Spatial Mainstreaming


Sketsa Palangkaraya di Hotel Amaris

Spatial atau spasial dalam konteks Indonesia mustinya bukan hal baru lagi. Sebuah negara besar sangat memerlukan visi mengenai spatial yang bagus untuk mempu mengelola wilayahnya dengan baik dan benar. Mulai dari jaman VOC dan jaman kolonialisme dulu diketahui bahwa kemampuan akan penggunaan dan aplikasi spatial memungkin sebuah negara mengexplorasi sumber daya alam dengan lebih baik.

Tentu saja dalam kaitan dengan pembangunan di Indonesia dengan wilayah yang luas, maka ide untuk memasukan aplikasi spatial dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan. Ada banyak daerah yang belum aware akan pentingnya data dan aplikasi spatial dalam pengambilan keputusan. Mungkin bukan hanya tidak mengetahui tetapi lebih pada ketidak tahuan akan pentingnya pengambilan data.

Bekerja dengan MDGs dua tahun terakhir membuat saya berkenalan akrab dengan Gender issue termasuk bekerja juga dengan inisiatif gender main streaming dalam berbagai sektor pembangunan manusia di Papua. Analogi yang ada adalah bagaimana menempatkan penting isu data spatial dalam setiap kegiatan terkait ruang dalam bentuk spatial main streaming campaign.

Sebagai isu lintas sektor, data dan informasi spatial sangat diperlukan dalam membuat perencanaan yang lebih baik, Maka dari itu usaha untuk meng-arusutamakan- keruangan dalam perencanaan harus menjadi isu bersama yang harus dilakukan sesegera mungkin.

Mengukur Ketahanan Masyarakat akan Resiko Bencana


Bencana alam khususnya yang diakibatkan oleh fenomena alam seperti iklim dan cuaca merupakan hal yang terjadi di Indonesia. Bencana alam pada dasarnya sulit untuk di prediksi kapan terjadi, meskipun gejala-gejala dan penyebabnya dapat dikaji secara ilmiah. Resiko bencana pada dasarnya dapat dikurangi dengan cara menguatkan masyarakat atas bencana. Seperti diketahui bahwa bencana alam hanya akan menimpa masyarakat dengan ketahanan yang rendah sedangkan masyarakat yang ketahanan terhadap bencana besar akan  sedikit atau tidak sama sekali terkena resiko bencana.

Ketahanan masyarakat terhadap bencana sebenarnya bisa diukur dengan  2 pendekatan:

  1. Pendekatan dari atas
  2. Pendekatan dari bawah

Pendekatan dari atas

Dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan ilmiah dari para ahli. Pendekatan ini menggunakan kajian-kajian ilmiah seperti kajian iklim dan cuaca, kajian keruangan seperti penggunaan tanah, kondisi topografi, jenis tanah, geologi, dll. Kajian ilmiah mampu menganalisis kondisi iklim, cuaca, fisik wilayah dan pola interaksi manusia dengan alam dan menghasilkan prediksi bencana dan modelling akibat dari bencana. Hasil analisis ini dapat menjadi masukkan dalam rencana-rencana pembangunan baik fisik infrastruktur maupun pembangunan ekonomi lainnya. Sosialiasi dari pendekatan ini diberikan kepada masyarakat dengan suatu program awareness sehingga masyarakat mampu menyesuaikan pola hidup dan interaksinya terhadap alam.

 Pendekatan dari bawah

Dilakukan dengan menggali kearifan-kearifan lokal yang telah turun temurun beradaptasi dengan kondisi lingkungannya. Menggunakan metode-metode partisipatif kearifan lokal dapat digali dalam rangka merangkum pengetahuan mengenai masyarakat bertahan dengan kondisi lingkungan baik fisik wilayah, iklim maupun terkait mata pencahariannya. Metode ini mampu merangkum pengetahuan tradisional yang sudah ratusan tahun diterapkan oleh masyarakat dan kemungkinan bisa direplikasi di wilayah lain dengan kondisi fisik yang sama.

Fakta menyebutkan bahwa masyarakat yang rentan pada bencana adalah masyarakat yang miskin, kemudian juga kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan, manula dan anak-anak. Pada kejadian bencana, kelompok masyarakat miskin, serta perempuan, manula dan orang tua merupakan kelompok yang paling besar menerima resiko dari bencana. Karena itu maka usaha-usaha mengurangi resiko bencana dapat dilakukan dengan penguatan kelompok-kelompok rentan akan bencana. Penguatan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan tingkat kerentanan yang ada.

Mengukur kerentanan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah terkait dengan kerentanan pada masyarakat miskin. Indikator-indikator MDGs misalnya dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan dan tentunya angka indeks pembangunan manusia dapat menjadi alat ukur kerentanan. Analisis lainnya bisa terkait dengan analisis gender dimana seperti diketahui bahwa kaum wanita memiliki tingkat kerentanan yang lebih rendah dalam bencana.

Peran Geograf dalam DRR


DISASTER RISK REDUCTION (DRR)

There is no such thing as a ‘natural’ disaster, only natural hazards.

DRR bertujuan untuk mengurangi kerusakan akibat bencana alam seperti gempa, banjir, badai melalui suatu etos pencegahan. Disaster risk reduction adalah konsep dan praktek untuk mengurangi bencana usaha yang tersistematis memlalui analisis dan pengurangan faktor-faktor penyebab dari bencana. Mengurangi resiko terkena bencana, mengurangi kerentanan dari masyarakat dan propertinya, manajemen yang bijak dari lahan dan lingkungan , dan meningkatkan kesiapan akan kejadian, semuanya merupakan contoh-contoh dari penanggulangan resiko bencana.

Pengurangan Resiko Bencana adalah masalah Pilihan 

Bencana yang terjadi sesudah kejadian bencana alam. Kadar dari bencana sangat tergantung pada dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Skala dari dampak tergantung pada pilihan pola hidup dan lingkungan. Pilihannya pada bagaimana proses pertanian pangan dilakukan, bagaimana membangun rumah , kebijakan pemerintah yang ada, bagaimana sistem pemerintahan dan bahkan bagaimana ini dilakukan di bidang pendidikan di sekolah. Setiap keputusan dan kebijakan yang diambil akan membuat kita lebih rentan pada bencana atau lebih tahan terhadap bencana.

Pengurangan Resiko Bencana adalah Tanggung Jawab Setiap Orang.

Disaster risk reduction termasuk  disaster management, disaster mitigation dan disaster preparedness, harus menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Harus dipastikan bahwa aktifitas pembangunan juga harus dibarengi dengan pengurangan resiko pengurangan bencana. Disisi lain bahwa pembangunan akan meningkatkan resiko bencana dan kerugian akibat bencana. Pada akhirnya DRR melibatkan semua unsur dari masyarakat, setiap bagian dari pemerintah , dan setiap  professional dan sektor swasta.

“The more governments, UN agencies, organizations, businesses and civil society understand risk and vulnerability, the better equipped they will be to mitigate disasters when they strike and save more lives”

— Ban Ki-moon, United Nations Secretary-General
sources:

Peran Geograf dalam Penanggulangan Resiko Bencana

Aspek Geografi dalam penanggulangan resiko bencana sangatlah besar dimana penangulangan resiko bencana terkait dengan kemampuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data spatial mulai dari iklim, morfologi, kependudukan, dll dalam kerangka keruangan. Pengalaman Bencana besar di Aceh akibat tsunami dan gempa bumi mengajarkan banyak pihak bahwa data spatial sangat dibutuhkan dalam penangulangan bencana.  Pengalaman di Merapi membuktikan bahwa dengan data spatial geologi, vulkanologi, lokasi sebaran penduduk, aliran sungai dan analisis spatial berupa perkiraan dampak letusan mampu digunakan untuk mengurangi resiko bencana.

Peran geograf sangatlah penting dalam rangka memberikan masukan dalam pengambilan keputusan dalam manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapan menghadapi bencana. Tersedianya data spatial  kemudian bisa dianalisis secara keruangan dengan menggunakan tools seperti GIS dan remote sensing akan mampu memberikan arahan dalam pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan Hyogo Framework disebutkan bahwa aspek yang terpenting salah satunya adalah memasukkan aspek penanggulangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan. Dalam kaitan perencanaan pembangunan yang mengikut sertakan aspek pengurangan resiko bencana maka data-data spatial meliputi iklim, hidrologi, geologi, morfologi wilayah, dll harus ditampilkan secara spatial. Geograf harus mampu berperan untuk menampilkan dan menganalisis data-data tersebut dalam rangka membuat keputusan dalam perencanaan wilayah yang mengedepankan aspek pengurangan resiko bencana.

Opini Anda Mengenai UU Informasi Geospasial?


Apa opini anda mengenai UU Informasi Geospasial?

UU No 4 tahun 2011 berisikan mengenai pengaturan mengenai informasi geospasial yang dapat di download disini:

http://www.bakosurtanal.go.id/bakosurtanal/undang-undang-informasi-geospasial/

What is your opinion?

Aplikasi GIS dalam Pengelolaan DAS


Pendekatan berbasis DAS telah dilakukan di banyak negara termasuk Indonesia dalam rangka memecahkan permasalahan yang cukup kompleks dalam kaitan pengelolaan wilayah dengan faktor kelestariannya. Pendekatan berbasis DAS dianggap mampu memberikan arahan pengelolaan lingkungan yang berfokus pada publik dan swasta dalam mengatasi permasalah pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut.

GIS sebagai tools telah berkembang pesat, perkembangan teknologi memungkinkan GIS mampu mengelola data yang kompleks dan kemudian berkembang sebagai alat analisis yang sangat bermanfaat. GIS berkembang dalam pengelolaan DAS sebagai alat untuk mengumpulkan dan management data spatial serta menampilkannya, menjadi suatu alat dalam melakukan analisis dan modelling yang keluarannya sangat berguna dalam pengambilan keputusan pengelolaan DAS.

GIS dalam pengelolaan DAS dapat digunakan sebagai alat untuk mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan DAS. Secara teknis GIS digunakan untuk; 1) pengumpulan data-data spatial terkait DAS seperti data topografi, data geologi, data batas-batas administrasi, data penggunaan tanah, data aktifitas ekonomi dan livelihood di dalam wilayah DAS dan juga data citra satelit dan DTM; 2) analisis dengan GIS dilakukan dengan menggunakan data-data spatial yang ada untuk menganalisis intensitas erosi, kesesuain lahan, dampak aktifitas manusia; 3) modelling dilakukan dengan GIS untuk membuat perkiraan-perkiraan berdasarkan perlakuan atau trend tertentu secara spatial. Modelling dengan GIS memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan perkiraan yang terjadi.

Pendekatan GIS berbasis partisipatif dalam rangka pengelolaan DAS juga telah dikembangkan dibanyak wilayah. Menggabungkan teknis GIS dengan pengambilan data secara partisipatif yang melibatkan banyak pihak memungkin suatu analisis spatial yang sesuai dengan behaviour, kecenderungan dan pola-pola hidup pihak-pihak yang ada dalam wilayah DAS tersebut.

Analisis Geografi Jaman Dulu Lebih dari Jaman Sekarang?


GISscience.com merilis berita mengenai analisis GIS mengenai tingkat kerentanan longsornya tanah vulkanik. Analisis spatial yang dilakukan melihat aspek-aspek spatial seperti kelerengan, jenis tanah dan kandungan, dan curah hujan. Tulisan yang bagus dan membuat saya berpikir apakah analisis yang sama dilakukan pasca letusan Merapi dan Bromo.

Ada banyak hal sebenarnya yang memerlukan analisis spatial atau analisis keruangan dan belum dilakukan padahal sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Pada tahap ini saya teringat posting mengenai program Geography Awareness yang dilakukan salah satu komunitas untuk melakukan advokasi mengenai pentingnya aplikasi geografi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini tampaknya perlu dilakukan komunitas geografi di Indonesia dalam rangka memastikan bahwa banyak pihak, termasuk yang terpenting adalah para pengambil kebijakan.

Saya yang sempat jalan-jalan ke beberapa propinsi di Indonesia sempat mengamati bahwa para pengambil keputusan belum memiliki tingkat kepedulian akan pentingnya data spatial yang benar. Tidak heran dari sekian banyak kabupaten, hanya beberapa yang memiliki data paling dasar seperti batas kabupaten? wow

Saya menonton film Stalin dan melihat adegan Stalin yang membahas mengenai kemungkinan invasi Jerman dengan membuat analisis spatial bersama pimpinan militer. Pentingya aspek geografi sudah diketahui dari dahulu dan kemampuan yang memungkinkan imperialisme pra WW I terjadi. Kemampuan dan kepedualian british, netherland, spain memungkin mereka bisa menguasai negara-negara lain. Analisis spatial juga yang memungkinkan negara seperti Jepang misalnya bisa mengantisipasi gempa. Analisis spatial dilakukan jaman belanda dengan memetakan aspek fisik wilayah seperti morfologi dan klimatologi, tidak heran bahwa jumlah stasiun pengukur curah hujan jaman itu mungkin lebih banyak dari jumlah saat ini. Hasilnya adalah informasi wilayah dalam menyusun strategi perkebunan. Investasi yang cerdas saat itu dan hasilnya adalah ekspor karet, teh, kopi, dll dari Nusantara ke Eropa oleh pemerintahan kolonial.

Seandainya tingkat kepedulian akan pentingnya analisis spatial dan pentingnya Geografi dimiliki oleh pengambil keputusan tentunya banyak kebijakan yang bisa durumuskan dan diambil dengan lebih bijak.

Perkembangan Data Spatial


Membaca Geospatial World tentang kemajuan ekonomi Cina yang menjadi kedua terbesar di dunia dan tentunya kemajuan dibidang pendataan spatial yang disebutkan mencapai 25 persen pertahun membuat saya takjub dan berpikir mengapa perkembangan data spatial di Indonesia seperti berjalan ditempat.
Pendataan spatial yang dilakukan di Cina menjadi dasar dalam pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pembangunan pertanian, pemanfaatan sumberdaya alam.

Kondisi cina dengan daratan yang luas bisa dikatakan dipetakan secara utuh dengan menggunakan resources yang besar. Disebutkan misalnya perencanaan kawasan pertanian dilakukan dengan mendata keseluruhan informasi spatial secara lengkap sebelum implementasi pertanian dilakukan. Hasilnya bisa dilihat bahwa hasil pertanian yang maksimal.
Beberapa tahun yang lalu saya harus bolak-balik Jakarta – Bandung dan pilihan yang paling saya suka adalah kereta, karena melewati jalur mulai dari kota, dan persawahan serta pemandangan perbukitan yang indah saat mulai memasuki purwakarta. Hanya dua tahun saja saya melihat penyusutan lahan padi di wilayah kawarang yang berubah menjadi perumahan atau pabrik. Kebijakan pertanian Indonesia bisa dibilang sangat tidak bijak dengan membiarkan perubahan fungsi lahan pertanian dan menjadikan wilayah non produktif seperti lahan gambut atau rawa sebagai kawasan pertanian.
Seandainya perkembangan data spatial dilakukan dengan baik misalnya memetakan aspek-aspek:
– ketersediaan lahan
– ketersediaan air
– tingkat kesuburan
– tingkat kesesuaian tanaman
– aksesibilitas dan pasar

Dengan menyediakan data tersebut secara spatial, tentunya kebijkan pembangunan pertanian tidak akan dilakukan dengan sembarangan dan menghasilkan ketergantungan pangan pada negara lain.

Data spatial seperti halnya, data-data lain disemua sektor pembangunan tampaknya harus terus menerus diadvokasi untuk dijadikan prioritas untuk dibangun sebelum perencanaan dilakukan, sesudah perencanaan data spatial harus terus dibangun agar tetap menkadi dasar dalam implementasi pembangunan.

fifth e-bulletin from the ICT4D programme


FYI… from PPGIS

We are pleased to attach the fifth e-bulletin from the ICT4D programme which focuses on forestswhich is one of the themes of our research programme. Our e-bulletin is issued every 3 months, aimed at updating readers on an IDRC-funded pan-African research programme looking at Participatory-GIS and food security in Africa, and is edited by team members from Enda Lead Africa.

 Just to remind you, it’s a 3 year programme implemented in a number of African countries and looking at P-GIS in:

·         Water resources management, Benin

·         Community management of forests, Kenya and Rwanda; 

·         Adaptation to the effects of climate change, Malawi;

·         Land management, Senegal;

·         Management of traditional knowledge in the field of irrigation, Tunisia.

 Kindly distribute within your networks and pass on to us any contact details for interested persons and institutions.

 Many thanks,

 The coordination team

ICT4D programme


Gap Data Geografi Di Daerah


pulau-pulau terluar Indonesia di Papua

Mengutip berita yang merilis jumlah pulau setelah survei nama-nama pulau di Indonesia yang dilakukan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi sejak tahun 2007 hingga akhir 2010 menunjukkan jumlah pulau di Indonesia 13.466 pulau. Meski ini masih laporan sementara, jumlah pulau di Nusantara tidak lebih dari itu.  Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Asep Karsidi menyampaikan hal ini pada Lokakarya ”Peranan UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) dalam Menunjang Kegiatan Tim Nasional dan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi” di IPB International Convention Centre, Kamis (7/4) di Bogor.

Pertanyaan yang menggelitik saya adalah apakah daerah memiliki data yang sama mengenai jumlah pulau yang ada dalam lingkup wilayah administrasinya? Sebuah pertanyaan yang saya tahu jawabannya tidak… berdasarkan apa yang saya lihat dari wilayah wilayah yang saya datangi memang ada gap besar dalam kaitan dengan data geografi di wilayah-wilayah.

Atau mungkin karena sebagian besar wilayah yang saya kunjungi adalah wilayah wilayah pedalaman. Entahlah yang pasti wilayah-wilayah di kepualauan seperti Yapen atau wilayah lain di Papua misalnya tidak memiliki data geografi yang cukup termasuk diantaranya data-data mengenai jumlah pulau yang ada. Sementara kegunaan data tersebut sangatlah besar dalam kaitan dengan perencanaan wilayah. Keterbatasan data geografi sementara ini belum dianggap masalah oleh wilayah-wilayah tertentu karena tingkat kepedulian terhadap pentingnya data spatial masih sangat rendah. Sharing data geografi antara pusat dan daerah harusnya mulai dilakukan sejak sekarang. Sehingga daerah memiliki data geografi yang lengkap dan mampu menggunakan data tersebut untuk perencanaan wilayah.

 

 

 

Photography: Supermoon 19 March 2011


Canon EOS 60D, 135mm, speed 1/50, f 11, iso 200

On March 19, 2011 the Moon will pass by Earth at a distance of 356,577 kilometers (221,567 miles) – the closest pass in 18 years .

I don’t wanna miss my chance, with Canon EOS 60D go to Dok 2 beach where clear sky appear. Sky was not real clear with clouds but it is good enough to shoot supermoon pictures and some landscape at night.

Moon among clouds

Sky look so bright as you can see, I expected that electricity around Jayapura black out at this moment and everyone will go out and  look up to the sky.

Supermoon

All pictures taken with Canon EOS 60D from Jayapura city, Papua, Indonesia.