Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung

On By MusnandaIn Indonesia, Penataan Ruang, Urban and Regional Planning2 Comments

Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya menjadi dua kata kunci utama dalam perencanaan ruang. Pembagian kawasan didalam tata ruang dibatasi dua hal ini.

Perencanaan tata ruang merupakan perencanaan yang mengatur penggunaan kawasan dalam kehidupan manusia di atasnya. Dalam banyak praktek kehidupan masyarakat sebenarnya praktek penggelolaan ruang tidak bisa dipisahkan dalam dua kategori besar. Sebagian besar masyarakat tidak memisahkan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan Lindung

 

Dalam UU Perencanaan, baik UU No 24 tahun 1994 maupun UU no 26 tahun 2007. Menyebutkan pembagian kawasan atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pengertiannya adalah kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Menurut Permen no 15 tahun 2009 (permen15-2009) kawasan lindung terdiri atas:

a. kawasan hutan lindung;

b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;

c) kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal;

d) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

e) kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir;

f) kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan

g) kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Secara lebih detail kawasan lindung dijelaskan melalui Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990.  Dalam pasal 2 disebutkan Sasaran Pengelolaan kawasan lindung adalah:

a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;

b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam.

Secara detail bisa dilihat dalam dokumen Keppres_32_1990

Kawasan Budidaya

Sementara kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

a. kawasan peruntukan hutan produksi, yang dapat dirinci meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi;

b) kawasan hutan rakyat;

c) kawasan peruntukan pertanian, yang dapat dirinci meliputi: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura;

d) kawasan peruntukan perkebunan, yang dapat dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah provinsi;

e) kawasan peruntukan perikanan, yang dapat dirinci meliputi kawasan: perikanan tangkap, kawasan budi daya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan;

f) kawasan peruntukan pertambangan, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah di kawasan pertambangan;

g) kawasan peruntukan industri, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: industri kecil/rumah tangga, industri agro, industri ringan, industri berat, industri petrokimia, dan industri lainnya;

h) kawasan peruntukan pariwisata, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: semua jenis wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/taman rekreasi, dan wisata lainnya;

i) kawasan peruntukan permukiman, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan; dan

j) peruntukan kawasan budi daya lainnya, yang antara lain meliputi kawasan peruntukan: instalasi pembangkit energi listrik, instalasi militer, dan instalasi lainnya.

Kawasan budidaya diatur secara detail dalam Permen PU NO.41/PRT/M/2007 (panduang bisa di lihat sbb: mod_budidaya)

Dalam praktek lapangan kawasan lindung dan kawasan budidaya seringkali sulit untuk ditentukan  karena melihat pengertiannya bahwa lindung ditujukan pada kelestarian sementara kawasan budidaya ditujukan pada pemanfaatan. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dengan wilayah yang mix penggunaan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya?

Pertanyaan tersebut biasanya muncul pada wilayah-wilayah pedesaan atau wilayah yang dihuni oleh masyarakat tradisional, dimana perlindungan tidak bisa terlepas dengan pemanfaatan wilayah. Pada wilayah-wilayah ini konsep pembagian wilayah lindung dan wilayah budidaya perlu dikaji lagi dengan mengedepankan kedua aspek ini sekaligus. Ini terkait dengan budaya masyarakat, pada masyarakat pedesaan terutama masyarakat tradisional, sistem perlindungan dan pemanfaatan menyatu dalam satu ritme kehidupan. Ketergantungan masyarakat pada alam secara otomatis akan membentuk budaya yang juga ikut melestarikan alam. Pola masyarakat yang seperti ini disebut dengan masyarakat ekosentris.

Penataan ruang di Indonesia seharusnya sudah mampu mengadopsi sistem yang membagi wilayah secara lebih detail. Bahwa blok Taman Nasional atau Cagar Alam misalnya harus juga memperhatikan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah hidup jauh sebelum wilayah tersebut dijadikan wilayah lindung. Pertanyaan yang paling sulit adalah bagaimana mengelola wilayah tersebut agar fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak saling merugikan.

GIS-Partisipatif: Sudah Saatnya Diaplikasikan di Indonesia

On By MusnandaIn Community Development, Geografi, Geography, GIS, Indonesia, ParticipatoryLeave a comment

Ini merupakan re-posting dari tulisan saya yang pernah dimuat di web Buana Katulistiwa, Tulisan ini pernah di re-posting oleh beberapa rekan geograf dalam beberapa blog. Saya melakukan sedikit  dengan sedikit perbaikan sebelum re-posting di blog pribadi saya:

_______________________________________________________________

As much as guns and warships, maps have been the weapons of imperialism. Insofar as maps were used in colonial promotion, and lands claimed on paper before they were effectively occupied, maps anticipated empire. Surveyors marched alongside soldiers, initially mapping for reconnaissance, then for general information, and eventually as tools of pacification, civilization, and exploitation in the defined colonies. But there is more to this than the drawing of boundaries for the practical political or military containment of subject populations. Maps were used to legitimize the reality of conquest and empire. They helped create myths which would assist in the maintenance of the territorial status quo. As communicators of an imperial message, they have been used as an aggressive complement to the rhetoric of speeches, newspapers, and written texts, or to the histories and popular songs extolling the virtues of empire.”

Pemanfaatan peta dan pendekatan spatial bisa menjadi alat bantu dalam proses imperialisme seperti dikutip dari Harley (1988).

Mengembangkan proses-proses serta kegiatan yang mampu menjadikan peta dan pendekatan spatial sebagai alat bantu dalam pengembangan masyarakat merupakan tantangan bagi semua masyarakat Indonesia dalam menuju masyarakat yang mandiri serta mampu mengelola sumberdaya alamnya secara mandiri. Membalik apa yang dilakukan sebelumnya peta sebagai alat kolonialisme, maka peta dapat digunakan dalam advokasi pengembangan pemanfaatan SDA oleh masyarakat dan klaim aatas hak atas tanah oleh masyarakat. Pemetaan partisipatif sudah digunakan dalam mengaplikasikan kegiatan pengembangan masyarakat.

Bicara mengenai pendekatan partisipatif bukan merupakan hal baru di Indonesia. Banyak sekali LSM sudah melakukan kegiatan ini dalam kaitann dengan tujuan kegiatan masing-masing terutama yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan masyarakat/community development. Secara resmi pendekatan inipun sudah menjadi bahan wajib dalam perencanaan pembangunan di Indonesia.

Pengertian GIS-Partispatif

Dalam bahasa Inggris dikenal dengan Participatory GIS dapat juga diartikan sebagai SIG-Partisipatif (Sistem Informasi Geografis yang Partisipatif), konsep ini berkembang tahun 90-an merupakan pengembangan dari pemetaan partisipatif tahun 1980-an yang mengadopsi pendekatan Participatory Rural Apraisal (PRA) dan Participatory Learning Action (PLA) digabungkan dengan penggunaan GIS sebagai tools. GIS Partisipatif merupakan pendekatan yang mengintegrasikan pendekatan partisipatif dengan metode dan teknik GIS sebagai suatu pendekatan baru . konsep ini dikenal juga dengan nama Public Participation GIS yang diperkenalkan pertama kali dalam sebuah seminar International Conference on Empowerment, Marginalization and Public Participation GIS, Santa Barbara, California 14-17 Oktober 1998, yang mencakup spesifik kajian wilayah Amerika Utara.

Participatory GIS adalah praktek nyata yang dikembangkan dari pendekatan PRA/PLA dan kajian keruangan serta manajemen komunikasi; merupakan proses yang berkelanjutan, fleksibel, dan dapat diadaptasi dalam sosial serta kultur serta aspek lingkungan bio-fisik yang berbeda tergantung dari interaksi secara partisipatif oleh stakeholder dalam menghasilkan dan mengatur spatial data, dan menggunakan hasil informasi tersebut dalam pengambilan keputusan, memudahkan proses dialog antar komponen, mengefektikan proses komunikasi serta mendukung advokasi dan pelaksanaannya.

Aberley dan Siebe (2005) menyebutkan beberapa aspek penting dalam penerapan Public Paticipation GIS yang terdiri atas:

  • Merupakan pendekatan interdisipliner, alat bantu bagi program pengembangan masyarakat dan penyelamatan lingkungan hidup yang mengedepankan aspek keseimbangan sosial, kelangsungan ekologi, pengembangan kualitas hidup.
  • Dipraktekan secara luas, dalam kaitan ruang (bisa kota atau desa), organisasi (LSM, pemerintah, masyarakat adat, dll), kelompok umur (orang tua, ibu-ibu atau kaum muda, atau bahkan golongan yang termarginalkan)
  • Berbasis fungsi dan sangat luas aplikasinya, dapat diaplikasikan untuk memecahkan masalah dalam sektor-sektor tertentu di dalam masyarakat atau menyediakan penilaian yang menyeluruh dalam suatu wilayah atau bioregion tertentu.
  • Akan sangat baik diaplikasikan melalui proses kerjasama antara individu, masyarakat, organisasi pemerintah, intitusi akademik, LSM, organisasi keagamaan dan swasta.
  • Mencakup proses untuk penguatan kelembagaan dalam aplikasinya.
  • Menghubungkan teori-teori sosial dan metode-metode dalam bidang perencanaan, antropologi, geografi, dan ilmu sosial lainnya.
  • Menghubungkan metode riset kualitatif dengan pendekatan PRA dan pendekatan partisipatif lainnya yang berbasis fakta lapang.
  • Merupakan alat bantu yang mengaplikasikan berbagai variasi mulai dari data manual, data digital sampai data 3 dimensi dan pengindraan jauh.
  • Memungkinkan akses masyarakat atas data kondisi budaya, ekonomi, biofisik, dimana data ini dihasilkan oleh pemerintah, swasta atau perguruan tinggi.
  • Mendukung interaksi yang beragam mulai dari pertemuan tatp muka sampai ke aplikasi dengan menggunakan website.
  • Memungkinkan untuk adanya kegiatan pembangunan perangkat lunak yang dapat diakses, mudah didapatkan dan mudah digunakan oleh masyarakat.
  • Mendukung proses belajar yang terus-menerus prak praktisi kegiatan ini yang menghubungkan antara pihak yang berbeda budaya, disiplin ilmu, gender dan kelas.
  • Merupakan proses berbagi baik itu tantangan/masalah atau peluang antara satu tempat dengan tempat lain secara transparan.

Aspek-aspek di atas merupakan peluang pemanfaatan GIS Partisipatif, beberapa peluang dengan mudahnya bisa kita adaptasi di Indonesia dengan menjadikan GIS Partisipatif sebagai salah satu alat bantu dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alamnya sendiri. Beberapa peluang memerlukan dukungan dari semua pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan aplikasi GIS Partisipatif bisa terwujud.

GIS Partisipatif di Indonesia

Secara partial GIS Partisipatif sudah dipraktekan oleh banyak lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Contohnya Buana Katulistiwa pernah melakukan proses pemetaan partisipatif dengan menggunakan teknik GIS, demikian juga dengan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) yang menggunakan GPS sebagai alat bantu dalam pemetaan partisipatif dan ditampilkan dalam perangkat lunak GIS. JKPP sebagai jaringan LSM sendiri melakukan pemetaan partisipatif dibanyak lokasi. Data mengenai pemetaan partisipatif oleh JKPP dapat diakses melalui web: http://www.jkpp.or.id.

Pengalaman penulis sendiri pernah membantu secara teknis proses GIS Partisipatif yang dilakukan di wilayah Kemtuk Gresi dan Nimboran atas prakarsa pt. PPMA Papua bekerjasama dengan WWF-Indonesia dan DFID. Kegiatan ini menggunakan pendekatan GIS partisipatif yang menggabungkan proses sosialisasi, pembuatan sketsa oleh masyarakat dan identifikasi melalui citra satelit dengan menggunakan Landsat 7 etm dan IKONOS dengan resolusi 1m. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah identifikasi fungsi hutan, identifikasi model pengelolaan sumberdaya oleh masyarakat adat Sentani, Kemtuk Gresie dan Nimboran.

Pengalaman terakhir penulis adalah di Merauke pada masyarakat adat Marind, proses ini dilakukan atas prakarsa WWF-Indonesia dalam rangka melihat pentingnya aspek konservasi dan wilayah hutan yang penting untuk dikonservasi berdasarkan penilaian masyarakat adat Marind. Kegiatan ini juga menghasilkan beberapa kriteria pentingnya kawasan berdasarkan pola hidup masyarakat Marind. Dari kegiatan ini diharapkan dalam melakukan perencanaan disuatu wilayah harus mampu memperhatikan pola hidup masyarakat yang ada sehingga program pembangunan yang dibuat sejalan dengan kepentingan masyarakat serta timbal baliknya kegiatan pembangunan mampu didukung oleh masyarakat.

Perlunya Aplikasi GIS Partisipatif di Indonesia Secara Menyeluruh

Fakta di atas menunjukkan kegiatan yang menggunakan pendekatan GIS Partisipatif telah dilakukan di Indonesia. Pemikiran selanjutnya adalah bagaimana kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh dan dilakukan secara bersama dengan melakukan kolaborasi antara masyarakat, LSM, organisasi pemerintah, perguruan tinggi. Dukungan dari organisasi terkait dengan perencanaan, konservasi dan pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam mensukseskan kegiatan GIS sebagai salah satu tools yang mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat.

Contoh paling mudah aplikasi yang membutuhkan GIS Partisipatif misalnya dalam proses pemetaan tanah masyarakat di Aceh Pasca Tsunami. Kegiatan community land mapping menjadi program dari berbagai lembaga pemerintah dan LSM di Aceh, dengan menggunakan pendekatan GIS Partisipatif tentunya usaha ini bisa dilakukan lebih mudah. Usaha yang paling penting adalah melakukan proses kerjasama/kolaborasi antar semua pihak yang berkepentingan dalam proses pemetaan tanah masyarakat.

Contoh lain misalnya adanya kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap di Sumatera dan Kalimantan dapat diidentifikasikan secara mudah dengan pendekatan GIS Partisipatif melalui proses penentuan lokasi kebakaran yang melibatkan masyarakat, pihak perkebunan dan HPH. Masih banyak peluang aplikasi GIS Partisipatif lainnya yang perlu dilakukan di Indonesia dalam rangka menuju proses pembangunan masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pengembangan GIS Partisipatif saat ini sudah bisa lebih berkembang lagi dengan melakukan aplikasi di perkotaan. Wilayah perkotaan dengan sumber data yang lebih banyak misalnya, mampu memungkinkan pengembangan GIS Partisipatif melalui google maps, wikimapia, dll.

Bahan Bacaan :

  • J. Brian Harley, 1988, “Maps, Knowledge, and Power,” in The Iconography of Landscape: Essays on the Symbolic Representation, Design, and Use of Past Environment, edited by Denis Cosgrove and Stephen Daniels, Cambridge University Press, 1988.
  • http://www.iapad.org/
  • http://www.iapad.org/ppgis_principles.htm

Photography: Night Photos

On By MusnandaIn Indonesia, Jayapura, Papua, PhotographyLeave a comment

Membuat foto malam ternyata bisa jadi aktifitas yang menyenangkan.

Apalagi mumpung masih di Jayapura, jalan ke Dok 2 dan ke Swissbell hotel jadi pilihan tepat untuk mengambil gambar panorama kota dan juga kapal.

Pas juga ketemu ada kapal KM Sinabang yang sedang berlabuh. Semakin malam semakin bagus dengan lampu-lampunya.

Dengan pengaturan color curve  sedikit, hasil foto bisa dimaksimalkan untuk mendapatkan gelap yang sempurna.

Informasi Geografi Sukarela / Volunteered Geographic Information di Indonesia

On By MusnandaIn Geography, GIS, Indonesia, KonservasiLeave a comment

Membaca  milis PPGIS mengenai rencana workshop VGI di Redland GIS week 2011 menginspirasikan saya untuk melihat kegiatan yang sama yang sudah dilakukan di Indonesia.

Mengutip wikipedia  bahwa Volunteered Geographic Information (VGI) is the harnessing of tools to create, assemble, and disseminate geographic data provided voluntarily by individuals (Goodchild, 2007)[1]. Some examples of this phenomenon are Wikimapia, OpenStreetMap, and Google MyMaps. VGI can also be seen as an extension of critical and participatory approaches to geographic information systems[2] and as a specific concern within online or web credibility[3] . These sites provide general base map information and allow users to create their own content by marking locations where various events occurred or certain features exist, but aren’t already shown on the base map.

Tidak perlu diterjemahkan yach, karena pasti sudah mengerti 🙂

Dalam konteks Indonesia sebenarnya saya mau melihat peluang penggunaan sistem yang partisipatif ini dalam membangun database keruangan.  Beberapa  inisiatif bagus sudah dilakukan banyak orang baik online maupun offline, misalkan pembuatan green map yang dilakukan oleh banyak penggiat pemetaan di beberapa kota. Saya baru saja melihat mengenai pemetaan kuliner di beberapa wilayah Indonesia yang bisa diakses melalui http://peta.kuliner.org (wow sebuah inisiatif brilian).

Saya melihat peluang aplikasi Informasi Geografi berbasis sukarela sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar dilakukan. Pertama karena saya melihat bahwa data spatial masih merupakan knowledge tacit yang masih tersimpan di kepala, hanya dibutuhkan fasilitas dan tentunya penggerak sehingga tacit knowledge tersebut bisa dikeluarkan menjadi expicit knowledge baik online maupun offline. Peluang lainnya bisa dilihat dari pengguna gadget yang cukup besar di Indonesia, bayangkan di Indonesia pengguna blacberry saja sudah lebih dari 2 juta orang, dengan aplikasi seperti google maps, foursqure, dll sebenarnay data spatial yang sudah terhimpun di server blackberry sudah jutaan juga, baik nama lokasi, nama gedung, nama jalan. Peluang lainnya adalah menggunakan platform yang sudah ada, misalkan inisiatif seperti yang dilakukan wikimap, google earth.

Pembuatan tematik khusus bisa jadi bahan pembelajaran pertama. misalkan kita bisa memulai dari masalah bersama seperti bencana. Sebuah online map dapat dibuat dengan peta dasar yang sudah ada, informasi mengenai kerawanan bencana, potensi bencana serta bencana yang terjadi bisa dimasukkan oleh partisipan secara online. Peta ini akan menjadi masukkan bagi penanggulan bencana ketika keseluruhan informasi yang ada sudah terkumpul melalui jaringan.

Hayo siapa yang mau memfasilitasi…

Photography: Tablanesu and Harleem White Sandy Beach

On By MusnandaIn Geography, Indonesia, Jayapura, Papua, PhotographyLeave a comment

Imlek holiday give opportunity for me and other colleagues to visit Tablanesu and Harleem beach in Depapre region. Just 2.5 hours trip from Jayapura city by cars and continue 15 minutes by boat to Harleem beach.

I used this opportunity to learn more about photography, nice beach (honestly I kind of enough with beach and sea), and white sandy beach.

A boat in Tablanesu beach

Harleem beach actually in mainland, but no land access and this make me used boat to reach this beach. Actually this is a very nice beach, isolated and long white sand beach.

Harleem beach, white sandy beach, an alternative place for some of people Jayapura

Transportation by boat is the only choice we have to reach this Harleem beach. Boat will drop us and they will also pick us. Don’t worry they will keep promised to pick up in time you had mentioned.

Pick up boat

So many thing as object for photography, small thing like dead coral could be a beautiful shot with nice light and sandy beach background.

Dead coral in Harlem beach
Mangrove

Using Canon EOS 60D with 18-135mm IS lenses,  I think I need better lenses in the future.

Photography: Jayapura Port

On By MusnandaIn Geografi, Geography, Jayapura, PhotographyLeave a comment

So many way to avoid dull moment in small city like Jayapura. I choose photography at current time, bored with Playstation and bunch of movies. Actually photography one of my late passion, travelling to several places enable me to see different situation, different view.

Jayapura port only a small port but with long history, during WW II Jayapura port was Base for US military.

Port of Jayapura, with long history from WW II

Jayapura port as important port to both cargo and people transport to and from Jayapura from another locations.

 

Jayapura is very much the result of the Second World War. Before the war the place was called Hollandia. What is now called Jayapura was then Hollandia Haven, while the real Hollandia, with the government offices, was Hollandia-Binnen, present-day Abepura. There were no good road connections between “Haven“ and “Binnen”. By 1940 the place had about 300 inhabitants. This was “the outer-end of the Dutch East-Indian Empire”.

After the successful invasion in April 1944 the Americans immediately saw the good use they could make of the two natural harbours, Tanah Merah Bay and the port of Jayapura (Hollandia Haven). The area became the basic Base for the attack on the Philippines and then on Japan . The rest of Indonesia was left under the control of, respectively, the Japanese Army (West Indonesia) and the Japanese Navy (East Indonesia ). Jayapura, stretching from Humboldt Bay till Denpapre on Tanah Merah Bay , came to have in the war all of a sudden some 170,000 inhabitants. Maybe never in history in such a short time such a large city has been created out of nothing. There were seven cinemas. The people were housed in Quonsets, build of such a good quality that after almost 60 years many still provide comfortable housing, as for instance on Pos Tujuh, Sentani, in Ifar Gunung and in Abepura.

When the Dutch returned to New Guinea in the wake of the Americans they established their headquarters at Kampung Harapan, about halfway between Sentani and Abepura. This was then named Kota NICA, the Netherlands Indies Civil Administration City. City was a very grand name for a place with some improvised buildings. Later the civil administration moved to Abepura, where the Governor build his “palace” out of the parts of the headquarters of  General Douglas MacArthur, which he had build on Ifar Gunung. The site of his house has a monument. This is situated in the compound of army barracks. (from: http://www.world66.com/asia/southeastasia/indonesia/irianjaya/jaya_pura/history).

Jayapura recently capital city of Papua Province, Indonesia with about 261.776 inhabitants, center of Jayapura start to be crowd city. Economic activities marked with many ships came to Jayapura city.

Cargo ships will unloading in Jayapura port

View from hills around Jayapura are amazing, just visit to one place you could capture tons of pictures.

View from Jayapura hill

Photography could be a very interesting to catch view in area with beautiful landscape like Jayapura port and Jayapura bay.

Perkembangan Aplikasi Spatial Daerah Hampir Tidak Ada

On By MusnandaIn Geografi, GIS, Indonesia, Penataan Ruang, Urban and Regional Planning3 Comments

Perkembangan suatu wilayah pada dasarnya tidak akan pernah lepas dari kemampuan wilayah tersebut untuk menggali potensi wilayah dengan pendekatan yang terintegrasi seluruh sektor. Salah satu metode yang sangat penting mengintegrasikannya adalah dengan merangkum dalam  pendataan spatial.

Beberapa kali saya ditawari kegiatan yang terkait dengan pendataan spatial, tetapi lebih banyak sifatnya sektoral dan tidak menyentuh seluruh aspek. Ini umumnya terjadi di wilayah-wilayah kabupaten dimana otonomi daerah berlangsung. Pendataan spatial yang dilakukan di daerah sifatnya hanya sementara dan umumnya dikerjakan oleh pihak ketiga. Tanpa benar-benar melibatkan pihak daerah yang harusnya merupakan pengambil keputusan.

Saya mencoba mencari informasi wilayah-wilayah mana saja yang sudah melakukan pendataan spatial. Jawabannya adalah pendataan spatial banyak dilakukan pada skala propinsi, pada sekala kabupaten masih sangat jarang. Pendataan propinsipun terbatas pada pengumpulan data spatial yang pada akhirnya tidak mampu diaplikasikan di tingkat kabupaten, karena ketika masuk ke kabupaten akan terhalang oleh otonomi kabupaten yang akhirnya merencanakan pembangunan tanpa data spatial yang akurat.

Pada sekala propinsipun belum banyak propinsi yang secara integral mampu merangkum, memiliki knowledge sendiri untuk mengelola data spatial. Di beberapa propinsi, data spatial yang dirangkum lebih banyak dilakukan oleh pihak ketiga, pengguna data sendiri  data sendiri tidak mampu mengupdate data dan terus tergantung pada pihak ketiga.

Pada tingkat kabupaten data spatial yang ada sangat terbatas dan tidak terangkum didalam database kabupaten, Misalkan dalam pengerjaan Rencana Tata Ruang Wilayah, pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh pihak ketiga. Data spatial yang dibangun hanya dimiliki oleh konsultan dan tidak dishare ke pihak pemerintah. Pada kasus lain, jikapun dishare, pemerintah dalam hal ini kabupaten tidak memiliki kemampuan untuk mengolah dan mengupdate data spatial yang ada.

Sharing data antar wilayah national, propinsi dan kabupaten menjadi PR lain yang belum pernah selesai. Data spatial pada saat ini masih terpusat, semakin turun ke kabuopaten data spatial makin sulit didapat dan semakin out of date. Seperti siklus yang salah karena fakta ini menyebabkan pekerjaan terkait data spatial lebih efektif dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki akses data ditingkat pusat.

Sementara perkembangan di Indonesia terkait dengan penggunaan data spatial dalam perencanaan begitu tertinggal, di luar negeri aplikasi spatial sudah berkembang lebih jauh. Aplikasi yang sifatnya pengembangan model untuk aplikasi perencanaan belum bisa diaplikasikan karena pengumpulan data spatial saja belum bisa dilakukan.

 

 

Sebuah Kritik dan Ide atas Perencanaan Kota Jayapura

On By MusnandaIn Geografi, Geography, GIS, Jayapura, Papua, Penataan Ruang, Perencanaan Kota, Urban and Regional Planning5 Comments

Lama tinggal di Jayapura membuat saya tergelitik juga menulis mengenai perencanaan kota yang pada dasarnya cantik dan punya sejarah menarik.

Kota Jayapura merupakan kota pantai, secara morfologi merupakan sebuah kota di teluk yang terlindung dan memiliki panorama yang luar biasa cantik. Kota yang terletak di teluk Humbolt ini merupakan kota dengan pantai dengan wilayah datar yang sempit, langsung berbatasan dengan perbukitan dan pegunungan Cyclops. Kota yang memeperingati ulang tahunnya bersamaan dengan dibentuknya kota bernama Holandia 7  Maret 1910. Ekplorasi ke Papua oleh Belanda sendiri sudah dilakukan sejak tahun 1898, sementara beberapa penulis menyebutka bahwa dalam Kitab Negara Kertagama, Papua sudah dijelajahi jaman itu dan beberapa catatan ada dalam kitab tersebut. Kota Jayapura sendiri merupakan kota bersejarah pada perang dunia kedua, dimana kota ini pernah menjadi wilayah basis pertahanan, masih tersisa pantai Base G sebagai nama pantai, pada dasarnya seluruh kota merupakan base perang ke 7 AS dalam perag dunia ke II, dimana kedelapan atau base H letaknya di Filipina.

Berikut adalah peta kota jayapura pada perang dunia II

Secara geografi ada 3 bagian wilayah Kotamadaya Jayapura, yaitu pusat kota yang letaknya memang di kota lama Holandia di ujung muara sungai Numbai, wilayah daratan langsung bertemu dengan teluk Humbolt. Bagian kedua adalah  wilayah perbukitan sepanjang pusat kota sampai Waena, misalkan saja wilayah perbukitan mulai dari Trikora, Angkasa, Tasangkapura sampai ke wilayah UNCEN. Bagian ketiga  adalah wilayah hinterland pantai yang juga berdekatan dengan danau Sentani yaitu wilayah Abepura dan Waena, bagian wilayah ini memiliki morfologi yang  datar, Waena merupakan wilayah bergelombang dan langsung bertemu dengan Pegunungan Cyclops.

Dibandingkan dengan pusat Kota Jayapura yang sempit dan terbatasa wilayah datarnya, maka wilayah Abepura dan Waena merupakan wilayah dataran rendah yang cukup luas. Wilayah ini didominasi oleh rawa belakang pantai pada bagian selatan, sementara di bagian utara terutama Waena merupakan wilayah yang letaknya tepat dikaki Pegunungan Cyclops. Dengan wilayah dataran yang cukup luas, maka pembangunan pemukiman sangat pesat diwilayah ini dibandingkan dengan Pusat Kota Jayapura yang sudah tidak memiliki wilayah datar untuk dibangun.   Sementara itu wilayah lain yang masuk Kabupaten Jayapura adalah Sentani, pada lokasi yang letaknya tepat di bagian utara Danau Sentani inilah terdapat Bandara Sentani sebagai pintu masuk kota melalui udara.

Citra satelit dari Google dan Wikimapia berikut memberikan gambaran mengenai letak dan posisi masing-masing kota.

Jayapura, Abepura, Waena dan Sentani dari Citra Google

Melihat pada perkembangan kota yang ada maka saya menyimpulkan bahwa bahwa perencanaan Kota Jayapura bisa dikatakan tidak ada, kota ini terbangun secara alami/organik sesuai dengan perkembangan penduduk dan kegiatan ekonomi. Kota yang tumbuh tanpa konsep perencanaan yang baik ini menyebabkan kehilangan berbagai unsur menarik yang seharusnya menjadi andalan sebuah kota tepi pantai. Lihat saja pembangunan di sekitar pelabuhan Jayapura, dimana Pemerintah Kota Jayapura memberikan ijin pembangunan Ruko di bagian pantai, yang tentu saja secara estetika perencanaan kota akan menutup view dan akses ke pantai.

Demikian juga dengan pembangunan pemukiman yang tidak terkontrol pada wilayah perbukitan, ini bisa dilihat pada pembangunan wilayah di APO, wilayah Angkasapura, wilayah Tasangkapura yang terbangun di perbukitan tanpa ada perencanaan pembangunan.

Idealnya konsep wilayah pantai dalam perencanaan kota mengutamakan beberapa hal:

1. Membiarkan wilayah pantai sebagai lokasi umum yang terbuka.

2. Pola jalan mengikuti pola alam yang disesuaikan dengan kontur wilayah tanpa mengubah pola alami.

3. Pola pemukiman mengikuti kontur wilayah dengan pengaturan yang baik.

4. Pola pembangunan tambatan  kapal dan pelabuhan diatur sedemikian rupa sesuai dengan estetika dan kondisi pantai.

Secara lebih detail dapat disimpulkan bahwa lihat struktur kota di Pusat Kota Jayapura yang terbangun tanpa perencanaan, pemukiman di sisi jalan ke arah pantai yang menutupi semua pemandangan ke arah laut. Kemudian pemukiman di bagian lain juga dibangun tanpa melihat kontur sehingga bangunan pada wilayah perbukitan merupakan pemandangan yang tidak mengindahkan kaidah geografis, bangunan pemukiman yang kehabisan wilayah datar kini naik keperbukitan tanpa perencanaan sama sekali.  Bukan hanya pemukiman, secara detail juga terlihat bangunan perkantoran menutup wilayah pantai, hanya tersisa sedikit sekali wilayah terbuka seperti terlihat di Dok 2 yang letaknya tepat di depan kantor Gubernur.

Struktur pembangunan jalan juga belum sepenuhnya mengikuti pola yang sesuai dengan kontur, pada beberapa ruas jalan baru yang letaknya terutama pada wilayah penghubung pemukiman dengan jalan utama masih dibangun dengan mengabaikan pola-pola aliran air serta memotong kontur pada wilayah tertentu. Pada beberapa ruas jalan misalnya saja ruas jalan yang mengarah ke Entrop sepertinya dibangun tanpa melihat pola wilayah rawa yang biasanya basah pada musim hujan. Akibatnya jalan ini selalu tergenang  dan rusak pada musim penghujan. Infrastruktur jalan yang terbangun, juga tidak diikuti oleh pembangunan gorong-gorong air.

Mensinergikan Ilmu Perencanaan, Lingkungan Hidup dan Manusia

Pada wilayah coastal perencanaan harus memperhatikan pola-pola alami dan faktor lingkungan hidup. Ini sudah menjadi faktor utama dalam perencanaan wilayah pantai, ekosistem pantai yang rentan merupakan penyebab utama sehingga hal ini patut menjadi perhatian. Sedikit saja perubahan dilakukan di wilayah pantai akan berpengaruh pada wilayah lain.

Pada  kasus Jayapura  ekosistem yang ada jauh lebih kompleks dibanding wilayah pantai yang lain, dimana wilayah pantai di Pusat Kota misalnya langsung berbatasan degan wilayah pegunungan Cyclops. Perubahan ekosistem pada wilayah perbukitan Cyclops dan perubahan fungsi lahan tanpa kajian lingkungan yang baik akan menyebabkan kerusakan lingkungan, kehilangan sumber mata air dan perubahan estetika.  Simak saja keluhan penduduk sekitar Cyclops akan kekurangan pasokan air pada musim kemarau, hal ini terkait dengan perubahan

Perubahan juga akan mengubah pola aliran air permukaan, dimana perubahan ekstrem penggunaan tanah di wilayah pegunungan sepanjang kota akan menyebabkan banjir sementara ketika curah hujan rendah.

Berikut adalah gambarn Morfologi Jayapura diambil dari perbukitan.

Pemukiman di Jayapura

Aspek lingkungan lainnya tentu saja terkait dengan penangan limbah, penangangan limbah yang kurang baik menyebabkan pencemaran yang tentu saja akan merusak ekosistem pantai. Aspek inipun terbaikan karena penanganan limbah di kota Jayapura belum sepenuhnya mampu mencegah pencemaran pantai.

Aspek manusia tentu menjadi hal yang utama, kebutuhan-kebutuhan manusia akan beberapa ruang publik kelihatan terbaiakan. Pembangunan infrastruktur yang menutup wilayah pantai menutup ruang  publik dan akses publik atas pantai. Akibatnya ruang publik hanya terbatas di wilayah sekitar Dok 2, sementara wilayah wisata publik seperti pantai Base G tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah akibatnya  bukan menjadi lokasi tujuan wisata. Lokasi publik terkait dengan kebutuhan taman dan ruang terbuka hijau juga sangat terbatas, ruang aktifitas olahraga juga terbatas.

Kekurangan area publik menjadikan mereka tidak mempunyai lapangan bermain sepakbola

Ide Perencanaan Yang Terintegrasi

Tentu saja belum terlambat untuk membuat perencanaan kota yang baik. Dalam kaitan dengan studi perencanaan didapati beberapa bahan pembelajaran yang harus diperhatikan untuk membuat perencanaan yang baik pada wilayah pantai. Apa saja yang harus diperhatikan dalam perencanaan kota Jayapura:

1. Melindungi elemen-elemen yang menarik di kota Jayapura, misalnya pantai dan perbukitan.

2. Melindungi wilayah-wilayah bersejarah, ini bisa dilakukan dengan menjaga infrastruktur dan bangunan bersejarah.

3. Regulasi bagi kegiatan-kegiatan industri, perdagangan dan pemukiman agar tidak merusak ekosistem pantai. termasuk melindungi wilayah pantai dan laut dari limbah-limbah pemukiman, usaha perdagangan dan industri.

4. Kebijakan pembangunan yang ketat, pengaturan pola-pola infrastruktur yang menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.

5. Perencanaan dan management wisata sebagai aspek penting dalam pembangunan

Pembangunan Restoran Pinggir Pantai Tanpa Perencanaan

Tantangan  dan Peluang

Tentu saja tantangan pembangunan ada disemua wilayah, terkait dengan Jayapura tantangan awalnya adala pola pembangunan yang sudah terlanjur tidak terencana. Tantangan kedua adalah masalah mengenai laju pertumbuhan penduduk yang juga besar.  Tantangan yang terakhir adalah manajemen alokasi ruang yang sesuai dengan hak-hak ulayat masyarakat.

Tentu saja tantangan ini bisa diatasi dengan perencanaan yang lebih baik, pembatasan pembangunan di wilayah berlereng misalnya harus segera dilakukan, demikian pula dengan pembatasan pembangunan di wilayah pesisir pantai. Usaha ini bisa diintegrasikan dengan kegiatan pariwisata dimana perijinan dilakukan hanya jika memberi keuntungan untuk aspek wisata. Ini bisa dilakukan dengan membuat wilayah perencanaan terpadu, dimana pengelolaan wilayah wisata dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat dengan mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Tentu saja intergrasi dengan program diluar perencanaan harus dilakukan, seperti sektor pariwisata, pekerjaan umum, perindustrian dan pemukiman. Ini sudah dilakukan di Bali, dimana pengelolaan pantai melibatkan masyarakat secara langsung. Hal yang sama dapat dilakukan untuk mengelola potensi wisata di Pantai Base G misalnya.

Terkait dengan hak ulayat masyarakat misalnya pelajaran dari wilayah tetangga seperti PNG, menggunakan sistem sewa penggunaan lahan dibandingkan dengan penjualan, diintegrasikan dengan pemanfaatan tenaga lokal yang sebesar-besarnya. Pembangunan manusia, peningkatan kapasitas dan pengetahuan melalui aspek pendidikan menjadi kunci bagi perencanaan kota Jayapura dimasa depan.

Hari Anti Korupsi 9 Desember: Apakah kita koruptor?

On By MusnandaIn Konservasi2 Comments

Tidak banyak yang tahu bahwa tanggal 9 Desember merupakan hari anti korupsi sedunia. Mungkin kalau di Indonesia tidak banyak yang peduli atau pura-pura tidak tahu.

Bekerja dengan banyak orang terutama pemerintahan, membuat saya juga banyak mendenger banyak praktek korupsi dilakukan. Untungnya saya bekerja di lembaga yang justru mengadvokasi good and clean governance. Ada banyak cara korupsi yang dilakukan, mulai dari me-markup harga pengadaan barang dan jasa, memanipulasi waktu perjalanan dinas, mengatur pemenangan tender, sampai pada menggunakan uang kantor membeli aset yang ternyata tidak dibutuhkan oleh kantor dan justru dibawa pulang. Ribuan jenis korupsi, pasti sudah tahu juga modus yang dipakai gayus cs. Herannya mengapa banyak yang gemar sekali korupsi.

Teman-nya teman yang koruptor bilang kalau ngak korupsi gaji mana cukup. Herannya kok mau kerja tapi gaji ngak cukup, kan bisa keluar dan kerja di tempat lain yang membayar lebih. Atau misalnya membuat wirausaha, karena di list 40 org terkaya di Indonesiapun ngak ada yang pegawai negeri 🙂

Beberapa bulan lalu saya tahu ada banyak seleksi untuk pegawai negeri, anehnya peminatnya masih banyak. Kok yach mau kalau sebagian pegawai negeri yang ada mengeluh gaji kurang.

Bicara korupsi bukan bicara pegawai saja, tapi mental korupsi juga muncul di sektor private. Banyak mitra swasta yang justru jadi pemberi uang untuk korupsi. Misalnya perusahaan yang menaikkan pajaknya, kebanyakan memberi peluang korupsi buat orang perpajakan. Konsultan pengadaan barang memberi uang buat dikorupsi bagi pegawai pengadaan. Bahkan juga konsultan jasa bermain dengan tender bersama untuk mendapatkan pekerjaan. Oh no…

Ngobrol ngalor ngidul soal korupsi membuat kita berpikir ada apa?.

Saya yakin banyak koruptor yang kecilnya juga tidak diajarkan mencuri, tapi kok jadi koruptor?

Banyak koruptur yang merasa tidak mencuri, misalnya ada yang punya perjalanan dinas 6 hari kemudian 3 hari sudah pulang tapi merasa bahwa jatah 3 tidak bekerja sebagai bonus sebagai hak. Ada yang bilang karena biaya perjalanan dinasnya terlalu kecil. Pembenaran selalu keluar dari para pencuri-pencuri model seperti ini.

Ada yang me-mark-up karena sayang anak istri, bahkan ada hakim yang meminta suap untuk membelikan mobil jazz buat anaknya… wow sayang anak-istri-saudara mungkin alasan paling banyak koruptor. Sayang anak dengan memberi makan dari uang mencuri, sayang istri dengan memberi uang korupsi… Pembenaran model ini seakan-akan mulia, tapi pencuri tetap  pencuri.

Pembenaran lain yang lebih lucu adalah karena faktor lingkungan, karena seluruh lembaga/intansi dipenuhi para koruptor karna tidak menjadi koruptor membuat   jadi dimusuhi dan dikucilkan serta terhambat karirnya. Pembenaran yang lain.

Mengapa terlalu banyak pembenaran  dalam melakukan korupsi? Padahal korupsi apapun alasannya adalah mencuri, mencuri hak orang lain, para  koruptor di pemerintahan mencuri kesejahteraan rakyat, para koruptor di swasta mencuri kesejahteraan karyawan lain, para koruptor di legislative mencuri hak rakyat, dll.

Apakah saya pernah korupsi?

Mungkin pernah dan pastinya jika itu korupsi saya menyesalinya, saya pernah mungkin korupsi kertas dan tinta dari kantor waktu kerja di perusahaan tambang. Kertas dan tinta saya gunakan untuk print-out buku-buku geologi dan pertambangan. Waktu itu tahun 90-an akhir, saya print dengan printer laser jet color yang harganya masih sangat mahal, cuma perusahaan besar yang mampu menyediakan printer laser color. Meskipun akhirnya buku-buku itu jadi bahan bacaan yang membantu pekerjaan saya, tetap saya korupsi karena saya menggunakannya tanpa saya koordinasikan dengan supervisor saya. Terakhir buku-buku tidak pernah saya bawa pulang dan  jadi koleksi kantor itu.

Saya pernah juga korupsi bill telepon waktu kerja di organisasi yang lama, long distance relationship membuat saya korupsi telepon kantor untuk pacaran. Jelas-jelas regulasinya adalah telepon kantor hanya untuk keperluan kantor, ketika adminnya bingung dan cek ke Telkom dan melihat ada beberapa  koneksi ke nomor mobile yang sama bahkan jam 7 malam. Dia mendatangi saya dan langsung bilang kalau ini saya yang pakai karena yang paling sering kerja sampe malam cuma saya aja (beneran kerja kok ngak FB-an belum ada FB saat itu) ? Saya mengaku saja dan semua bill dengan nomor tujuan itu saya harus lunasi.

Hal yang paling kecilpun harusnya kita aware sebagai tindakan korupsi , mengambil ATK (kertas, ballpoint)  dari kantor misalnya itu untuk keperluan lain apalagi ballpointnya buat anak sekolah adalah korupsi. Memakai fasilitas kantor diluar pekerjaan tanpa autorisasi juga korupsi. Bolos dari kantor dan mengabaikan 40 jam kerja perminggu juga korupsi waktu (itu makaya saya ngak korupsi ketika nulis blog ini, karena saya mau kerja sampe jam 7 malam ini).

Semoga semakin banyak orang yang tidak korupsi, karena KORUPSI adalah MENCURI.

Mengabaikan aspek Geografi dalam Perencanaan Wilayah… lihat akibatnya

On By MusnandaIn Geografi, Indonesia, Penataan Ruang, Urban and Regional PlanningLeave a comment

Habis nonton Metro dan kebetulan membahas mengenai Jakarta yang dikabarkan akan tenggelam tahun 2050. Spekulasi yang lain menyebutkan tahun 2012 sebagian jakarta sudah tenggelam. Apa betul?

Kebetulan skripsi gw membahas mengenai air tanah di Jakarta dan salah satu dasar menulis adalah telaahan detail mengenai geologi Jakarta. Waktu itu gw menuliskan mengenai struktur Jakarta yang memang memiliki cekungan dibagian tengahnya. Jadi memang pada curah hujan tinggi pastinya sebagian Jakarta pasti tergenang, itu sudah hukum alam, dimana air akan mencari ruang paling rendah.

Lalu di acara Metro ini juga diprediksi jakarta tengelam mulai bagian utara sampai bagian selatan, menurut saya teori ini belum tentu benar. Jakarta kemungkinan akan tenggelam dengan cara yang berbeda, Jakarta akan tenggelam mulai dari wilayah bagian tengah dulu. kenapa demikian?

Struktur tanah jakarta memiiliki cekungan dibagian sebagian Jakarta utara dan Jakarta bagian tengah, wilayah ini yang lebih dulu tenggelam dibandingkan dengan wilayah bagian utara. Dalam konsep geomorfologi, wilayah paling utara merupakan wilayah gosong pantai yang punya ketinggian lebih sedikit dibandingkan dengan bagian dibelakang pantainya.

Sayangnya aspek geomorfologi sering diabaikan dalam perencanaan pembangunan, pembangunan yang pesat dibagian utara sebenarnya semakin membuat wilayah bagian utara semakin tinggi. Pada curah hujan yang tinggi genangan akan lebih tertahan dan menyebabkan banji di wilayah cekungan.

Pembangunan wilayah bagian selatan juga menyebabkan resapan air yang rendah pada wilayah selatan dengan curah hujan tinggi. Beberapa program seperti biopori misalnya dijalankan stengah hati. Keterkaitan antara aspek geografis, geologi, iklim dengan pembangunan memang sejak lama diabaikan. Dulu di Geografi UI saya diajarkan bahwa perencanaan mulai dengan pendataan detail aspek fisik wilayah, kemudian aspek sosial, ekonomi dan budaya, baru kemudian membuat perencanaan ruang. Sayangnya model ini dikesampingkan dengan berbagai alasan atau ketidak tahuan.

Lucunya wilayah-wilayah lain yang permasalahannya belum sepelik Jakarta juga masih mengabaikan hal-hal tersebut. Dalam ilmu perencanaan ruang, suatu wilayah yang terbangun tanpa perencanaan tidak bisa dikoreksi tanpa mengorbankan pembangunan yang sudah terbentuk. Apa mungkin mengembalikan fungsi wilayah segampang teori-teori yang ada.

Jadi saran gw simple aja… Mulailah melihat aspek fisik wilayah dalam merencanakan pembangunan, Jadi jangan memenenuhi ruangan staff ahli dengan ahli-ahli ekonomi, hukum saja… mulailah memenuhi ruangan staff ahli dengan ahli geografi, perencanaan wilayah, geologi, iklim, demografi,..