The Little Sustainable Landscapes Book aims to clarify and disseminate sustainable landscape management methods, and to catalyze their implementation across private and public sectors worldwide.
The book summaries current developments in landscape management, makes recommendations on policy, and explains the importance of landscape initiatives in achieving global goals related to sustainable development and has been produced in collaboration with world leading experts in agriculture and natural resources which include: WWF, Ecoagriculture Partners, The Nature Conservancy, IDH The Sustainable Trade Initiative, and The Global Canopy Programme.
Hari anti korupsi yang jatuh tanggal 9 Desember lalu ternyata “nyaris tak terdengar” gaungnya di Indonesia, beberapa acara seperti FESTA (festival ati korupsi) yang dilakukan di Bandung yang sempat ramai. Entah karena banyak yang takut berbicara korupsi kemudian terkena kasus korupsi atau karena sebagian sudah hopeless membahas korupsi karena prakteknya tetap ada.
Tahun ini peringatan hari korupsi istimewa karena berbarengan dengan Pilkada serentak di Indonesia yang juga dilakukan tanggal 9 Desember. Sayang sekali mommen serentak ini tidak juga punya nilai karena masih ada daerah yang meloloskan calon tersangka korupsi dan bahkan mantan terdakwa korupsi.
Kajian spatial sebenarnya dapat dilakukan untuk melihat trend kerusakan lingkungan dan kaitannya dengan Pilkada. Salah satu analisis yang bisa dilakukan adalah mengkaji secara time series pola-pola pemberian ijin pengelolaan kawasan dan kaitannya dengan kerusakan lingkungan.
Kesulitan kebijakan OneMap adalah lemahnya komitmen pihak-pihak pengelola data untuk mendukung kebijakan pembangunan data yang baik. Akibatnya data-data seperti konsesi misalnya tidak tersedia dan berbeda-beda antar sumber data.
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta akan mampu memberikan input data yang baik untuk kemudian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait ruang. Kebijakan yang salah atau yang di luar ketentuan akan sangat mudah dikaji dengan menggunakan pendekatan spatial.
Terdapat keterkaitan yang erat antara kondisi lingkungan dengan kepemimpinan, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang memiliki visi kedepan yang jauh dalam bentuk kebijakan rencana dan program yang mengedepankan aspek lingkungan. Menjelang Pilkada aspek-aspek penting yang harus dilihat dalam melihat pemimpin yang dibutuhkan Kabupaten Berau adalah terkait dengan pengelolaan lingkungan.
Mengapa aspek lingkungan sangat penting karena baru saja masyarakat di Kabupaten Berau mendapat musibah dengan pencemaran air sungai Segah dan sungai Kelay yang kemudian menyebabkan matinya ikan dan kualitas air yang buruk untuk kepentingan rumah tangga, belum lama juga terdapat kasus kebakaran hutan yang menyebabkan penyakit ISPA dan terganggunya transportasi udara dari Berau dan menuju Berau.
Peran pemimpin daerah dalam menjaga kualitas lingkungan sangat penting karena kebijakan pengelolaan lingkungan pada banyak wilayah di Indonesia dimulai dari komitmen pemimpin daerah dalam mengambil kebijakan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.
Alur kebijakan pengelolaan lingkungan
Gambar di atas menjelaskan bagaimana faktor lingkungan hidup dimulai dengan adanya komitmen, komitmen ini perlu ditunjang oleh keahlian yang bisa diambil dari semua pihak terkait dan yang terakhir akan menghasilkan kepemimpinan atau leadership.
Sebuah contoh sederhana dapat dilihat pada kasus berikut dengan contoh Kabupaten Berau;
Skenario yang akan dibuat adalah Komitmen Pengembangan Sektor Wisata Alam di Pulau Derawan; Dukungan Keahlian oleh beberapa pihak mengali fakta bahwa Wisata Alam Derawan adalah wisata kelautan dengan pantai, terumbu karang dan wisata mangrove di kawasan sekitarnya. Keahlian sipil dan perencanaan wilayah memberikan rekomendasi pengadaan infrastruktur seperti pelabuhan penumpang dan sarana transportasi, keahlian lingkungan memberikan rekomendasi bahwa diperlukan usaha perlindungan perairan sekitar pulau Derawan dengan menjaga kualitas sungai, kualitas mangrove dan perlindungan pantai.
sumber peta: Google Earth
Terakhir dengan adanya Kepemimpinan yang baik maka Kebijakan yang diambil untuk memastikan pengembangan ekowisata di Pulau Derawan Berau antara lain; (1) Menjaga kualitas air sungai yang bermuara ke pantai di sekitar Pulau Derawan; (2) Kebijakan pengelolaan infrastruktur dengan melihat aspek lingkungan misalnya menghindari pembangunan tepat di sepadan pantai atau sungai; (3) mengedepankan peran serta masyarakat lokal misalnya dengan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan pengelolaan wisata.
Kebijakan Pembangunan dan Lingkungan
Beberapa pemimpin daerah di Indonesia baik pada tingkat kabupaten dan provinsi banyak yang tidak menyadari keterkaitan yang erat antara kebijakan yang diambil dengan kualitas lingkungan. Pada prakteknya dengan mengedepankan target pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan ekonomi semata beberapa pemimpin daerah mengambil kebijakan yang ektrem dengan memberikan perijinan dalam mengeksploitasi sumber daya hutan, lahan dan sumber daya alam lainnya dengan mengesampingkan faktor lingkungan. Misalnya pada daerah Riau, Jambi dan Sumatera Selatan, juga Kalimantan di beberapa lokasi, pembelian perijinan di lahan gambut dan lahan berhutan kemudian berdampak besar.
Analisis CIFOR menyebutkan bahwa hanya pada tahun 2015 saja kerugian kebakaran hutan di Indonesia mencapai 200 trilyun ini sama dengan 10% dari APBN Nasional Indonesia 2015 yang jumlahnya 2.019,91 trilyun. Belum lagi kerugian ekologis dan kerugian kesehatan jangka panjang yang dampaknya belum berhenti sampai saat ini. Bagaimana kepeminpinan dan lingkungan hidup sangat berperan dalam kemajuan suatu wilayah bisa dilihat pada studi kasus di luar Indonesia maupun di Indonesia. Kebijakan lingkungan di banyak tempat dilakukan ketika dampak lingkungan sudah terasa dan mengancam aspek kehidupan masyarakat.
Pasca restorasi Meiji Jepang mengalami banyak permasalahan lingkungan akibat kegiatan-kegiatan pertambangan dan industry, tetapi sampai tahun 1950 dan 1960-an masih banyak permasalahan lingkungan, beberapa kasus seperti keracunan akibat tambang pada kasus Minamata membuat Jepang mengeluarkan kebijakan yang sangat ketat dalam menjaga kualitas air di negaranya. Kasus di dalam negeri bisa terlihat pada kasus di Jakarta dan Surabaya dengan sungai yang sangat buruk kualitasnya dan tidak larangan pembangunan di sepadan sungai. Kebijakan kemudian dibangun untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut.
Wilayah seperti Berau dengan kualitas lingkungan yang masih baik, dengan tutupan hutan yang baik bisa belajar dari kebijakan yang dibangun di wilayah lain. Mengapa peran kebijakan pimpinan daerah sangat penting? Ini bisa dilihat dalam hampir semua alur perijinan sector berbasisi lahan seperti kehutanan, perkebunan, peran pimpinan daerah baik Bupati dan Gubernur adalah pemberi rekomendasi. Tanpa rekomendasi dari daerah perijinan sektor kehutanan dan perkebunan tidak akan mendapatkan perijinan pada tingkat nasional. Kebijakan yang dibangun oleh pemimpin daerah akan menjadi penentu kualitas lingkungan dan kualitas masyarakat di wilayah tersebut.
Berau dan Analisis Kebijakan Lingkungan
Berau merupakan wilayah dengan tutupan hutan yang besar, analisis yang dilakukan ditahun 2012 sampai 2013 menyebutkan tutupan hutan di Berau masih pada kisaran diatas 70%, Berau merupakan wilayah di Kaltim yang memiliki tutupan Karst besar di bagian tenggah dan tenggara Berau dengan fungsinya sebagai sumber mata air, Berau memiliki kekayaan laut, mangrove dan lokasi wisata Derawan serta Labuhan Cermin. Fakta-fakta tersebut menjadikan Berau memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan Kabupaten lain di Kalimantan Timur. Potensi sumberdaya alam yang besar tersebut memerlukan kebijakan pengelolaan yang baik.
Bagaimana menilai kebijakan lingkungan? Ada beberapa faktor penting dalam menilai kebijakan lingkungan di tingkat daerah yang paling utama berdasarkan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup no 32 tahun 2009 adalah pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan kebijakan, rencana dan program. KLHS wajib dilakukan untuk penyusunan RPJP/M, RTRW dan Kebijakan lain skala besar yang berpengaruh terhadap lingkungan (misalnya kebijakan pembangunan PLTN/PLTA, Food Estate luas, dll).
Kebijakan pengelolaan lingkungan yang lain adalah kebijakan alih fungsi lahan hutan untuk kegiatan lain, misalnya apakah kebijakan mampu memberikan perlindungan kawasan hutan yang penting untuk masyarakat local yang hidupnya tergantung pada hutan. Aspek lain adalah kebijakan pengelolaan DAS dan aliran sungai, apakah kebijakan yang dibuat mampu melindungi DAS dari pencemaran, erosi, pendangkalan dan bencana kebanjiran.
Analisis kebijakan lingkungan menjadi hal penting dalam melakukan screening awal untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibangun di daerah akan mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan di daerah tersebut.
Seorang teman dari Papua bertanya dimana bisa membeli Landsat. Saya bilang kalau memang dari Pemda bisa mendapatkan dari LAPAN.
Sebenarnya data-data citra satelit saat ini bisa di download dengan mudah. Ini dapat dilakukan untuk mendownload data Landsat, SRTM dan citra-citra arsip lainnya.
Alur perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang sebenarnya berada dalam satu siklus yang sama. Tetapi dalam prakteknya tata ruang dan perencanaan pembangunan seringkali menjadi dua inisiatif yang berbeda. Meskipun aturan yang ada sudah menyebutkan keterkaitan antara dokumen RPJM dengan dokumen TATA RUANG tetapi dalam prakteknya bisa menjadi dua dokumen yang berbeda dan tidak terkait.
Ada beberapa alasan mengapa keterkaitan ini tidak terjadi dalam perencanaan pembangunan di Propinsi dan di Kabupaten yang ada di Indonesia.
Tata Ruang: Pelaksanaan dan Kapasitas
Tata ruang yang ada di Indonesia bisa dikatakan merupakan konsep penataan ruang model ‘kuno’ yang pada dasarnya tidak mampu mengakomodir semua aspek yang ada dalam kondisi nyata.
Ada banyak aspek yang tidak dimasukkan dalam tata ruang kita:
Aspek perlindungan biodiversity dan kekayaan lain seperti ekosistem unik dan langka
Aspek kebencanaan
Aspek lingkungan lain seperti terkait dengan perubahan iklim
Aspek itu kemudian di ‘mainstreaming’ tetapi pertanyaannya adalah apakah mainstreaming itu bisa idilakukan dengan kapasitas yang ada pada perencana di tingkat Kabupaten atau propinsi.
Minimnya Kapasitas Perencana
Ini menjadi PR besar bagi penyelengara perencanaan di daerah, saya yang sudah kerja pendampingan perencanaan di wilayah Indonesia menemukan beberapa fakta berikut:
Posisi Kepala Bappeda pada banyak Kabupaten di Indonesia diisi oleh jabatan politis, pada banyak kasus ini diisi oleh ‘ orang kepercayaan’ bupati yang kebanyakan bukan berlatar belakang ahli tata ruang atau bekerja di bidang perencanaan sebelumnya.
Minimnya tenaga planner di Bappeda; ada beberapa kabupaten yang hanya memiliki 1 atau 2 orang dengan latar belakang ilmu perencanaan. Mungkin ada kabupaten pemekaran di wilayah yang jauh dari pusat propinsi atau nasional yang tidak memiliki perencana
Minimnya tenaga teknis teknis pendukung perencanaan seperti tenaga GIS, tenaga ahli ekonomi pembangunan, tenaga ahli sipil.
Selama ini kapasitas itu diisi oleh tenaga pihak ketiga melalui kontrak, masalahnya adalah ketika kita tidak mengerti perencanaan, bagaimana kita bisa mempercayakan perencanaan ke oranglain. Pada banyak kasus pihak ketiga ini TIDAK memiliki kemampuan pemahaman KONTEKS LOKAL. Output nya adalah dokumen perencanaan COPY PASTE.
RTRW dan RPJM: Jangan Terpisahkan
Minimnya kapasitas berdampak dengan dokumen RPJM dan RTRW dilakukan oleh 2 konsultan yang berbeda. Tanpa adanya diskusi dan penyatuan maka yang terjadi adalah menjadi 2 dokumen yang tidak memiliki kaitan sama sekali. Peran Bappeda seharusnya memastikan 2 dokumen ini menjadi dokumen yang tidak terpisahkan.
Meskipun regulasi menetapkan bahwa RTRW merupakan acuan bagi bagi penyusunan RPJM dan sebaliknya, tetapi dalam pelaksanaan ini tidak dilakukan dengan benar.
Konsep konsep WP alias wilayah pelayanan merupakan konsep-konsep mikro yang sudah usang dan boleh dikatakan tidak applicable pada perencanaan wilayah. Konsep-konsep ini seharusnya digantikan dengan konsep-konsep baru yang mampu menterjemahkan kebijakan, rencana dan program dalam konteks ruang.
Apa yang terjadi ketika RPJM menetapkan program “Peningkatan 20% ketahanan pangan dengan membangun pusat-pusat agriculture/food estate?” kenyataan di lapangan akhirnya lokasi tidak ditentukan dan kemudian dilakukan tanpa analisis dari tata ruang dan akhirnya program dilakukan di lokasi yang salah atau ternyata tidak dapat dilakukan karena tidak ada ruang tersedia.
RTRW dan Rencana Sektoral
Rencana sektoral harusnya merupakan wujud implementasi dari Tata Ruang dalam konteks spatial.Wilayah-wilayah dalam rencana sektoral harusnya bisa digali dan diambil dari dokumen tata ruang.
Misalnya rencana Sektor Pendidikan, seharusnya bisa digali dari dokumen tata ruang dan dokumen RPJM yang sudah menyebutkan mana kecamatan/kabupaten yang memiliki angka MELEK HURUF terendah. Wilayah ini yang kemudian menjadi target Perencanaan Sektor Pendidikan.
Secara lebih detail rencana sektoral seperti Perkebunan kemudian tidak dilakukan dengan melihat dokumen tata ruang yang baik. Akibatnya adalah (1) Lokasi yang dikembangkan merupakan lokasi yang salah, tengok saja dengan GOOGLE EARTH bagaimana perkebunan sawit di Indonesia ditanam di pingir sungai. Padahal dalam aturan Tata Ruang harus diberi buffer.
Ini bukti bahwa arahan Tata Ruang tidak pernah menjadi arahan dalam pelaksanaan pembangunan SEKTORAL. Jelas dalam dokumen Tata Ruang
Lokasi Sawit di Pinggir Sungai di Riau
Padahal menurut Permen no 15 tahun 2009 (permen15-2009) kawasan lindung terdiri atas:
a. kawasan hutan lindung;
b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
c) kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal;
Rekomendasi
Perlu Kebijakan pengelolaan aparatur pemerintahan yang lebih dalam menyusun lembaga perencana di Kabupaten atau Provinsi dengan memastikan adalnya kapasita Perencana dalam struktur lembaga Perencanaan Pembangunan seperti Bappeda.
Adanya kegiatan pengembangan kapasitas Perencana di Tingkat Kabupaten.
Adanya monitoring yang ketat atas kualitas Dokumen Perencanaan.
Adanya TRANSPARASI dan PENYERTAAN PERAN MASYARAKAT dalam Perencanaan Pembangunan. Pada banyak prakteknya MASYARAKAT/PUBLIK suatu wilayah akan jauh lebih expert menilai wilayahnya dibanding ahli dari mananpun.
Pertama kali menginjakkan kaki di Papua tahun 2000 saya baru tahun ini mendengar begitu banyaknya penerbangan di Papua terhenti karena asap.
Tahun ini sebaran titik api di Papua sangat banyak, Hasil analisis September dan Oktober 201 5 ini menyebutkan ada 10096 fire alerts dengan 2755 titik api yang hampir pasti. Sebaran terbesar ada di Kabupaten Merauke dan Mappi. Secara lebih detail dapat dilihat seperti berikut ini.
Sebaran hot spot dari FIRMS September Oktober 2015Sebaran titik api per kabupaten di Papua
Secara detail sebaran per kabupaten dapat dilihat di tabel berikut:
Tabel sebaran titik api kabupaten Papua
Bicara tentang kebakaran, Merauke memang merupakanwilayah savana dan secara alami akan mengalami kebakaran sepanjang tahun. Tetapi wilaya seperti Mappi, Teluk Bintuni atau Sorong pada dasarnya bukan wilayah alami yang mengalami kebakaran.
Sebaran titik api dan konsesi di Papua
Lalu apa yang menjadi pemicu semakin besarnya angka titik api di Papua? Faktor fenomena iklim el nino bisa menjadi satu alasan, tetapi el nino terbesar pada tahun1997 misalnya tidak menyebabkan kebakaran hebat di Papua seperti sekarang.
Expansi Perkebunan Sawit
Sejak saya di Papua saya tahu beberapa lokasi seperti Kabupaten Jayapura, Kabupaten Manokwari yang telah memiliki perkebunan sawit. Wilayah di Selatan Papua saat itu belum ada perkebunan sawit, ada banyak alasan mengapa selatan tidak ada sawit karena kondisi wilayah yang memang tidak sesuai untuk sawit di wilayah rawa dan mangrove.
Tetapi belakangan ini wilayah selatan seperti Mappi dan Timikan mulai dilirik untuk expansi sawit.
Entah ada kaitan atau tidak, yang pasti expansi pembukaan lahan untuk sawit sejalan dengan peningkatan titik api .
Berau Post merilis bahwa kejadian di Berau dengan perubahan warna sungai dan kematian biotanya diakibatkan oleh cyanobacteria. Sumber dari internet dan kutipan riset berbagai Universitas di dunia menyebutkan bahwa bakteri ini sudah ada sejak 3, juta tahun yang lalu. Bakteri inilah yang menjadi awal dalam teori evolusi karena dapat hidup di wilayah beroksigen rendah dan kemudian melakukan fotosintesa untuk menghasilkan oksigen. Siklus hidup bakteri ini yang pendek kemudian menjadi masalah karena ketika mati proses peruraiannya menggunakan oksigen.
Perubahan warna air sungai Segah menjadi hijau dan diikuti kematian semua jenis ikan, termasuk ikan gabus dan lele, disebabkan keberadaan cyanobacteria. Cyanobacteria atau sianobakteria adalah sebuah filum bakteri yang mendapatkan kebutuhan energinya melalui fotosintesis. http://www.beraupost.co.id/berita/detail/disebut-faktor-cyanobacteria.html
Yang berbahaya adalah ketika populasi ini berkembang sangat cepat atau proses nya disebut blooming. Kandungan phospor dan amoniak yang tinggilah yang menyebabkan perkembangan cyanobacteria.
Cyanobacteria can produce neurotoxins, cytotoxins, endotoxins, and hepatotoxins (i.e. the microcystin-producing bacteria species microcystis), and are called cyanotoxins.
Specific toxins include, anatoxin-a, anatoxin-as, aplysiatoxin, cyanopeptolin, cylindrospermopsin, domoic acid, nodularin R (from Nodularia), neosaxitoxin, and saxitoxin. Cyanobacteria reproduce explosively under certain conditions. This results in algal blooms, which can become harmful to other species, and pose a danger to humans and animals, if the cyanobacteria involved produce toxins. Several cases of human poisoning have been documented, but a lack of knowledge prevents an accurate assessment of the risks.[48][49][50] Recent studies suggest that significant exposure to high levels of some species of cyanobacteria producing toxins such as BMAA can cause amyotrophic lateral sclerosis (ALS). The Lake Mascoma ALS cluster [51] and Gulf War veterans’ cluster are two notable examples.[49][50][52]”sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria
Freshwater algal blooms are the result of an excess of nutrients, particularly some phosphates.[2][3] The excess of nutrients may originate from fertilizers that are applied to land for agricultural or recreational purposes. They may also originate from household cleaning products containing phosphorus.[4] These nutrients can then enter watersheds through water runoff.[5] Excess carbon and nitrogen have also been suspected as causes. Presence of residual sodium carbonate acts as catalyst for the algae to bloom by providing dissolved carbon dioxide for enhanced photo synthesis in the presence of nutrients. sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Algal_bloom
Phospate sekali lagi harus dilihat lebih detail karena ini bisa saja dihasilkan dari proses pertambangan misalnya pertambangan
Phosphate deposits can contain significant amounts of naturally occurring heavy metals. Mining operations processing phosphate rock can leave tailings piles containing elevated levels of cadmium, lead, nickel, copper, chromium, and uranium. Unless carefully managed, these waste products can leach heavy metals into groundwater or nearby estuaries. Uptake of these substances by plants and marine life can lead to concentration of toxic heavy metals in food products. In Germany, the use of uranium-contaminated standard phosphate fertilizers in farming has been linked to significantly raised uranium levels in drinking water.[15] In some areas, it has led to recommendations to use bottled water, instead of tap water, to prepare food for babies and small children. sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Phosphate
Sekali lagi menurut saya yang perlu di uji secara detail adalah kandungan logam, kandungan material di air, bukan hanya ikan atau biota yang mati saja. Dan ini dilakukan pada lokasi lokasi yang merupakan penyebab kandungan phospate dan amoniak.
Pada awal Oktober 2015 Kabupaten Berau dikagetkan dengan berita matinya ribuan ikan-ikan di Sungai Segah. Beberapa sumber media seperti Berau Post dan Kaltim Post menyebutkan matinya ikan di Berau ditemukan mulai dari wilayah Labanan, Gunung Tabur, Teluk Bayur sampai ke Tanjung Redeb sendiri.
Apa penyebabnya masih menjadi tanda tanya karena Badan Lingkungan Hidup Berau baru merilis hasil analisis berupa PH air 4,06 sementara ambang batas 6-9, selain itu kadar oksygen air 0,7 mg/l sementara ambang normal adalah 6 mg/l dan kadar amonia 3,1 mg/l sementara ambang normal adalah 0,5 mg/l. Angka yang dibawah normal ini mengindikasikan adanya pencemaran air tetapi sayangnya belum ada penjelasan resmi mengenai kadar kandungan mineral dalam air (sumber: Berau Post, 7 October 2015).
Spekulasi mengenai penyebab kematian ikan yang di media mulai dari limbah tambang, limbah sawit serta spekulasi yang tidak jelas mengenai tenggelamnya kapal pengangkut tawas. Tetapi penyebab sebenarnya harus menunggu analisis yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau.
Seberapa Luas?
Total 30 km sungai yang terpengaruh oleh pencemaran tersebut, ada informasi bahwa sampai ke Batu-batu dan jika benar maka sepanjang 60 km. Seperti terlihat pada peta Google Earth berikut:
Wilayah DAS Segah yang tercemar
Sepanjang sungai tersebut merupakan wilayah diketahui matinya ribuan ekor ikan. Tetapi pengaruhnya lebih besar tentunya pada pada semua penduduk di sepanjang kawasan DAS Segah yang menggunakan air sungai untuk kehidupan sehari-hari.
Analisis Spatial Sederhana
Tulisan di Berau Pos, 7 Oktober berjudul “Mungkinkah Air Beracun?” oleh Abidinsyah, mantan Kepala BLH Berau periode 2003 -2004 menyebutkan bahwa kandungan logam berbahaya di sungai Segah pada tahun 2003 sudah 500% dari ambang normal dan limbah sawit 600% dari ambang normal.
Saya ingin membuktikan bahwa secara spatial statement tersebut sangat sesuai dengan kondisi sekitar sungai seperti terlihat pada peta berikut:
Kondisi Sektar Sungai Yang dikelilingi oleh perkebunan Sawit dan Tambang Batubara
Sepanjang sungai Segah pada lokasi matinya ikan terdapat hamparan luas Kebun Sawit yang luasnya sekitar 6000 ha yang sudah dibuka. Pada wilayah ini juga terdapat pertambangan batubara yang luasnya pada kisaran 100 ha baik yang berada dibagian utara maupaun bagian selatan sungai Segah.
Sawit merupakan jenis usaha yang menggunakan pupuk dalam jumlah yang sangat besar, pupuk ini yang terlarut dalam air akan menyebabkan kadar amonia yang tinggi pada air. Mengutip sesuai informasi pada Berau Post maka bahwa sangat sesuai data tahun 2003 dengan kandungan amonia terbaru yang ada sekarang 600% dari kondisi normal.
Peta berikut memperlihatkan kebun yang sangat dekat dengan anak sungai Segah dan pada saat terjadi hujan memungkinkan pencucuian pupuk sawit saat terjadi hujan.
Sawit yang sangat dekat dengan anak sungai Segah
Sementara itu kandungan logam dimungkinkan dari limbah pertambangan, mengingat lokasi tambang yang sangat dekat dengan sungai atau anak sungai memungkinkan outlet pembuangan yang kemungkinan bisa masuk ke sungai. Kasus seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan (baca: http://tekno.tempo.co/read/news/2014/12/03/061626234/limbah-tambang-batu-bara-racuni-sungai-di-kalsel) bisa menjadi pembanding dampak penambangan batubara terhadap kualitas air sungai.
Peta berikut memperlihatkan lokasi tambang yang sangat dekat dengan sungai Berau di Tangap yang memungkinkan adanya pencemaran ke sungai.
Batubara di sepanjang sungai Segah, wilayah Tangap
Lokasi lain yang juga memungkinkan untuk diteliti adalah wilayah rawa dekat dengan tambang yang limpasan air-nya dapat masuk ke sungai Segah.
Tambang batubara di Birang
Untuk sampai pada kesimpulan penyebab matinya ikan-ikan di sungai Segah haruds analisis yang detail dengan menggunakan uji lab hasil lab untuk memastikan penyebab matinya ikan-ikan tersebut. Hasil uji lab harus dilakukan secara seksama baik dengan mengambil sample air, mengambil sample ikan yang mati, mengambil sample sedimen sungai pada kawasan tercemar.
Hasil analisis spatial secara sederhana dengan menggunakan Google Earth diatas dapat dijadikan acuan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam memastikan penyebab terjadinya peristiwa matinya ikan-ikan di sungai Segah. Lokasi yang ditunjukkan merupakan indikatif yang dapat di follow up untuk lokasi pengambilan sample air atau ikan atau sedimen.
Peta berikut adalah usulan lokasi sample air, di sepanjang sungai Segah serta 2 lokasi di sungai Berau dan sungai Kelay sebagai pembanding.
Usulan Lokasi Sample Air
Bahkan jenis ikan seperti cat fish yang tahan juga ikut mati, berikut adalah beberapa foto:
Semoga tulisan ini berguna untuk kepentingan penyelamatan lingkungan di Berau.
Saat ini analisis kebakaran hutan bukan lagi merupakan suatu yang sulit untuk dilihat. Kemudahan akses internet dan tools online membuat siapapun dengan mudah mengetahui kebakaran hutan dan lokasinya.
Musnanda Satar 