Bencana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup


Hasil kajian rawan bencana di Indonesia sebenarnya sudah bisa didapatkan dipeta-peta yang terdapat dalam beberapa web pemerintah, seperti BMKG, BNPB dan web provinsi. Tetapi yang sangat disayangkan adalah peta-peta tersebut tampil pada skala kecil yang sebenarnya sulit untuk diadopsi dalam kebijakan. Peta skala bencana nasional misalnya hampir sebagian besar provinsi di Indonesia masuk sebagai kawasan dengan indeks rawan bencana yang tinggi.

peta-indeks-rawan-bencana-Indonesia-tahun-2012
Sumber: ICEL
peta-wilayah-rawan-tsunami-indonesia
Sumber: BMKG

Apakah data tersebut salah? Tentu saja data yang ditampilkan tidak salah, tetapi data tersebut terlalu general untuk digunakan. Karena mitigasi dan adaptasi bencana sebenarnya fokus pada skala site.

04 Peta Rawan Bencana
Sumber: Tata Ruang Jawa Barat

Terdapat kejadian-kejadian bencana-seperti tanah longsor, banjir dan kebakaran yang sifatnya lokal. Bencana pada skala lokal ini membutuhkan peta-peta bencana pada skala detail. Kejadian bencana longsor di Sukabumi diawal 2019 ini merupakan satu contoh dimana kejadian bencana memerlukan pemetaan yang lebih detail.

Pemetaan kawasan yang lebih detail akan mampu menjadi acuan dalam kegiatan perencanaan lebih detail seperti rencana tata ruang kabupaten/kota dan  rencana detail tata ruang.

Salah satu peta yang cukup detail dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologiyang menampilkan wilayah rawan tsunami. Pada peta ini terdapat informasi yang cukup tepat terkait dengan kejadian tsunami terbaru di Selat Sunda.

20180509091933-2183a55f-me
Sumber: PVMBG

Peta diatas menggambarkan wilayah rawan di sekitar Carita dan Tanjung Lesung yang memang paling terdampak dari kejadian tsunami di tanggal 22 Desember.

Beberapa tools online yang dibangun misalnya PetaBencana.id: https://petabencana.id/map

Peta online tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, demikian juga dengan peta dari BNPB: http://geospasial.bnpb.go.id/category/peta-tematik/

Beberapa peta-peta diatas idealnya bisa digunakan dalam perencanaan pembangunan, sehinga kawasan-kawasan yang teridentifikasi rawan bencana bisa dikelola dengan lebih baik. Perencanaan seharusnya bisa mengadopsi zonasi rawan bencana sebagai acuan dalam merencanakan infrastruktur, pemberian ijin mendirikan bangunan atau mengeluarkan surat ijin lainnya.

Tata Ruang dan Bencana dan Lingkungan Hidup

Regulasi di tata ruang sebenarnya telah memasukkan sebagian dari kawasan-kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung lokal. UU tata ruang memungkinkan proses revisi tata ruang terkait dengan bencana besar. UU Tata Ruang juga mengamanatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung proses mitigasi dan adaptasi bencana misalnya membangun infrastruktur untuk evakuasi bencana. Pada wilayah-wilayah rawan tsunami seharusnya dibangun infrastruktur untuk evakuasi masyarakat. Infrastruktur ini kebanyakan terlupakan dalam membangun sebuah kawasan.

Salah satu konsep yang dapat ditawarkan adalah menyatukan ruang terkait dengan lingkungan dan kebencanaan. Misalnya menyatukan kawasan evakuasi tsunami dengan kawasan hutan kota atau ruang terbuka hijau. Konsep ini tentu saja dapat dilakukan dengan kajian yang lebih detail mengenai kondisi kawasan dan kondisi bencana spesifik dimasing-masing wilayah. Kondisi lingkungan dan bencana seringkali menjadi dua hal yang tidak terpisahkan, misalnya kawasan-kawasan berlereng 40 persen seharusnya merupakan kawasan yang tidak terbangun. Pelanggaran tata ruang pada pembangunan kawasan ini menjadi salah satu penyebab bencana longsor dan penyebab jatuhnya korban ketika terjadi bencana.

Pelanggaran Tata Ruang

Salah satu peraturan tata ruang yang sering dilanggar adalah sepadan pantai. Wilayah sepadan pantai sampai 100 meter dari titik pasang tertinggi seharusnya tidak dialokasikan atau digunakan untuk pemukiman. Tetapi dalam banyak prakteknya kawasan ini tetap digunakan untuk bangunan dan tidak dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau.

sepadan pantai CARITA
Bangunan di Carita; hanya 17 m jaraknya dari garis pantai

Pada kawasan rawan tsunami alokasi sepadan pantai seharusnya dikelola dengan lebih berhati-hati. Pasal 24 UU no 27 tahun 2007 menyebutkan kawasan ini sebaiknya digunakan untuk ruang terbuka hijau.

Sekali lagi bahwa aspek kebencanaan, lingkungan dan tata ruang adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, dibutuhkan penegakan hukum terkait tata ruang, mengedepankan aspek lingkungan hidup serta mitigasi bencana. Jika dilakukan maka resilience kita terhadap bencana akan lebih tinggi.

 

Pengelolaan DAS dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis


Latar Belakang

  • Peran Sungai dan pengelolaan DAS

Sungai merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat secara umum, sungai merupakan sumber air untuk semua kebutuhan dan sebagai wadah transportasi dimana pengangkutan barang dan manusia dilakukan melalui sungai. Secara umum di Kalimantan sungai merupakan urat nadi masyarakat Kalimantan.

Sungai di Berau juga merupakan satu urat nadi kehidupan masyarakat, secara kasat mata dapat dilihat dari pola pemukiman di kabupaten Berau dimana desa-desa yang ada terdapat di sepanjang sungai.

IUCN_DAS
Peran DAS (sumber: IUCN)

Keterkaitan sungai dan pengelolaan DAS merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, DAS merupakan satuan unit pengelolaan dimana semua unsur mulai dari landscape hutan, pemukiman dan lahan pertanian akan memberikan pengaruh timbal balik.

Sungai memberikan banyak sekali manfaat, gambar berikut berasal dari IUCN 2008 tentang Pay – Establishing payments for watershed services, dimana dalam dokumen tersebut dijelaskan secara detail manfaat sungai dan pentingnya kebijakan PES untuk mendukung perlindungan sungai dan DAS.

WRI_DAS
Enter a caption

Tidak hanya di Berau, hampir di seluruh Indonesia, pengelolaan sungai tidak dilakukan dengan baik. Ambil saja Jakarta  dengan Ciliwung-nya, mulai dari hulu-nya di wilayah Bogor, sungai ini tidak dikelola karena pada wilayah tangkapan air-nya tidak dijaga, akibatnya setiap tahun sungai ini mengalami proses pendangkalan. Penempatan pabrik di sepanjang Ciliwung menjadikan kualitas air tercemar dan memerlukan proses pengolahan yang mahal untuk dijadikan bahan baku PDAM di DKI Jakarta. Pembangunan kota dengan pemukiman yang tidak teratur dimana terdapat pemukiman yang tepat dipinggir sungai menyebabkan proses polusi yang lebih besar dengan adanya limbah domestic dan pendangkalan sungai. Akibat lainnya yang dialami oleh Bogor dan DKI Jakarta sebagai wilayah yang masuk dalam DAS Ciliwung adalah bencana banjir yang menjadi bencana tahunan.

Model pembangunan yang tidak baik itu kemudian ditiru oleh daerah-daerah lain di Indonesia, seperti pengelolaan sungai di Brantas yang tidak mengedepankan aspek lingkungan. Sungai-sungai di Berau mulai dikelola dengan tidak memperhitungkan dampak-dampak-nya.

Gambaran umum sungai dan DAS di Kabupaten Berau dan Kaltim pada umunya.

Kabupaten Berau terdiri atas beberapa DAS dengan DAS Berau sebagai DAS yang paling besar. DAS Berau terdiri atas 3 sungai utama yaitu Sungai Kelay dan Sungai Segah yang kemudian menyatu menjadi sungai Berau di Tanjung Redeb.

Sungai Kelay memiliki hulu di wilayah Karst Sangkulirang-Mangkalihat yang terletak di perbatasan antara Berau dan Kutai Timur, sungai ini bermuara di Tanjung Redeb

Sungai Segah bertemu dengan sungai Kelay menjadi sungai Berau dan kemudian bermuara di laut.

Menilik Tata Ruang Kabupaten Berau dan wilayah lain di Kalimantan dan Indonesia secara umum, sebenarnya belum terlihat jelas pengelolaan kawasan DAS di kabupaten Berau. Pola ruang misalnya masih menempatkan pengembangan pertanian pada kawasan sepanjang sungai. Padahal wilayah tersebut seharusnya di buffer dengan jarak yang lebih tinggi. Dalam RPJMD telah sangat bagus dengan memasukkan indikator pencemaran sungai sebagai target dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam RPJMD Berau ditargetkan pengurangan pencematan dibawa Indeks Pencemaran <5. Ini adalah sebuah strategi yang baik. Permasalahannya adalah bagaimana menterjemahkan kedalam bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan DAS, karena kualitas air sungai berkorelasi langsung dengan pengelolaan DAS.

Kajian Dampak

Kajian dampak akan sangat penting dilakukan pada seluruh kawasan DAS. Pembagian kajian dapat dilakukan sebagai berikut:

  • Kajian Dampak Pengelolaan DAS Berau
  • Berdasarkan kejadian yang ada saat ini maka kondisi yang ada di wilayah DAS di Kabupaten Berau antara lain
  • Dampak penutupan lahan di sekitar DAS Segah dan Kelay pada sector Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan
  • Penutupan lahan sepanjang sungai Segah dan Sungai Kelay akan berpengaruh pada kondisi peraiaran sungai.
  • Penutupan lahan dengan perkebunan akan memberikan dampak yang dapat digali melalui kajian literature
  • Pentupan lahan pertambangan batubara akan memberikan dampak terkait dengan alih fungsi lahan yang menyerap air dengan yang tidak menyerap dan meningkatkan limpasan air.
  • Dampak pengelolaan limbah domestik/rumah tangga
  • Limbah domestic/rumah tangga akan memberikan dampak berupa pencemaran ke sungai.
  • Limbah ini akan terus berkembang sesuai dengan penambahan jumlah penduduk dan perkembangan pemukiman pada sungai Segah, sungai Kelay dan sungai berau sekaligus pada anak sungainya.

Rekomendasi Kebijakan Rencana dan Program Pengelolaan DAS

Rekomendasi dilakukan melalui kegiatan seperti kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dimana integrasi dan rekomendasi dapat dimasukkan ke dalam berbagai dokumen perencanaan misalnya:

  • Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Sungai untuk RPJMD, ini dapat dikaitkan dengan kebijakan lain misalnya ketersediaan air, transportasi, wisata, dll.
  • Rekomendasi Perencanaan Ruang terkait Sungai dan DAS pada dokumen Draft Tata Ruang Kabupaten
  • Rekomendasi Program Pengelolaan DAS yang mengedepankan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Referensi

Smith, M., de Groot, D., Perrot-Maîte, D. and Bergkamp, G. (2006). Pay – Establishing payments for watershed services. Gland, Switzerland: IUCN. Reprint, Gland, Switzerland: IUCN, 2008.

Bagaimana Tutupan Lahan di Taman Nasional?


Taman Nasional merupakan kawasan yang dilindungi dari kegiatan-kegiatan konversi dari kawasan alami seperti hutan menjadi kegiatan-kegiatan pembangunan. Penunjukkan kawasan Taman Nasional bukan berarti menjadikan kawasan tersebut aman dan bebas dari kegiatan konversi lahan.

Berikut adalah gambaran Taman Nasional Kutai. Bagian berwarna ungu adalah kawasan taman nasional berdasarkan SK KLHK no 278 tentang fungsi kawasan hutan.

TN_Kutai

Tetapi kawasan seperti Taman Nasional Kutai merupakan kawasan dengan tutupan hutan yang sudah berubah.

Saya mencoba melakukan overlay antara kawasan Taman Nasional dengan Peta Tutupan Lahan 2016 yang dari KLHK. Tanpa melakukan kalkulasi kita bisa melihat bagaimana kawasan Taman Nasional sudah berubah menjadi penggunaan lain.

TN_Kuta_landcoveri

Dari peta di atas terlihat semak belukar rawa menyebar di beberapa bagian mulai dari bagian timur. Semak/belukar menyebar di hampir semua bagian mulai dari timur, barat, utara dan selatan dengan tutupan yang cukup luas. Juga terdapat 2 blok lahan terbuka sudah terlihat di bagian selatan yang berbatasan dengan tutupan lahan tambang dan tutupan lahan HTI. Juga terdapat bagian Taman Nasional dengan tutupan lahan hutan tanaman industri.

 

Pentingnya Kajian Landscape dalam KLHS


Salah satu yang menjadi perhatian saya ketika mendampingi kegiatan KLHS di beberapa lokasi adalah minim-nya baseline yang digunakan untuk memberikan masukkan bagi KRP yang dikaji, baik untuk KLHS RTRW maupun KLHS RPJMD.

Tanpa baseline yang baik, rekomendasi dalam KLHS tidak lebih dari usulan normatif yang tidak mampu memberikan solusi nyata atau memberikan pilihan mitigasi yang dapat diimplementasikan. Bagaimana baseline dibuat akan menjadi pertanyaan lain, dimana dalam regulasi KLHS disebutkan bahwa kajian seperti daya dukung dan daya tampung merupakan kajian yang dapat dilakukan, tetapi secara jelas tidak pernah ada regulasi detail yang menjelaskan bagaimana kajian dilakukan. KLH pernah membuat dokumen panduan tetapi tetap tidak keluar dengan detail kajian dilakukan.

Saya akan mencoba melihat dari sisi daya dukung, dimana esensi dasar dari daya dukung adalah perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan atau supply dan demand. Hal ini menjadi penting karena supply umumnya terbatas, sedangkan demand tidak terbatas. Perhitungan menjadi sulit, karena terlalu banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan ketersediaan.

Bagaimana kajian landscape dapat berkontribusi misalnya pada KLHS RTRW dan RPJMD saya akan mencoba melihat bagaimana kajian yang mampu mendukung KLHS:

  1. Pada kajian-kajian daya dukung lingkungan misalnya kajian detail mulai dari proyeksi perkembangan penduduk, kebutuhan lahan per sektor dan kemudian diterjemahkan secara spatial distribusi kebutuhan tersebut dalam pola ruang dan struktur ruang yang lebih baik.
  2. Pada kajian daya dukung lingkungan belum ada kajian detail mengenai DAS yang mampu memberikan masukkan mengenai bagaimana penataan ruang dikaji dalam kaitan dengan DAS. Ini akan link dengan daya tampung terkait DAS sebagai wilayah tangkapan air.

Bagaimana dengan kajian daya tampung, konsep daya tampung awalnya ditujukan untuk perlindungan spesies dimana dilakukan analisis untuk menilai jumlah populasi ideal yang dapat bertahan hidup secara baik dalam satu habitat. Ini dilakukan dengan menilai sisi ketesediaan pangan dan air misalnya. Daya tampung ini pada kajian penataan ruang kadang bersifat ekosentrik yang kebanyakan berfokus pada pembangunan ekonomi untuk kebutuhan manusia.

Kajian landscape akan banyak membantu misalnya dengan melihat kajian-kajian seperti HCV- high conservation area. Kajian mendasar lainnya adalah kajian yang dihubungkan dengan konsep siklus biologi dimana dalam satu ekosistem. Pemahaman siklus biologi akan memberikan gambaran daya tampung dari sisi ekosistem dimana ada banyak komponen yang perlu dilakukan.

KLH sebelum bergabung menjadi KLHK pernah mengeluarkan buku_DDTLH_2014, tetapi sayangnya beberapa baseline awal seperti Ecoregion yang semestinya sudah lengkap belum diadopsi secara utuh. Demikian juga konsep footprints masih sedikit dipahami oleh pihak-pihak yang melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

 

 

 

Pentingnya Peta dalam Pengambilan Kebijakan Ruang


Suatu hari saya sedang berada di desa di Kalimantan Timur, sebuah desa yang indah dengan pemandangan gunung karst di latar belakangnya dan hutan tropis yang masih bagus. Desa itu sedang konflik dengan perusahaan kayu yang diberikan konsesi di wilayah kelola penduduk local yang juga masih menggunakan hutan. Hari itu juga baru saja turun hujan deras, saya berniat mandi di sungai tetapi tiba-tiba seorang penduduk mengingatkan saya untuk tidak ke sungai karena air yang sangat keruh. Saya tanya kenapa? Penduduk itu bilang karena kebun sawit yang ada disekitar sungai menyebabkan keruhnyanya air. Dalam hati saya marah karena entah siapa yang memberikan ijin konsesi logging dan konsesi sawit di hulu sungai sementara masyarakat masih tergantung hidupnya pada hutan dan sungai.
Saya yang bekerja dibidang pemetaan melihat banyak sekali kebijakan yang diambil terkait pengelolaan lahan yang tidak dilakukan dengan baik. Terbang diatas Kalimantan seperti terbang diatas sebuah hamparan hutan yang terdegradasi, hutan rusak Karena expansi perkebunan, pertambangan dan pembangunan lain yang tidak direncanakan dengan dasar informasi spatial yang baik. Tanpa dukungan informasi spatial yang baik, saya menemukan ada banyak kebijakan yang akhirnya membawa dampak negative seperti kerusakan lingkungan, bencana alam.
Dulu ketika awal bekerja dengan pemetaan saya menyadari bahwa peta masih sulit di dapat, saya masih merasakan melakukan survey-survey dengan menggunakan peta cetakan dan handheld GPS yang besar ukurannya. Dijaman modern ini peta bukanlah barang langka, bahkan untuk negara berkembang seperti Indonesia, peta ada digengaman kita, setiap ponsel yang kita punya paling tidak punya satu aplikasi peta online dan satu aplikasi navigasi dengan menggunakan GPS dan peta. Ketika saya melihat ada banyak kebijakan pembangunan terkait lokasi tidak dilakukan dengan menggunakan peta yang baik, saya bertanya-tanya dalam hati ‘mengapa?”.
Sejarah penggunaan peta di Indonesia berkembang dengan beberapa tahapan; tahapan awal ketika Indonesia dibawah rejim militer adalah peta merupakan ‘rahasia’ negara. Peta dapat dikatakan sebagai ‘barang langka”, “barang bernilai” yang sebarannya terbatas di lingkungan pemerintah dan militer, buat geograf itu merupakan ‘masa kegelapan”. Jaman reformasi peta kemudian mulai bisa diakses oleh public, peta bisa diakses dan didapatkan dengan lebih mudah, beberapa lembaga pemerintah mulai memberikan akses kepada public untuk mendapatkan peta tetapi tetap yang bisa diakses adalah sangat umum informasinya. Pada masa awal reformasi sekalipun masih banyak pihak di lembaga pemerintah yang enggan berbagi dan enggan menggunakan data spatial dalam perencanaan. Perkembangan pesat dibidang informasi melalui internet kemudian membawa angin baru dimana peta kemudian menjadi barang public, beberapa situs dan program pemetaan kemudian memberikan informasi gratis mengenai peta, saat itulah peta kemudian menjadi milik public. Saat ini kebijakan penggunaan peta sudah diadopsi, bahkan pemerintah menerapkan kebijakan “one map” policy karena masing-masing lembaga pemerintah ternyata masih enggan berbagi peta dan mengakibatkan adanya duplikasi peta, sampai kemudian kebijakan satu peta ini menjadi cara menyediakan satu referensi peta untuk satu tema.
Sayangnya perkembangan pemetaan dan aplikasi penggunaan peta di Indonesia untuk pengambilan keputusan masih sangat lambat. Ada banyak kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan kebijakan terkait lokasi tidak dilakukan dengan menggunakan peta dan informasi spatial yang baik. Jakarta dimana tempat saya tinggal adalah ‘langanan’ banjir tahunan dan juga kota dengan tingkat kemacetan tertinggi bersama beberapa kota lain di Asia. Ketika beberapa riset geografi dilakukan ternyata penyebabnya adalah kebijakan pengelolaan ruang tidak dilakukan dengan baik. Bayangkan kebijakan penentuan lokasi pemukiman tidak dilakukan dengan menggunakan peta yang baik, kemudian muncullah pemukiman-pemukiman di sepanjang sungai Ciliwung, menutup wilayah aliran sungai dan meningkatkan resiko banjir. Tengok juga pembangunan pemukiman dan pembangunan jalan yang dibangun secara organic, tidak ada perencanaan dengan peta yang baik. Akibatnya kemacetan terjadi di semua ruas jalan di Jakarta.
Peta merupakan instrument penting dalam perencanaan, alat yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Bayangkan berapa kerugian yang bisa dihindari dengan memanfaatkan peta sebagai sebuah dasar dalam pengambilan keputusan. Kerugian banjir di Jakarta mencapai 1-5 trilun rupiah (100 mio USD) setahunnya, kerusakan akibat dampak perubahan iklim misalnya mencapai perkiraan 20 billion dollar berdasarkan riset World Bank. Semua kerusakan tersebut dapat dikurangi dengan melakukan perencanaan yang lebih baik dan perencanaan yang lebih baik hanya dapat dilakukan dengan menggunakan basis data spatial yang lebih. Ini bisa dilakukan dengan mulai menggunakan peta dan kajian berbasis spatial yang baik dalam melakukan perencanaan.

Palm Oil in Indonesia: when expansion will stops?


Palm oil industry in Indonesia increased with significant number both related to areas that released for concessions and other follow up fact related to production and income generated from this sector. Since 2006 Indonesia became number one CPO exporter, more than Malaysia.Indonesia and Malaysia covered 83% oil palm production worldwide.

 

Increased oil palm in Indonesia driven by expansion from big private concessions and also policy in plantation in Indonesia mostly to increase areas not production. Areas increment mostly used as indicator for development of oil palm in Indonesia, some provinces targeted million of hectares oil palm concessions as program in plantation sector.

Based on data from Ministry of agrarian  that oil palm concessions areas  in Indonesia in 2015 about 11.4 million hectares, with half of them owned by profit companies.

Distribution of  oil palm concession in Indonesia shown below:

oil-palm-maps-landcover

kebun indonesia

Oil palm sector is most dominated plantation sector in Indonesia, based on data from Ministry of Agriculture 2015 that oil palm covered 11.3 million hectares compared to others that only 3.6 million hectares  from rubber.

tabel-3-prod-lsareal-prodvitas-bun.jpgEast Kalimantan also increased related to oil palm concession, based on data 2014 from Dinas Perkebunan/East Kalimantan Agriculture Office that in 2014 about 1.02 million hectares.

kebun kaltim
Enter a caption

East Kalimantan targeted 1.6 million hectare oil palm plantation established in 2016 and about 1.8 million hectare for 2020. Compared to program from same office to maintain 650 hectares farming.

In East Kalimantan based on spatial planning there are total 3.3 million hectares allocated for plantation with majority allocated for oil palm. Meanwhile total permits in East Kalimantan about 2,8 million hectares in 2014 and based on newdata no more land available for oil palm.

Suitability Analysis; lack of implementation of spatial information

Several initiatives for sustainable palm oil start with recommendation for better sitting for oil palm.

WRI Potico project published suitability analysis for oil palm based on environment, economic, legal and social aspect. This project came with recommendation for suitable areas for oil palm in Indonesia.

WRI suitability maps_GFW
GFW Commodities; suitability analysis for oil palm

GFW commodities above provided analysis spatially with layers; conservation areas buffer, peat depth, water resource buffer, slope, elevation, rainfall, soil drainage, soil depth, soil acidity (pH).

For transmigration program in Indonesia in 1980’s a series of map produced within Reppprot Project with suitability analysis for several agriculture type including oil palm. Suitability from this only based on physical aspects and not other and need to combined with spatial planning regulation.

Oil Palm, Deforestation and GHG emissions

Several research such as Margono et all (2014) mentioned about deforestation in Indonesia that annually increased both for primary intact and degraded forest both in Forest Designation Areas or non Forest Designation Areas. Based on designated status that production forest on the top of list related to conversion.  Based on 2000-2012 Hansen data that total primary forest loss totalled 0.84 million hectares, and annually primary forest loss about 47,600 ha.Primary forest loss in production forest that about 27,000 ha.

Areas designated for oil palm concession in Indonesia still overlapped with current forest cover as shown below:

oil-palm-maps-landcover-2
Overlay oil palm concessions and forested areas in Indonesia

Other research showing that primary forest and peat land land clearing probably not by small holders but by agro-industrial land developer. Larger development in  peat land are often accompanied by draining wetland and impacted on carbon emission beyond footprint of actual development.

kalbar
One of example of oil palm concession in Wes Kalimantan, clearly that converted primary forest into palm oil.

Analysis that conducted in Berau, East Kalimantan showing that oil palm and deforestation very much related. Oil palm contribute 28% green house gas emissions (Griscom, et al 2015).

berau
Oil palm plantation in Berau, East Kalimantan, exactly located along Segah river with land cover primary to secondary forest.

 

Further Suitability Analysis: Legal Aspects and Voluntary Scheme

Two steps proposed for sustainable oil palm concession sitting, first by following legal aspects and second with following voluntary requirement.

Legal aspect analyze based on spatial planning regulation that allow oil palm expansion in APL (non forest use). Based on ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) regulation that oil palm could located in APL and production forest for conversion zone  (HPK). Detail spatial planning mentioned about preserve riparian, water source, tidal buffer areas.

Voluntary scheme ( ie. RSPO) required high conservation value (HCV) conducted before open oil palm plantation. Detail about HCV could accessed through HCV Resource Network. HCV covered environment, social and cultural aspects through six principle conducted through FPIC.

 

Pada Tangga ke Berapa Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan?


Tahun 1969 sebuah artikel mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan di tulis oleh Sherry R. Arnstein. Artikel ini cukup populer digunakan dan kemudian di modifikasi sesuai dengan tema-tema partisipasi. Lengkap mengenai artikel ini bisa diakses di website: http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html

ladder-of-citizen-participation

Apa yang kita lihat dalam perencanaan di Indonesia bisa dikatakan hanya sampai pada tangga ke 4 yaitu consultation. Perencanaan pembangunan RPJM mensyaratkan adanya konsultasi publik, demikian pula dengan perencanaan RTRW juga mensyaratkan konsultasi publik.

Pertanyaan menariknya adalah apakah hasil konsultasi ini masuk ke tangga ke 5? Ini menarik untuk dikaji secara lebih jauh. Karena kemudian bagaimana inpiut tersebut bisa diakomodir dalam pengambilan keputusan akan menjadi point penting.

Pengalaman saya mendampingi beberapa kegiatan perencanaan di kabupaten dan provinsi membuat saya menarik kesimpulan bahwa hasil konsultasi publik hampir merupakan proses yang berhenti sampai di tingkat konsultasi.Ada banyak alasan mengapa konsultasi publik dalam perencanaan ini kemudian berhenti sampai disana, mulai dari proses konsultasi yang cacat sampai pada proses konsultasi yang tidak terwakili secara baik.

Pada banyak wilayah dengan tingkat aksesibilitas yang rendah, serta sumberdaya manusia yang masih belum tinggi, tangga 1 dan 2 masih menjadi praktek yang ditemui, karena pada banyak kemudian perencanaan yang tidak dilakukan dengan dilakukan ke dengan konsultasi dan bahkan tidak ada informasi yang masuk ke masyarakat.

 

Perda Tata Ruang Kalimantan Timur


Peraturan Daerah (PERDA) adalah dokumen publik yang bisa diberikan ke Publik.

Karena itu saya akan share PERDA RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Link berikut adalah untuk mendownload pdf file PERDA no 1 TAHUN 2016: Perda No 1 Th 2016 RTRWP Kaltim – Lampiran

 

Semoga berguna

Photography: Tips and What I Learn from My Trip


All photos taken during my trip to San Diego and Colorado. San Diego trip for participated in ESRI User Conference 2015 from July 20-24. Colorado trip for some training and also technical discussion for Development by Design approach.

Leaving at nigh in Jakarta, I will arrived morning in Tokyo for layover. My plan to have 10 hours layover and travel in Tokyo cancelled due to no visa and no flight available.

This will be photography posting, but every trip should bring something to learn.

Mount Fuji from air
Mount Fuji from air

If you like to have a picture, make sure that you choose window seat and avoid seat at wing part (middle row), you have to choose whether front of far in back seat.

DSLR camera will be great, you can use tele lenses that makes you possible to get more detail photos.

I used my iphone 5s to take all pictures.

IMG_7922

This portrait photos that showing  more about information in vertical. You should takes portrait for feature such as  roads or river.

Areas near Narita, settlements, farming and some area with vegetation
Areas near Narita Airport, settlements, farming and some area with vegetation

Almost all international flight provided trip maps with actual GPS position. You can capture by camera to see where you are.

GPS from JAL
GPS from JAL
IMG_7928
Power plant and electricity network

Japan is a modern country with very good infrastructure. This infrastructure provided not only at urban areas but spread cover all country including rural areas. This fact different with developing countries that leave gap between facility at rural and urban areas.

Rural areas also develop with a good planning. As regional planner, I am jealous that good planning implemented in all areas. River banks should clear from building and there supposed to be an open areas. Later when this area develop into semi urban or urban areas then this river bank could be a very nice place for parks or other recreational areas.

Along the river; river banks should empty from building
Along the river; river banks should empty from building

You can see from above that infrastructure such as road, bridge and other facility develop in good quality even at farming areas. Wide road, long bridge anticipated for long period.

Road and Bridge
Road and Bridge
Bridge
Road develop to anticipated long term development

From above I could see good quality settlements and also some building for further crops processing unit.

Paddy field
Paddy field

You can also see that even at rural areas there are shops and other public facility with a good quality parking lots and this building surrounded by nice tree cover.

Settlements
Settlements and Shops

Settlement2

As you can see some areas remaining cleared, I assumed that this is forest area.

IMG_7952

You might surprise to see below picture huge roads and also a cycle turn in paddy field. How this happen? Based on my prediction that this development to anticipated long term development plan. With this anticipation government provided more secure transportation issue for next 10 and maybe 25 years ahead.

Wide road within Paddy Field
Wide road in the middle of Paddy Field

I am wondering that some lesson learnt from this will use for development planning, transportation planning in Indonesia

Buruknya Keterbukaan Data dan Informasi Tata Ruang


Peta Status Tata Ruang, sumber: http://v2.bkprn.org/?page_id=1157
Peta Status Tata Ruang, sumber: http://v2.bkprn.org/?page_id=1157

Salah satu aspek penting dalam memunculkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang adalah adanya informasi tata ruang.

Tata ruang merupakan informasi spatial yang  hanya efektif ditampilkan dalam bentuk peta. Menampilkan data peta menjadi syarat utama adanya feedback dari masyarakat untuk membangun Tata Ruang yang partisipatif dan sesuai dengan dinamika serta kebutuhan masyarakat.

Sayangnya informasi tata ruang sangat sedikit ditampilkan dalam website yang dapat diakses oleh publik.

Hampir tidak ada website provinsi yang memasukkan data tata ruang.Kalimantan Timur mencoba memasukkan data tata ruang, dan sudah menyiapkan platform online yang tentu nantinya akan berisikan data Tata Ruang jika sudah ditetapkan.

Platform online Kaltim.Menunggu Tata Ruang di sahkan:. Sumber: http://onedataonemap.kaltimprov.go.id/geoportal/index.php/viewer#
Platform online Kaltim.Menunggu Tata Ruang di sahkan:.
Sumber: http://onedataonemap.kaltimprov.go.id/geoportal/index.php/viewer#

Beberapa data tata ruang justru beredar melalui blog-blog.