Saya justru akan mengangkat isu mengenai praktek perkebunan yang menyalahi UU Tata ruang mengenai wilayah perlindungan lokal. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan aspek perlindungan sepadan sungai dan sepadan danau.
Berdasarkan regulasi Permentan no 11 tahun 2015 , maka kawasan yang tidak bisa ditanami adalah:
Sepadan sungai di daerah rawa 200 m
Sepadan sungai di bukan rawa 100 m
Anak sungai 50 m
Sepadan/buffer danau 500 m
Dua kali kedalaman jurang
130 kali selisih pasang surut tertinggi
Coba saja luangkan waktu 30 menit dengan menggunakan google earth yang gratis, ada banyak sekali pelanggaran yang dilakukan dengan melakukan penanaman pada kawasan yang tidak diperbolehkan.
Pelanggaran penanaman di Kaltim
Sawit yang berjarak dibawah 200 m dari Danau di Kalbar
Sawit dengan jarak dibawah 100 m
Pelanggaran penanaman di RiauPelanggaran penanaman di SumateraPelanggaran di wilayah Sumatera (kemungkinan wilayah ini dilaporkan sebagai HCV tetapi ditanami sawit
Palm oil industry in Indonesia increased with significant number both related to areas that released for concessions and other follow up fact related to production and income generated from this sector. Since 2006 Indonesia became number one CPO exporter, more than Malaysia.Indonesia and Malaysia covered 83% oil palm production worldwide.
Increased oil palm in Indonesia driven by expansion from big private concessions and also policy in plantation in Indonesia mostly to increase areas not production. Areas increment mostly used as indicator for development of oil palm in Indonesia, some provinces targeted million of hectares oil palm concessions as program in plantation sector.
Based on data from Ministry of agrarian that oil palm concessions areas in Indonesia in 2015 about 11.4 million hectares, with half of them owned by profit companies.
Distribution of oil palm concession in Indonesia shown below:
Oil palm sector is most dominated plantation sector in Indonesia, based on data from Ministry of Agriculture 2015 that oil palm covered 11.3 million hectares compared to others that only 3.6 million hectares from rubber.
East Kalimantan also increased related to oil palm concession, based on data 2014 from Dinas Perkebunan/East Kalimantan Agriculture Office that in 2014 about 1.02 million hectares.
Enter a caption
East Kalimantan targeted 1.6 million hectare oil palm plantation established in 2016 and about 1.8 million hectare for 2020. Compared to program from same office to maintain 650 hectares farming.
In East Kalimantan based on spatial planning there are total 3.3 million hectares allocated for plantation with majority allocated for oil palm. Meanwhile total permits in East Kalimantan about 2,8 million hectares in 2014 and based on newdata no more land available for oil palm.
Suitability Analysis; lack of implementation of spatial information
Several initiatives for sustainable palm oil start with recommendation for better sitting for oil palm.
WRI Potico project published suitability analysis for oil palm based on environment, economic, legal and social aspect. This project came with recommendation for suitable areas for oil palm in Indonesia.
GFW Commodities; suitability analysis for oil palm
GFW commodities above provided analysis spatially with layers; conservation areas buffer, peat depth, water resource buffer, slope, elevation, rainfall, soil drainage, soil depth, soil acidity (pH).
For transmigration program in Indonesia in 1980’s a series of map produced within Reppprot Project with suitability analysis for several agriculture type including oil palm. Suitability from this only based on physical aspects and not other and need to combined with spatial planning regulation.
Oil Palm, Deforestation and GHG emissions
Several research such as Margono et all (2014) mentioned about deforestation in Indonesia that annually increased both for primary intact and degraded forest both in Forest Designation Areas or non Forest Designation Areas. Based on designated status that production forest on the top of list related to conversion. Based on 2000-2012 Hansen data that total primary forest loss totalled 0.84 million hectares, and annually primary forest loss about 47,600 ha.Primary forest loss in production forest that about 27,000 ha.
Areas designated for oil palm concession in Indonesia still overlapped with current forest cover as shown below:
Overlay oil palm concessions and forested areas in Indonesia
Other research showing that primary forest and peat land land clearing probably not by small holders but by agro-industrial land developer. Larger development in peat land are often accompanied by draining wetland and impacted on carbon emission beyond footprint of actual development.
One of example of oil palm concession in Wes Kalimantan, clearly that converted primary forest into palm oil.
Analysis that conducted in Berau, East Kalimantan showing that oil palm and deforestation very much related. Oil palm contribute 28% green house gas emissions (Griscom, et al 2015).
Oil palm plantation in Berau, East Kalimantan, exactly located along Segah river with land cover primary to secondary forest.
Further Suitability Analysis: Legal Aspects and Voluntary Scheme
Two steps proposed for sustainable oil palm concession sitting, first by following legal aspects and second with following voluntary requirement.
Legal aspect analyze based on spatial planning regulation that allow oil palm expansion in APL (non forest use). Based on ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) regulation that oil palm could located in APL and production forest for conversion zone (HPK). Detail spatial planning mentioned about preserve riparian, water source, tidal buffer areas.
Voluntary scheme ( ie. RSPO) required high conservation value (HCV) conducted before open oil palm plantation. Detail about HCV could accessed through HCV Resource Network. HCV covered environment, social and cultural aspects through six principle conducted through FPIC.
Sebuah studi yang dilakukan oleh Dislich, et all (2016) dengan judul “Review of the ecosystem functions in oil palm plantations, using forests as a reference system” menampilkan mengenai dampak oil palm terhadap fungsi ekosistem.
Secara detail hasil studi dapat dilihat di: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/brv.12295/full
Terdapat 14 fungsi ekosistem menggunakan kategori de Groot (2010), dimana terdapat 11 fungsi ekosistem yang mendapatkan dampak negatif. Secara general bisa dilihat dalam gambar di atas.
Salah satu aspek paling berpengaruh adalah bagaimana sektor inimengubah fungsi hutan primer dan sekunder yang menyebabkan kehilangan banyak sekali fungsi ekosistem didalamnya. Salah satu higlight penting lainnya adalah sebagai monokultur maka pengaruh yang besar atas suatu siklus biologi.
Tiga peta di bawah ini menggambarkan bagaimana perubahan land cover hutan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Paling kiri menunjukkan peta di tahun 1978, ditengahnya adalah peta tahun 2004 dan paling ujung adalah peta tahun 2025.
Di Kalimantan timur diperkirakan sekitar hampir 350.000 hektar hutan Kalimantan menghilang setiap tahunnya. Di Indonesia dari analisis tahun analisis menyebutkan 47.600 ha hutan primer mengalami deforestasi.setiap tahunnya.
Apa yang menjadi penyebab hilangnya hutan di Kalimantan?
Perubahan alami karena pertumbuhan penduduk dan kebutuhan lahan
Kebutuhan akan lahan untuk pemukiman, pembangunan infrastruktur lainnya merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Jika melakukan kalkulasi antara jumlah penduduk dan lahan terbuka, maka jelas sekali bahwa sektor perubahan tutupan alami bukan merupakan ancaman yang besar.
Exploitasi berlebihan pada sektor kehutanan
HPH dan HTI merupakan sektor kehutanan yang memberikan dampak pada pengurangan hutan di Kalimantan.
Beberapa riset yang dilakukan terkait dengan deforestasi hutan di Indonesia menyebutkan bahwa deforestasi terbesar terjadi pada hutan produksi.
Konversi lahan pada sektor perkebunan sawit
Konversi lahan untuk perkebunan merupakan ancaman yang terus bertambah. Pada wilayah di Sumatera dan Kalimantan perkebunan dilakukan pada kawasan berhutan. Perundangan di Indonesia hanya mensyaratkan kawasan perkebunan di APL dan kini di Hutan Produksi Konversi.
Konversi lahan pada sektor pertambangan
Pertambangan khususnya batubara merupakan jenis pertambangan yang mengubah secara total kawasan.
Mengapa Perlu Penyelamatan Hutan di Kalimantan?
Riset di Asia dan Asia tenggara menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan laju deforestasi terbesar di Asia. Disisi lain Indonesia merupakan wilayah dengan hutan tropis yang sangat kaya dari sisi biodiversity.
Kekayaan biodiversity Indonesia ini belum sepenuhnya di ekplorasi secara lengkap untuk kebutuhan manusia, karena hutan di Indonesia kaya akan biodiversity yang dapat digunakan untuk obat-obatan, sumber makanan dan juga keperluan lain seperti teknologi.
National Geographic pernah menayangkan beberapa fitur yang menampilkan bagaimana teknologi seperti pesawat terbang yang menggunakan hasil kajian hewan seperti burung dan capung dalam membuat sayap pesawat. Hasil hutan merupakan kekayaan yang luar biasa, hutan tropis misalnya menyumbang 250 jenis buah-buahan yang sekarang dikonsumsi manusia. Kopi dan coklat merupakan 2 spesies dengan konsumsi luar biasa besar yang dihasilkan dari hutan tropis.Diperkirakan 121 jenis obat di dunia di hasilkan dari ektraksi tanaman dan seluruh dunia hanya 1 persen tanaman yang sudah diteliti. Hutan tropis seperti Kalimantan menyediakan
Bagaimana Menyelamatkan Hutan Kalimantan?
Beberapa analisis deforestasi menunjukkan bahwa hutan Kalimantan mengalami tekanan yang besar dari kegiatan berbasis lahan seperti logging, HTI, oil palm dan tambang terbuka (misalnya batubara). Tentu saja terdapat perubahan alami akibat perkembangan penduduk yang membutuhkan lahan untuk pemukiman dan pertanian, tetapi jumlahnya tentu saja tidak sebesar perubahan akibat expansi industri kehutanan, perkebunan dan tambang. Ancaman lainnya adalah kebakaran hutan, tetapi sekali lagi perlu diingat bahwa ancaman kebakaran adalah penyebab sekunder yang sebab awalnya adalah kebutuhan expansi industri juga. Mengenali ancaman merupakan awal dalam melihat usaha apa yang bisa dilakukan dalam menyelamatkan hutan di Kalimantan.
Beberapa artikel menyebutkan kebutuhan akan kebijakan, beberap media menyebutkan kebutuhan akan penegakan hukum untuk penyebab seperti kebakaran hutan dan encroachment, beberapa opini menyebutkan bahwa satu hal yang penting adalah perubahan pola alokasi lahan dengan menjaga hutan primer dan hutan dan gambut dari konversi lahan.
Dari sisi kebijakan sebenarnya hampir semua kebijakan kehutanan sudah mengindikasikan ada-nya proses penyelamatan hutan. Beberapa kebijakan tentunya memiliki kelemahan dalam pelaksanaanya. Ditambah lagi permasalahan terkait kewenangan pusat dan daerah yang kadang tidak sejalan.
Taman Nasional Kutai dengan beberapa kawasan kebun (sawit) di dalamnya
Kebijakan lain disektor perkebunan masih menyisakan gap terkait dengan alokasi lahan, dimana semua lahan dengan status APL dan HPK yang masih berhutan masih memungkinkan untuk di konversi menjadi lahan perkebunan.
Salah satu aspek penting yang terlupakan adalah peran masyarakat, pembukaan perkebunan besar pada areal tertentu yang berdekatan dengan masyarakat sebenarnya memberikan peluang juga untuk masyarakat memilih dengan bijak apakah lahan yang berhutan sebagai bagian dari kepemilikan masyarakat akan diberikan ke konsesi atau tidak. Penguatan kapasitas masyarakat untuk menilai sisi positif dan negatif dari pembukaan lahan hutan di areal sekitarnya menjadi industri besar merupakan peluang pencegahan. Pada banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan berhutan, hutan merupakan sumber makanan, sumber air dan kebutuhan lainnya. Penyelamatan hutan menjadi hal penting bagi masyarakat di kawasan hutan. Ini merupakan peluang dimana perlu kegiatan peningkatan kapasitas sehingga masyarakat memiliki knowledge yang cukup untuk menjaga kawasan hutannya dari konversi.
The Little Sustainable Landscapes Book aims to clarify and disseminate sustainable landscape management methods, and to catalyze their implementation across private and public sectors worldwide.
The book summaries current developments in landscape management, makes recommendations on policy, and explains the importance of landscape initiatives in achieving global goals related to sustainable development and has been produced in collaboration with world leading experts in agriculture and natural resources which include: WWF, Ecoagriculture Partners, The Nature Conservancy, IDH The Sustainable Trade Initiative, and The Global Canopy Programme.
Saat ini analisis kebakaran hutan bukan lagi merupakan suatu yang sulit untuk dilihat. Kemudahan akses internet dan tools online membuat siapapun dengan mudah mengetahui kebakaran hutan dan lokasinya.
“The resulting map, released in 2013, shows how Earth’s forests changed between 2000 and 2013. “It is the first global assessment of forest change in which you can see the human impact,” said Masek. And the message is: People have had a huge impact on forests.”
Masih ingat waktu data Kehutanan di Indonesia adalah data rahasia yang sangat sulit di akses? Jaman itu untuk mengetahui tutupan hutan dengan citra satelit diperlukan biaya yang besar untuk membeli citra satelit dan mengolahnya.
Saya melakukan kegiatan pengolahan citra Landsat 7 untuk kawasan hutan di Papua di tahun 2002 dan menjadi salah satu data yang dipakai untuk kegiatan konservasi. Untuk kegiatan ini diperlukan budget yang besar.
Saat ini dengan smartphone dan akses internet, data citra bisa dilihat melalui google atau melalu layanan peta digital online lainnya.Tidak perlu biaya besar dan proses yang rumit. Langkah penting selanjutnya adalah bagaimana memaksimalkan data yang ada untuk kegiatan konservasi atau kegiatan lain.
Tidak bisa lagi menyembunyikan fakta kerusakan hutan.
Pada saat ini data-data tutupan hutan sudah dapat diakses online, peran citra satelit menjadi sangat penting dimana citra seperti Landsat memberikan informasi ril mengenai kondisi suatu wilayah.
Kondisi ini kemudian yang memberikan fakta sebenarnya, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan.
Salah satu riset yang dapat dikatakan paling advance dalam analisis land cover adalah apa yang dilakukan University of Maryland yang bekerja sama dengan Google untuk melakukan kajian pada 700.000 citra Landsat dan menghasilkan data tutupan lahan terbesar di dunia. Dengan bantuan super computer dengan 100.000 CPU dan 1 juta jam analisis maka dihasilkan data tersebut. Bayangkan jika menggunakan PC biasa maka proses ini dilakukan dalam 15 tahun.
Hasilnya adalah menggambarkan perubahan tutupan lahan antara tahun 2000-2013. Dimana pada gambar berikut untuk wilayah Kalimantan,perubahan tutupan hutan pada skala besar diakibatkan oleh ekspansi perkebunan sawit.
Perubahan kawasan hutan di Kalimantan karena ekspansi sawit.
Ditengah semakin meredupnya update mengenai pelaksanaan ONEMAP oleh pemerintah yang seharusnya dilead oleh BIG dan lembaga lain seperti PU, Kehutanan, dll maka munculnya website Global Forest Watch Map dalam bentuk interactive web GIS wajib mendapat acungan jempol.
Untuk yang belum pernah mengujungi web GIS ini maka bisa mengakses melalui link berikut:
Mengikuti kegiatan Forest Asia Summit 2014 membuat saya belajar pada isu-isu forest dari berbagai negara. Salah satu aspek yang menjadi tema adalah sustainable landscape yang ternyata memiliki horizon yang sangat luas dan kemudian membuat banyak sekali masukkan mengenai pendekatan pada landscape yang perlu menjadi pertimbangan dalam pengelolaan hutan.
Beyond Carbon
Isu forest, climate change sangat dekat untuk kawasan Asia, dimana 24 % dari emisi di Asia berasal dari alih fungsi kawasan hutan menjadi kawasan non hutan. Beberapa aspek yang dibahas dikaitkan dengan aspek food security, disaster dan livelihood dan juga energy. Pembicaraan mengenai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dikaitkan dengan hutan memang harus dibahas lebih banyak dibandingkan hanya dengan memfokuskan pada isu carbon. Beberapa alasan seperti skema insentif yang belum jelas, kemudian skema adaptasi dan mitigasi yang belum dipikirkan matang menjadi alasan mengapa pembicaraan ini seharusnya dibahas lebih dari pembahasan emisi karbon.
Masyarakat di Asia, misalnya di Indonesia masih banyak menggantungkan hidup pada hutan sebagai penyedia berbagai kebutuhan. Hilangnya hutan karena kegiatan ektraksi dan alih fungsi lahan dalam beberapa studi tidak berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan. Bahkan pada sekala waktu yang panjang akan menyebabkan kemiskinan. Apalagi jika kemudian aspek kemiskinan dikaitkan dengan indeks pembangunan manusia dimana kemudian masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada keberadaan hutan, pada sumberdaya air, dll.
Sustainable Landscape dan Tata Ruang
Sayangnya saya tidak menemukan materi yang mengkaitkan sustainable landscape ini dengan Tata Ruang dalam pembahasan yang lebih detail. Padahal rona hutan kemudian ditentukan oleh penataan ruang yang menentukan kawasan sebagai go or no go untuk alih fungsi lahan di Indonesia dan mungkin dibanyak negara lain. Ada beberapa penyampaian mengenai forest moratorium dan beberapa kebijakan berbasis spatial yang kemudian menyumbang pada pencegahan alih fungsi hutan ke land use lain tanpa pertimbangan yang berkelanjutan.
Bagaimana kawasan pengelolaan ruang di Indonesia dilihat berikut:
Kebijakan dalam alokasi hutan akan menentukan apakah kemudian akan berkontribusi pada perubahan kawasan hutan. Dengan struktur seperti ini maka akan lebih bijak jika kemudian dibuat sebuah prioritas pengelolaan kawasan yang memperhatikan keseluruhan aspek, lengkap dengan pilihan kebijakan yang akan menjadi pilihan mitigasi dan adaptasi. Pilihan ini akan langsung berkontribusi pada target penurunan emisi, target penyelamatan biodiversity dan target peningkatan kesejahteraan (yang bukan melulu dihitung dari GDP).
Pada session yang ada di dalam Forest Summit, kemudian beberapa inisiatif insentif, dll didasarkan pada sebuah strategi yang matang pada tingkat yang lebih tinggi.