Working with Community for Development

On By MusnandaIn Community Development, Indonesia, PapuaLeave a comment

Sometimes  it is hard to define best ways to work with community, best approach mostly became untested approach and need to be tested.

Wikipedia define Community development (CD) as  a broad term applied to the practices and academic disciplines of civic leaders, activists, involved citizens and professionals to improve various aspects of local communities.

Community development seeks to empower individuals and groups of people by providing these groups with the skills they need to affect change in their own communities. These skills are often concentrated around building political power through the formation of large social groups working for a common agenda. Community developers must understand both how to work with individuals and how to affect communities’ positions within the context of larger social institutions.

There are complementary definitions of community development. The Community Development Challenge report, which was produced by a working party comprising leading UK organisations in the field (including Community Development Foundation, Community Development Exchange and the Federation of Community Development Learning) defines community development as: “A set of values and practices which plays a special role in overcoming poverty and disadvantage, knitting society together at the grass roots and deepening democracy. There is a CD profession, defined by national occupational standards and a body of theory and experience going back the best part of a century. There are active citizens who use CD techniques on a voluntary basis, and there are also other professions and agencies which use a CD approach or some aspects of it.”

Working with community for development sometimes so hard, specially when some of colleagues  working in same area using wrong approach and this influence ways to community to see all programs come.

Working in Papua, perhaps must face two kinds of obstacle; one caused  by remoteness and second by lack of capacity among community developer it self.

Managing resource centers in Papua as my task involved with at least 14 community facilitators. Each location at least one or two community facilitator placed to accompanying community in area of poverty reduction, health and education. This involved series of training to community, education trough resource center library and some accompanying in implementation of appropriate technology.

Using Participatory GIS for Remote Area Mapping

On By MusnandaIn Geografi, Geography, GIS, Indonesia, Papua, Participatory, Penataan Ruang, Urban and Regional PlanningLeave a comment

Summary

Spatial planning in remote area always have problem with availability of spatial data. Spatial data available only from satellite imageries and some rough topographic maps in small  scale.

Combination of participatory GIS approach and technical mapping be able to solve the problem. Using satellite imagery for participatory mapping be able to collect more information as base for spatial planning.

Dalam perencanaan ruang wilayah terpencil ada kendala terkait dengan keberadaan data-data spatial yang sangat minim. Sumber data spatial yang ada terbatas hanya pada data peta topografi sekala  kecil misalnya peta dengan sekala 1:250.000.  Sumber data lain yang valid hanyalah citra satelit yang merupakan sumber data valid terbaru sesuai dengan pengambilan datanya. Bagaimana ini bisa dikombinasikan dan dilengkapi, dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif.

Langkah-langkah Pendekatan

Pendekatan dilakukan dengan membuat sebuah perencanaan awal yang sama dengan kegiatan pemetaan lainnya.

1. Dimulai dengan menggumpulkan data-data spatial.

– peta topography yang tersedia; pada wilayah-wilayah yang terpencil peta-peta topografi yang tersedia, sangat terbatas pada sekala peta 1;250.000 atau paling detail adalah peta-peta dengan sekala 1:100.000. Sumber peta bisa digunakan dari peta Bakosurtanal atau pada wilayah-wilayah seperti Papua misalnya ada peta JOG dengan skala 1:100.000

– citra satelit; citra satelit merupakan foto kondisi wilayah terkini yang bisa didapatkan. berbagai jenis citra dapat digunakan mulai dari Landsat (www.landsat.org), IKONOS (www.satimagingcorp.com),

– DEM data; juga merupakan data yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan  gambaran mengenai kondisi topografi serta analisis lainnya terkait dengan kelerengan, dll.

2. Proses partisipatif

Participatory GIS atau GIS partisipatif bukan merupakan pendekatan baru, pendekatan ini telah diaplikasikan di banyak negara dan beberapa wilayah di Indonesia.

Pendekatan partisipatif mampu memberikan masukan bukan hanya terkait dengan usaha menjaring aspirasi, tetapi mampu dijadikan alat untuk mendapatkan data primer.

Beberapa langkah yang dilakukan terkait dengan pendekatan partisipatif ini adalah:

– sosialiasi ke stakeholder; jika kegiatan akan dilakukan ditingkat kampung misalnya dilakukan suatu sosialiasasi ketingkat kampung mulai dari staff pemerintahan, tokoh masyarakat dan juga beberapa tokoh munci lainnya.

– kegiatan workshop awal; dilakukan ditingkat kampung, kegiatan ini bisa dimulai dengan pemetaan dengan pembuatan sketsa kampung. lanjutannya adalah diskusi terarah dalam rangka melengkapi data-data yang ada di lokasi mulai dari nama-nama lokasi, nama-kampung, nama sungai serta yang juga bisa dilakukan adalah membuat peta gambaran penggunaan tanah. Pada tingkat yang lain, peta citra misalnya mampu digenerate menghasilkan peta landcover tetapi peta landuse harus digenerate dengan menggunakan pendekatan ini yang nantinya ditambahkan dengan survey.

– kegiatan survey lapangan; model pendekatan PRA seperti pembuatan transek mampu memberikan masukan bagi peta penggunaan tanah yang ada.  Survey yang dilakukan mampu memberikan gambaran mengenai penggunaan tanah yang sebenarnya.

Penggambaran hasil landcobver seperti tanah kosong, hutan, dll bisa dikoreksi menjadi ladang (terlihat kosong karena pada saat pemotretan citra sedang selesai panen), hutan (yang ternyata adalah mix kebun dengan belukar) atau bentukan land use yang lain.

– workshop akhir; merupakan tahap verifikasi bersama masyarakat, hasil gabungan analisis dengan GIS, workshop awal dan survey dipresentasikan kembali untuk kemudian diselesaikan sebagai hasil akhir peta. Beberapa data seperti batas kampung misalnya dapat ditarik sebagai bagian akhir dari kegiatan ini.

– mozaiking; kegiatan yang dilakukan di beberapa wilayah kampung, digabungkan dalam wilayah yang lebih luas seperti kecamatan. Proses ini mampu menghasilkan peta yang lebih luas cakupan areanya.

Output

Urutan kegiatan di atas sudah mampu memberikan gambaran mengenai output yang dapat dihasilkan dari kegiatan ini.

–  Update peta rupabumi dengan penambahan informasi dan data toponimi, penggunaan tanah, lokasi-lokasi penting.

–  Update informasi terkait dengan beberapa aspek seperti aspirasi terkait usulan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kondisi medan dimana perencanaan ruang akan dilakukan.

Perencanaan Kota: Untuk Kapan?

On By MusnandaIn Geografi, GIS, Penataan Ruang, Urban and Regional PlanningLeave a comment

Dalam perjalanan ke Boven Digoel saya duduk di pinggir dan punya kesempatan melihat struktur Kota Tanah Merah dari atas, struktur kota dibuat memanjang dan memisahkan antara kota lama dengan kota baru yang sudah dirancang.

Memasuki kota Tanah Merah yang saya lakukan pertama kali adalah keliling kota dan melihat pembangunan baru di beberapa lokasi. Bukan dalam kapasitas inspektur atau apapun, tapi hanya ingin memuaskan keingin tahuan saya sebagai planner. Ternyata jarak antara lokasi pemerintahan yang baru dengan yang lama cukup jauh, bukan hanya jauh tetapi lebih kemasalah aksesibilitas dimana lokasi tesebut tidak terlayani kendaraan umum dan kondisi jalan belum aspal sampai ke lokasi.

Dulunya saya pernah melihat rancangan lokasi tersebut dan cukup terkagum karena lokasi dirancang menggunakan IKONOS oleh satu konsultan. Meskipun hasilnya buat saya cukup mengagetkan karena seolah-olah lokasi ini dibangun untuk kurun waktu 10 tahun atau 15 tahu kedepan.

Dalam banyak pengamatan saya, lokasi-lokasi beberapa kabupaten baru di Papua misalnya dibangun lokasi-lokasi dengan rancangan untuk 1o tahun kedepan. Memisahkan lokasi antar kantor dengan jarak yang jauh memang bagus untuk antisipasi ke masa depan. Permasalahannya adalah, apakah faktor aksesibilitas sudah diperhitungkan.

Ini cerita teman-teman lapangan, bayangkan untuk menjangkau lokasi tersebut dari kantor satu dengan yang lain butuh waktu yang cukup lama. Padahal sudah menggunakan kendaraan sepeda motor. Bayangkan jika masyarakat yang memerlukan pelayanan, apakah bisa menjangkau wilayah tersebut.

Konsep Permberdayaan Masyarakat

On By MusnandaIn Community Development, IndonesiaLeave a comment

Bekerja dengan masyarakat memiliki tantangan yang kadang sulit untuk diprediksi. Setiap masyarakat memiliki akar kebudayaan yang bisa menjadi faktor pendorong keberhasilan atau mungkin bisa menjadi hambatan. Itu kesimpulan yang saya ambil beberapa tahun lalu ketika masih bekerja di beberapa lokasi dan menemui hambatan. Sampai pada satu kesimpulan lain yang membuat saya sadar bahwa semua konsep dan asumsi bisa dikalahkan oleh niat dan kerja keras.

Wikipedia menulis bahwa pendekatan community development dikembangkan oleh LSM, lembaga-lembaga lain seperti kampus, dll dalam rangka memunculkan daya yang ada di masyarakat.

Community development, often linked with Community Work or Community Planning, is often formally conducted by non-government organisations(NGOs), universities or government agencies to progress the social well-being of local, regional and, sometimes, national communities. Less formal efforts, called community building or community organizing, seek to empower individuals and groups of people by providing them with the skills they need to effect change in their own communities.[14] These skills often assist in building political power through the formation of large social groups working for a common agenda. Community development practitioners must understand both how to work with individuals and how to affect communities’ positions within the context of larger social institutions.

Formal programs conducted by universities are often used to build a knowledge base to drive curricula in sociology and community studies. The General Social Survey from the National Opinion Research Center at the University of Chicago and the Saguaro Seminar at the John F. Kennedy School of Government at Harvard University are examples of national community development in the United States. In The United Kingdom, Oxford University has led in providing extensive research in the field through its Community Development Journal,[15] used worldwide by sociologists and community development practitioners.

Praktisi pemberdayaan saat ini terdiri atas LSM-LSM, lembaga pemerintah juga, lembaga keagamaan dan bahkan perusahaan profit dengan program CSR-nya. Mengapa konsep-konsep ini dilakukan kadang tidak bisa berjalan di lapangan. Salah satu permasalahan adalah adapatasi metode yang tidak didasarkan pada kondisi dan daya yang dimiliki masyarakat dan cenderung memaksakan konsep tanpa melihat kondisi dan kapasitas masyarakat.

Pada kasus program yang saya ikuti saat ini, konsep pemberdayaan seringkali gagal karena lemahnya komitmen pelaku kegiatan dilapangan. Kondisi yang sulit tentunya menjadi alasan, meskipun disini lain mejadi suatu alasan diperlukan upaya-upaya pemberdayaan pada masayarakat yang terpencil dan belum tersentuh.

Knowledge Management

On By MusnandaIn Knowledge ManagementLeave a comment

Pengertian

Knowledge management atau pengelolaan pengetahuan adalah kegiatan yang mencakup kegiatan untuk memperoleh dan kemudian membagi pengetahuan tersebut.Knowledge management dapat memperbaiki inovasi dan pengembangan pengetahuan.

Knowledge management merupakan sesuatu yang baru berkembangan didasawarsa terakhir ini,  pendekatan ini dikembangkan oleh sektor profit yang kemudian berkembang juga ke sektor non profit. ODI mengidentifikasikan pembahasan mengenai Knowledge management dalan tulisan Mosse ditahun 1998 yang berjudul Development Process.

Proses pengelolaan pengetahuan adalah sebuah siklus yang tidak pernah berhenti dan terus berkembang. Dimulai dengan IDENTIFIKASI PENGETAHUAN lalu PENCIPTAAN PENGETAHUAN lalu PENGKODEAN dan PENYIMPANAN PENGETAHUAN dan yang terakir sebelum kembali ke proses awal adalah PENGGUNAAN PENGETAHUAN.

Sebagai sebuah siklus maka pengetahuan akan terus bertambah selama proses ini terus terjaga.

Proses pengetahuan juga berubah dari TACIT Knowledge yang ada dikepala menjadi EXPLICIT knowledge yang diaplikasikan dan dipraktekkan. Proses ini merupakan juga proses yang membutuhkan sarana, misalnya dari TACIT Knowledge dituangkan kedalam buku atau tulisan.

Tantangan utama dalam pengelolaan pengetahuan di banyak tempat adalah:

– Bagaimana memidahkan tacit knowledge ke bentuk explisit

– Bagaimana memastikan bahwa knowledge bisa di sharing yang kemudian memberikan dampak perubahan yang berguna

– Bagaimana menghindari adanya pengulangan dengan memanfaatkan sebanyak mungkin knowledge yang telah terbangun., sehingga menghindari proses “reinventing the wheel”

Pada banyak organisasi misalnya Knowledge Management masih merupakan barang langka yang belum dipraktekkan. Padahal dengan mengaplikasikan Knowledge Management keuntungan yang didapat akan banyak sekali. Pada lembaga misalnya, ada banyak kegiatan yang sebenarnya sudah dilakukan akan dilakukan lagi karena tidak adanyanya inisiatif terkait knowledge management.

Perjalanan ke Boven Digoel

On By MusnandaIn Indonesia, Penataan Ruang1 Comment

Boven Digoel merupakan satu dari sekian wilayah di Indonesia dengan sejarah yang cukup panjang. Tahun 1935 lokasi ini menjadi lokasi penjara Proklamator Kita M. Hatta.

Lokasi penjara sekarang masih ada, tetapi kondisinya tidak terawat dengan baik. Dimana bangunan ini kosong dan tidak ada ornamen apapun, hanya kosong saja. Sementara perawatan berupa mencat kembali justru tidak membantu karena membuat bangunan kelihatan berbeda. Kompleks penjara terdiri atas beberapa bangunan. Sayangnya bangunan yang terawat hanya 2 bangunan saja. Sisanya tidak terawat dan bahkan ada yang ditempati. Mustinya bangunan in merupakan bangunan bersejarah yang harus dilestarikan.

Perjalanan selanjutnya juga menyusuri sungai Digoel, sungai ini merupakan nadi buat masyarakat Mandobo di wilayah Digoel. Secara ekonomi sungai ini merupakan pusat kegiatan masyarakat, tempat mencari ikan serta menjadi sumber air. Sungai digoel merupakan aliran sungai terbesar di bagain selatan yang mencakup wilayah Boven Digoel. Jika diperhatikan, pola pemukiman yang ada di wilayah ini merupakan pola pemukiman yang mengikuti jalur sungai.

Perencanaan Wilayah Kepulauan

On By MusnandaIn Indonesia, Papua, Penataan Ruang, Urban and Regional PlanningLeave a comment

Bulan Juni kemarin saya berkesempatan untuk mengunjungi Yapen. Wilayah kepulauan dengan satu pulau besar yapen yang memanjang dan juga dengan beberapa pulau kecil di sekelilingnya.

Berkeliling dibagian selatan mulai dari distrik Poom sampai distrik Yapen Utara memberikan gambaran umum buat saya mengenai kondisi Pulau Yapen. Dengan luas areal datar dan pantai yang sempit, Yapen tidak bisa menggantungkan hidup pada pertanian sekala besar. Hanya pertanian sekala kecil dengan tanamana keras yang mampu diolah dan menjadi produk unggulan. Sebut saja misalnya tanaman pinang dan coklat.
Yang paling memungkinkan untuk menjadi andalan pengembangan wilayah adalah pemanfaatan sumberdaya laut, dengan garis pantai yang panjang maka pengembangan wilayah yang paling memungkinkan adalah pengembangan produk pertanian. Aglomerasinya sebenarnya bisa dengan Pulau Biak. Jarak Yapen yang hanya sekitar 60 km dari Biak memungkinkan pengembangan produk kelautan secara bersama.

Perencanaan Wilayah dan Kebijakan Daerah

On By MusnandaIn KonservasiLeave a comment

Pendahuluan

Perencanaan wilayah erat kaitannya dengan kebijakan yang diambil oleh pemimpin daerah. Pada banyak kasus kebijakan mengalahkan runutan-runutan logis yang telah dituangkan dalam perencanaan wilayah. Belajar dari pengalaman di banyak daerah di Indonesia, penulis melihat bahwa ada jurang yang memisahkan antara perencanaan wilayah dengan kebijakan yang diambil. Seringkali teori-teori perencanaan yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Perencanaan wilayah berbeda dengan praktek perencanaan. Brooks (2002) dalam bukunya Planning Theory for Practitioners menyebutkan bahwa seringkali teori perencanaan berbeda dengan prakte yang ada dilapangan.

Salah satu akar perbedaan utama adalah adalah faktor kebijakan yang dambil oleh para pengambil keputusan, kebijakan ini seringkali sifatnya tergesa-gesa dan disesuaikan dengan kondisi saat itu. Padahal berbicara mengenai perencanaan, berarti berbicara mengenai kurun waktu yang cukup panjang 5-25 tahun.

Perencanaan Wilayah

Hampir semua perencanaan wilayah merupakan penjabaran dari visi dan misi yang dibuat oleh pemimpin daerah terpilih. Sebuah visi dan misi daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Kemudian diturunkan menjadi perencanaan wilayah sebagai  satu produk. Perencanaan ini menjadi acuan dalam pembangunan, yang memberi warna bagi perkembangan suatu wilayah.

Perencanaan wilayah bergerak dari kebutuhan, berdasarkan data dan informasi detail suatu wilayah, analisis dengan pendekatan-pendekatan lengkap mulai dari sosial, budaya sampai ekonomi.

Kebijakan

Suatu kebijakan dalam suatu daerah baik propinsi atau kabupaten merupakan suatu aturan hukum yang diharapkan mampu menjadi acuan dalam pengambilan tindakan. Kebijakan berupa Perda, Keputusan-keputusan Gubernur/Bupati menjadi acuan paling detail dalam menjawab permasalahan di daerah.

Kebijakan mampu meberikan dampak positif bagi suatu wilayah, tidak memungkin juga kebijakan akan memberikan dampak negatif. Sifatnya yang mengikat, mampu menggerakkan suatu perubahan dalam sekala yang paling kecil atau sekala yang paling besar. Kebijakan terkait wilayah akan menjadi aturan legal yang mengikat.

Gap

Gap antara perencanaan wilayah dengan kebijakan disuatu wilayah misalnya terjadi karena ketidak sesuaian, baik yang terlihat langsung dan berdampak langsung, ataupun yang berdampak dikemudian hari. Mengapa gap itu ada? Ada beberapa hal yang bisa dijabarkan disini:

– Kebanyakan perencanaan wilayah dilakukan oleh Konsultan, dalam banyak kasus konsultan yang paling bagus sekalipun sering gagal memberikan perencanaan wilayah yang baik dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Bayangkan dengan term kontrak 3-6 bulan, harus membuat suatu perencanaan lengkap suatu wilayah, maka banyak hal yang terlewati atau salah diperhitungkan.

– Perencanaan cenderung seragam, konsep-konsep yang diatur menurut UU sampai Kepmen dijabarkan secara kaku tanpa melihat kondisi manusia atau bahkan kondisi wilayah. Tentu saja bagi yang pernah melakukan review suatu dokumen penataan ruang pernah melihat output perencanaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dilapangan.

– Kebijakan juga sering merupakan jawaban cepat atas kondisi yang ada, misalnya zonasi kawasan lindung dan budidaya seringkali diubah dengan kebijakan penentuan lokasi oleh pemimpin daerah.

– Rentang waktu perencanaan merupakan rentang waktu yang panjang, dan ini sering berbeda dengan rentang waktu kebijakan yang seringkali hanya menjawab suatu permasalahan.

Sebuah Solusi

Beberapa solusi bisa ditawarkan disini, terkait dengan menjebatani gap yang ada:

– Perencanaan mustinya dilakukan penuh oleh Dinas Terkait, Bappeda. Sistem perencanaan yang sifatnya proyek harus diubah. Perencanaan dilakukan oleh Dinas  dengan membentuk tim yang sebagian besar berbasis pada sumberdaya daerah, dengan mengambil beberapa tenaga ahli temporary.

– Perencanaan mustinya menjadi payung, disahkan secara hukum mnejadi Perda sehingga sifatnya mengikat. Ada banyak kasus dimana daerah menunda pengesahan Rencana Tata Ruang karena takut akan mengikat.

Adalah harapan banyak pihak yang menginginkan bahwa perencanaan wilayah mampu memberikan jawaban akan kebutuhan pembangunan, baik pembangunan fisik dan tentu saja intinya pembangunan manusia. Bahwa kualitas pembangunan yang baik hanya bisa diraih oleh suatu perencanan wilayah yang baik dan didukung oleh kebijakan daerah sebagai penjabaran detail dari setiap tujuan perencanaan yang dibuat. Pada tahap ini benar-benar diperlukan suatu pengertian yang dalam mengenai kata “bijak” sebagai kata dasar dari kebijakan.

Penataan Ruang Wilayah Pedalaman

On By MusnandaIn Geografi, Indonesia, Penataan Ruang, Urban and Regional PlanningLeave a comment

Penataan ruang sangat diperlukan setiap wilayah. Dalam konteks kali ini akan dijabarkan beberapa permasalahan mendasar mengenai kekurangan-kekurangan dalam kegiatan penataa ruang di wilayah pedalaman.
Remote Area in Tiom, Papua, Indonesia 
Remote Area in Tiom, Papua, Indonesia

Keterpencilan, Aksesibilitas dan Dampaknya.

Salah satu hal masalah terbesar dalam penataan ruang di wilayah pedalaman adalah keterpencilan, dampaknya sangat besar. Aksesibilitas yang rendah ke wilayah pedalaman menyebabkan tertutupnya akses ke pasar bagi produk-produk di wilayah pedalaman, disisi lain juga menyebabkan sulitnya pasokan kebutuhan dari luar. Pada banyak wilayah pedalaman, harga barang-barang yang didatangkan dari luar menyebabkan tingginya harga, melemahkan daya beli masyarakat. Dari sisi lain, keterpencilan menjadikan pelayanan ke masyarakat menjadi sulit. Baik itu yang menyangkut pelayanan pendidikan, kesehatan serta pelayanan lain yang tujuannya untuk masyarakat.

Perencanaan Berbasis Lokal

Pada kondisi ini perencanaan harus disusun berdasarkan kondisi wilayahnya secara lebih  detail. Mulai dari kondisi fisik wilayahnya, kondisi biologi, masyarakat dan budayanya, infratruktur dasar dan aspek-aspek lain. Salah satu aspek yang terpenting adalah pendekatan yang dilakukan harus menggunakan pendekatan partisipatif yang lebih menekankan pada pengikut sertaan masyarakat secara langsung. Mengapa perencanaan berbasis lokal sangat penting, karena nilai-nilai yang ada serta aspek-aspek sosial dan  budaya memiliki perbedaan dengan kelas-kelas atau kategori yang digunakan dalam perencanaan formal yang mengacu pada sekian banyak peraturan, mulai dari UU 26/2007  sampai pada KepmenKimpraswil.

Contoh mudahnya, dalam UU penataan ruang misalnya membagi kawasan berdasarkan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Maka wilayah seperti ini kawasan lindung dan kawasan budidaya bercampur. Sistem masyarakat yang masih tergantung pada alam, menuntut kondisi budidaya harus tetap lestari sehingga sumberdaya alam bisa terus diambil tanpa merusak sedikitpun.

Geography Awareness Week

On By MusnandaIn Geografi1 Comment

Minggu ketiga November di Amerika sana menjadi minggu “peduli geografi” (geography awareness). Coba aja cek ke : http://www.mywonderfulworld.org/gaw.html. Kegiatan yang sudah  dilakukan sejak tahun 1987 ini jadi agenda rutin untuk upaya-upaya membuat masyarakat Amerika semakin melek geografi. Berawal dari kekawatiran bahwa generasi muda Amerika semakin lupa mempelajari mengenai Geografi.

Nah konteks Amerika ini mungkin menarik kalau dilihat dari perspektif Indonesia. Bahwa semakin banyak orang Indonesia yang tidak lagi peduli akan Geografi, sangat mengkawatirkan. Jajaran pulau2 Nusantara dari Sabang sampai Merauke memerlukan ilmu geografi untuk mampu memahami secara detail. Fenomena alam yang beragam mulai dari bentang alam yang terbentang mulai dari lautan yang kaya sampai pegunungan salju yang kaya (wah masih ada saljunya atau dah jadi pit hole yach?), vulkanik (dengan jajaran pegunungan mulai dari Barat sampai Timur), iklim (musim hujan sampai musim panas), biodiversitas (yang luar biasa) dll.

Kekayaan akan keanekaragaman fakta Geografi di Indonesia sangat mengagumkan, sayangnya informasi ini masih sangat terbatas, juga dalam banyak hal terabaikan. Informasi terbatas dapat dilihat bahwa pengetahuan Geografi yang diberikan sebatas pada lokasi, pada peta semata, belum menguraikan secara jelas keterkaitan manusia, budaya, ekonomi, dll dengan aspek ruang diatasnya.