Peta HGU; Kenapa Bukan Data Publik?


Saya adalah salah satu penggiat kajian spatial yang terus menerus menanyakan mengapa data-data spatial banyak dirahasiakan? Sementara data-data tersebut sangat dibutuhkan untuk kajian-kajian spatial yang diperlukan untuk kepentingan bersama.

Misalnya seorang peneliti ingin mengetahui luas seluruh HGU di provinsi A, jika data tidak tersedia apakah bisa menggunakan data-data dari sumber lain? JIka data tersedia online tetapi hanya viewer, apakah bias bisa ditoleransi jika didigitasi ulang?

Apakah kemudian data tersebut valid?

Peta HGU Perkebunan merupakan salah satu peta yang masuk kategori dirahasiakan sesuai dengan surat berikut: S 265 Data dan Informasi Terkait Kebun Kelapa Sawit.

SE_265

SE_265_page2

Melindungi data dari pihak asing tapi lupa kalau sebagian (cukup besar) HGU mungkin dimiliki perusahaan asing. GAR/Sinar Mas, Wilmar adalah perusahaan yang berbase di Singapore, KLK Malaysia, sedangkan sebagian lagi dimiliki oleh group-group dominan sahamnya dimiliki pihak asing.

Sebenarnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki web yang dapat diakses publik, namana PETA BIDANG TANAH. Peta online ini menyediakan data Jenis Hak mulai dari hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai,  Hak Pengelolaan, Hak Wakafm Tanah Adat dan Tanah yang belum terdaftar.

WebGIS bisa diakses melalui alamat ini : https://www.atrbpn.go.id/Peta-Bidang-Tanah

Tampilan webGIS sebagai berikut

webGIS_BPN_01

Menilik Peta HGU di WebGIS BPN

Berdasarkan Permentan No 5 tahun 2019 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian maka ijin usaha perkebunan bisa dilakukan jika lahan sudah HGU.

Faktanya dari peta diatas banyak sekali kebun terbangun di luar HGU, dari pola yang sangat rapi kemungkinan ini dikelola oleh perusahaan.

webGIS_BPN_02a

Peta yang di higlight adalah perkebunan di Sumatera Selatan yang sangat luas dan itu di luar HGU, bisa jadi ini adalah kawasan plasma atau perkebunan mandiri.

webGIS_BPN_04

Peta diatas adalah screen capture di Kalimantan, highlight biru adalah kawasan perkebunan di luar HGU, bahkan termasuk bangunan-bangunan pendukung terleyak di luar HGU.

Jika di Jakarta atau kota besar hak milik dibatasi oleh kepemilikan lain sehingga selalu ada pihak yang menjadi pembatas, lalu siapa yang menjadi pengawas untuk memastikan pemiliki ijin melalukan kegiatan dibatas ijin HGU-nya?

Bagaimana Tutupan Lahan di Taman Nasional?


Taman Nasional merupakan kawasan yang dilindungi dari kegiatan-kegiatan konversi dari kawasan alami seperti hutan menjadi kegiatan-kegiatan pembangunan. Penunjukkan kawasan Taman Nasional bukan berarti menjadikan kawasan tersebut aman dan bebas dari kegiatan konversi lahan.

Berikut adalah gambaran Taman Nasional Kutai. Bagian berwarna ungu adalah kawasan taman nasional berdasarkan SK KLHK no 278 tentang fungsi kawasan hutan.

TN_Kutai

Tetapi kawasan seperti Taman Nasional Kutai merupakan kawasan dengan tutupan hutan yang sudah berubah.

Saya mencoba melakukan overlay antara kawasan Taman Nasional dengan Peta Tutupan Lahan 2016 yang dari KLHK. Tanpa melakukan kalkulasi kita bisa melihat bagaimana kawasan Taman Nasional sudah berubah menjadi penggunaan lain.

TN_Kuta_landcoveri

Dari peta di atas terlihat semak belukar rawa menyebar di beberapa bagian mulai dari bagian timur. Semak/belukar menyebar di hampir semua bagian mulai dari timur, barat, utara dan selatan dengan tutupan yang cukup luas. Juga terdapat 2 blok lahan terbuka sudah terlihat di bagian selatan yang berbatasan dengan tutupan lahan tambang dan tutupan lahan HTI. Juga terdapat bagian Taman Nasional dengan tutupan lahan hutan tanaman industri.

 

Pentingnya Kajian Landscape dalam KLHS


Salah satu yang menjadi perhatian saya ketika mendampingi kegiatan KLHS di beberapa lokasi adalah minim-nya baseline yang digunakan untuk memberikan masukkan bagi KRP yang dikaji, baik untuk KLHS RTRW maupun KLHS RPJMD.

Tanpa baseline yang baik, rekomendasi dalam KLHS tidak lebih dari usulan normatif yang tidak mampu memberikan solusi nyata atau memberikan pilihan mitigasi yang dapat diimplementasikan. Bagaimana baseline dibuat akan menjadi pertanyaan lain, dimana dalam regulasi KLHS disebutkan bahwa kajian seperti daya dukung dan daya tampung merupakan kajian yang dapat dilakukan, tetapi secara jelas tidak pernah ada regulasi detail yang menjelaskan bagaimana kajian dilakukan. KLH pernah membuat dokumen panduan tetapi tetap tidak keluar dengan detail kajian dilakukan.

Saya akan mencoba melihat dari sisi daya dukung, dimana esensi dasar dari daya dukung adalah perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan atau supply dan demand. Hal ini menjadi penting karena supply umumnya terbatas, sedangkan demand tidak terbatas. Perhitungan menjadi sulit, karena terlalu banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan ketersediaan.

Bagaimana kajian landscape dapat berkontribusi misalnya pada KLHS RTRW dan RPJMD saya akan mencoba melihat bagaimana kajian yang mampu mendukung KLHS:

  1. Pada kajian-kajian daya dukung lingkungan misalnya kajian detail mulai dari proyeksi perkembangan penduduk, kebutuhan lahan per sektor dan kemudian diterjemahkan secara spatial distribusi kebutuhan tersebut dalam pola ruang dan struktur ruang yang lebih baik.
  2. Pada kajian daya dukung lingkungan belum ada kajian detail mengenai DAS yang mampu memberikan masukkan mengenai bagaimana penataan ruang dikaji dalam kaitan dengan DAS. Ini akan link dengan daya tampung terkait DAS sebagai wilayah tangkapan air.

Bagaimana dengan kajian daya tampung, konsep daya tampung awalnya ditujukan untuk perlindungan spesies dimana dilakukan analisis untuk menilai jumlah populasi ideal yang dapat bertahan hidup secara baik dalam satu habitat. Ini dilakukan dengan menilai sisi ketesediaan pangan dan air misalnya. Daya tampung ini pada kajian penataan ruang kadang bersifat ekosentrik yang kebanyakan berfokus pada pembangunan ekonomi untuk kebutuhan manusia.

Kajian landscape akan banyak membantu misalnya dengan melihat kajian-kajian seperti HCV- high conservation area. Kajian mendasar lainnya adalah kajian yang dihubungkan dengan konsep siklus biologi dimana dalam satu ekosistem. Pemahaman siklus biologi akan memberikan gambaran daya tampung dari sisi ekosistem dimana ada banyak komponen yang perlu dilakukan.

KLH sebelum bergabung menjadi KLHK pernah mengeluarkan buku_DDTLH_2014, tetapi sayangnya beberapa baseline awal seperti Ecoregion yang semestinya sudah lengkap belum diadopsi secara utuh. Demikian juga konsep footprints masih sedikit dipahami oleh pihak-pihak yang melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

 

 

 

Palm Oil in Indonesia: when expansion will stops?


Palm oil industry in Indonesia increased with significant number both related to areas that released for concessions and other follow up fact related to production and income generated from this sector. Since 2006 Indonesia became number one CPO exporter, more than Malaysia.Indonesia and Malaysia covered 83% oil palm production worldwide.

 

Increased oil palm in Indonesia driven by expansion from big private concessions and also policy in plantation in Indonesia mostly to increase areas not production. Areas increment mostly used as indicator for development of oil palm in Indonesia, some provinces targeted million of hectares oil palm concessions as program in plantation sector.

Based on data from Ministry of agrarian  that oil palm concessions areas  in Indonesia in 2015 about 11.4 million hectares, with half of them owned by profit companies.

Distribution of  oil palm concession in Indonesia shown below:

oil-palm-maps-landcover

kebun indonesia

Oil palm sector is most dominated plantation sector in Indonesia, based on data from Ministry of Agriculture 2015 that oil palm covered 11.3 million hectares compared to others that only 3.6 million hectares  from rubber.

tabel-3-prod-lsareal-prodvitas-bun.jpgEast Kalimantan also increased related to oil palm concession, based on data 2014 from Dinas Perkebunan/East Kalimantan Agriculture Office that in 2014 about 1.02 million hectares.

kebun kaltim
Enter a caption

East Kalimantan targeted 1.6 million hectare oil palm plantation established in 2016 and about 1.8 million hectare for 2020. Compared to program from same office to maintain 650 hectares farming.

In East Kalimantan based on spatial planning there are total 3.3 million hectares allocated for plantation with majority allocated for oil palm. Meanwhile total permits in East Kalimantan about 2,8 million hectares in 2014 and based on newdata no more land available for oil palm.

Suitability Analysis; lack of implementation of spatial information

Several initiatives for sustainable palm oil start with recommendation for better sitting for oil palm.

WRI Potico project published suitability analysis for oil palm based on environment, economic, legal and social aspect. This project came with recommendation for suitable areas for oil palm in Indonesia.

WRI suitability maps_GFW
GFW Commodities; suitability analysis for oil palm

GFW commodities above provided analysis spatially with layers; conservation areas buffer, peat depth, water resource buffer, slope, elevation, rainfall, soil drainage, soil depth, soil acidity (pH).

For transmigration program in Indonesia in 1980’s a series of map produced within Reppprot Project with suitability analysis for several agriculture type including oil palm. Suitability from this only based on physical aspects and not other and need to combined with spatial planning regulation.

Oil Palm, Deforestation and GHG emissions

Several research such as Margono et all (2014) mentioned about deforestation in Indonesia that annually increased both for primary intact and degraded forest both in Forest Designation Areas or non Forest Designation Areas. Based on designated status that production forest on the top of list related to conversion.  Based on 2000-2012 Hansen data that total primary forest loss totalled 0.84 million hectares, and annually primary forest loss about 47,600 ha.Primary forest loss in production forest that about 27,000 ha.

Areas designated for oil palm concession in Indonesia still overlapped with current forest cover as shown below:

oil-palm-maps-landcover-2
Overlay oil palm concessions and forested areas in Indonesia

Other research showing that primary forest and peat land land clearing probably not by small holders but by agro-industrial land developer. Larger development in  peat land are often accompanied by draining wetland and impacted on carbon emission beyond footprint of actual development.

kalbar
One of example of oil palm concession in Wes Kalimantan, clearly that converted primary forest into palm oil.

Analysis that conducted in Berau, East Kalimantan showing that oil palm and deforestation very much related. Oil palm contribute 28% green house gas emissions (Griscom, et al 2015).

berau
Oil palm plantation in Berau, East Kalimantan, exactly located along Segah river with land cover primary to secondary forest.

 

Further Suitability Analysis: Legal Aspects and Voluntary Scheme

Two steps proposed for sustainable oil palm concession sitting, first by following legal aspects and second with following voluntary requirement.

Legal aspect analyze based on spatial planning regulation that allow oil palm expansion in APL (non forest use). Based on ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) regulation that oil palm could located in APL and production forest for conversion zone  (HPK). Detail spatial planning mentioned about preserve riparian, water source, tidal buffer areas.

Voluntary scheme ( ie. RSPO) required high conservation value (HCV) conducted before open oil palm plantation. Detail about HCV could accessed through HCV Resource Network. HCV covered environment, social and cultural aspects through six principle conducted through FPIC.

 

Accuracy of maps for Spatial Plan


Based on Government Regulation no 8 year 2013 that Spatial Planning in Indonesia should follow regulation about accuracy of maps for spatial planning process:

National Spatial Plan: 1:1,000,000 scale

Island Spatial Plan: 1:500,000 scale

Province Spatial Plan: 1:250,000 minimum scale

Regency/District  Spatial Plan: 1:50,000 minimum scale

City Spatial Plan: 1:25,000 minimum scale

Regulation also mentioned about Strategic/Detail Area Spatial Plan that regulated:

Urban Area: 1:5,000 scale

Rural Area: 1:1,000 scale

For detail please download at: http://jdih.big.go.id/resources/files/law/PERATURAN_PEMERINTAH_NO._8_TAHUN_2013_TENTANG_KETELITIAN_PTA_RENCANA_TATA_RUANG.pdf

Translation needed because regulation in Bahasa Indonesia

 

Pada Tangga ke Berapa Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan?


Tahun 1969 sebuah artikel mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan di tulis oleh Sherry R. Arnstein. Artikel ini cukup populer digunakan dan kemudian di modifikasi sesuai dengan tema-tema partisipasi. Lengkap mengenai artikel ini bisa diakses di website: http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html

ladder-of-citizen-participation

Apa yang kita lihat dalam perencanaan di Indonesia bisa dikatakan hanya sampai pada tangga ke 4 yaitu consultation. Perencanaan pembangunan RPJM mensyaratkan adanya konsultasi publik, demikian pula dengan perencanaan RTRW juga mensyaratkan konsultasi publik.

Pertanyaan menariknya adalah apakah hasil konsultasi ini masuk ke tangga ke 5? Ini menarik untuk dikaji secara lebih jauh. Karena kemudian bagaimana inpiut tersebut bisa diakomodir dalam pengambilan keputusan akan menjadi point penting.

Pengalaman saya mendampingi beberapa kegiatan perencanaan di kabupaten dan provinsi membuat saya menarik kesimpulan bahwa hasil konsultasi publik hampir merupakan proses yang berhenti sampai di tingkat konsultasi.Ada banyak alasan mengapa konsultasi publik dalam perencanaan ini kemudian berhenti sampai disana, mulai dari proses konsultasi yang cacat sampai pada proses konsultasi yang tidak terwakili secara baik.

Pada banyak wilayah dengan tingkat aksesibilitas yang rendah, serta sumberdaya manusia yang masih belum tinggi, tangga 1 dan 2 masih menjadi praktek yang ditemui, karena pada banyak kemudian perencanaan yang tidak dilakukan dengan dilakukan ke dengan konsultasi dan bahkan tidak ada informasi yang masuk ke masyarakat.

 

Perda Tata Ruang Kalimantan Timur


Peraturan Daerah (PERDA) adalah dokumen publik yang bisa diberikan ke Publik.

Karena itu saya akan share PERDA RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Link berikut adalah untuk mendownload pdf file PERDA no 1 TAHUN 2016: Perda No 1 Th 2016 RTRWP Kaltim – Lampiran

 

Semoga berguna

Perencanaan Tata Ruang dan Perencanaan Pembangunan


Alur perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang sebenarnya berada dalam satu siklus yang sama. Tetapi dalam prakteknya tata ruang dan perencanaan pembangunan seringkali menjadi dua inisiatif yang berbeda. Meskipun aturan yang ada sudah menyebutkan keterkaitan antara dokumen RPJM dengan dokumen TATA RUANG tetapi dalam prakteknya bisa menjadi dua dokumen yang berbeda dan tidak terkait.

Ada beberapa alasan mengapa keterkaitan ini tidak terjadi dalam perencanaan pembangunan di Propinsi dan di Kabupaten yang ada di Indonesia.

Tata Ruang:  Pelaksanaan dan Kapasitas

Tata ruang yang ada di Indonesia bisa dikatakan merupakan konsep penataan ruang model ‘kuno’ yang pada dasarnya tidak mampu mengakomodir semua aspek yang ada dalam kondisi nyata.

Ada banyak aspek yang tidak dimasukkan dalam tata ruang kita:

  • Aspek perlindungan biodiversity dan kekayaan lain seperti ekosistem unik dan langka
  • Aspek kebencanaan
  • Aspek lingkungan lain seperti terkait dengan perubahan iklim

Aspek itu kemudian di ‘mainstreaming’ tetapi pertanyaannya adalah apakah mainstreaming itu bisa idilakukan dengan kapasitas yang ada pada perencana di tingkat Kabupaten atau propinsi.

Minimnya Kapasitas Perencana

Ini menjadi PR besar bagi penyelengara perencanaan di daerah, saya yang sudah kerja pendampingan perencanaan di wilayah Indonesia menemukan beberapa fakta berikut:

  1. Posisi Kepala Bappeda pada banyak Kabupaten di Indonesia diisi oleh jabatan politis, pada banyak kasus ini diisi oleh ‘ orang kepercayaan’ bupati yang kebanyakan bukan berlatar belakang ahli tata ruang atau bekerja di bidang perencanaan sebelumnya.
  2. Minimnya tenaga planner di Bappeda; ada beberapa kabupaten yang hanya memiliki 1 atau 2 orang dengan latar belakang ilmu perencanaan. Mungkin ada kabupaten pemekaran di wilayah yang jauh dari pusat propinsi atau nasional yang tidak memiliki perencana
  3. Minimnya tenaga teknis  teknis pendukung perencanaan seperti tenaga GIS, tenaga ahli ekonomi pembangunan, tenaga ahli sipil.

Selama ini kapasitas itu diisi oleh tenaga pihak ketiga melalui kontrak, masalahnya adalah ketika kita tidak mengerti perencanaan, bagaimana kita bisa mempercayakan perencanaan ke oranglain. Pada banyak kasus pihak ketiga ini TIDAK memiliki kemampuan pemahaman KONTEKS LOKAL. Output nya adalah dokumen perencanaan COPY PASTE.

RTRW dan RPJM: Jangan Terpisahkan

Minimnya kapasitas berdampak dengan dokumen RPJM dan RTRW dilakukan oleh 2 konsultan yang berbeda. Tanpa adanya diskusi dan penyatuan maka yang terjadi adalah menjadi 2 dokumen yang tidak memiliki kaitan sama sekali. Peran Bappeda seharusnya memastikan 2 dokumen ini menjadi dokumen yang tidak terpisahkan.

Meskipun regulasi menetapkan bahwa RTRW merupakan acuan bagi bagi penyusunan RPJM dan sebaliknya, tetapi dalam pelaksanaan ini tidak dilakukan dengan benar.

Konsep konsep WP alias wilayah pelayanan merupakan konsep-konsep mikro yang sudah usang dan boleh dikatakan tidak applicable pada perencanaan wilayah. Konsep-konsep ini seharusnya digantikan dengan konsep-konsep baru yang mampu menterjemahkan kebijakan, rencana dan program dalam konteks ruang.

Apa yang terjadi ketika RPJM menetapkan program “Peningkatan 20% ketahanan pangan dengan membangun pusat-pusat agriculture/food estate?” kenyataan di lapangan akhirnya lokasi tidak ditentukan dan kemudian dilakukan tanpa analisis dari tata ruang dan akhirnya program dilakukan di lokasi yang salah atau ternyata tidak dapat dilakukan karena tidak ada ruang tersedia.

RTRW dan Rencana Sektoral

Rencana sektoral harusnya merupakan wujud implementasi dari Tata Ruang dalam konteks spatial.Wilayah-wilayah dalam rencana sektoral harusnya bisa digali dan diambil dari dokumen tata ruang.

Misalnya rencana Sektor Pendidikan, seharusnya bisa digali dari dokumen tata ruang dan dokumen RPJM yang sudah menyebutkan mana kecamatan/kabupaten yang memiliki angka MELEK HURUF terendah. Wilayah ini yang kemudian menjadi target Perencanaan Sektor Pendidikan.

Secara lebih detail rencana sektoral seperti Perkebunan kemudian tidak dilakukan dengan melihat dokumen tata ruang yang baik. Akibatnya adalah (1) Lokasi yang dikembangkan merupakan lokasi yang salah, tengok saja dengan GOOGLE EARTH bagaimana perkebunan sawit di Indonesia ditanam di pingir sungai. Padahal dalam aturan Tata Ruang harus diberi buffer.

Ini bukti bahwa arahan Tata Ruang tidak pernah menjadi arahan dalam pelaksanaan pembangunan SEKTORAL. Jelas dalam dokumen Tata Ruang

Lokasi Sawit di Pinggir Sungai di Riau
Lokasi Sawit di Pinggir Sungai di Riau

 

Padahal menurut Permen no 15 tahun 2009 (permen15-2009) kawasan lindung terdiri atas:

a. kawasan hutan lindung;

b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;

c) kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal;

Rekomendasi

  1. Perlu Kebijakan pengelolaan aparatur pemerintahan yang lebih dalam menyusun lembaga perencana di Kabupaten atau Provinsi dengan memastikan adalnya kapasita Perencana dalam struktur lembaga Perencanaan Pembangunan seperti Bappeda.
  2. Adanya kegiatan pengembangan kapasitas Perencana di Tingkat Kabupaten.
  3. Adanya monitoring yang ketat atas kualitas Dokumen Perencanaan.
  4. Adanya TRANSPARASI dan PENYERTAAN PERAN MASYARAKAT dalam Perencanaan Pembangunan. Pada banyak prakteknya MASYARAKAT/PUBLIK suatu wilayah akan jauh lebih expert menilai wilayahnya dibanding ahli dari mananpun.

Photography: Tips and What I Learn from My Trip


All photos taken during my trip to San Diego and Colorado. San Diego trip for participated in ESRI User Conference 2015 from July 20-24. Colorado trip for some training and also technical discussion for Development by Design approach.

Leaving at nigh in Jakarta, I will arrived morning in Tokyo for layover. My plan to have 10 hours layover and travel in Tokyo cancelled due to no visa and no flight available.

This will be photography posting, but every trip should bring something to learn.

Mount Fuji from air
Mount Fuji from air

If you like to have a picture, make sure that you choose window seat and avoid seat at wing part (middle row), you have to choose whether front of far in back seat.

DSLR camera will be great, you can use tele lenses that makes you possible to get more detail photos.

I used my iphone 5s to take all pictures.

IMG_7922

This portrait photos that showing  more about information in vertical. You should takes portrait for feature such as  roads or river.

Areas near Narita, settlements, farming and some area with vegetation
Areas near Narita Airport, settlements, farming and some area with vegetation

Almost all international flight provided trip maps with actual GPS position. You can capture by camera to see where you are.

GPS from JAL
GPS from JAL
IMG_7928
Power plant and electricity network

Japan is a modern country with very good infrastructure. This infrastructure provided not only at urban areas but spread cover all country including rural areas. This fact different with developing countries that leave gap between facility at rural and urban areas.

Rural areas also develop with a good planning. As regional planner, I am jealous that good planning implemented in all areas. River banks should clear from building and there supposed to be an open areas. Later when this area develop into semi urban or urban areas then this river bank could be a very nice place for parks or other recreational areas.

Along the river; river banks should empty from building
Along the river; river banks should empty from building

You can see from above that infrastructure such as road, bridge and other facility develop in good quality even at farming areas. Wide road, long bridge anticipated for long period.

Road and Bridge
Road and Bridge
Bridge
Road develop to anticipated long term development

From above I could see good quality settlements and also some building for further crops processing unit.

Paddy field
Paddy field

You can also see that even at rural areas there are shops and other public facility with a good quality parking lots and this building surrounded by nice tree cover.

Settlements
Settlements and Shops

Settlement2

As you can see some areas remaining cleared, I assumed that this is forest area.

IMG_7952

You might surprise to see below picture huge roads and also a cycle turn in paddy field. How this happen? Based on my prediction that this development to anticipated long term development plan. With this anticipation government provided more secure transportation issue for next 10 and maybe 25 years ahead.

Wide road within Paddy Field
Wide road in the middle of Paddy Field

I am wondering that some lesson learnt from this will use for development planning, transportation planning in Indonesia

Buruknya Keterbukaan Data dan Informasi Tata Ruang


Peta Status Tata Ruang, sumber: http://v2.bkprn.org/?page_id=1157
Peta Status Tata Ruang, sumber: http://v2.bkprn.org/?page_id=1157

Salah satu aspek penting dalam memunculkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang adalah adanya informasi tata ruang.

Tata ruang merupakan informasi spatial yang  hanya efektif ditampilkan dalam bentuk peta. Menampilkan data peta menjadi syarat utama adanya feedback dari masyarakat untuk membangun Tata Ruang yang partisipatif dan sesuai dengan dinamika serta kebutuhan masyarakat.

Sayangnya informasi tata ruang sangat sedikit ditampilkan dalam website yang dapat diakses oleh publik.

Hampir tidak ada website provinsi yang memasukkan data tata ruang.Kalimantan Timur mencoba memasukkan data tata ruang, dan sudah menyiapkan platform online yang tentu nantinya akan berisikan data Tata Ruang jika sudah ditetapkan.

Platform online Kaltim.Menunggu Tata Ruang di sahkan:. Sumber: http://onedataonemap.kaltimprov.go.id/geoportal/index.php/viewer#
Platform online Kaltim.Menunggu Tata Ruang di sahkan:.
Sumber: http://onedataonemap.kaltimprov.go.id/geoportal/index.php/viewer#

Beberapa data tata ruang justru beredar melalui blog-blog.