Pemanfaatan Data Spatial Wialyah Banjir dalam Pembangunan


Banjir di Jakarta terjadi hamper setiap tahun, salah satu puncaknya tahun 2007 yangmengakibatkan kerugian mencapai 900 juta dollar dan menimpa 350.000 penduduk dengan 70 orang tewas.

Kejadian cuaca ektrem yang terus terjadi dan dikaitkan dengan isu-isu perubahan iklim mengharuskan adanya kebijakan jangka panjang dalam mengantisipasi dan mengurangi bencana banjir yang terjadi setiap tahunnya. Salah satu data dasar yang diperlukan adalah data spatial yang menggambarkan kejadian dan pola banjir yang terjadi di Jakarta.

Ada banyak lembaga yang mencoba memetakan banjir di Jakarta mulai dari lembaga pemerintah seperti BMKG, BIG sampai pada lembaga non pemerintah dan bahkan penyedia peta online seperti google.

sumber: google maps
sumber: google maps

BMKG menampilkan beberapa peta seperti perkiraan banjir dan daerah rawan banjir. Sayang sekali untuk lembaga sebesar ini peta yang ditampilkan sangat buruk dan tidak memberikan informasi yang detail.

BMKG
BMKG

Pemetaan yang dilakukan oleh BIG dmana BIG menggunakan data dari tata kota antara tahun 2002-2007 dan memetakan pola kawasan rawan banjir.

sumber: BIG
sumber: BIG

Pemetaan banjir dilakukan dengan beberapa metode, misalnya open street map menggunakan metode pemetaan berbasis data sekunder dan partisipatif melalui data dan informasi pengaduan.

open street map
open street map

Yang paling penting adalah bagaimana pemanfaatan data spatial banjir ini dalam pelaksanaan pembangunan.

 

Data Spatial Banjir dan Tata Ruang Kota

Salah satu penyebab banjir adalah tata ruang yang dilanggar, wilayah-wilayah yang seharusnya dilindungi dan menjadi kawasan bebas bangunan seperti sepadan sungai dibangun menjadi pemukiman dan pusat kegiatan.

Kemudahan teknologi pemetaan dan ketersediaan data Jakarta yang sangat baik seharusnya dapat menjadi nilailebih dalam melakukan perencanaan dan perancangan kota yang lebih baik. Pemerintah DKI Jakarta misalnya dapat menjadikan peta rawan banjir sebagai wilayah no infrastructure development dalam tata ruang dan ini dilakukan secara utuh dengan system perijinan IMB. Ketika IMB diajukan maka tahap pertama yang dilakukan adalah memetakan lokasi IMB tersebut peta kawasan tidak boleh dibangun. Dengan cara ini maka pembangunan di wilayah-wilayah seperti bantaran kali dan wilayah tergenang local bisa dihentikan.

Data Spatial Banjir dan Antisipasi Bencana Tahunan

Sebagai bencana tahunan, maka reaksi penanggulangan banjir di Jakarta bisa dikatakan tidak secepat yang seharusnya. Data banjir dapat digunakan untuk mengantisipasi kejadian dengan memberikan early warning secepatnya untuk mengurangi jumlah korban. Demikian juga dengan pembentukan posko seharusnya bisa dilakukan lebih awal dengan menggunakan peta yang telah tersedia.

Data Spatial Banjir dan Kebijakan Pengambilan Air Tanah

Salah satu penyebab banjir di Jakarta adalah turunnya ketinggian permukaan tanah karena pengambilan air tanah yang berlebihan. Perlu dilakukan usaha mendata lebih baik mengenai penggunaan air tanah dan kemudian membuat strategi khusus pemenuhan air penduduk dan kemudian secara perlahan meniadakan kegiatan pengambilan air tanah.

 

 

 

Spatial Planning in Indonesia: where no planner found in remote area


I can not counting how many days since my last visit to all remote and isolated area in Indonesia… plenty. In every place I was visited I learn many things and also leaned very same thing. Same thing I learned was gap knowledge between urban and rural/remote area.

I area of planning/regional planning, I learned that huge gap in spatial planning, development planning in government. As a planner I also questioned ‘ where all planner go…?” Are they all in town ? Why they had no intention to visit rural area or remote area where development planning or spatial planning needed?

Can you imagined that even planning regulation such as regulation from ministry such as regulation no 16 about District Planning is a new knowledge when I give a presentation about that. Same with regulation no 54 year 2010 about development planning.

This could be an answer a question ‘ why development planning and or spatial planning walk with very slow progress?”.

 

 

Dicari Acuan Perencanaan Tata Ruang Kabupaten???


Balik dari sebuah kabupaten di Papua, saya cukup kaget bahwa ada banyak staff Bappeda yang masih belum mengetahui acuan-acuan pembuatan dokument Tata Ruang Kabupaten bisa di download dan bisa di akses dengan mudah via internet.

Keterbatasan akses internet memang menjadi kendala, dan untuk ini memang harus dilakukan suatu kegiatan sosialiasi yang lebih intensif dari misalnya menyebarkan bundle panduan tersebut untuk dikirimkan ke Bappeda seluruh Indonesia.

Saya coba upload beberapa file untuk bisa di download.

permen16-2009

permen20

permen40

permen41

Ada beberapa halaman website untuk petunjuk Penataan Ruang:

http://penataanruang.pu.go.id/info_produk.asp

http://www.penataanruang.net/taru/produkhukum.htm

 

Semoga berguna.

 

Permasalahan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten


Kapasitas Perencanaan

Kapasitas menjadi isu utama yang harus dicari permasalahannya karena perencanaan yang baik akan tergantung pada kemampuan perencana dalam melakukan kegiatan perencanaan.

Dalam banyak pengamatan saya banyak staff perencana di tingkat kabupaten yang tidak memiliki kapasitas mengenai perencanaan. Sementara aspek perencanaan sendiri terdiri atas aspek-aspek beragam mulai dari kebijakan, program, dan aspek teknis seperti kemampuan analisis keruangan. Pengamatan saya di beberapa kabupaten staff perencana datang dari bidang-bidang lain selain perencana. Paling banyak dari bidang ekonomi dan bidang sosial dengan sedikit atau tidak ada yang memiliki latar belakang regional planning.

Dalam prakteknya penataan ruang memerlukan keahlian bidang-bidang seperti regional planning, geografi, lingkungan hidup, infrastruktur, dll. Tetapi yang utama tentunya kemampuan di regional planning dan geografi dimana aspek utama yang dikaji terkait dengan wilayah.

Training Jangka Pendek

Ada banyak training yang dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas perencanaan, tetapi sayangnya training dilakukan dalam jangka waktu pendek dan terputus-putus.

PU sendiri memberikan training secara regular mengenai perencanaan tata ruang, selain PU juga terdapat lembaga-lembaga pendidikan seperti Universitas yang memberikan training-training mengenai perencanaan dan bisa diakses oleh pemerintah daerah. Tetapi pertanyaan lanjutannya adalah; apakah Pemda menganggarkan training tersebut secara regular.

Beberapa lembaga diluar pemerintah banyak yang memberikan panduan mengenai perencanaan dengan memberikan training. Ada banyak lembaga development organization yang bekerja dengan memberikan training mengenai perencanaan. Inipun belum memberikan dampak yang cukup besar. Intensitas pelatihan yang terbatas serta tidak dibarengi dengan pelaksanaan langsung menyisakan PR dalam peningkatan kapasitas perencanaan.

Guidance Yang Terbatas

Pada tingkat kabupaten terbatas sekali adanya panduan-panduan perencanaan, bahkan regulasi-regulasi formal perencanaan yang sudah tersusun melalui UU, PP, Permen sulit didapatkan didaerah.

Meskipun department terkait mengatakan bahwa semua guidance ini ada dalam website, tetapi harus diketahui bahwa banyak wilayah tidak memiliki akses ke internet.

Ada beberapa wilayah yang memiliki akses website tetapi mencari document inipun tidak mudah tanpa adanya sosialisasi dimana peraturan serta panduan tersebut bisa diunduh.

 Mutasi

Perpindahan posisi satu dalam kepegawaian menjadi hambatan lain dalam kaitan perencanaan ruang. Perpindahan staff dan posisi satu intitusi atau berbeda intitusi menyebabkan hilangnya kapasitas.

Rolling yang dilakukan dalam kaitan dengan perencanaan menyebabkan siapapun yang menempati posisi baru dalam bidang perencanaan ruang harus memulai dari awal lagi.

Perencanaan Jakarta: Apakah bisa diubah dalam waktu 5 tahun?


massive land use change in the urban areas

Tidak lama lagi pemilihan gubernur di Ibu Kota dan banyak janji untuk pembenahan beberapa permasalahan di kota dalam jangka waktu 5 tahun atau bahkan ada yang kurang dari itu.

Permasalahan kota seperti kemacetan, banjir, dll sangat terkait dengan perencanaan wilayah yang sudah direncanakan dan dilakukan puluhan dan mungkin ratusan tahun yang lalu. Permasalahan kemacetan misalnya akan sangat terkait dengan penataan ruang dalam dalam penentuan zonasi yang sudah dilakukan sejak lama.

pembangunan intensif di jalur pantai

Aspek teknis yang terkait dengan tata ruang dan kemacetan, banjr dan berbagai permasalahan perkotaan adalah:

  1. perencanaan peruntukan lahan
  2. perencanaan jalan
  3. perencanaan utilitas
  4. perencanaan fasilitas

Apa yang terjadi di kota Jakarta adalah sebuah benang kusut yang harus diuraikan dalam banyak cara dan melihat dalam banyak sisi. Tetapi sayang sekali sedikit sekali kajian yang membahas perencanaan dalam timeline. Apa yang direncanakan dan dibangun sejak dulu merupakan sejarah yang membentuk Jakarta. Ibarat sebuah bangunan besar, maka Jakarta terbentuk oleh banyak arsitek dengan visi dan kepentingan yang berbeda. Kemudian ketika bangunan tersebut terbentuk maka membentuk karakter kegiatan yang ada didalamnya. Ketika seorang arsitek lain akan membentuk maka tidak ada pilihan lain kecuali membongkar yang sudah ada. Tetapi sayangnya bangunan Jakarta lebih banyak dibangun oleh ‘tukang-tukang’ yang membangun tanpa planning dan membuat sesuatu sesuai dengan kepentingannya.

sumber: wikipedia

Perencanaan transportasi di Jakarta sepertinya juga dibangun tanpa menghitung kalkulasi dasar  supply and demand.  Dalam perencanaan jalan misalnya entah apakah planne yang membuat perencanaan jalan sudah menghitung berapa banyak pengguna berdasarkan luas lantai bangunan yang ada di wilayah tersebut sebagai dasar menghitung jumlah pemakai jalan. Dengan kondisi ini maka zonasi kawasan CBD, zonasi kawasan pemukiman, zonasi kawasan pemerintahan akan sangat berpengaruh pada perencanaan transportasi.

sumber: wikipedia

 Bicara mengenai banjir, coba tengok  peta-peta tempoe doeloe Jakarta yang menggambarkan blok-blok bangunan dan “saluran air” yang memang menjadi karakteristik Jakarta. Kemudian ketika perencanaan kota mengabaikan “saluran air” dalam perencanaan awal Jakarta maka banjir akan menjadi langganan yang tidak bisa diakhiri.

Apakah banjir kanal Jakarta  bisa menyelesaikan permasalahan banjir Jakarta? Wow tengok saja peta di atas, dan jawabannya adalah tidak. Dalam kaitan dengan tata ruang maka perhitungan kawasan terbangun dengan kawasan terbuka akan menjadi dasar dalam mengatasi masalah banjir. 

Kemudian jika ada yang menjanjikan perubahan ibu kota dalam waktu 5 tahun?

Siapapun dia… harus belajar lagiiiiiiii………………

Pengunaan GPS Dalam Pengambilan Data Spatial untuk Perencanaan Ruang


Pendahuluan

GPS merupakan alat untuk pengambilan data spatial yang paling mudah, cepat, murah dan akurasinya bisa dipertanggung jawabkan. Saat ini GPS bukan lagi merupakan alat survey yang mahal atau terlalu rumit untuk diaplikasikan. Dengan menggunakan GPS genggam saja sudah bisa dilakukan kegiatan survey dan hasil dari survey dapat digunakan sebagai data dasar dalam melakukan kegiatan perencanaan.

GPS bisa menghasilkan data spatial berupa titik, garis dan polygon. Data-data menyangkut lokasi seperti lokasi infrastruktur seperti jembatan, gardu listrik,  lokasi pusat pemerintahan mulai dari desa sampai ke pprovinsi, lokasi pusat pelayanan seperti puskesmas.  Pada survey untuk fitur line dilakukan pada survey jalan, sungai atau juga perencanaan untuk saluran air dan batas wilayah dengan menggunakan GPS. Sementara data polygon atau area dapat dilakukan pada survey untuk landuse, survey untuk perencanaan wilayah lindung dan banyak lagi.

Kemudahan teknologi menjadi factor penunjang lainnya sehingga penggunaan GPS menjadi pilihan yang paling mudah dalam mengambil data GPS. Saat ini GPS terkoneksi dengan software GIS sehingga bisa mempermudah pengolahan data dari GPS untuk langsung menjadi data digital peta dalam software GIS. Setelah data GPS dikonversi dalam peta digital, langkah selanjutnya adalah menambahkan database sebanyak mungkin yang dilakukan dengan menggunakan survey.

Teknologi online saat ini dengan menggunakan google earth atau bing map memungkinkan plot titik GPS langsung ditampilkan. Menampilkan data GPS dalam google earth akan sangat efektif untuk membuat perencanaan secara cepat dengan data dasar citra satelit.

Sekilas mengenai GPS

Global Positioning System (GPS) adalah system navigasi berbasis satelit yang menyediakan informasi mengenai lokasi dipermukaan bumi. Sistem GPS menggunakan pengukuran geometris dari empat atau lebih hasil tangkapan sinyal satelit ke alat yang digunakan. Satelite untuk GPS merupakan miliki pemerintah Amerika dan  dapat diakses dari lokasi manapun didunia.

Proyek GPS pertama kali dibangun tahun 1973 untuk mengatasi masalah navigasi,  menggabungkan ide-ide yang sebenarnya sudah ada sejak perang dunia II dan riset militer sejak tahun 60-an. Saat ini sudah ada 24 satelit yang berjalan dan beroperasi secara penuh sejak tahun 1994. Satelit GPS mengorbit mengelilingi bumi dalam 6 bidang orbit dengan tinggi rata-rata setiap satelit ± 20.200 Km dari permukaan bumi.

Sistem pengambilan data menggunakan peralatan (Receiver GPS) yang dipakai pengguna satelit GPS, baik di darat, laut, udara maupun di angkasa. Alat penerima sinyal GPS (Receiver GPS) diperlukan untuk menerima dan memproses sinyal-sinyal dari satelit GPS untuk digunakan dalam penentuan posisi, kecepatan, maupun waktu.

Secara umum receiver GPS dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

–          Receiver militer

–          Receiver tipe navigasi

–          Receiver tipe geodetic

Menghubungkan GPS dengan GIS Software

Pada penggunaan software ArcGIS bisa dilakukan dengan meng-install DNR Garmin tools. Software ini dapat di download secara gratis dan menggunakan ArcGIS akan langsung diintegrasikan dalam menu.

Penggunaan software ini sangat mudah karena menggunakan system full down menu yang dengan menggunakan digunakan untuk memanggil file yang sudah diambil dengan menggunakan GPS.

File ini bisa dikonversikan kedalam bentuk shapefile yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan pengolahan data spatial.

Menghubungkan GPS dengan GoogleEarth

Google Earth menyediakan menu yang memungkinkan import data langsung dari GPS.

Menggunakan urutan langkah:

Klik File

Klik Import

Maka data yang sudah diambil oleh alat GPS bisa diload dalam software ArcGIS.

Data ini bisa dalam bentuk point yang diambil dari alat GPS dengan menggunakan metode pengambilan titik waypoint. Data juga bisa dalam bentuk garis yang dengan alat GPS menggunakan metode tracking. Data dalam bentuk GPS dapat diambil dengan menggunakan waypoint ataupun track, software  pengolah data GPS dan software GIS mampu mengubah data point atau data track menjadi data polygon.

Software lain seperti software open source (gratis) Q-GIS menyediakan fungsi yang sama untuk mengolah dan menampilkan data GPS.

Software Quatum GIS menyediakan plugin (fungsi tambahan) untuk menampilkan dan mengolah data GPS.

Quantum GIS menyediakan banyak tools GPS yang sangat berguna:

– Down Load data GPS

– Upload data GPS

– Import data GPS

– Konversi data GPS

Menampilkan data GPS dengan background image/citra satelit akan sangat membantu dalam melihat perspektif ruang dari data GPS yang dihasilkan dari survey.

Atau bisa juga menggunakan menu GPS pada Google Earth Plus yang akan langsung menyediakan menu GPS untuk bisa diakses secara langsung.

Data GPS yang di load dalam Google Earth ini dikonversi langsung kedalam format KML.

Penggunaan GPS dalam Perencanaan

Pengambilan Data Titik infrastruktur

Metode Survey:

–          Survey GPS dilakukan dengan menggunakan pengambilan data melalui handheld GPS

–          Sistem pengambilan menggunakan waypoint

–          Menggunakan catatan untuk menjelaskan waypoint

–          Pada saat pengambilan waypoint GPS, pastikan bahwa GPS sudah menerima sinyal secara utuh; pastikan pengambilan waypoint di areal yang tidak tertutup.

–          Pada saat pengambilan waypoint bangunan pastikan bahwa lokasi yang diambil mendekati object yang diambil koordinatnya.

–          Pada saat pengambilan point jembatan, pastikan diambil dibagian tengah jembatan.

Pengambilan Data Jalan, Sungai dan Pinggir Pantai

Data berbentuk garis seperti jalan, sungai (sungai kecil) dan pinggir pantai dapat dilakukan dengan menggunakan GPS secara mudah. Pengambilan data dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan baik sepeda motor, mobil, perahu atau dengan berjalan.

–          Pengambilan jalan dengan menggunakan tracking mode

–          Dapat dilakukan menggunakan kendaraan atau berjalan

–          Pada penggunaan kendaraan, pastikan bahwa GPS dalam posisi terbuka, tidak dalam tas atau terhalang

–          Pada penggunaan GPS dengan mobil, bisa menggunakan antenna luar (extension) yang ditempelkan ke bagian kap kendaraan.

–          Pengambilan dengan tracking akan mencatat keseluruhan track/line mulai dari titik awal sampai titik akhir. Pastikan bahwa setting pada GPS mencatat /record log track yang sudah diambil, dan pastikan pilihan show on map sehingga saat tracking dilakukan bisa dilihat dalam peta.

–          Pada survey jalan misalnya jika akan memisahkan ruas jalan berdasarkan kondisinya, maka bisa dilakukan menggunakan pilihan route yang terdiri atas beberap track. Setiap track dicatat sesuai dengan kondisi dan data tambahan lainnya dalam catatan survey.

–          Data tambahan ini yang nantinya diolah kedalam basis data GPS.

–          Hasil survey secara otomatis dapat dimasukkan dalam software GIS dengan menggunakan kabel.

–          Terdapat extension atau software tambahan lain yang memudahkan pemindahan data dari GPS ke computer.

Pengambilan wilayah/polygon

Dalam perencanaan kadang diperlukan memetakan wilayah tertentu, misalnya dalam perencanaan kawasan hutan kota kita bisa melakukan pemetaan wilayah dengan menggunakan GPS. Pada survey penggunaan lahan misalnya metode ini digunakan untuk mengukur areal penggunaan lahantertentu misalnya areal perkebunan, dll.

 

Survey dapat dilakukan menggunakan pilihan tracking.

–          Team yang akan melakukan survey menggunakan fungsi tracking  untuk mencatat batas luar dari areal yang akan dipetakan.

–          Gunakan pilihan tracking interval yang lebih detail sehingga titik control saat akan mengubah menjadi polygon lebih banyak.

–          Survey mencatat track dilakukan dari titik awal yang sudah ditentukan.

–          Survey dilakukan kembali ke titik awal tersebut.

–          Hasil track berbentuk line tersebut bisa dikonversi menjadi polygon dengan menggunakan software GIS. Contohnya dengan Quatum GIS.

Survey menggunakan titik waypoint, pada areal yang lurus / persegi.

–          Pada pencatatan area yang tidak berbentuk kurva tetapi garis lurus pembuatan polygon dapat dilakukan di titik-titik pojok saja dengan menggunakan way point.

–          Identifikasi waypoint sebagai titik sudut.

–          Titik yang diambil harus secara berurutan.

–          Pengolahan menjadi polygon dapat dilakukan secara otomatis oleh software GIS.

Selamatkan Kota Pantai Indonesia Sebelum Terlambat


Para perencana kota-kota di Indonesia tampaknya harus sesegera mungkin melakukan advokasi mengenai perencanaan kota-kota Pantai di Indonesia yang tidak teratur.  Saya pernah menulis mengenai kota Jayapura yang terbangun tanpa perencanaan, dimana wilayah pantai tertutup oleh bangunan yang semakin lama semakin banyak dan menutup akses ke pantai baik akses ruang sampai pemandangan yang harusnya menjadi ruag publik.

Kunjungan ke kota pantai lainnya yaitu Sarmi menunjukkan gejala yang sama, bahwa perencana kota tampaknya tidak aware akan pentingnya perencanaan wilayah detail untuk pengaturan wilayah pantai sebelum terbangun keseluruhannya. Kota Sarmi yang kecil juga mulai membangun diri dengan menutup wilayah pantainya dengan bangunan-bangunan yang dilihat dari sudut keamanan dan esttetika sebenarnya tidak layak.

Aspek adaptasi akan perubahan iklim menjadi hal yang harus diperhatikan sejalan dengan meningkatnya permukaan laut. Wilayah-wialyah pantai mengalami kemunduran garis pantai dan suatu waktu akan menyebabkan wilayah terbangun tersebut menjadi wilayah tergenang.

Aspek keamanan menjadi penting ketika kita bicara mengenai kerentanan wilayah-wilayah pantai atas bencana. Kejadian-kejadian seperti tsunami yang besar di Aceh tampaknya belum menjadi lesson learned bagi banyak wilayah-wilayah lain di Indonesia.  Pembangunan secara intensif di wilayah sepanjang sepadan pantai menyisakan sedikit saja wilayah pantai bahkan menghilangkan wilayah pantai  sebenarnya sangat tidak aman dari kemungkinan bencana seperti Tsunami.

Aspek lain tentunya terkait dengan pantai sebagai ruang publik yang semakin lama semakin hilang ketika sudah menjadi halaman rumah-rumah pribadi.

Aspek estetika menjadi penting juga ketika wilayah-wilayah potensial menjadi lokasi wisata sudah dirusak dengan adanya bangunan-bangunan yang dibangun tanpa memperhatikan estetika. Kota pantai yang harusnya indah dengan pemandangan laut menjadi wilayah-wilayah slum dengan pembangunan pemukiman yang tidak teratur sepanjang pantainya.

Kota Sarmi

Membaca buku  online “Effective Practice in Spatial Planning” By Janice Morphet (2010) membuat saya makin gelisah bahwa spatial planning tampaknya menjadi sangat penting untuk diperkenalkan secara lebih terbuka. Dimana domain spatial planning tidak terbatas pada ‘pengaturan wilayah” dalam skala ruang yang sempit saja. Spatial plannig menjadi domain yang lebih luas dimana faktor-faktor kekuasaan menjadi penting. Bahwa pengaturan ruang merupakan domain bersama mulai dari tingkat pengambil keputusan sampai pada wilayah pelaksana.

Kota-kota wisata seperti Bali telah belajar banyak dan mulai menerapkan aturan yang ketat pada pembangunan wilayah pantainya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kota-kota lain yang berada di seluruh Indonesia. Apalagi melihat wilayah-wilayah kota pantai di Indonesia Timur dengan kondisi landscape yang bagus, pasir pantai yang putih dan lautan yang indah. Tampaknya ini menjadi PR bagi banyak perencana kota di Indonesia.

Penataan Ruang Kabupaten: Perlu Peningkatan Kapasitas?


Pada beberapa lokasi di Indonesia, penataan ruang di tingkat propinsi mungkin sudah menjadi hal biasa. Secara reguler propinsi-propinsi di Indonesia sudah memiliki kemampuan membuat dokumen tata ruang tanpa harus di sub contract-kan konsultan.

Pada tingkat kabupaten seringkali kapasitas perencanaan belum ada seperti pada tingkat propinsi. Coba melakukan kajian kapasitas dimulai dengan pertanyaan:  Ada berapa lulusan sekolah perencanaan pada staff kabupaten? Pertanyaan selanjutnya bisa berupa berapa orang yang sudah pernah mendapatkan pelatihan/kursus mengenai perencanaan?

Pada beberapa  kabupaten diperlukan peningkatan kapasitas dengan memberikan sebanyak mungkin kemampuan dalam beberapa bidang seperti:

1. Pemahaman akan alur perencanaan

2. Pemanahaman mengenai pendekatan-pendekatan dalam perencanaan

3. Pemahaman mengenai aspek-aspek penataan ruang yang sifatnya lintas sektoral seperti penilaian/kajian/pengelolaan  sumber daya alam, model pendekatan partisipatif, pendekatan lingkungan, konservasi dsb.

4. Pemahaman mengenai aspek bencana yang menjadi isu yang harus terjabarkan dalam penataan ruang.

5. Pemahaman mengenai aspek adaptasi perubahan iklim yang perlu dimasukkan dalam perencanaan.

6. Pemanahaman mengenai pengumpulan dan metode data spatial.

 

Tentu saja di semua kabupaten ini akan sangat bervariasi, jika berbicara mengenai kapasitas, antar satu dengan yang lain akan sangat berbeda. Tetapi kenyataan bahwa dokumen tata ruang yang disahkan ditingkat kabupaten masih sedikit, maka kegiatan pengembangan kapasitas perencanaan bisa menjadi langkah awal membenahi perencanaan wilayah, terutama tingkat  kabupaten.

 

Sebuah Kritik dan Ide atas Perencanaan Kota Jayapura


Lama tinggal di Jayapura membuat saya tergelitik juga menulis mengenai perencanaan kota yang pada dasarnya cantik dan punya sejarah menarik.

Kota Jayapura merupakan kota pantai, secara morfologi merupakan sebuah kota di teluk yang terlindung dan memiliki panorama yang luar biasa cantik. Kota yang terletak di teluk Humbolt ini merupakan kota dengan pantai dengan wilayah datar yang sempit, langsung berbatasan dengan perbukitan dan pegunungan Cyclops. Kota yang memeperingati ulang tahunnya bersamaan dengan dibentuknya kota bernama Holandia 7  Maret 1910. Ekplorasi ke Papua oleh Belanda sendiri sudah dilakukan sejak tahun 1898, sementara beberapa penulis menyebutka bahwa dalam Kitab Negara Kertagama, Papua sudah dijelajahi jaman itu dan beberapa catatan ada dalam kitab tersebut. Kota Jayapura sendiri merupakan kota bersejarah pada perang dunia kedua, dimana kota ini pernah menjadi wilayah basis pertahanan, masih tersisa pantai Base G sebagai nama pantai, pada dasarnya seluruh kota merupakan base perang ke 7 AS dalam perag dunia ke II, dimana kedelapan atau base H letaknya di Filipina.

Berikut adalah peta kota jayapura pada perang dunia II

Secara geografi ada 3 bagian wilayah Kotamadaya Jayapura, yaitu pusat kota yang letaknya memang di kota lama Holandia di ujung muara sungai Numbai, wilayah daratan langsung bertemu dengan teluk Humbolt. Bagian kedua adalah  wilayah perbukitan sepanjang pusat kota sampai Waena, misalkan saja wilayah perbukitan mulai dari Trikora, Angkasa, Tasangkapura sampai ke wilayah UNCEN. Bagian ketiga  adalah wilayah hinterland pantai yang juga berdekatan dengan danau Sentani yaitu wilayah Abepura dan Waena, bagian wilayah ini memiliki morfologi yang  datar, Waena merupakan wilayah bergelombang dan langsung bertemu dengan Pegunungan Cyclops.

Dibandingkan dengan pusat Kota Jayapura yang sempit dan terbatasa wilayah datarnya, maka wilayah Abepura dan Waena merupakan wilayah dataran rendah yang cukup luas. Wilayah ini didominasi oleh rawa belakang pantai pada bagian selatan, sementara di bagian utara terutama Waena merupakan wilayah yang letaknya tepat dikaki Pegunungan Cyclops. Dengan wilayah dataran yang cukup luas, maka pembangunan pemukiman sangat pesat diwilayah ini dibandingkan dengan Pusat Kota Jayapura yang sudah tidak memiliki wilayah datar untuk dibangun.   Sementara itu wilayah lain yang masuk Kabupaten Jayapura adalah Sentani, pada lokasi yang letaknya tepat di bagian utara Danau Sentani inilah terdapat Bandara Sentani sebagai pintu masuk kota melalui udara.

Citra satelit dari Google dan Wikimapia berikut memberikan gambaran mengenai letak dan posisi masing-masing kota.

Jayapura, Abepura, Waena dan Sentani dari Citra Google

Melihat pada perkembangan kota yang ada maka saya menyimpulkan bahwa bahwa perencanaan Kota Jayapura bisa dikatakan tidak ada, kota ini terbangun secara alami/organik sesuai dengan perkembangan penduduk dan kegiatan ekonomi. Kota yang tumbuh tanpa konsep perencanaan yang baik ini menyebabkan kehilangan berbagai unsur menarik yang seharusnya menjadi andalan sebuah kota tepi pantai. Lihat saja pembangunan di sekitar pelabuhan Jayapura, dimana Pemerintah Kota Jayapura memberikan ijin pembangunan Ruko di bagian pantai, yang tentu saja secara estetika perencanaan kota akan menutup view dan akses ke pantai.

Demikian juga dengan pembangunan pemukiman yang tidak terkontrol pada wilayah perbukitan, ini bisa dilihat pada pembangunan wilayah di APO, wilayah Angkasapura, wilayah Tasangkapura yang terbangun di perbukitan tanpa ada perencanaan pembangunan.

Idealnya konsep wilayah pantai dalam perencanaan kota mengutamakan beberapa hal:

1. Membiarkan wilayah pantai sebagai lokasi umum yang terbuka.

2. Pola jalan mengikuti pola alam yang disesuaikan dengan kontur wilayah tanpa mengubah pola alami.

3. Pola pemukiman mengikuti kontur wilayah dengan pengaturan yang baik.

4. Pola pembangunan tambatan  kapal dan pelabuhan diatur sedemikian rupa sesuai dengan estetika dan kondisi pantai.

Secara lebih detail dapat disimpulkan bahwa lihat struktur kota di Pusat Kota Jayapura yang terbangun tanpa perencanaan, pemukiman di sisi jalan ke arah pantai yang menutupi semua pemandangan ke arah laut. Kemudian pemukiman di bagian lain juga dibangun tanpa melihat kontur sehingga bangunan pada wilayah perbukitan merupakan pemandangan yang tidak mengindahkan kaidah geografis, bangunan pemukiman yang kehabisan wilayah datar kini naik keperbukitan tanpa perencanaan sama sekali.  Bukan hanya pemukiman, secara detail juga terlihat bangunan perkantoran menutup wilayah pantai, hanya tersisa sedikit sekali wilayah terbuka seperti terlihat di Dok 2 yang letaknya tepat di depan kantor Gubernur.

Struktur pembangunan jalan juga belum sepenuhnya mengikuti pola yang sesuai dengan kontur, pada beberapa ruas jalan baru yang letaknya terutama pada wilayah penghubung pemukiman dengan jalan utama masih dibangun dengan mengabaikan pola-pola aliran air serta memotong kontur pada wilayah tertentu. Pada beberapa ruas jalan misalnya saja ruas jalan yang mengarah ke Entrop sepertinya dibangun tanpa melihat pola wilayah rawa yang biasanya basah pada musim hujan. Akibatnya jalan ini selalu tergenang  dan rusak pada musim penghujan. Infrastruktur jalan yang terbangun, juga tidak diikuti oleh pembangunan gorong-gorong air.

Mensinergikan Ilmu Perencanaan, Lingkungan Hidup dan Manusia

Pada wilayah coastal perencanaan harus memperhatikan pola-pola alami dan faktor lingkungan hidup. Ini sudah menjadi faktor utama dalam perencanaan wilayah pantai, ekosistem pantai yang rentan merupakan penyebab utama sehingga hal ini patut menjadi perhatian. Sedikit saja perubahan dilakukan di wilayah pantai akan berpengaruh pada wilayah lain.

Pada  kasus Jayapura  ekosistem yang ada jauh lebih kompleks dibanding wilayah pantai yang lain, dimana wilayah pantai di Pusat Kota misalnya langsung berbatasan degan wilayah pegunungan Cyclops. Perubahan ekosistem pada wilayah perbukitan Cyclops dan perubahan fungsi lahan tanpa kajian lingkungan yang baik akan menyebabkan kerusakan lingkungan, kehilangan sumber mata air dan perubahan estetika.  Simak saja keluhan penduduk sekitar Cyclops akan kekurangan pasokan air pada musim kemarau, hal ini terkait dengan perubahan

Perubahan juga akan mengubah pola aliran air permukaan, dimana perubahan ekstrem penggunaan tanah di wilayah pegunungan sepanjang kota akan menyebabkan banjir sementara ketika curah hujan rendah.

Berikut adalah gambarn Morfologi Jayapura diambil dari perbukitan.

Pemukiman di Jayapura

Aspek lingkungan lainnya tentu saja terkait dengan penangan limbah, penangangan limbah yang kurang baik menyebabkan pencemaran yang tentu saja akan merusak ekosistem pantai. Aspek inipun terbaikan karena penanganan limbah di kota Jayapura belum sepenuhnya mampu mencegah pencemaran pantai.

Aspek manusia tentu menjadi hal yang utama, kebutuhan-kebutuhan manusia akan beberapa ruang publik kelihatan terbaiakan. Pembangunan infrastruktur yang menutup wilayah pantai menutup ruang  publik dan akses publik atas pantai. Akibatnya ruang publik hanya terbatas di wilayah sekitar Dok 2, sementara wilayah wisata publik seperti pantai Base G tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah akibatnya  bukan menjadi lokasi tujuan wisata. Lokasi publik terkait dengan kebutuhan taman dan ruang terbuka hijau juga sangat terbatas, ruang aktifitas olahraga juga terbatas.

Kekurangan area publik menjadikan mereka tidak mempunyai lapangan bermain sepakbola

Ide Perencanaan Yang Terintegrasi

Tentu saja belum terlambat untuk membuat perencanaan kota yang baik. Dalam kaitan dengan studi perencanaan didapati beberapa bahan pembelajaran yang harus diperhatikan untuk membuat perencanaan yang baik pada wilayah pantai. Apa saja yang harus diperhatikan dalam perencanaan kota Jayapura:

1. Melindungi elemen-elemen yang menarik di kota Jayapura, misalnya pantai dan perbukitan.

2. Melindungi wilayah-wilayah bersejarah, ini bisa dilakukan dengan menjaga infrastruktur dan bangunan bersejarah.

3. Regulasi bagi kegiatan-kegiatan industri, perdagangan dan pemukiman agar tidak merusak ekosistem pantai. termasuk melindungi wilayah pantai dan laut dari limbah-limbah pemukiman, usaha perdagangan dan industri.

4. Kebijakan pembangunan yang ketat, pengaturan pola-pola infrastruktur yang menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.

5. Perencanaan dan management wisata sebagai aspek penting dalam pembangunan

Pembangunan Restoran Pinggir Pantai Tanpa Perencanaan

Tantangan  dan Peluang

Tentu saja tantangan pembangunan ada disemua wilayah, terkait dengan Jayapura tantangan awalnya adala pola pembangunan yang sudah terlanjur tidak terencana. Tantangan kedua adalah masalah mengenai laju pertumbuhan penduduk yang juga besar.  Tantangan yang terakhir adalah manajemen alokasi ruang yang sesuai dengan hak-hak ulayat masyarakat.

Tentu saja tantangan ini bisa diatasi dengan perencanaan yang lebih baik, pembatasan pembangunan di wilayah berlereng misalnya harus segera dilakukan, demikian pula dengan pembatasan pembangunan di wilayah pesisir pantai. Usaha ini bisa diintegrasikan dengan kegiatan pariwisata dimana perijinan dilakukan hanya jika memberi keuntungan untuk aspek wisata. Ini bisa dilakukan dengan membuat wilayah perencanaan terpadu, dimana pengelolaan wilayah wisata dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat dengan mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Tentu saja intergrasi dengan program diluar perencanaan harus dilakukan, seperti sektor pariwisata, pekerjaan umum, perindustrian dan pemukiman. Ini sudah dilakukan di Bali, dimana pengelolaan pantai melibatkan masyarakat secara langsung. Hal yang sama dapat dilakukan untuk mengelola potensi wisata di Pantai Base G misalnya.

Terkait dengan hak ulayat masyarakat misalnya pelajaran dari wilayah tetangga seperti PNG, menggunakan sistem sewa penggunaan lahan dibandingkan dengan penjualan, diintegrasikan dengan pemanfaatan tenaga lokal yang sebesar-besarnya. Pembangunan manusia, peningkatan kapasitas dan pengetahuan melalui aspek pendidikan menjadi kunci bagi perencanaan kota Jayapura dimasa depan.