I just posted vacant position in one of mailing list and expected applicants to work in rural area. Years working in rural areas, I am aware that so many people had no interest to work in rural and remote areas and tend to work in urban or city.
As country with many provinces, Indonesian job seeker dominated more people with willingness to urban areas and semi urban areas where more of opportunities and development activities conducted. But in reality mostly rural areas need more better human resources.
What can we say, even government could not settle gap between rural and urban areas, for example in basic infrastructure where urban areas had better infrastructure then rural. It is need to develop strategy that basic infrastructure like a decent housing, sanitation, electricity, water, communication and transportation in rural ares as good as rural.
Development planning need to be more clearly define to make sure that whether urban and rural have a same quality of basic services.
Bringing knowledge to rural areas will be important to make sure that rural area will develop as good as urban. The different will be only in life style and environment but prosperity will be the same.
Happy anniversary for us, at the same date I celebrate my sixth year of my marriage.
Selamat tahun baru 1433 H. Agak istimewa tahun ini karena sama anniversary pernikahan gue yang ke-enam. Seperti halnya tahun baru ada baiknya berpikir kebelakang buat menarik bahan pembelajaran dari apa yang sudah dijalani setahun belakangan dan mencoba mensarikannya buat menjadi panduan menjalani hari ini dan hari kedepannya sampai tahun depan.
Tahun lalu ada banyak pelajaran yang diambil, salah satunya adalah pembelajaran bahwa lepas dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain bukanlah sebuah bencana karena jeda waktu 5 bulan memberi waktu banyak untuk dekat dengan keluarga dan membentuk jaringan baru serta memberikan pengalaman baru.
Tahun lalu juga memberikan pelajaran berharga bahwa keluarga merupakan hal yang sangat penting dan menjadi tumpuan ketika kita dalam kesulitan. When I have no permanent job, family will support whatever condition you may have. Thanks to my family for all good things and lesson learned last year.
Pembelajaran lain yang juga penting adalah bahwa gue dituntut buat lebih cermat melihat kemampuan yang kita miliki. Bahwa pekerjaan yang kita ambil misalnya harus benar-benar sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Bertahun-tahun bekerja dengan akar geografi bukan lagi satu-satunya hal terbaik yang gue bisa, tapi 3 tahun mengerjakan pekerjaan terkait poverty, knowledge dan yang terpenting adalah project management sebenarnya memberikan pengetahuan luar biasa. Pengetahuan ini sebenarnya mengakar dalam pola pikir dan membuat sadar bahwa banyak hal yang bisa dilakukan selain dari apa yang kita anggap sebagai kemampuan utama kita. Bahwa kemampuan ini mengharuskan kita bergerak kedepan dan mulai berani mengambil keputusan-keputusan.
Pembelajaran berharga lainnya adalah bahwa jalan Tuhan benar-benar misterius, sedetail apapun kita membuat rencana, selalu ada waktu dimana apa yang kita rencanakan belum tentu berjalan dan tiba-tiba hal yang kita tidak rencanakan bisa berjalan.
Keep to have a good heart then you will be afraid of nothing. May Allah SWT bless all of us.
Sekedar sharing.
Berikut adalah link ke Peta Moratorium Kehutanan / Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) berdasarkan SK. 323/Menhut-II/2011 per 17 Juni 2011:
Para perencana kota-kota di Indonesia tampaknya harus sesegera mungkin melakukan advokasi mengenai perencanaan kota-kota Pantai di Indonesia yang tidak teratur. Saya pernah menulis mengenai kota Jayapura yang terbangun tanpa perencanaan, dimana wilayah pantai tertutup oleh bangunan yang semakin lama semakin banyak dan menutup akses ke pantai baik akses ruang sampai pemandangan yang harusnya menjadi ruag publik.
Kunjungan ke kota pantai lainnya yaitu Sarmi menunjukkan gejala yang sama, bahwa perencana kota tampaknya tidak aware akan pentingnya perencanaan wilayah detail untuk pengaturan wilayah pantai sebelum terbangun keseluruhannya. Kota Sarmi yang kecil juga mulai membangun diri dengan menutup wilayah pantainya dengan bangunan-bangunan yang dilihat dari sudut keamanan dan esttetika sebenarnya tidak layak.
Aspek adaptasi akan perubahan iklim menjadi hal yang harus diperhatikan sejalan dengan meningkatnya permukaan laut. Wilayah-wialyah pantai mengalami kemunduran garis pantai dan suatu waktu akan menyebabkan wilayah terbangun tersebut menjadi wilayah tergenang.
Aspek keamanan menjadi penting ketika kita bicara mengenai kerentanan wilayah-wilayah pantai atas bencana. Kejadian-kejadian seperti tsunami yang besar di Aceh tampaknya belum menjadi lesson learned bagi banyak wilayah-wilayah lain di Indonesia. Pembangunan secara intensif di wilayah sepanjang sepadan pantai menyisakan sedikit saja wilayah pantai bahkan menghilangkan wilayah pantai sebenarnya sangat tidak aman dari kemungkinan bencana seperti Tsunami.
Aspek lain tentunya terkait dengan pantai sebagai ruang publik yang semakin lama semakin hilang ketika sudah menjadi halaman rumah-rumah pribadi.
Aspek estetika menjadi penting juga ketika wilayah-wilayah potensial menjadi lokasi wisata sudah dirusak dengan adanya bangunan-bangunan yang dibangun tanpa memperhatikan estetika. Kota pantai yang harusnya indah dengan pemandangan laut menjadi wilayah-wilayah slum dengan pembangunan pemukiman yang tidak teratur sepanjang pantainya.
Kota Sarmi
Membaca buku online “Effective Practice in Spatial Planning” By Janice Morphet (2010) membuat saya makin gelisah bahwa spatial planning tampaknya menjadi sangat penting untuk diperkenalkan secara lebih terbuka. Dimana domain spatial planning tidak terbatas pada ‘pengaturan wilayah” dalam skala ruang yang sempit saja. Spatial plannig menjadi domain yang lebih luas dimana faktor-faktor kekuasaan menjadi penting. Bahwa pengaturan ruang merupakan domain bersama mulai dari tingkat pengambil keputusan sampai pada wilayah pelaksana.
Kota-kota wisata seperti Bali telah belajar banyak dan mulai menerapkan aturan yang ketat pada pembangunan wilayah pantainya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kota-kota lain yang berada di seluruh Indonesia. Apalagi melihat wilayah-wilayah kota pantai di Indonesia Timur dengan kondisi landscape yang bagus, pasir pantai yang putih dan lautan yang indah. Tampaknya ini menjadi PR bagi banyak perencana kota di Indonesia.
Traveling with a small plane was thrilling as well as fun. Like when flight to Sarmi with a small plane. The town is taken 50 minutes by plane is located in the western city of Jayapura.
From the seats we could see clearly the aircraft cockpit.
GPS in the plane showing the location of the flight from Jayapura to Sarmi.
At take off time, we can see the reflected image plane on the mainland.
shadow of my plane
Sentani airport famous wit stunning view of Sentani lake at landing and take off time.
Lake Sentani viewlake view terrace
The view from the plane is very beautiful, we could see the sea on the north and see the land in the south.
islands with white sandy coastthe river and lowland forest
Baru saja saya melakukan survey mengenai inisiatif terkait dengan REDD+ dan melakukan wawancara dengan beberapa stakeholder terkait di tingkat propinsi. Dengan target kegiatan propinsi sebenarnya ada banyak hal yang ingin di gali mengenai tingkat pengertian, komitmen, dan kesiapan beberapa stakeholder terkait melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan REDD+.
Kesimpulan yang saya dapatkan bahwa inisiatif ditingkat propinsi sudah mulai berjalan, demikian pula dengan beberapa kegiatan sudah mulai dilakukan dengan beberapa hasil yang cukup bagus. Dilakukan di beberapa geomer tertentu yang umumnya adalah kawasan lindung.
Pada implementasi yang lebih detail sampai pada kesimpulan bahwa implementer sebenarnya pada kegiatan ini (sebenarnya pada semua inisiatif pembangunan) adalah KABUPATEN.
Yang menjadi permasalahan misalnya pada sektor kehutanan, terkait dengan kegiatan pengelolaan kawasan hutan yang lestari dan beberapa inisiatif lainnya adalah terputusnya rantai koordinasi antara propinsi dengan kabupaten. Yang terjadi adalah hampir semua inisiatif yang terbangun ditingkat nasional, dan tingkat propinsi kemudian ditingkat kabupaten tidak berjalan karena otonomi.
uppsss….
Dinas terkait di Kabupaten ternyata lebih memilih untuk menjalankan program ataupun kebijakan yang ditetapkan di kabupaten. Dalam hal ini dinas atau lembaga sektoral lainnya akan lebih memilih arahan pak Bupati dibandingkan dengan arahan pembangunan yang sudah dibuat ditingkat nasional maupun tingkat propinsi.
There is no such thing as a ‘natural’ disaster, only natural hazards.
DRR bertujuan untuk mengurangi kerusakan akibat bencana alam seperti gempa, banjir, badai melalui suatu etos pencegahan. Disaster risk reduction adalah konsep dan praktek untuk mengurangi bencana usaha yang tersistematis memlalui analisis dan pengurangan faktor-faktor penyebab dari bencana. Mengurangi resiko terkena bencana, mengurangi kerentanan dari masyarakat dan propertinya, manajemen yang bijak dari lahan dan lingkungan , dan meningkatkan kesiapan akan kejadian, semuanya merupakan contoh-contoh dari penanggulangan resiko bencana.
Pengurangan Resiko Bencana adalah masalah Pilihan
Bencana yang terjadi sesudah kejadian bencana alam. Kadar dari bencana sangat tergantung pada dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Skala dari dampak tergantung pada pilihan pola hidup dan lingkungan. Pilihannya pada bagaimana proses pertanian pangan dilakukan, bagaimana membangun rumah , kebijakan pemerintah yang ada, bagaimana sistem pemerintahan dan bahkan bagaimana ini dilakukan di bidang pendidikan di sekolah. Setiap keputusan dan kebijakan yang diambil akan membuat kita lebih rentan pada bencana atau lebih tahan terhadap bencana.
Pengurangan Resiko Bencana adalah Tanggung Jawab Setiap Orang.
Disaster risk reduction termasuk disaster management, disaster mitigation dan disaster preparedness, harus menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Harus dipastikan bahwa aktifitas pembangunan juga harus dibarengi dengan pengurangan resiko pengurangan bencana. Disisi lain bahwa pembangunan akan meningkatkan resiko bencana dan kerugian akibat bencana. Pada akhirnya DRR melibatkan semua unsur dari masyarakat, setiap bagian dari pemerintah , dan setiap professional dan sektor swasta.
“The more governments, UN agencies, organizations, businesses and civil society understand risk and vulnerability, the better equipped they will be to mitigate disasters when they strike and save more lives”
Aspek Geografi dalam penanggulangan resiko bencana sangatlah besar dimana penangulangan resiko bencana terkait dengan kemampuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data spatial mulai dari iklim, morfologi, kependudukan, dll dalam kerangka keruangan. Pengalaman Bencana besar di Aceh akibat tsunami dan gempa bumi mengajarkan banyak pihak bahwa data spatial sangat dibutuhkan dalam penangulangan bencana. Pengalaman di Merapi membuktikan bahwa dengan data spatial geologi, vulkanologi, lokasi sebaran penduduk, aliran sungai dan analisis spatial berupa perkiraan dampak letusan mampu digunakan untuk mengurangi resiko bencana.
Peran geograf sangatlah penting dalam rangka memberikan masukan dalam pengambilan keputusan dalam manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapan menghadapi bencana. Tersedianya data spatial kemudian bisa dianalisis secara keruangan dengan menggunakan tools seperti GIS dan remote sensing akan mampu memberikan arahan dalam pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana.
Berdasarkan Hyogo Framework disebutkan bahwa aspek yang terpenting salah satunya adalah memasukkan aspek penanggulangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan. Dalam kaitan perencanaan pembangunan yang mengikut sertakan aspek pengurangan resiko bencana maka data-data spatial meliputi iklim, hidrologi, geologi, morfologi wilayah, dll harus ditampilkan secara spatial. Geograf harus mampu berperan untuk menampilkan dan menganalisis data-data tersebut dalam rangka membuat keputusan dalam perencanaan wilayah yang mengedepankan aspek pengurangan resiko bencana.
Gempa Jepang yang terjadi tanggal 11 Maret 2011 merupakan gempa terbesar yang terjadi di Jepang selama 1000 tahun dan diikuti oleh terjadinya gelombang pasang Tsunami yang merusak wilayah bagian utara Jepang sepanjang pesisir.
Jepang dan beberapa negara lain di pasifik termasuk Indonesia merupakan wilayah yang masuk dalam jalur Pacific Ring of Fire yang merupakan jalur volkanik dan gempa bumi sepanjang 40.000 km berbentuk seperti tapal kuda.
Peta Jalur Ring of Fire, sumber wikipedia
USGS merilis bahwa gempa tersebut memiliki kekuatan 8.9 M sekala richter, dengan kedalaman pusat gempa 24,4 km. Letaknya sendiri di koordinat 38.322° lintang utara dan 142.369° bujur timur atau 130 km dari kota Sendai.
130 km (80 miles) E of Sendai, Honshu, Japan
178 km (110 miles) E of Yamagata, Honshu, Japan
178 km (110 miles) ENE of Fukushima, Honshu, Japan
373 km (231 miles) NE of TOKYO, Japan
Pemerintah Jepang meralat kekuatan gempa yang diperkirakan mencapai magnitude 9 SR. Seorang ahli di Jepang yaitu Professor Yugi Yaji dari Universitas Tsukuba berpendapat, gempa yang diberi nama resmi gempa Tohoku-Chiho Taiheiyo-Oki terjadi akibat pergerakan di beberapa area sekitar sumber energi gempa (focal point) secara bersama-sama. Menurutnya, hal tersebut yang mungkin bisa menimbulkan kekuatan gempa yang hanya bisa terjadi tiap sekitar 1.000 tahun sekali. Dan Takashi Furumura, profesor dari Universitas Tokyo, mengatakan, gempa Jumat kemarin bisa jadi gempa maksimum yang mengguncang Jepang. Gempa tersebut mungkin didorong gempa bermagnitude 7,2 yang mengguncang Miyagi Agustus 2005 lalu. Sebab berdekatan dengan pusat gempa tersebut adalah pusat gempa Miyagi. (Kompas.com).
Kekuatan gempa yang besar ini menyebabkan pergeseran sumbu rotasi bumi sebesar 25 cm seperti dilansir oleh BMKG Italia dan menyebabkan percepatan rotasi bumi 18 mikrodetik.
Tsunami
Pusat gempa yang terletak dilaut menyebabkan terjadinya gelombang Tsunami yang merusak wilayah wilayah pantai di sekitar pusat gempa. Kerusakan tsunami dan gempa merusak bangunan dan merusak wilayah pantai dengan gelombang laut yag masuk ke darat sampai puluhan km. Perkiraan dari Jefferies International Ltd menyebutkan, kerugian akibat guncangan gempa dan tsunami yang melanda Jepang pada hari Jumat lalu mencapai sekitar 10 miliar dollar AS atau Rp 87 triliun (kompas.com). Kerusakan yang paling parah adalah di propinsi Miyagi, video NHK memperlihatkan arus gelombang tsunami meruntuhkan bangunan rumah dan juga menghempas perahu dan mobil layaknya mainan. Tsunami merusak dengan 2 cara yaitu melalui kekuatan gelombangnya yang memiliki kekuatan dan kecepatan besar dan yang kedua yaitu dengan masa air yang menggenangi wilayah tersebut. Diperkirakan kekuatan gelombang laut bisa mencapai 800 km perjam. Peristiwa yang sama dapat dilihat dalam kejadian tsunami yang terjadi di Aceh.
Tsunami sendiri berasal dari bahasa Jepang 津波, yang arti harfiahnya sama dengan gelombang pelabuhan “harbor wave” atau merupakan serangkaian gelombang pasang karena perpindahan volume air yang besar diakibatkan oleh gempa atau letusan gunung. Di Jepang telah dicatat sekitar 196 kejadian tsunami dan yang pertama kali tercatat adalah tahun 1498 terjadi pada 20 September 1498 dengan sumber dari wilayah Laut Enshunada. Tsunami terjadi akibat gempa 8,3 magnitude. Sebanyak 31.000 orang tewas dalam bencana alam ini, disertai rusak parahnya 1.000 rumah di wilayah sekitar.
Tsumani yang terjadi pada gempa 11 Maret 2011 di Jepang menyebabkan kerusakan yang sangat parah di wilayah pantai di Jepang. Hampir sama dengan kejadian di Aceh, jumlah korban jiwa akibat tsunami akan lebih besar daripada kejadian gempa tersebut.
Membaca berita di Kompas jumat 4 maret 2011 mengenai perumahan, disebutkan bahwa baru 18 dokumen tata ruang kabupaten/kota yang baru disahkan dari 491 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Luar biasa…
Kekawatiran saya mengenai stagnannya perencanaan ruang dan aplikasi spatial di Indonesia ternyata bersambut dengan berita IAP (Ikatan Ahli Perencanaan) yang menggelar konferensi pers mengenai Kondisi Tata Ruang Indonesia yang dikatakan dalam kondisi darurat. Baca: ( http://properti.kompas.com…..Tata.Ruang.Indonesia.dalam.Kondisi.Darurat).
Disebutkan misalnya sejak kewenangan otonomi dibebankan kepada daerah, proses legalisasi peraturan daerah RTRW baru terlaksana di 7 propinsi, 14 Kabupaten, dan 4 kota. “Dari target 500-an Kabaputen dan Kota, baru 14 kabupaten dan 4 kota yang memiliki kepastian hukum berdasarkan UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Indonesia (TMII)
Dokumen Tata Ruang Wilayah seperti diamanatkan UU no 26 tahun 2007 memang memiliki kekuatan hukum yang mengikat kabupaten dan kota.
Mengacu pada PP No 68 TAHUN 2010, sebenarnya patut menjadi keprihatinan bersama bahwa penetapan dan pembuatan tata ruang di kabupaten-kabupaten di Indonesia belum selesai. Dalam pasal 6 disebutkan:
Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:
a. masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
Mengapa Daerah Sulit Menetapkan Rencana tata Ruang Wilayah
Jawabannya bisa dua:
1. Kurangnya kapasitas penyelenggara perencanaan di daerah dalam membuat Rencana Tata Ruang Wilayah. Kondisi ini juga diikuti oleh kurangnya kapasitas pengambil kebijakan daerah (Bupati, Walikota) dan kurangnya kapasitas legislatif (DPRD) untuk memahami pentingya aspek perencanaan pembangunan dalam memberikan arah bagi pembangunan daerah.
2. Konsekwensi hukum dari Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah, dimana ketika Dokumen Tata Ruang sudah ditetapkan maka sifatnya mengikat dan mejadi acuan dalam perencanaan ruang. Perubahan alokasi ruang tidak dimungkinkan tanpa proses yang melibatkan aspek hukum.
Mungkin ini bukan istilah yang sering ditemui dalam tulisan-tulisan mengenai perencanaan pembangunan, tetapi sebenarnya istilah ini sudah diaplikasikan meskipun belum secara terintegrasi.
Saya pertama kali mendengar istilah ini tahun 2002 ketika tim dari WWF Amerika memperkenalkan konsep perencanaan wilayah dengan pendekatan ekologi. Bahkan saya menerima on job training dari ahlinya langsung, ada 2 orang yang saya ingat yaitu J. Morisson yang khusus datang ke Papua untuk memberikan training. Bersama J. Morisson kemudian saya ikut berangkat ke PNG untuk melakukan training yang lain. Menjadi perjalanan yang menarik karena selain mengikuti pertemuan ecoregion, saya juga diminta menjadi trainer GIS buat partner WWF di PNG.
Saya melakukan pendataan dan analisis ecoregion di dua wilaah yaitu di wilayah vogelkop atau Kepala Burung di Papua Barat dan di wilayah Merauke/Wasur. Lihat link berikut untuk pendekatan ecoregion.
Landscape conservation dengan ecoregion pada dasarnya adalah pendekatan untuk mendelineasi kawasan penting konservasi berdasarkan representasi kawasan ekologi. Kawasan ekologi ini didelineasi menggunakan data-data geografi seperti ketinggian, vegetasi, iklim.
Istilah lain yang yang sering digunakan dalam kaitan dengan landscape conservation adalah bioregion. Diartikan sebagai:
Bioregion adalah kawasan atau wilayah geografis yang relatif luas dan memiliki bentang alam serta kekayaan jenis keanekaragaman hayati yang tinggi dimana proses lingkungan alaminya mempengaruhi fungsi-fungsi ekosistem didalamnya.
Bioregion terkait dengan sistem bentang alam, karateristik resapan air, bentukan lahan, spesies tumbuhan dan satwa fan budaya manusia.
Sementara penggunannya dikenal dengan bioregionalism wikipedia menuliskan: Bioregionalism is a political, cultural, and environmental system or set of views based on naturally-defined areas called bioregions, or ecoregions. Bioregions are defined through physical and environmental features, including watershed boundaries and soil and terrain characteristics. Bioregionalism stresses that the determination of a bioregion is also a cultural phenomenon, and emphasizes local populations, knowledge, and solutions.[1]
Konsep bioregion dan ecoregion dalam perencanaan sebenarnya sudah diadvokasi oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat dibidang konservasi kepada pemerintah. Yang menjadi masalah adalah advokasi di tingkat nasional dan beberapa di tingkat propinsi tidak sampai ke kabupaten yang dengan otonominya membuat perencanaan wilayah sesuai dengan keinginannya sendiri. Yang terjadi adalah kesimpang siuran pengaturan kawasan lindung dan kawasan budidaya ketika dicoba dimozaik pada tingkat propinsi. Karena fungsi kawasan secara ekologi tidak dipisahkan oleh batas administrasi.
Landscape planning yang saya pelajari mengharuskan konservasi wilayah di setiap kawasan ekologi dengan mendelineasi kawasan konservasi setidaknya 20 persen wilayah. Konservasi ini tentunya dengan berbagai jenis, mulai dari kawasan lindung sampai kawasan pemanfaatan terbatas.
Perencanaan Wilayah dan Konservasi
Pada banyak wilayah Indonesia kawasan konservasi masih merupakan perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. UU Penataan Ruang menetapkan bahwa di setiap wilayah harus ditentukan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Bagaimana kawasan lindung dan kawasan budidaya didelineasi di lapangan masih menjadi perdebatan yang belum selesai. Dalam banyak penentuan kawasan lindung misalnya masih banyak perencana daerah yang masih menggunakan dasar teknis seperti bahwa kawasan lindung adalah kawasan dengan lereng lebih dari 40%, rentan terhadap longsor atau banjir, dll. Yang terjadi adalah kawasan lindung hanya didelineasi pada kawasan pegunungan, sementara kawasan dataran rendah dikonversi menjadi kawasan budidaya seluruhnya. Padahal dalam banyak kasus penentuan kawasan lindung harusnya lebih detail lagi dengan melihat keterwakilan ecologi. Intinya adalah semua kawasan harus dilindungi karena semua kawasan memiliki fungsi ekologi yang tidak tergantikan.
Jadi kalau ada ide memindahkan kawasan lindung ke wilayah lain karena ingin digunakan sebagai kawasan budidaya, merupakan ide yang sangat tidak pintar. Jakarta pernah melalukannya dengan memindahkan kawasan konservasi di wilayah utara ke kawasan yang mendekati wilayah Tanggerang dan kita bisa lihat akibatnya ketika musim hujan dengan banjir.
Saya ingin menulis lebih banyak, tapi harus buka-buka lagi semua literatur.
Musnanda Satar 