensive research in the field through its Community Development Journal,^[15] used worldwide by sociologists and community development practitioners.

Praktisi pemberdayaan saat ini terdiri atas LSM-LSM, lembaga pemerintah juga, lembaga keagamaan dan bahkan perusahaan profit dengan program CSR-nya. Mengapa konsep-konsep ini dilakukan kadang tidak bisa berjalan di lapangan. Salah satu permasalahan adalah adapatasi metode yang tidak didasarkan pada kondisi dan daya yang dimiliki masyarakat dan cenderung memaksakan konsep tanpa melihat kondisi dan kapasitas masyarakat.

Pada kasus program yang saya ikuti saat ini, konsep pemberdayaan seringkali gagal karena lemahnya komitmen pelaku kegiatan dilapangan. Kondisi yang sulit tentunya menjadi alasan, meskipun disini lain mejadi suatu alasan diperlukan upaya-upaya pemberdayaan pada masayarakat yang terpencil dan belum tersentuh.

Knowledge Management

On September 2, 2009 By MusnandaIn Knowledge ManagementLeave a comment

Pengertian

Knowledge management atau pengelolaan pengetahuan adalah kegiatan yang mencakup kegiatan untuk memperoleh dan kemudian membagi pengetahuan tersebut.Knowledge management dapat memperbaiki inovasi dan pengembangan pengetahuan.

Knowledge management merupakan sesuatu yang baru berkembangan didasawarsa terakhir ini, pendekatan ini dikembangkan oleh sektor profit yang kemudian berkembang juga ke sektor non profit. ODI mengidentifikasikan pembahasan mengenai Knowledge management dalan tulisan Mosse ditahun 1998 yang berjudul Development Process.

Proses pengelolaan pengetahuan adalah sebuah siklus yang tidak pernah berhenti dan terus berkembang. Dimulai dengan IDENTIFIKASI PENGETAHUAN lalu PENCIPTAAN PENGETAHUAN lalu PENGKODEAN dan PENYIMPANAN PENGETAHUAN dan yang terakir sebelum kembali ke proses awal adalah PENGGUNAAN PENGETAHUAN.

Sebagai sebuah siklus maka pengetahuan akan terus bertambah selama proses ini terus terjaga.

Proses pengetahuan juga berubah dari TACIT Knowledge yang ada dikepala menjadi EXPLICIT knowledge yang diaplikasikan dan dipraktekkan. Proses ini merupakan juga proses yang membutuhkan sarana, misalnya dari TACIT Knowledge dituangkan kedalam buku atau tulisan.

Tantangan utama dalam pengelolaan pengetahuan di banyak tempat adalah:

– Bagaimana memidahkan tacit knowledge ke bentuk explisit

– Bagaimana memastikan bahwa knowledge bisa di sharing yang kemudian memberikan dampak perubahan yang berguna

– Bagaimana menghindari adanya pengulangan dengan memanfaatkan sebanyak mungkin knowledge yang telah terbangun., sehingga menghindari proses “reinventing the wheel”

Pada banyak organisasi misalnya Knowledge Management masih merupakan barang langka yang belum dipraktekkan. Padahal dengan mengaplikasikan Knowledge Management keuntungan yang didapat akan banyak sekali. Pada lembaga misalnya, ada banyak kegiatan yang sebenarnya sudah dilakukan akan dilakukan lagi karena tidak adanyanya inisiatif terkait knowledge management.

Perjalanan ke Boven Digoel

On September 2, 2009 By MusnandaIn Indonesia, Penataan Ruang1 Comment

Boven Digoel merupakan satu dari sekian wilayah di Indonesia dengan sejarah yang cukup panjang. Tahun 1935 lokasi ini menjadi lokasi penjara Proklamator Kita M. Hatta.

Lokasi penjara sekarang masih ada, tetapi kondisinya tidak terawat dengan baik. Dimana bangunan ini kosong dan tidak ada ornamen apapun, hanya kosong saja. Sementara perawatan berupa mencat kembali justru tidak membantu karena membuat bangunan kelihatan berbeda. Kompleks penjara terdiri atas beberapa bangunan. Sayangnya bangunan yang terawat hanya 2 bangunan saja. Sisanya tidak terawat dan bahkan ada yang ditempati. Mustinya bangunan in merupakan bangunan bersejarah yang harus dilestarikan.

Perjalanan selanjutnya juga menyusuri sungai Digoel, sungai ini merupakan nadi buat masyarakat Mandobo di wilayah Digoel. Secara ekonomi sungai ini merupakan pusat kegiatan masyarakat, tempat mencari ikan serta menjadi sumber air. Sungai digoel merupakan aliran sungai terbesar di bagain selatan yang mencakup wilayah Boven Digoel. Jika diperhatikan, pola pemukiman yang ada di wilayah ini merupakan pola pemukiman yang mengikuti jalur sungai.

Perencanaan Wilayah Kepulauan

On July 31, 2009November 13, 2013 By MusnandaIn Indonesia, Papua, Penataan Ruang, Urban and Regional PlanningLeave a comment

Bulan Juni kemarin saya berkesempatan untuk mengunjungi Yapen. Wilayah kepulauan dengan satu pulau besar yapen yang memanjang dan juga dengan beberapa pulau kecil di sekelilingnya.

Berkeliling dibagian selatan mulai dari distrik Poom sampai distrik Yapen Utara memberikan gambaran umum buat saya mengenai kondisi Pulau Yapen. Dengan luas areal datar dan pantai yang sempit, Yapen tidak bisa menggantungkan hidup pada pertanian sekala besar. Hanya pertanian sekala kecil dengan tanamana keras yang mampu diolah dan menjadi produk unggulan. Sebut saja misalnya tanaman pinang dan coklat.
Yang paling memungkinkan untuk menjadi andalan pengembangan wilayah adalah pemanfaatan sumberdaya laut, dengan garis pantai yang panjang maka pengembangan wilayah yang paling memungkinkan adalah pengembangan produk pertanian. Aglomerasinya sebenarnya bisa dengan Pulau Biak. Jarak Yapen yang hanya sekitar 60 km dari Biak memungkinkan pengembangan produk kelautan secara bersama.

Perencanaan Wilayah dan Kebijakan Daerah

On February 10, 2009 By MusnandaIn KonservasiLeave a comment

Pendahuluan

Perencanaan wilayah erat kaitannya dengan kebijakan yang diambil oleh pemimpin daerah. Pada banyak kasus kebijakan mengalahkan runutan-runutan logis yang telah dituangkan dalam perencanaan wilayah. Belajar dari pengalaman di banyak daerah di Indonesia, penulis melihat bahwa ada jurang yang memisahkan antara perencanaan wilayah dengan kebijakan yang diambil. Seringkali teori-teori perencanaan yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Perencanaan wilayah berbeda dengan praktek perencanaan. Brooks (2002) dalam bukunya Planning Theory for Practitioners menyebutkan bahwa seringkali teori perencanaan berbeda dengan prakte yang ada dilapangan.

Salah satu akar perbedaan utama adalah adalah faktor kebijakan yang dambil oleh para pengambil keputusan, kebijakan ini seringkali sifatnya tergesa-gesa dan disesuaikan dengan kondisi saat itu. Padahal berbicara mengenai perencanaan, berarti berbicara mengenai kurun waktu yang cukup panjang 5-25 tahun.

Perencanaan Wilayah

Hampir semua perencanaan wilayah merupakan penjabaran dari visi dan misi yang dibuat oleh pemimpin daerah terpilih. Sebuah visi dan misi daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Kemudian diturunkan menjadi perencanaan wilayah sebagai satu produk. Perencanaan ini menjadi acuan dalam pembangunan, yang memberi warna bagi perkembangan suatu wilayah.

Perencanaan wilayah bergerak dari kebutuhan, berdasarkan data dan informasi detail suatu wilayah, analisis dengan pendekatan-pendekatan lengkap mulai dari sosial, budaya sampai ekonomi.

Kebijakan

Suatu kebijakan dalam suatu daerah baik propinsi atau kabupaten merupakan suatu aturan hukum yang diharapkan mampu menjadi acuan dalam pengambilan tindakan. Kebijakan berupa Perda, Keputusan-keputusan Gubernur/Bupati menjadi acuan paling detail dalam menjawab permasalahan di daerah.

Kebijakan mampu meberikan dampak positif bagi suatu wilayah, tidak memungkin juga kebijakan akan memberikan dampak negatif. Sifatnya yang mengikat, mampu menggerakkan suatu perubahan dalam sekala yang paling kecil atau sekala yang paling besar. Kebijakan terkait wilayah akan menjadi aturan legal yang mengikat.

Gap

Gap antara perencanaan wilayah dengan kebijakan disuatu wilayah misalnya terjadi karena ketidak sesuaian, baik yang terlihat langsung dan berdampak langsung, ataupun yang berdampak dikemudian hari. Mengapa gap itu ada? Ada beberapa hal yang bisa dijabarkan disini:

– Kebanyakan perencanaan wilayah dilakukan oleh Konsultan, dalam banyak kasus konsultan yang paling bagus sekalipun sering gagal memberikan perencanaan wilayah yang baik dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Bayangkan dengan term kontrak 3-6 bulan, harus membuat suatu perencanaan lengkap suatu wilayah, maka banyak hal yang terlewati atau salah diperhitungkan.

– Perencanaan cenderung seragam, konsep-konsep yang diatur menurut UU sampai Kepmen dijabarkan secara kaku tanpa melihat kondisi manusia atau bahkan kondisi wilayah. Tentu saja bagi yang pernah melakukan review suatu dokumen penataan ruang pernah melihat output perencanaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dilapangan.

– Kebijakan juga sering merupakan jawaban cepat atas kondisi yang ada, misalnya zonasi kawasan lindung dan budidaya seringkali diubah dengan kebijakan penentuan lokasi oleh pemimpin daerah.

– Rentang waktu perencanaan merupakan rentang waktu yang panjang, dan ini sering berbeda dengan rentang waktu kebijakan yang seringkali hanya menjawab suatu permasalahan.

Sebuah Solusi

Beberapa solusi bisa ditawarkan disini, terkait dengan menjebatani gap yang ada:

– Perencanaan mustinya dilakukan penuh oleh Dinas Terkait, Bappeda. Sistem perencanaan yang sifatnya proyek harus diubah. Perencanaan dilakukan oleh Dinas dengan membentuk tim yang sebagian besar berbasis pada sumberdaya daerah, dengan mengambil beberapa tenaga ahli temporary.

– Perencanaan mustinya menjadi payung, disahkan secara hukum mnejadi Perda sehingga sifatnya mengikat. Ada banyak kasus dimana daerah menunda pengesahan Rencana Tata Ruang karena takut akan mengikat.

Adalah harapan banyak pihak yang menginginkan bahwa perencanaan wilayah mampu memberikan jawaban akan kebutuhan pembangunan, baik pembangunan fisik dan tentu saja intinya pembangunan manusia. Bahwa kualitas pembangunan yang baik hanya bisa diraih oleh suatu perencanan wilayah yang baik dan didukung oleh kebijakan daerah sebagai penjabaran detail dari setiap tujuan perencanaan yang dibuat. Pada tahap ini benar-benar diperlukan suatu pengertian yang dalam mengenai kata “bijak” sebagai kata dasar dari kebijakan.

Penataan Ruang Wilayah Pedalaman

On December 23, 2008 By MusnandaIn Geografi, Indonesia, Penataan Ruang, Urban and Regional PlanningLeave a comment

Penataan ruang sangat diperlukan setiap wilayah. Dalam konteks kali ini akan dijabarkan beberapa permasalahan mendasar mengenai kekurangan-kekurangan dalam kegiatan penataa ruang di wilayah pedalaman.

Keterpencilan, Aksesibilitas dan Dampaknya.

Salah satu hal masalah terbesar dalam penataan ruang di wilayah pedalaman adalah keterpencilan, dampaknya sangat besar. Aksesibilitas yang rendah ke wilayah pedalaman menyebabkan tertutupnya akses ke pasar bagi produk-produk di wilayah pedalaman, disisi lain juga menyebabkan sulitnya pasokan kebutuhan dari luar. Pada banyak wilayah pedalaman, harga barang-barang yang didatangkan dari luar menyebabkan tingginya harga, melemahkan daya beli masyarakat. Dari sisi lain, keterpencilan menjadikan pelayanan ke masyarakat menjadi sulit. Baik itu yang menyangkut pelayanan pendidikan, kesehatan serta pelayanan lain yang tujuannya untuk masyarakat.

Perencanaan Berbasis Lokal

Pada kondisi ini perencanaan harus disusun berdasarkan kondisi wilayahnya secara lebih detail. Mulai dari kondisi fisik wilayahnya, kondisi biologi, masyarakat dan budayanya, infratruktur dasar dan aspek-aspek lain. Salah satu aspek yang terpenting adalah pendekatan yang dilakukan harus menggunakan pendekatan partisipatif yang lebih menekankan pada pengikut sertaan masyarakat secara langsung. Mengapa perencanaan berbasis lokal sangat penting, karena nilai-nilai yang ada serta aspek-aspek sosial dan budaya memiliki perbedaan dengan kelas-kelas atau kategori yang digunakan dalam perencanaan formal yang mengacu pada sekian banyak peraturan, mulai dari UU 26/2007 sampai pada KepmenKimpraswil.

Contoh mudahnya, dalam UU penataan ruang misalnya membagi kawasan berdasarkan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Maka wilayah seperti ini kawasan lindung dan kawasan budidaya bercampur. Sistem masyarakat yang masih tergantung pada alam, menuntut kondisi budidaya harus tetap lestari sehingga sumberdaya alam bisa terus diambil tanpa merusak sedikitpun.

Geography Awareness Week

On November 29, 2008November 29, 2008 By MusnandaIn Geografi1 Comment

Minggu ketiga November di Amerika sana menjadi minggu “peduli geografi” (geography awareness). Coba aja cek ke : http://www.mywonderfulworld.org/gaw.html. Kegiatan yang sudah dilakukan sejak tahun 1987 ini jadi agenda rutin untuk upaya-upaya membuat masyarakat Amerika semakin melek geografi. Berawal dari kekawatiran bahwa generasi muda Amerika semakin lupa mempelajari mengenai Geografi.

Nah konteks Amerika ini mungkin menarik kalau dilihat dari perspektif Indonesia. Bahwa semakin banyak orang Indonesia yang tidak lagi peduli akan Geografi, sangat mengkawatirkan. Jajaran pulau2 Nusantara dari Sabang sampai Merauke memerlukan ilmu geografi untuk mampu memahami secara detail. Fenomena alam yang beragam mulai dari bentang alam yang terbentang mulai dari lautan yang kaya sampai pegunungan salju yang kaya (wah masih ada saljunya atau dah jadi pit hole yach?), vulkanik (dengan jajaran pegunungan mulai dari Barat sampai Timur), iklim (musim hujan sampai musim panas), biodiversitas (yang luar biasa) dll.

Kekayaan akan keanekaragaman fakta Geografi di Indonesia sangat mengagumkan, sayangnya informasi ini masih sangat terbatas, juga dalam banyak hal terabaikan. Informasi terbatas dapat dilihat bahwa pengetahuan Geografi yang diberikan sebatas pada lokasi, pada peta semata, belum menguraikan secara jelas keterkaitan manusia, budaya, ekonomi, dll dengan aspek ruang diatasnya.

Spatial Awareness

On October 19, 2008 By MusnandaIn GeografiLeave a comment

Yang sudah nonton Laskar Pelangi, pasti penasaran atau paling tidak sedikit penasaran dimana Belitung?

Saya masih ingat juga peta “lokasi Hobbit” ketika lagi demam Lord of The Ring.

Ternyata pengaruh pop culture seperti film mampu membangkitkan spatial awareness sebagian orang.

Meskipun sebatas mengenai lokasi tapi cukup membangkitkan beberapa hal yang secara spatial menarik buat dibahas. Misalnya pada film dan novel laskar pelangi membangkitkan ingatan Belitung sebagai pulau penghasil timah. Pada sisi yang lebih jauh membuat gambaran geografi sosial yang menggambarkan bahwa wilayah tambang dengan SDA yang berlimpah belum tentu menghasilkan kemakmuran bagi wilayah itu. Mungkin cerita yang sama berlaku untuk banyak wilayah yang berlimpah sumberdaya alam lainnya di Indonesia.

Sebuah produk budaya ternyata mampu membuat sebagian orang percaya bahwa pengetahuan Geografi bukan hanya sebatas lokasi tapi interaksi lokasi, manusia dan fisik wilayahnya termasuk SDA.

Geografi dan Mudik

On September 26, 2008January 24, 2011 By MusnandaIn Geografi, IndonesiaLeave a comment

Sebuah perjalanan pastinya akan melewati ruang dari satu lokasi ke lokasi lain. Pastinya tidak akan jauh dari persoalan menyangkut geografi.

Bukan sebatas peta

Yang terpikir dari bahasa geografi mengenai kegiatan mudik tidak hanya selembar peta yang menuntun pemudik melewati satu rute. Peta memang menjadi entry point menarik buat geograf dalam melihat fenomena ini. Bagaimana melihat ketersediaan jalur, persebaran fasilitas (misalnya pompa bensin atau rest area). Banyak peta jalur mudik yang setiap tahunnya dicetak, menyediakan data dasar terkait ruang.

Padahal dalam banyak aspek mudik merupakan fenomena geografi yang mampu menjelaskan banyak hal secara ruang.

Analisis spatial

Bagaimanapun fenomena mudik mampu menjelaskan beberapa perpindahan dari urban ke rural. Mudik merupakan eksodus budaya yang paling nyata dari wilayah perkotaan ke wilayah pedesaan. Dimana di pemudik membawa banyak hal mulai dari aliran dana, aliran kebudayaa,dll.

Sebuah analisis yang detail akan mampu menjelaskan perpindahan-perpindahan-perpindahan tersebut dalam sekala ruang.

GIS dan Penataan Ruang

On September 22, 2008September 22, 2008 By MusnandaIn GIS, Indonesia, Penataan Ruang1 Comment

Diskusi mengenai GIS dan Penataan Ruang kembali “hot” di salah satu milis. Meskipun sudah bosan dibicarakan tetapi masih belum pernah bisa disimpulkan dengan jelas mengenai seberapa besar kaitan GIS dan Penataan Ruang.

Dulunya dalam banyak session kuliah plano disebutkan bahwa perencanaan menyangkut hal-hal terkait spatial dan a-spatial. Tetapi basic saya dengan latar belakang Geografi lebih melihat aspek spatial dalam perencanaan. Bahwa aspek ruang dalam perencanaan menjadi sangat penting dalam tahap awal perencanaan, bahwa segala visi-misi perencanaan hanya bisa dirumuskan dengan lebih tepat ketika gambaran spatial suatu wilayah telah jelas digambarkan.

Bagaimana dengan pertanyaan “Seberapa besar peranan GIS dalam perencanaan ruang”?

Merupakan tantangan buat saya yang geograf dan bumbu planner untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bukankah GIS sebagai tools aplikasi geografi memang menjadi alat yang paling tepat dalam membuat aplikasi-aplikasi spatial baik itu perencanaan ruang, lingkungan, perdagangan, pertambangan dan lain-lain. Bahwa saya percaya aspek penataan ruang saat ini mememrlukan GIS sebagai suatu alat untuk membangun framework sebagai kerangka spatial yang memungkinkan proses keberlanjutan didalamnya.

Peluang dan Hambatan

Peluang pastinya besar sekali dalam pengembangan GIS bagi perencanaan khususnya perencanaan ruang. Sebagai sebuah alat bantu berbasis komputer dalam pengelolaan data keruangan maka peluang yang ada mencakup beberapa aspek seperti:

Membangun basis data yang bisa dikembangkan dimasa depannya.
Mempercepat proses analisa dan memberikan informasi berbasis akurasi yang baik.
Memungkinkan proses monitoring dan evaluasi dengan menggunakan parameter yang sesuai.

Dalam banyak kajian disebutkan bahwa GIS memungkinkan proses updating data, memungkinkan adanya analisis berdasarkan akurasi yang diinginkan, serta pada suatu sistem yang lengkap serta terpelihara (manage) maka memungkinkan monitoring dan evaluasi bisa dilakukan yang memungkinkan tujuan perencanaan bisa dijaga, dan bukan hanya sebatas perencanaan.

Hambatan dalam pemanfaatan GIS dalam perencanaan ruang justru muncul dari hal-hal diluar bidang GIS seperti ketersediaan data, kemampuan operasional GIS, keberlanjutan pengoperasian GIS pasca pengerjaan perencanaan. Dalam banyak kasus disebutkan bahwa aplikasi GIS yang sesungguhnya dalam perencanaan ruang terbentur oleh keterbatasan data. Hambatan lainnya yang ada adalah meskipun data tersebut ada, tetapi keberadaan data tidak dapat diakses.

Sebuah Solusi

Pengembangan sebuah lembaga yang menangani data spatial pada tingkat kabupaten atau propinsi dapat menjadi jawaban. Dimana lembaga ini mengkoordinir keberadaan data spatial ditingkat kabupaten dan kemudian menjadi pusat data bagi semua yang membutuhkannya. KOnsepnya sama dengan resource center, dimana dalam konsep Knowledge Management, resource center ini akan menaungi capturing, sharing data dan informasi.

Sejumlah protokol harus dibuat, sejumlah aturan main perlu dibuat. sehingga sebegitu banyaknya ata dan informasi spatial yang ada di masing2 sektor, lembaga, intitusi dll bisa diberdayakan secara spatial. Khususnya data spatial yang pengadaannya memang membutuhkan banyak dana.

Musnanda Satar

GIS Specialist and Regioanal Planner