Selamatkan Kota Pantai Indonesia Sebelum Terlambat


Para perencana kota-kota di Indonesia tampaknya harus sesegera mungkin melakukan advokasi mengenai perencanaan kota-kota Pantai di Indonesia yang tidak teratur.  Saya pernah menulis mengenai kota Jayapura yang terbangun tanpa perencanaan, dimana wilayah pantai tertutup oleh bangunan yang semakin lama semakin banyak dan menutup akses ke pantai baik akses ruang sampai pemandangan yang harusnya menjadi ruag publik.

Kunjungan ke kota pantai lainnya yaitu Sarmi menunjukkan gejala yang sama, bahwa perencana kota tampaknya tidak aware akan pentingnya perencanaan wilayah detail untuk pengaturan wilayah pantai sebelum terbangun keseluruhannya. Kota Sarmi yang kecil juga mulai membangun diri dengan menutup wilayah pantainya dengan bangunan-bangunan yang dilihat dari sudut keamanan dan esttetika sebenarnya tidak layak.

Aspek adaptasi akan perubahan iklim menjadi hal yang harus diperhatikan sejalan dengan meningkatnya permukaan laut. Wilayah-wialyah pantai mengalami kemunduran garis pantai dan suatu waktu akan menyebabkan wilayah terbangun tersebut menjadi wilayah tergenang.

Aspek keamanan menjadi penting ketika kita bicara mengenai kerentanan wilayah-wilayah pantai atas bencana. Kejadian-kejadian seperti tsunami yang besar di Aceh tampaknya belum menjadi lesson learned bagi banyak wilayah-wilayah lain di Indonesia.  Pembangunan secara intensif di wilayah sepanjang sepadan pantai menyisakan sedikit saja wilayah pantai bahkan menghilangkan wilayah pantai  sebenarnya sangat tidak aman dari kemungkinan bencana seperti Tsunami.

Aspek lain tentunya terkait dengan pantai sebagai ruang publik yang semakin lama semakin hilang ketika sudah menjadi halaman rumah-rumah pribadi.

Aspek estetika menjadi penting juga ketika wilayah-wilayah potensial menjadi lokasi wisata sudah dirusak dengan adanya bangunan-bangunan yang dibangun tanpa memperhatikan estetika. Kota pantai yang harusnya indah dengan pemandangan laut menjadi wilayah-wilayah slum dengan pembangunan pemukiman yang tidak teratur sepanjang pantainya.

Kota Sarmi

Membaca buku  online “Effective Practice in Spatial Planning” By Janice Morphet (2010) membuat saya makin gelisah bahwa spatial planning tampaknya menjadi sangat penting untuk diperkenalkan secara lebih terbuka. Dimana domain spatial planning tidak terbatas pada ‘pengaturan wilayah” dalam skala ruang yang sempit saja. Spatial plannig menjadi domain yang lebih luas dimana faktor-faktor kekuasaan menjadi penting. Bahwa pengaturan ruang merupakan domain bersama mulai dari tingkat pengambil keputusan sampai pada wilayah pelaksana.

Kota-kota wisata seperti Bali telah belajar banyak dan mulai menerapkan aturan yang ketat pada pembangunan wilayah pantainya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kota-kota lain yang berada di seluruh Indonesia. Apalagi melihat wilayah-wilayah kota pantai di Indonesia Timur dengan kondisi landscape yang bagus, pasir pantai yang putih dan lautan yang indah. Tampaknya ini menjadi PR bagi banyak perencana kota di Indonesia.

Penataan Ruang Kabupaten: Perlu Peningkatan Kapasitas?


Pada beberapa lokasi di Indonesia, penataan ruang di tingkat propinsi mungkin sudah menjadi hal biasa. Secara reguler propinsi-propinsi di Indonesia sudah memiliki kemampuan membuat dokumen tata ruang tanpa harus di sub contract-kan konsultan.

Pada tingkat kabupaten seringkali kapasitas perencanaan belum ada seperti pada tingkat propinsi. Coba melakukan kajian kapasitas dimulai dengan pertanyaan:  Ada berapa lulusan sekolah perencanaan pada staff kabupaten? Pertanyaan selanjutnya bisa berupa berapa orang yang sudah pernah mendapatkan pelatihan/kursus mengenai perencanaan?

Pada beberapa  kabupaten diperlukan peningkatan kapasitas dengan memberikan sebanyak mungkin kemampuan dalam beberapa bidang seperti:

1. Pemahaman akan alur perencanaan

2. Pemanahaman mengenai pendekatan-pendekatan dalam perencanaan

3. Pemahaman mengenai aspek-aspek penataan ruang yang sifatnya lintas sektoral seperti penilaian/kajian/pengelolaan  sumber daya alam, model pendekatan partisipatif, pendekatan lingkungan, konservasi dsb.

4. Pemahaman mengenai aspek bencana yang menjadi isu yang harus terjabarkan dalam penataan ruang.

5. Pemahaman mengenai aspek adaptasi perubahan iklim yang perlu dimasukkan dalam perencanaan.

6. Pemanahaman mengenai pengumpulan dan metode data spatial.

 

Tentu saja di semua kabupaten ini akan sangat bervariasi, jika berbicara mengenai kapasitas, antar satu dengan yang lain akan sangat berbeda. Tetapi kenyataan bahwa dokumen tata ruang yang disahkan ditingkat kabupaten masih sedikit, maka kegiatan pengembangan kapasitas perencanaan bisa menjadi langkah awal membenahi perencanaan wilayah, terutama tingkat  kabupaten.

 

Photography: Flight to Sarmi


Traveling with a small plane was thrilling as well as fun. Like when flight to Sarmi with a small plane. The town is taken 50 minutes by plane is located in the western city of Jayapura.

From the seats we could see clearly the aircraft cockpit.

GPS in the plane showing the location of the flight from Jayapura to Sarmi.

At take off time, we can see the reflected image plane on the mainland.

shadow of my plane

Sentani airport famous wit stunning view of Sentani lake at landing and take off time.

Lake Sentani view
lake view terrace

The view from the plane is very beautiful, we could see the sea on the north and see the land in the south.

islands with white sandy coast
the river and lowland forest

Enjoy the photos

Semua Mentok Di Kabupaten


Baru saja saya melakukan survey mengenai inisiatif terkait dengan REDD+ dan melakukan wawancara dengan beberapa stakeholder terkait di tingkat propinsi. Dengan target kegiatan propinsi sebenarnya ada banyak hal yang ingin di gali mengenai tingkat pengertian, komitmen, dan kesiapan beberapa stakeholder terkait melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan REDD+.
Kesimpulan yang saya dapatkan bahwa inisiatif ditingkat propinsi sudah mulai berjalan, demikian pula dengan beberapa kegiatan sudah mulai dilakukan dengan beberapa hasil yang cukup bagus. Dilakukan di beberapa geomer tertentu yang umumnya adalah kawasan lindung.
Pada implementasi yang lebih detail sampai pada kesimpulan bahwa implementer sebenarnya pada kegiatan ini (sebenarnya pada semua inisiatif pembangunan) adalah KABUPATEN.
Yang menjadi permasalahan misalnya pada sektor kehutanan, terkait dengan kegiatan pengelolaan kawasan hutan yang lestari dan beberapa inisiatif lainnya adalah terputusnya rantai koordinasi antara propinsi dengan kabupaten. Yang terjadi adalah hampir semua inisiatif yang terbangun ditingkat nasional, dan tingkat propinsi kemudian ditingkat kabupaten tidak berjalan karena otonomi.
uppsss….
Dinas terkait di Kabupaten ternyata lebih memilih untuk menjalankan program ataupun kebijakan yang ditetapkan di kabupaten. Dalam hal ini dinas atau lembaga sektoral lainnya akan lebih memilih arahan pak Bupati dibandingkan dengan arahan pembangunan yang sudah dibuat ditingkat nasional maupun tingkat propinsi.

Spatial Mainstreaming


Sketsa Palangkaraya di Hotel Amaris

Spatial atau spasial dalam konteks Indonesia mustinya bukan hal baru lagi. Sebuah negara besar sangat memerlukan visi mengenai spatial yang bagus untuk mempu mengelola wilayahnya dengan baik dan benar. Mulai dari jaman VOC dan jaman kolonialisme dulu diketahui bahwa kemampuan akan penggunaan dan aplikasi spatial memungkin sebuah negara mengexplorasi sumber daya alam dengan lebih baik.

Tentu saja dalam kaitan dengan pembangunan di Indonesia dengan wilayah yang luas, maka ide untuk memasukan aplikasi spatial dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan. Ada banyak daerah yang belum aware akan pentingnya data dan aplikasi spatial dalam pengambilan keputusan. Mungkin bukan hanya tidak mengetahui tetapi lebih pada ketidak tahuan akan pentingnya pengambilan data.

Bekerja dengan MDGs dua tahun terakhir membuat saya berkenalan akrab dengan Gender issue termasuk bekerja juga dengan inisiatif gender main streaming dalam berbagai sektor pembangunan manusia di Papua. Analogi yang ada adalah bagaimana menempatkan penting isu data spatial dalam setiap kegiatan terkait ruang dalam bentuk spatial main streaming campaign.

Sebagai isu lintas sektor, data dan informasi spatial sangat diperlukan dalam membuat perencanaan yang lebih baik, Maka dari itu usaha untuk meng-arusutamakan- keruangan dalam perencanaan harus menjadi isu bersama yang harus dilakukan sesegera mungkin.

Peran Geograf dalam DRR


DISASTER RISK REDUCTION (DRR)

There is no such thing as a ‘natural’ disaster, only natural hazards.

DRR bertujuan untuk mengurangi kerusakan akibat bencana alam seperti gempa, banjir, badai melalui suatu etos pencegahan. Disaster risk reduction adalah konsep dan praktek untuk mengurangi bencana usaha yang tersistematis memlalui analisis dan pengurangan faktor-faktor penyebab dari bencana. Mengurangi resiko terkena bencana, mengurangi kerentanan dari masyarakat dan propertinya, manajemen yang bijak dari lahan dan lingkungan , dan meningkatkan kesiapan akan kejadian, semuanya merupakan contoh-contoh dari penanggulangan resiko bencana.

Pengurangan Resiko Bencana adalah masalah Pilihan 

Bencana yang terjadi sesudah kejadian bencana alam. Kadar dari bencana sangat tergantung pada dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Skala dari dampak tergantung pada pilihan pola hidup dan lingkungan. Pilihannya pada bagaimana proses pertanian pangan dilakukan, bagaimana membangun rumah , kebijakan pemerintah yang ada, bagaimana sistem pemerintahan dan bahkan bagaimana ini dilakukan di bidang pendidikan di sekolah. Setiap keputusan dan kebijakan yang diambil akan membuat kita lebih rentan pada bencana atau lebih tahan terhadap bencana.

Pengurangan Resiko Bencana adalah Tanggung Jawab Setiap Orang.

Disaster risk reduction termasuk  disaster management, disaster mitigation dan disaster preparedness, harus menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Harus dipastikan bahwa aktifitas pembangunan juga harus dibarengi dengan pengurangan resiko pengurangan bencana. Disisi lain bahwa pembangunan akan meningkatkan resiko bencana dan kerugian akibat bencana. Pada akhirnya DRR melibatkan semua unsur dari masyarakat, setiap bagian dari pemerintah , dan setiap  professional dan sektor swasta.

“The more governments, UN agencies, organizations, businesses and civil society understand risk and vulnerability, the better equipped they will be to mitigate disasters when they strike and save more lives”

— Ban Ki-moon, United Nations Secretary-General
sources:

Peran Geograf dalam Penanggulangan Resiko Bencana

Aspek Geografi dalam penanggulangan resiko bencana sangatlah besar dimana penangulangan resiko bencana terkait dengan kemampuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data spatial mulai dari iklim, morfologi, kependudukan, dll dalam kerangka keruangan. Pengalaman Bencana besar di Aceh akibat tsunami dan gempa bumi mengajarkan banyak pihak bahwa data spatial sangat dibutuhkan dalam penangulangan bencana.  Pengalaman di Merapi membuktikan bahwa dengan data spatial geologi, vulkanologi, lokasi sebaran penduduk, aliran sungai dan analisis spatial berupa perkiraan dampak letusan mampu digunakan untuk mengurangi resiko bencana.

Peran geograf sangatlah penting dalam rangka memberikan masukan dalam pengambilan keputusan dalam manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapan menghadapi bencana. Tersedianya data spatial  kemudian bisa dianalisis secara keruangan dengan menggunakan tools seperti GIS dan remote sensing akan mampu memberikan arahan dalam pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan Hyogo Framework disebutkan bahwa aspek yang terpenting salah satunya adalah memasukkan aspek penanggulangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan. Dalam kaitan perencanaan pembangunan yang mengikut sertakan aspek pengurangan resiko bencana maka data-data spatial meliputi iklim, hidrologi, geologi, morfologi wilayah, dll harus ditampilkan secara spatial. Geograf harus mampu berperan untuk menampilkan dan menganalisis data-data tersebut dalam rangka membuat keputusan dalam perencanaan wilayah yang mengedepankan aspek pengurangan resiko bencana.

Opini Anda Mengenai UU Informasi Geospasial?


Apa opini anda mengenai UU Informasi Geospasial?

UU No 4 tahun 2011 berisikan mengenai pengaturan mengenai informasi geospasial yang dapat di download disini:

http://www.bakosurtanal.go.id/bakosurtanal/undang-undang-informasi-geospasial/

What is your opinion?

Aplikasi GIS dalam Pengelolaan DAS


Pendekatan berbasis DAS telah dilakukan di banyak negara termasuk Indonesia dalam rangka memecahkan permasalahan yang cukup kompleks dalam kaitan pengelolaan wilayah dengan faktor kelestariannya. Pendekatan berbasis DAS dianggap mampu memberikan arahan pengelolaan lingkungan yang berfokus pada publik dan swasta dalam mengatasi permasalah pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut.

GIS sebagai tools telah berkembang pesat, perkembangan teknologi memungkinkan GIS mampu mengelola data yang kompleks dan kemudian berkembang sebagai alat analisis yang sangat bermanfaat. GIS berkembang dalam pengelolaan DAS sebagai alat untuk mengumpulkan dan management data spatial serta menampilkannya, menjadi suatu alat dalam melakukan analisis dan modelling yang keluarannya sangat berguna dalam pengambilan keputusan pengelolaan DAS.

GIS dalam pengelolaan DAS dapat digunakan sebagai alat untuk mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan DAS. Secara teknis GIS digunakan untuk; 1) pengumpulan data-data spatial terkait DAS seperti data topografi, data geologi, data batas-batas administrasi, data penggunaan tanah, data aktifitas ekonomi dan livelihood di dalam wilayah DAS dan juga data citra satelit dan DTM; 2) analisis dengan GIS dilakukan dengan menggunakan data-data spatial yang ada untuk menganalisis intensitas erosi, kesesuain lahan, dampak aktifitas manusia; 3) modelling dilakukan dengan GIS untuk membuat perkiraan-perkiraan berdasarkan perlakuan atau trend tertentu secara spatial. Modelling dengan GIS memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan perkiraan yang terjadi.

Pendekatan GIS berbasis partisipatif dalam rangka pengelolaan DAS juga telah dikembangkan dibanyak wilayah. Menggabungkan teknis GIS dengan pengambilan data secara partisipatif yang melibatkan banyak pihak memungkin suatu analisis spatial yang sesuai dengan behaviour, kecenderungan dan pola-pola hidup pihak-pihak yang ada dalam wilayah DAS tersebut.

Analisis Geografi Jaman Dulu Lebih dari Jaman Sekarang?


GISscience.com merilis berita mengenai analisis GIS mengenai tingkat kerentanan longsornya tanah vulkanik. Analisis spatial yang dilakukan melihat aspek-aspek spatial seperti kelerengan, jenis tanah dan kandungan, dan curah hujan. Tulisan yang bagus dan membuat saya berpikir apakah analisis yang sama dilakukan pasca letusan Merapi dan Bromo.

Ada banyak hal sebenarnya yang memerlukan analisis spatial atau analisis keruangan dan belum dilakukan padahal sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Pada tahap ini saya teringat posting mengenai program Geography Awareness yang dilakukan salah satu komunitas untuk melakukan advokasi mengenai pentingnya aplikasi geografi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini tampaknya perlu dilakukan komunitas geografi di Indonesia dalam rangka memastikan bahwa banyak pihak, termasuk yang terpenting adalah para pengambil kebijakan.

Saya yang sempat jalan-jalan ke beberapa propinsi di Indonesia sempat mengamati bahwa para pengambil keputusan belum memiliki tingkat kepedulian akan pentingnya data spatial yang benar. Tidak heran dari sekian banyak kabupaten, hanya beberapa yang memiliki data paling dasar seperti batas kabupaten? wow

Saya menonton film Stalin dan melihat adegan Stalin yang membahas mengenai kemungkinan invasi Jerman dengan membuat analisis spatial bersama pimpinan militer. Pentingya aspek geografi sudah diketahui dari dahulu dan kemampuan yang memungkinkan imperialisme pra WW I terjadi. Kemampuan dan kepedualian british, netherland, spain memungkin mereka bisa menguasai negara-negara lain. Analisis spatial juga yang memungkinkan negara seperti Jepang misalnya bisa mengantisipasi gempa. Analisis spatial dilakukan jaman belanda dengan memetakan aspek fisik wilayah seperti morfologi dan klimatologi, tidak heran bahwa jumlah stasiun pengukur curah hujan jaman itu mungkin lebih banyak dari jumlah saat ini. Hasilnya adalah informasi wilayah dalam menyusun strategi perkebunan. Investasi yang cerdas saat itu dan hasilnya adalah ekspor karet, teh, kopi, dll dari Nusantara ke Eropa oleh pemerintahan kolonial.

Seandainya tingkat kepedulian akan pentingnya analisis spatial dan pentingnya Geografi dimiliki oleh pengambil keputusan tentunya banyak kebijakan yang bisa durumuskan dan diambil dengan lebih bijak.

Perkembangan Data Spatial


Membaca Geospatial World tentang kemajuan ekonomi Cina yang menjadi kedua terbesar di dunia dan tentunya kemajuan dibidang pendataan spatial yang disebutkan mencapai 25 persen pertahun membuat saya takjub dan berpikir mengapa perkembangan data spatial di Indonesia seperti berjalan ditempat.
Pendataan spatial yang dilakukan di Cina menjadi dasar dalam pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pembangunan pertanian, pemanfaatan sumberdaya alam.

Kondisi cina dengan daratan yang luas bisa dikatakan dipetakan secara utuh dengan menggunakan resources yang besar. Disebutkan misalnya perencanaan kawasan pertanian dilakukan dengan mendata keseluruhan informasi spatial secara lengkap sebelum implementasi pertanian dilakukan. Hasilnya bisa dilihat bahwa hasil pertanian yang maksimal.
Beberapa tahun yang lalu saya harus bolak-balik Jakarta – Bandung dan pilihan yang paling saya suka adalah kereta, karena melewati jalur mulai dari kota, dan persawahan serta pemandangan perbukitan yang indah saat mulai memasuki purwakarta. Hanya dua tahun saja saya melihat penyusutan lahan padi di wilayah kawarang yang berubah menjadi perumahan atau pabrik. Kebijakan pertanian Indonesia bisa dibilang sangat tidak bijak dengan membiarkan perubahan fungsi lahan pertanian dan menjadikan wilayah non produktif seperti lahan gambut atau rawa sebagai kawasan pertanian.
Seandainya perkembangan data spatial dilakukan dengan baik misalnya memetakan aspek-aspek:
– ketersediaan lahan
– ketersediaan air
– tingkat kesuburan
– tingkat kesesuaian tanaman
– aksesibilitas dan pasar

Dengan menyediakan data tersebut secara spatial, tentunya kebijkan pembangunan pertanian tidak akan dilakukan dengan sembarangan dan menghasilkan ketergantungan pangan pada negara lain.

Data spatial seperti halnya, data-data lain disemua sektor pembangunan tampaknya harus terus menerus diadvokasi untuk dijadikan prioritas untuk dibangun sebelum perencanaan dilakukan, sesudah perencanaan data spatial harus terus dibangun agar tetap menkadi dasar dalam implementasi pembangunan.